Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
8. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
15. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
16. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
17. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
18. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar
laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
19. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
20. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
21. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada Kawasan Budi Daya.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
34. Bupati adalah Bupati Alor, Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Kupang, Bupati Rote Ndao, Bupati Sabu Raijua, Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Barat, dan Bupati Sumba Barat Daya.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
8. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
15. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
16. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
17. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
18. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar
laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
19. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
20. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
21. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada Kawasan Budi Daya.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
34. Bupati adalah Bupati Alor, Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Kupang, Bupati Rote Ndao, Bupati Sabu Raijua, Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Barat, dan Bupati Sumba Barat Daya.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.
Pasal 5
BAB Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan perbatasan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara INDONESIA dengan Negara Timor Leste.
(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial INDONESIA dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum
disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
(4) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.
(5) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
a. 17 (tujuh belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut di Kabupaten Alor;
b. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi di Kabupaten Belu;
c. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku di Kabupaten Malaka;
d. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis di Kabupaten Timor Tengah Utara;
e. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
f. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat,
Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur di Kabupaten Kupang;
g. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
h. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
i. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu di Kabupaten Sumba Timur;
j. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Katikutana Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
k. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat;
l. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya;
m. Laut Teritorial INDONESIA di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia;
n. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
o. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Timor dan Samudera Hindia.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulautan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
b. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari; dan
c. Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.
Pasal 7
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
a. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;
b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan:
a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulautan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
b. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari; dan
c. Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.
BAB Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
a. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;
b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan:
a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur;
b. MENETAPKAN titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
c. menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
d. menegaskan titik-titik garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
e. menegaskan batas laut Teritorial di Laut Timor dan Samudera Hindia;
f. MENETAPKAN batas laut Teritorial di Selat Ombai dan Laut Timor;
g. MENETAPKAN atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen INDONESIA di Laut Timor dan Samudera Hindia;
h. MENETAPKAN batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
i. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang garis batas Wilayah Negara;
b. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
c. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam perairan yang merupakan tempat perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa perairan;
b. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
c. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
d. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
e. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional perairan sebagai kawasan konservasi untuk melestasikan biota laut dan mengakomodasi kegiatan perikanan tangkap Masyarakat tradisional dan pariwisata bahari;
f. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman nasional perairan yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut;
g. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman hutan raya;
h. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional; dan
i. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
(5) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; dan
b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi.
(6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal kepulauan.
(7) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
(8) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal; dan
b. mengembangkan sentra perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
(9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis bisnis dan Masyarakat;
b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan kelapa, kakao, dan jambu mete serta hortikultura yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
d. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mangan, tembaga, dan/atau emas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan;
b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
c. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung yang tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
d. mengembangkan kawasan peruntukan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
(11) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan;
b. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara;
c. mengembangkan bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
d. mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan pelayanan perintis.
(12) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni;
b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.
(13) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
Pasal 10
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
Pasal 11
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Haekesak di Kabupaten Belu; dan
b. Wemasa di Kabupaten Malaka.
(3) Haekesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat perdagangan dan jasa;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(4) Wemasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat perdagangan dan jasa;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
Pasal 11
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan di:
a. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor;
b. PKSN Atambua di Kabupaten Belu; dan
c. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara.
(3) PKSN Kalabahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) PKSN Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
i. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
l. pusat pelayanan transportasi laut; dan
m. pusat pelayanan transportasi udara.
(5) PKSN Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
i. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
j. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
k. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
l. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Haekesak di Kabupaten Belu; dan
b. Wemasa di Kabupaten Malaka.
(3) Haekesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat perdagangan dan jasa;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(4) Wemasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat perdagangan dan jasa;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana pada ayat
(3) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer; dan
c. jaringan jalan strategis nasional.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Bolok-Tenau; dan
b. Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua- Lahafeham-Motaain.
(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing;
b. Mali-Simpang Mola; dan
c. Kefamenanu-Olefaub.
(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Baranusa-Kabir;
b. Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama- Motamasin;
c. Lahafeham-Batas TTU-Atapupu-Wini-Sakatu;
d. Motamasin-Laktutus-Henes-Turiskain-Salore-Motaain;
e. Atambua-Weluli-Turiskain;
f. Amol-Oehose-Manufono-Wini;
g. Oepoli-Fefa-Tubona-Saenam-Haumeni Ana-Fainake;
h. Panite-Oemoro-Oekabiri-Burain-Tablolong-Kupang;
i. Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun;
j. Mesara-Seba-Bolow; dan
k. Melolo-Ngalu-Baing.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
b. terminal …
c. (3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor.
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor; dan
b. Atapupu dan Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu.
(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Baranusa di Kecamatan Pantar Barat dan Kabir di Kecamatan Pantar pada Kabupaten Alor;
b. Hansisi di Kecamatan Semau pada Kabupaten Kupang;
c. Seba di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
d. Pantebaru di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao.
(6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di Bakalang di Kecamatan Pantar Timur pada Kabupaten Alor.
Pasal 19
(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste).
(4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b. Atapupu-Ilwaki;
c. Atapupu-Wonrelli;
d. Teluk Gurita-Kisar;
e. Teluk Gurita-Ilwaki; dan
f. Kalabahi-Kisar.
(5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b. Lewoleba-Baranusa;
c. Baranusa-Balauring;
d. Kalabahi-Balauring;
e. Balauring-Kabir;
f. Atapupu-Kalabahi;
g. Kalabahi-Teluk Gurita;
h. Kupang-Kalabahi;
i. Kupang-Hansisi;
j. Kupang-Rote;
k. Kupang-Seba;
l. Hansisi-Pantebaru; dan
m. Waingapu-Seba.
(6) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Kabir-Kalabahi;
b. Baranusa-Kalabahi;
c. Kalabahi-Bakalang;
d. Bakalang-Baranusa; dan
e. Kalabahi-Maritaing.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Maritaing dan Pelabuhan Wini ke ALKI IIIA dan ALKI IIID di Selat Ombai dan Laut Sawu.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan Pelabuhan Maritaing dan Pelabuhan Wini dengan pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
b. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Haliwen (A.A Bere Tallo) di Kecamatan Kota Atambua pada Kabupaten Belu.
(5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Bandar Udara Kabir di Kecamatan Pantar dan Bandar Udara Mali di Kecamatan Kabola pada Kabupaten Alor;
b. Bandar Udara Lekunik (David Constantijn Saudale) di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao; dan
c. Bandar Udara Tardamu di Kecamatan Sabu Tengah pada Kabupaten Sabu Raijua.
(6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(7) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana pada ayat
(3) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer; dan
c. jaringan jalan strategis nasional.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Bolok-Tenau; dan
b. Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua- Lahafeham-Motaain.
(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing;
b. Mali-Simpang Mola; dan
c. Kefamenanu-Olefaub.
(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Baranusa-Kabir;
b. Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama- Motamasin;
c. Lahafeham-Batas TTU-Atapupu-Wini-Sakatu;
d. Motamasin-Laktutus-Henes-Turiskain-Salore-Motaain;
e. Atambua-Weluli-Turiskain;
f. Amol-Oehose-Manufono-Wini;
g. Oepoli-Fefa-Tubona-Saenam-Haumeni Ana-Fainake;
h. Panite-Oemoro-Oekabiri-Burain-Tablolong-Kupang;
i. Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun;
j. Mesara-Seba-Bolow; dan
k. Melolo-Ngalu-Baing.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
b. terminal …
c. (3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor.
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor; dan
b. Atapupu dan Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu.
(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Baranusa di Kecamatan Pantar Barat dan Kabir di Kecamatan Pantar pada Kabupaten Alor;
b. Hansisi di Kecamatan Semau pada Kabupaten Kupang;
c. Seba di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
d. Pantebaru di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao.
(6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di Bakalang di Kecamatan Pantar Timur pada Kabupaten Alor.
Pasal 19
(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste).
(4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b. Atapupu-Ilwaki;
c. Atapupu-Wonrelli;
d. Teluk Gurita-Kisar;
e. Teluk Gurita-Ilwaki; dan
f. Kalabahi-Kisar.
(5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b. Lewoleba-Baranusa;
c. Baranusa-Balauring;
d. Kalabahi-Balauring;
e. Balauring-Kabir;
f. Atapupu-Kalabahi;
g. Kalabahi-Teluk Gurita;
h. Kupang-Kalabahi;
i. Kupang-Hansisi;
j. Kupang-Rote;
k. Kupang-Seba;
l. Hansisi-Pantebaru; dan
m. Waingapu-Seba.
(6) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Kabir-Kalabahi;
b. Baranusa-Kalabahi;
c. Kalabahi-Bakalang;
d. Bakalang-Baranusa; dan
e. Kalabahi-Maritaing.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Maritaing dan Pelabuhan Wini ke ALKI IIIA dan ALKI IIID di Selat Ombai dan Laut Sawu.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan Pelabuhan Maritaing dan Pelabuhan Wini dengan pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
b. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Haliwen (A.A Bere Tallo) di Kecamatan Kota Atambua pada Kabupaten Belu.
(5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Bandar Udara Kabir di Kecamatan Pantar dan Bandar Udara Mali di Kecamatan Kabola pada Kabupaten Alor;
b. Bandar Udara Lekunik (David Constantijn Saudale) di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao; dan
c. Bandar Udara Tardamu di Kecamatan Sabu Tengah pada Kabupaten Sabu Raijua.
(6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(7) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
a. pusat pelayanan utama Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu;
dan
b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Rote dan Pulau Sabu.
(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Alor di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
2. PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
3. PLTU Kupang di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang; dan
4. PLTU Rote Ndao di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG) meliputi PLTG/MG Kupang di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi PLTP Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut pada Kabupaten Alor;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi PLTM Wanukaka di Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang melayani PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Alor dan Pulau Rote; dan
f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu; dan
2. pos pengamanan perbatasan yang meliputi:
a) pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
1) Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
2) Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
3) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
4) Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5) Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
6) Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan 7) Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
b) pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis batas Wilayah Negara yang berada di:
1) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
2) Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Bikomi Nulilat, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
3) Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu; dan 4) Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka.
(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis- Kefamenanu-Atambua-Atapupu;
b. sistem kelistrikan terisolasi ditetapkan di:
1. Sistem Kalabahi;
2. Sistem Rote Ndao; dan
3. Sistem Waingapu-Waikabubak;
c. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Bolok di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
2. GI Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu pada Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
3. GI Atambua di Kecamatan Kota Atambua pada Kabupaten Belu.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
(4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, Haekesak, Wemasa, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli;
b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu; dan
c. pos pengamanan perbatasan yang meliputi:
1. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
a) Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
b) Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
c) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
d) Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
e) Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
f) Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan g) Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
2. pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis batas Wilayah Negara yang berada di:
a) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
b) Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Bikomi Nulilat, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
c) Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu; dan d) Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka.
Pasal 26
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
Pasal 27
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. sumber air permukaan pada danau; dan
b. sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a ditetapkan di:
a. Danau Bisabiwae, Danau Bisafooh, Danau Bisanduli, Danau Bisaolifoe, Danau Fitiloko, Danau Kaloen, Danau Ledulu, Danau Lindu, Danau Maspor, Danau Oekukura, Danau Oemasapoka, Danau Oendui, Danau Oinadale, Danau Olifoe, Danau Sapuoen, Danau Tutui, dan Pulu Tanunu di Kecamatan Landu Leko pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Danau Kolobolon, Danau Kuli, Danau Napioen, dan Danau Ana di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao;
c. Danau Batulilok, Danau Fakadale, dan Danau Soioedale di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao;
d. Danau Oehela dan Danau Oehenda di Kecamatan Rote Barat pada Kabupaten Rote Ndao;
e. Danau Baihelok, Danau Dale, Danau Langgaluan, Danau Mbuk Besar, Danau Mbuk Kecil, Danau Ndukis, Danau Nggongoer, dan Danau Tekeme di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
f. Danau Anak dan Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
g. Danau Kapalangge dan Danau Koli di Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
h. Danau Seda di Kecamatan Rote Selatan pada Kabupaten Rote Ndao;
i. Danau Manubulu di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
j. Danau Baluolin dan Danau Jamaharan di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
k. Lobo Ae dan Lobo Kapaka di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
l. Lobo Wadue di Kecamatan Hawu Mehara pada Kabupaten Sabu Raijua;
m. Lobo Koloropara dan Lobo Maja di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
n. Oe Lumun di Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang; dan
o. Danau Haunasi di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.
(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b ditetapkan di:
a. sungai pada WS Lintas Negara meliputi:
1. sungai pada DAS Ekat, DAS Banain, DAS Sunsea, DAS Bakitolas, DAS Wini, DAS Temkuna, DAS Mena, DAS Oemanu, DAS Ketwen, DAS Punu, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatukety, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Matpao Sisiae, DAS Daikain Oepotis, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamak Senulu, DAS Talau, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Tafara, DAS Mota Bahulu, DAS Alas, DAS Alas Selatan, DAS Rainawe, DAS Mota Babulu, DAS Lawalu, DAS Benanain, DAS Umalawain, DAS Halilamutu, DAS Toianas, DAS Oekaem, DAS Hanmasi, DAS Boking, DAS Bone, DAS Suu, DAS Lake, DAS Nenoat, dan DAS Saenam di WS Benanain; dan
2. sungai pada DAS Noelfail, DAS Nainunus, DAS Oebase, DAS Noellelo, DAS Naekakea, DAS Miomaffo Barat, DAS Besi, DAS Taesapi, DAS Nopnop, DAS Noelsiu, DAS Bitan, DAS Noeltupe, DAS Lani, DAS Nunine, DAS Oeme, DAS Noel Muke, DAS Fanite, DAS Noelmina, DAS Noelbikoen, DAS Noelfautusi, DAS Rium, DAS Noelnoni, DAS Fatuleu, DAS Uri Besmetan, DAS Noeluri, DAS Noelteres, DAS Sahak Norman, DAS Kere, DAS Oetnuhi Oekuuh, DAS Demanu, DAS Ku'u Oepaha, DAS Noelkuu, DAS Bninis Oeana, DAS Sakalak, DAS Batulesa, DAS Kupang Barat, DAS Sumilili, DAS Le Kayubeluba, DAS Le Balukben, DAS Karafao Lelandu, DAS Usu, DAS Penifin, DAS Le Puan, DAS Lebatulilok, DAS Loe Kuli, DAS Lekik, DAS Le Gonggo, DAS Oefulan, DAS Loko Tenihawu, DAS Raenyale, DAS Loko Menia, DAS Onanbalu Otan, dan DAS Kaisalun di WS Noelmina;
b. sungai pada WS Lintas Kabupaten meliputi:
1. sungai pada DAS Mali Ila, DAS Kabaru, DAS Mburukulu, DAS Kalionga Kaliuda, DAS Ngang Uwara, DAS PahungaLodu, DAS Lumbung Kolala, DAS Kaliuda, DAS Waibara, DAS Laikaka, DAS Wula, DAS Worano, DAS Praibakal, DAS Hadakamali, DAS Pahuruwangunju, DAS Lumbu Manggit, DAS Wairara Karera, DAS Wunu, DAS Tarabanggongi, DAS Malaikababa, DAS Nggongi, DAS Lailunggi, DAS Wawarati, DAS Praimadita, DAS Pokahajala,
DAS Riyang, DAS Kukitalu, DAS Wahang, DAS Pindu Hurani, DAS Tawui, DAS Waikan Abu, DAS Wudi Pandak, DAS Tapil Pamilikaba, DAS Mambang, DAS Tarimbang, DAS lakadu, DAS Lawanuaja, DAS Pawak Pabahajala, DAS Mondu Lambi, DAS Tidas, DAS Watumbelar, DAS Praihau, DAS Praigaga, DAS Lisi, DAS Tangairi, DAS Laliang, DAS Baliloku, DAS Labariri, DAS Waihura, DAS Pahola, DAS Hobawawi, DAS Ringurara, DAS Kadengar, DAS Laboya Bawa, DAS Patiala Bawa, DAS Patiala Dete, DAS Gaura, DAS Labukapuke Ngedo, DAS Wae Tana, DAS Polapare, dan DAS Waikataku di WS Sumba; dan
2. sungai pada DAS Okalasa, DAS Illu, DAS Illu Abangka Takoasdin, DAS Kalondama, DAS Puntaro, DAS Ekajaya, DAS Alor Pantar, DAS Airmana Beang, DAS Bouweli, DAS Air Panas, DAS Buraga, DAS Woru, DAS Buaya Inta, DAS Fanating, DAS Tulleng, DAS Pitsi Taramana, DAS Irawuri, DAS Kolleja, DAS Walikikiralela, DAS Kolana Selatan, DAS Korilela, DAS Katagu, DAS Patoko, DAS Mauman, DAS Halmin, DAS Mahi, DAS Himol, dan DAS Teluk Mutiara di WS Flotim-Kepulauan Lembata-Alor.
(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:
a. CAT lintas kabupaten meliputi:
1. CAT Waikabubak di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat;
2. CAT Kupang di Kabupaten Kupang;
3. CAT Mina di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang;
4. CAT Oemeu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. CAT Aroki di Kabupaten Belu; dan
6. CAT Besikama di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. CAT dalam kabupaten meliputi:
1. CAT Takourang, CAT Delaki, CAT Pasirputih, CAT Kalabahi, dan CAT Werula di Kabupaten Alor;
2. CAT Ngalu di Kabupaten Sumba Timur; dan
3. CAT Nemberala, CAT Batutua, dan CAT Rote di Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 28
Pasal 29
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
Pasal 30
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. SPAM jaringan perpipaan; dan
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di mata air, sungai, danau, dan embung;
b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli; dan
c. unit distribusi air minum ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melayani kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM termasuk PPKT berpenghuni dan pos pengamanan perbatasan di:
a. Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut pada Kabupaten Alor;
b. Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu;
c. Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
d. Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
e. Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
f. Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;
g. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru,Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya termasuk Pulau Ndana, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Kecamatan …
h. Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
i. Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu pada Kabupaten Sumba Timur;
j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
k. Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat; dan
l. Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Rencana Peruntukan Kawasan Lindung
BAB Ketiga
Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya
BAB 1
Zona Budi Daya
BAB 2
Zona Perairan
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
BAB Ketiga
Arahan Perizinan
BAB Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VIII
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan perbatasan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara INDONESIA dengan Negara Timor Leste.
(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial INDONESIA dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum
disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
(4) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.
(5) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
a. 17 (tujuh belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut di Kabupaten Alor;
b. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi di Kabupaten Belu;
c. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku di Kabupaten Malaka;
d. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis di Kabupaten Timor Tengah Utara;
e. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
f. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat,
Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur di Kabupaten Kupang;
g. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
h. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
i. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu di Kabupaten Sumba Timur;
j. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Katikutana Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
k. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat;
l. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya;
m. Laut Teritorial INDONESIA di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia;
n. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
o. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Timor dan Samudera Hindia.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur;
b. MENETAPKAN titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
c. menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
d. menegaskan titik-titik garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
e. menegaskan batas laut Teritorial di Laut Timor dan Samudera Hindia;
f. MENETAPKAN batas laut Teritorial di Selat Ombai dan Laut Timor;
g. MENETAPKAN atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen INDONESIA di Laut Timor dan Samudera Hindia;
h. MENETAPKAN batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
i. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang garis batas Wilayah Negara;
b. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
c. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam perairan yang merupakan tempat perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa perairan;
b. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
c. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
d. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
e. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional perairan sebagai kawasan konservasi untuk melestasikan biota laut dan mengakomodasi kegiatan perikanan tangkap Masyarakat tradisional dan pariwisata bahari;
f. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman nasional perairan yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut;
g. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman hutan raya;
h. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional; dan
i. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
(5) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; dan
b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi.
(6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal kepulauan.
(7) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
(8) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal; dan
b. mengembangkan sentra perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
(9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis bisnis dan Masyarakat;
b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan kelapa, kakao, dan jambu mete serta hortikultura yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
d. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mangan, tembaga, dan/atau emas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan;
b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
c. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung yang tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
d. mengembangkan kawasan peruntukan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
(11) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan;
b. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara;
c. mengembangkan bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
d. mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan pelayanan perintis.
(12) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni;
b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.
(13) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan di:
a. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor;
b. PKSN Atambua di Kabupaten Belu; dan
c. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara.
(3) PKSN Kalabahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
k. pusat pelayanan transportasi udara.
(4) PKSN Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
i. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
l. pusat pelayanan transportasi laut; dan
m. pusat pelayanan transportasi udara.
(5) PKSN Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa;
e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
i. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
j. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
k. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
l. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
b. Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
c. Turiskain di Kecamatan Raihat pada Kabupaten Belu;
d. Motamasin di Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
e. Wini di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
f. Napan di Kecamatan Bikomi Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
g. Haumeni Ana di Kecamatan Bikomi Nulilat pada Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
h. Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.
(3) Maritaing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(4) Motaain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(5) Turiskain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(6) Motamasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(7) Wini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(8) Napan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(9) Haumeni Ana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(10) Oepoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
b. Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
c. Turiskain di Kecamatan Raihat pada Kabupaten Belu;
d. Motamasin di Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
e. Wini di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
f. Napan di Kecamatan Bikomi Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
g. Haumeni Ana di Kecamatan Bikomi Nulilat pada Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
h. Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.
(3) Maritaing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(4) Motaain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(5) Turiskain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(6) Motamasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(7) Wini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(8) Napan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(9) Haumeni Ana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(10) Oepoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu; dan
2. Kecamatan Kota Kefamenanu pada Kabupaten Timor Tengah Utara.
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan pada Kabupaten Belu; dan
2. Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka.
c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi ditetapkan di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul; dan
b. pelabuhan pengumpan.
(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor; dan
b. Pelabuhan Wini di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara.
(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Baranusa di Kecamatan Pantar Barat, Pelabuhan Kabir di Kecamatan Pantar, Pelabuhan Kolana di Kecamatan Alor Timur, Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Dulionong di Kecamatan Teluk Mutiara, Pelabuhan Moru di Kecamatan Alor Barat Daya, dan Pelabuhan Paitoko di Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
b. Pelabuhan Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
c. Pelabuhan Boking di Kecamatan Boking dan Pelabuhan Kolbano di Kecamatan Kolbano pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
d. Pelabuhan Batubao di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
e. Pelabuhan Baa di Kecamatan Lobalain, Pelabuhan Batutua di Kecamatan Rote Barat Daya, Pelabuhan Ndao di Kecamatan Ndao Nuse, Pelabuhan Oelaba di Kecamatan Rote Barat Laut, dan Pelabuhan Papela di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
f. Pelabuhan Biu di Kecamatan Sabu Timur, Pelabuhan Seba di Kecamatan Sabu Barat, dan Pelabuhan Raijua di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
g. Pelabuhan Baing di Kecamatan Pahunga Lodu serta Pelabuhan Gonggi dan Pelabuhan Pulau Salura di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
h. Pelabuhan Rua di Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
i. Pelabuhan Pero di Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi Lanal Pulau Rote di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao; dan
2. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Seba di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
b) Posal Alor di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
c) Posal Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
d) Posal Boking di Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan e) Posal Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kenarilang dan PPI Binongko di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
2. PPI Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
3. PPI Kletek di Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka;
4. PPI Ponu di Kecamatan Biboki Anleu dan PPI Wini/Temkuna di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. PPI Tulandale di Kecamatan Lobalain dan PPI Papela di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao; dan
6. PPI Katundu di Kecamatan Karera, PPI Tarimbang di Kecamatan Tabundung, dan PPI Watu Parunnu di Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur.
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu; dan
2. Kecamatan Kota Kefamenanu pada Kabupaten Timor Tengah Utara.
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
1. Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan pada Kabupaten Belu; dan
2. Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka.
c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi ditetapkan di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul; dan
b. pelabuhan pengumpan.
(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor; dan
b. Pelabuhan Wini di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara.
(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Baranusa di Kecamatan Pantar Barat, Pelabuhan Kabir di Kecamatan Pantar, Pelabuhan Kolana di Kecamatan Alor Timur, Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Dulionong di Kecamatan Teluk Mutiara, Pelabuhan Moru di Kecamatan Alor Barat Daya, dan Pelabuhan Paitoko di Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
b. Pelabuhan Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
c. Pelabuhan Boking di Kecamatan Boking dan Pelabuhan Kolbano di Kecamatan Kolbano pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
d. Pelabuhan Batubao di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
e. Pelabuhan Baa di Kecamatan Lobalain, Pelabuhan Batutua di Kecamatan Rote Barat Daya, Pelabuhan Ndao di Kecamatan Ndao Nuse, Pelabuhan Oelaba di Kecamatan Rote Barat Laut, dan Pelabuhan Papela di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
f. Pelabuhan Biu di Kecamatan Sabu Timur, Pelabuhan Seba di Kecamatan Sabu Barat, dan Pelabuhan Raijua di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
g. Pelabuhan Baing di Kecamatan Pahunga Lodu serta Pelabuhan Gonggi dan Pelabuhan Pulau Salura di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
h. Pelabuhan Rua di Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
i. Pelabuhan Pero di Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi Lanal Pulau Rote di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao; dan
2. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Seba di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
b) Posal Alor di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
c) Posal Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
d) Posal Boking di Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan e) Posal Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kenarilang dan PPI Binongko di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
2. PPI Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
3. PPI Kletek di Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka;
4. PPI Ponu di Kecamatan Biboki Anleu dan PPI Wini/Temkuna di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. PPI Tulandale di Kecamatan Lobalain dan PPI Papela di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao; dan
6. PPI Katundu di Kecamatan Karera, PPI Tarimbang di Kecamatan Tabundung, dan PPI Watu Parunnu di Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
a. pusat pelayanan utama Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu;
dan
b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Rote dan Pulau Sabu.
(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Alor di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
2. PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
3. PLTU Kupang di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang; dan
4. PLTU Rote Ndao di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG) meliputi PLTG/MG Kupang di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi PLTP Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut pada Kabupaten Alor;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi PLTM Wanukaka di Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang melayani PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Alor dan Pulau Rote; dan
f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu; dan
2. pos pengamanan perbatasan yang meliputi:
a) pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
1) Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
2) Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
3) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
4) Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5) Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
6) Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan 7) Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
b) pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis batas Wilayah Negara yang berada di:
1) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
2) Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Bikomi Nulilat, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
3) Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu; dan 4) Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka.
(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis- Kefamenanu-Atambua-Atapupu;
b. sistem kelistrikan terisolasi ditetapkan di:
1. Sistem Kalabahi;
2. Sistem Rote Ndao; dan
3. Sistem Waingapu-Waikabubak;
c. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Bolok di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
2. GI Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu pada Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
3. GI Atambua di Kecamatan Kota Atambua pada Kabupaten Belu.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
(4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, Haekesak, Wemasa, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli;
b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu; dan
c. pos pengamanan perbatasan yang meliputi:
1. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
a) Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
b) Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
c) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
d) Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
e) Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
f) Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan g) Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
2. pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis batas Wilayah Negara yang berada di:
a) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
b) Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Bikomi Nulilat, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
c) Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu; dan d) Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka.
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. sumber air permukaan pada danau; dan
b. sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a ditetapkan di:
a. Danau Bisabiwae, Danau Bisafooh, Danau Bisanduli, Danau Bisaolifoe, Danau Fitiloko, Danau Kaloen, Danau Ledulu, Danau Lindu, Danau Maspor, Danau Oekukura, Danau Oemasapoka, Danau Oendui, Danau Oinadale, Danau Olifoe, Danau Sapuoen, Danau Tutui, dan Pulu Tanunu di Kecamatan Landu Leko pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Danau Kolobolon, Danau Kuli, Danau Napioen, dan Danau Ana di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao;
c. Danau Batulilok, Danau Fakadale, dan Danau Soioedale di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao;
d. Danau Oehela dan Danau Oehenda di Kecamatan Rote Barat pada Kabupaten Rote Ndao;
e. Danau Baihelok, Danau Dale, Danau Langgaluan, Danau Mbuk Besar, Danau Mbuk Kecil, Danau Ndukis, Danau Nggongoer, dan Danau Tekeme di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
f. Danau Anak dan Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
g. Danau Kapalangge dan Danau Koli di Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
h. Danau Seda di Kecamatan Rote Selatan pada Kabupaten Rote Ndao;
i. Danau Manubulu di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
j. Danau Baluolin dan Danau Jamaharan di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
k. Lobo Ae dan Lobo Kapaka di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
l. Lobo Wadue di Kecamatan Hawu Mehara pada Kabupaten Sabu Raijua;
m. Lobo Koloropara dan Lobo Maja di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
n. Oe Lumun di Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang; dan
o. Danau Haunasi di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.
(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b ditetapkan di:
a. sungai pada WS Lintas Negara meliputi:
1. sungai pada DAS Ekat, DAS Banain, DAS Sunsea, DAS Bakitolas, DAS Wini, DAS Temkuna, DAS Mena, DAS Oemanu, DAS Ketwen, DAS Punu, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatukety, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Matpao Sisiae, DAS Daikain Oepotis, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamak Senulu, DAS Talau, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Tafara, DAS Mota Bahulu, DAS Alas, DAS Alas Selatan, DAS Rainawe, DAS Mota Babulu, DAS Lawalu, DAS Benanain, DAS Umalawain, DAS Halilamutu, DAS Toianas, DAS Oekaem, DAS Hanmasi, DAS Boking, DAS Bone, DAS Suu, DAS Lake, DAS Nenoat, dan DAS Saenam di WS Benanain; dan
2. sungai pada DAS Noelfail, DAS Nainunus, DAS Oebase, DAS Noellelo, DAS Naekakea, DAS Miomaffo Barat, DAS Besi, DAS Taesapi, DAS Nopnop, DAS Noelsiu, DAS Bitan, DAS Noeltupe, DAS Lani, DAS Nunine, DAS Oeme, DAS Noel Muke, DAS Fanite, DAS Noelmina, DAS Noelbikoen, DAS Noelfautusi, DAS Rium, DAS Noelnoni, DAS Fatuleu, DAS Uri Besmetan, DAS Noeluri, DAS Noelteres, DAS Sahak Norman, DAS Kere, DAS Oetnuhi Oekuuh, DAS Demanu, DAS Ku'u Oepaha, DAS Noelkuu, DAS Bninis Oeana, DAS Sakalak, DAS Batulesa, DAS Kupang Barat, DAS Sumilili, DAS Le Kayubeluba, DAS Le Balukben, DAS Karafao Lelandu, DAS Usu, DAS Penifin, DAS Le Puan, DAS Lebatulilok, DAS Loe Kuli, DAS Lekik, DAS Le Gonggo, DAS Oefulan, DAS Loko Tenihawu, DAS Raenyale, DAS Loko Menia, DAS Onanbalu Otan, dan DAS Kaisalun di WS Noelmina;
b. sungai pada WS Lintas Kabupaten meliputi:
1. sungai pada DAS Mali Ila, DAS Kabaru, DAS Mburukulu, DAS Kalionga Kaliuda, DAS Ngang Uwara, DAS PahungaLodu, DAS Lumbung Kolala, DAS Kaliuda, DAS Waibara, DAS Laikaka, DAS Wula, DAS Worano, DAS Praibakal, DAS Hadakamali, DAS Pahuruwangunju, DAS Lumbu Manggit, DAS Wairara Karera, DAS Wunu, DAS Tarabanggongi, DAS Malaikababa, DAS Nggongi, DAS Lailunggi, DAS Wawarati, DAS Praimadita, DAS Pokahajala,
DAS Riyang, DAS Kukitalu, DAS Wahang, DAS Pindu Hurani, DAS Tawui, DAS Waikan Abu, DAS Wudi Pandak, DAS Tapil Pamilikaba, DAS Mambang, DAS Tarimbang, DAS lakadu, DAS Lawanuaja, DAS Pawak Pabahajala, DAS Mondu Lambi, DAS Tidas, DAS Watumbelar, DAS Praihau, DAS Praigaga, DAS Lisi, DAS Tangairi, DAS Laliang, DAS Baliloku, DAS Labariri, DAS Waihura, DAS Pahola, DAS Hobawawi, DAS Ringurara, DAS Kadengar, DAS Laboya Bawa, DAS Patiala Bawa, DAS Patiala Dete, DAS Gaura, DAS Labukapuke Ngedo, DAS Wae Tana, DAS Polapare, dan DAS Waikataku di WS Sumba; dan
2. sungai pada DAS Okalasa, DAS Illu, DAS Illu Abangka Takoasdin, DAS Kalondama, DAS Puntaro, DAS Ekajaya, DAS Alor Pantar, DAS Airmana Beang, DAS Bouweli, DAS Air Panas, DAS Buraga, DAS Woru, DAS Buaya Inta, DAS Fanating, DAS Tulleng, DAS Pitsi Taramana, DAS Irawuri, DAS Kolleja, DAS Walikikiralela, DAS Kolana Selatan, DAS Korilela, DAS Katagu, DAS Patoko, DAS Mauman, DAS Halmin, DAS Mahi, DAS Himol, dan DAS Teluk Mutiara di WS Flotim-Kepulauan Lembata-Alor.
(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:
a. CAT lintas kabupaten meliputi:
1. CAT Waikabubak di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat;
2. CAT Kupang di Kabupaten Kupang;
3. CAT Mina di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang;
4. CAT Oemeu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. CAT Aroki di Kabupaten Belu; dan
6. CAT Besikama di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. CAT dalam kabupaten meliputi:
1. CAT Takourang, CAT Delaki, CAT Pasirputih, CAT Kalabahi, dan CAT Werula di Kabupaten Alor;
2. CAT Ngalu di Kabupaten Sumba Timur; dan
3. CAT Nemberala, CAT Batutua, dan CAT Rote di Kabupaten Rote Ndao.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. embung;
b. sistem jaringan irigasi;
c. sistem pengendalian banjir; dan
d. sistem pengamanan pantai.
(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Perbatasan Negara.
(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Embung Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Embung Loka di Kabupaten Rote Ndao;
c. Embung Lokujangi di Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
d. Embung Goriola di Kabupaten Sabu Raijua;
e. Embung Haekrit di Kabupaten Belu; dan
f. embung kecil pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu.
(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
(5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jaringan irigasi pada:
a. DI Benlelang di Kabupaten Alor;
b. DI Seko, DI Beluana, DI Inbate, DI Buk, DI Jak, DI Mena/Kaubele, DI Ponu, dan DI Tantori/Fatuoni di Kabupaten Timor Tengah Utara;
c. DI Haliwen, DI Haekesak, DI Maubusa, DI Holeki, DI Halileki, dan DI Nobelu di Kabupaten Belu;
d. DI Malaka di Kabupaten Malaka;
e. DI Baus di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
f. DI Netemnanu di Kabupaten Kupang;
g. DI Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao; dan
h. DI Lokopehapo, DI Raedenu, DI Kehawa, dan DI Lie di Kabupaten Sabu Raijua.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
a. Sungai Benanain dan Sungai Noemuti di DAS Benanain;
b. Sungai Noelmina di DAS Noelmina;
c. Sungai Talau di DAS Talau;
d. Sungai Oemanu di DAS Oemanu;
e. Sungai Punu di DAS Punu;
f. Sungai Babulu di DAS Mota Babulu;
g. Sungai Besi di DAS Besi;
h. Sungai Noel Muke di DAS Noel Muke; dan
i. Sungai Manikin di DAS Manikin.
(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
(9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan di:
a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kalabahi dan Maritaing;
b. pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan yang berada di:
1. Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
2. Kecamatan Kualin dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Kecamatan Pureman dan Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
4. Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
5. Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
6. Kecamatan Ngadu Ngala dan Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur; dan
7. Kecamatan Kodi Balagar dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya;
c. PPKT yang meliputi Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, dan Pulau Mangudu.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. embung;
b. sistem jaringan irigasi;
c. sistem pengendalian banjir; dan
d. sistem pengamanan pantai.
(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Perbatasan Negara.
(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Embung Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Embung Loka di Kabupaten Rote Ndao;
c. Embung Lokujangi di Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
d. Embung Goriola di Kabupaten Sabu Raijua;
e. Embung Haekrit di Kabupaten Belu; dan
f. embung kecil pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu.
(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
(5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jaringan irigasi pada:
a. DI Benlelang di Kabupaten Alor;
b. DI Seko, DI Beluana, DI Inbate, DI Buk, DI Jak, DI Mena/Kaubele, DI Ponu, dan DI Tantori/Fatuoni di Kabupaten Timor Tengah Utara;
c. DI Haliwen, DI Haekesak, DI Maubusa, DI Holeki, DI Halileki, dan DI Nobelu di Kabupaten Belu;
d. DI Malaka di Kabupaten Malaka;
e. DI Baus di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
f. DI Netemnanu di Kabupaten Kupang;
g. DI Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao; dan
h. DI Lokopehapo, DI Raedenu, DI Kehawa, dan DI Lie di Kabupaten Sabu Raijua.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
a. Sungai Benanain dan Sungai Noemuti di DAS Benanain;
b. Sungai Noelmina di DAS Noelmina;
c. Sungai Talau di DAS Talau;
d. Sungai Oemanu di DAS Oemanu;
e. Sungai Punu di DAS Punu;
f. Sungai Babulu di DAS Mota Babulu;
g. Sungai Besi di DAS Besi;
h. Sungai Noel Muke di DAS Noel Muke; dan
i. Sungai Manikin di DAS Manikin.
(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
(9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan di:
a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kalabahi dan Maritaing;
b. pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan yang berada di:
1. Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
2. Kecamatan Kualin dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Kecamatan Pureman dan Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
4. Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
5. Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
6. Kecamatan Ngadu Ngala dan Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur; dan
7. Kecamatan Kodi Balagar dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya;
c. PPKT yang meliputi Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, dan Pulau Mangudu.
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. SPAM jaringan perpipaan; dan
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di mata air, sungai, danau, dan embung;
b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli; dan
c. unit distribusi air minum ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melayani kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM termasuk PPKT berpenghuni dan pos pengamanan perbatasan di:
a. Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut pada Kabupaten Alor;
b. Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu;
c. Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
d. Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
e. Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
f. Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;
g. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru,Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya termasuk Pulau Ndana, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse pada Kabupaten Rote Ndao;
b. Kecamatan …
h. Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
i. Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu pada Kabupaten Sumba Timur;
j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
k. Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat; dan
l. Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.