Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

PERPRES Nomor 22 Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 2. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat RAN- PPDT adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah tertinggal yang disusun dengan memperhatikan strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah. 3. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disebut STRADA- PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah provinsi. 4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRADA-PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah kabupaten. 5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah provinsi. 6. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah kabupaten. 7. Tahun Pelaksanaan adalah periode 1 (satu) tahun dalam melaksanakan RAN-PPDT yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 3

Koreksi

(1) Persiapan penyusunan RAN-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. pembentukan tim penyusun RAN-PPDT; b. pelaksanaan orientasi tugas dan tanggung jawab tim penyusun RAN-PPDT; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RAN- PPDT; d. komunikasi dan konsolidasi dengan pihak yang berkaitan dengan penyusunan RAN-PPDT, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; e. mengumpulkan data dan informasi mengenai ketertinggalan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RAN-PPDT; f. melakukan reviu terhadap strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dan dokumen terkait lainnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAN-PPDT; dan g. menyusun rancangan RAN-PPDT. (2) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat bulan November tahun kedua sebelum Tahun Pelaksanaan.

Pasal 4

(1) Penyusunan rancangan RAN-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tahapan: a. pengolahan dan pemutakhiran data dan informasi ketertinggalan daerah; b. penyusunan matriks kebutuhan daerah tertinggal melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah; c. melakukan rapat koordinasi dan reviu kondisi pembangunan daerah tertinggal, pencapaian pembangunan pada tahun berjalan, dan menganalisis kondisi makro pembangunan nasional dan pembangunan wilayah; dan d. melakukan sinkronisasi percepatan pembangunan daerah tertinggal terhadap prioritas pembangunan nasional. (2) Hasil penyusunan rancangan RAN-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk mendapatkan persetujuan. (3) Penyampaian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat bulan Desember tahun kedua sebelum Tahun Pelaksanaan.

Pasal 5

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bersama dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten harus melakukan penyelarasan rancangan RAN-PPDT dan pagu indikatif untuk pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. (2) Penyelarasan rancangan RAN-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konsultatif dan partisipatif dengan memperhatikan prioritas penanganan daerah tertinggal dan ketersediaan pagu indikatif anggaran Instansi Pusat. (3) Penyelarasan rancangan RAN-PPDT menghasilkan penentuan program prioritas dan lokasi prioritas penanganan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 6

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri atau pimpinan Instansi Pusat melakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan RAN-PPDT. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat bulan Mei tahun kesatu sebelum Tahun Pelaksanaan.

Pasal 7

(1) RAN-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Juni tahun kesatu sebelum Tahun Pelaksanaan.

Pasal 8

(1) Instansi Pusat harus MENETAPKAN strategi sektoral percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan RAN-PPDT. (2) Instansi Pusat menjabarkan strategi sektoral percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ke dalam rencana kerja dan anggaran Instansi Pusat. (3) Rencana kerja dan anggaran Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana tahunan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16