Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BADAN KEAMANAN LAUT

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA. / j__ Pasal ...

(1) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan scrta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi. Bagian Keernpat Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling ban yak 3 (tiga) Biro. (2) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (3) Masing-rnasing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 5 Bagian ... Scksi. (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) [ (1) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; b. penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan eli wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA.

6 PasaI ... INDONESIA dan wilayah YUriSdikZdoneSia.

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang; b. pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi, dan latihan; c. pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; d. pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla; dan e. pelaksanaan evaluasi dan peIaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keseIamatan di wilayah perairan

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA.

(1) Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Operasi dan Latihan dipimpin oleh Oeputi.

(1) Deputi Bidang Operasi dan Latihan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat. (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi. 8 Pasal22 (1) Oeputi Bidang Informasi, Hukurn, dan Kerja Sarna tcrdiri atas paling banyak 3 (tiga) Oirektorat. (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat. (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dual Seksi. / [_., Bagian ... a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerjasama; b. penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerja sarna nasional, regional, dan multilateral di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang informasi, hukum, dan kerja sarna; d. pelaksanaan sistem peringatan dini keamanan dan keselarnatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; f. penyusunan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, hukum, dan kerja sarna keamanan dan kcselamatan di wilayah perairan INDONESIA dan wilayah yurisdiksi INDONESIA. 9 PF<ESIDEN Bagian ... Pasal26 Inspektorat terdiri atas Subbagian Tala Usaha dan Kelornpok .Jabatan Fungsional Auditor. L Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern lerhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. Pasa125 Pasa124 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla. Pasal23 (1) Di lingkungan Bakamla dibentuk Inspektoral sebagai unsur pengawas. (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pengawasan intern Bakamla yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspeklur.

Pasal29 (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional danjatau tugas penunjang lainnya, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(1) Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, clibentuk Unit Penindakan Hukum. (2) Unit Penindakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personel yang merupakan representasi kementerianjlembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. (3) Unit Penindakan Hukum dipimpin oleh Kepala Unit Penindakan Hukum.

(1) Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu, dapat dibentuk Kantor Keamanan Laut Zona Maritim. (2) Kantor Keamanan Laut Zona Maritim dipimpin oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.