Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

PERPRES Nomor 3 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 5

(1) Tim koordinasi pusat sebagairnan4 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat ad hoc. (21 Tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pengarah: INDONESIA 5- Pengarah Ketua a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. menteri yang sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggarEran pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di c bidang perekonomian d. menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan; dan e. menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pelalsanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. WakilKetua:... PNESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA Wakil Ketua menteri yang Anggota suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusErn pemerintahan di bidang pendidikan. a. menteri yang urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; c. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup uruszrn pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; d. menteri yang urusan pemerintahan di bidang sosial; e. menteri yang urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; f. menteri yang suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupalan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum; g. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupal<an lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; h. menteri . . . ELIK INDONESIA h. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; i. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; j. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan k. menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

BAB V

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB I

BAB II

BAB III