Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL

PERPRES Nomor 30 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Status Keanggotaan INDONESIA meliputi: a. keanggotaan penuh; dan b. keanggotaan tidak penuh. (2) Status Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan hak dan kewajiban INDONESIA pada Organisasi Internasional sesuai ketentuan dalam statuta, piagam, perjanjian, dan/atau instrumen hukum Organisasi Internasional lainnya.

Pasal 6

(1) Keanggotaan INDONESIA dikoordinasikan oleh 1 (satu) Instansi Penjuru. (2) Dalam hal terdapat perubahan Instansi Penjuru, pimpinan Instansi Penjuru wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri.

Pasal 7

(1) Pimpinan Instansi Penjuru mengajukan usulan Keanggotaan INDONESIA kepada Menteri. (2) Menteri melakukan penilaian terhadap usulan Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja. (3) Menteri menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Instansi Penjuru. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penilaian usulan Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Keanggotaan INDONESIA, Instansi Penjuru menyusun dasar hukum Keanggotaan INDONESIA. (2) Dasar hukum Keanggotaan INDONESIA dilakukan melalui: a. pengesahan dengan UNDANG-UNDANG; b. pengesahan dengan Peraturan PRESIDEN; atau c. penetapan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Dalam hal dasar hukum Keanggotaan INDONESIA dilakukan melalui pengesahan dengan UNDANG-UNDANG atau dengan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Instansi Penjuru mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG atau Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN melalui Menteri. (4) Dalam hal dasar hukum Keanggotaan INDONESIA dilakukan melalui penetapan dengan Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Instansi Penjuru mengajukan Rancangan Keputusan PRESIDEN kepada PRESIDEN.

Pasal 9

(1) Pimpinan Instansi penjuru wajib menyampaikan laporan pemanfaatan Keanggotaan INDONESIA kepada Menteri. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. (3) Dalam hal Instansi Penjuru tidak menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Kontribusi INDONESIA dapat ditunda oleh Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pemanfaatan Keanggotaan INDONESIA dan penundaan pembayaran Kontribusi INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Keanggotaan INDONESIA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja. (2) Evaluasi Keanggotaan INDONESIA dilakukan dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan: a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan b. sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Menteri melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PRESIDEN. (4) Dalam hal hasil evaluasi Keanggotaan INDONESIA dinilai tidak memenuhi analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Menteri dapat menghentikan Keanggotaan INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Keanggotaan INDONESIA dapat dihentikan berdasarkan: a. usulan Instansi Penjuru kepada Menteri; b. penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); atau c. pembubaran Organisasi Internasional. (2) Menteri menyampaikan hasil penilaian penghentian Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada pimpinan Instansi Penjuru. (3) Penghentian Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan atau penetapannya. (4) Penghentian Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis dari pimpinan Instansi Penjuru kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Keanggotaan INDONESIA dapat diaktifkan kembali berdasarkan: a. usulan Instansi Penjuru kepada Menteri; dan b. hasil penilaian Menteri berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja. (2) Menteri menyampaikan hasil penilaian pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA kepada pimpinan Instansi Penjuru. (3) Pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan atau penetapannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Pimpinan Instansi Penjuru wajib menindaklanjuti hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat Menteri diterima. (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) tidak ditindaklanjuti Instansi Penjuru dalam jangka waktu yang telah ditentukan, proses pengusulan dan pengaktifan kembali Keanggotaan INDONESIA dimulai dari awal.

BAB III

KONTRIBUSI

Pasal 14

(1) Kontribusi INDONESIA terdiri atas: a. kontribusi wajib reguler; b. kontribusi wajib nonreguler; c. kontribusi sukarela reguler; d. kontribusi sukarela nonreguler; dan e. kontribusi khusus. (2) Kontribusi wajib reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai formula perhitungan yang dibahas melalui organ antarpemerintah dan disepakati negara anggota, serta digunakan untuk membiayai operasional dan program Organisasi Internasional. (3) Kontribusi wajib nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan: a. 1 (satu) kali atau sesuai dengan ketentuan Organisasi Internasional; b. pada saat Organisasi Internasional dibentuk; c. pada saat negara menjadi pihak atau anggota pada Organisasi Internasional; dan/atau d. selama jangka waktu tertentu yang disepakati negara anggota Organisasi Internasional. (4) Kontribusi sukarela reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan pada setiap waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Organisasi Internasional, yang jumlah dan jenis valutanya ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA. (5) Kontribusi sukarela nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan 1 (satu) kali pada saat suatu kegiatan atau program Organisasi Internasional mulai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Organisasi Internasional, yang jumlah dan jenis valutanya ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA. (6) Kontribusi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan berdasarkan ketentuan Organisasi Internasional.

Pasal 15

(1) Kontribusi INDONESIA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui: a. anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; b. anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Bendahara Umum Negara; dan c. anggaran Instansi Penjuru. (2) Kontribusi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kontribusi wajib reguler; dan b. kontribusi sukarela reguler. (3) Kontribusi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kontribusi kepada Organisasi Internasional yang dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana perwalian (trust fund). (4) Kontribusi INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kontribusi wajib nonreguler; b. kontribusi sukarela nonreguler; c. kontribusi khusus untuk perjanjian internasional; d. kontribusi khusus untuk proyek; e. kontribusi khusus untuk forum; f. kontribusi khusus untuk asosiasi; g. kontribusi khusus untuk biaya berlangganan; dan h. kontribusi khusus untuk natura (in-kind).

Pasal 16

(1) Dalam hal keanggotaan INDONESIA memberikan manfaat bagi Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta secara langsung, pembayaran seluruh atau sebagian kontribusinya dapat dibebankan kepada Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembebanan pembayaran seluruh dan/atau sebagian kontribusi kepada Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri oleh pimpinan Instansi Penjuru setelah berkonsultasi dengan Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta bersangkutan. (3) Menteri MEMUTUSKAN pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan konsultasi Kontribusi INDONESIA oleh Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Pembayaran Kontribusi INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan: a. Keanggotaan INDONESIA telah memiliki dasar hukum penetapan atau pengesahannya; b. Menteri memberikan persetujuan Kontribusi INDONESIA berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja; dan c. besaran Kontribusi INDONESIA dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dalam hal terdapat kontribusi baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi, Instansi Penjuru harus menyampaikan usulan kontribusi baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. (3) Menteri memberikan persetujuan terhadap kontribusi baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Kontribusi INDONESIA diatur dalam Peraturan Menteri.