Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

PERPRES Nomor 31 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi program dokter spesialis. 3. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 5. Kementerian Kesehatan adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja noneselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN kebijakan dan menyusun perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis. (4) Ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemetaan dokter spesialis. (5) Pemetaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis berdasarkan jumlah, jenis, dan distribusi. (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. jenis, jumlah, pengadaan, dan distribusi dokter spesialis; b. penyelenggaraan upaya kesehatan; c. ketersediaan Rumah Sakit; d. ketersediaan anggaran; e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan f. kebutuhan masyarakat. (7) Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam menyusun perencanaan juga harus memperhatikan sarana prasarana dan alat kesehatan.

Pasal 3

Penetapan kebijakan dan penyusunan perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga harus memperhatikan usulan kebutuhan dokter spesialis dari pimpinan kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 4

(1) Bupati/wali kota mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Menteri. (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya kepada Menteri berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan provinsi.

Pasal 5

Menteri MENETAPKAN alokasi penempatan dokter spesialis setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan spesialistik di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENEMPATAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat melakukan penempatan dokter spesialis. (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mahasiswa yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis dan mahasiswa lulusan luar negeri yang telah lulus program adaptasi di INDONESIA.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diikuti oleh: a. peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis; dan b. peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis atau lulus program adaptasi. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan; b. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran LPDP; c. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran kementerian/lembaga lainnya; dan d. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Menteri menempatkan peserta penempatan dokter spesialis berdasarkan alokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal masih terdapat kebutuhan untuk jenis pelayanan kesehatan spesialistik yang sama pada satu daerah setelah dilakukan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menambah jumlah peserta penempatan dokter spesialis di daerah tersebut.

Pasal 16

(1) Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan pada: a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat; b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; atau c. Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa: a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; b. Rumah Sakit rujukan regional; atau c. Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah INDONESIA.

Pasal 17

(1) Untuk tahap awal, peserta penempatan dokter spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis untuk jenis spesialisasi obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif. (2) Selain jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN jenis spesialisasi lainnya yang akan menjadi peserta penempatan dokter spesialis dengan Keputusan Menteri. (3) Dalam MENETAPKAN jenis spesialisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di masyarakat.

Pasal 18

(1) Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. (2) Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan mekanisme masing-masing kementerian/lembaga bersangkutan. (3) Penempatan peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam rangka penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kolegium, organisasi profesi, dan institusi pendidikan.

Pasal 19

(1) Jangka waktu pelaksanaan penempatan dokter spesialis bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (2) Jangka waktu pelaksanaan penempatan dokter spesialis bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jangka waktu penempatan dokter spesialis bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 20

Menteri mengatur pergantian peserta penempatan dokter spesialis secara tertib dan tepat waktu untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan spesialistik sebelum Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mampu mengadakan dokter spesialis.

Pasal 21

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang sedang dalam proses penempatan atau telah ditempatkan yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil diberhentikan dari penempatan dokter spesialis.

Pasal 22

Masa penempatan peserta penempatan dokter spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja sebagai dokter spesialis.

Pasal 23

(1) Peserta penempatan dokter spesialis berhak mendapatkan: a. surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. tunjangan; c. jasa pelayanan; dan d. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri kepada peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4). (3) Peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan tunjangan oleh Rumah Sakit penempatan. (4) Bagi peserta penempatan dokter spesialis penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan status pegawai negeri sipil, selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 24

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi mengenai pelaksanaan penempatan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 25

(1) Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendayagunaan peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dapat dibentuk komite. (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Tugas, fungsi, dan wewenang komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jumlah peserta penempatan dokter spesialis, kerja sama, jangka waktu, mekanisme pemberhentian peserta penempatan dokter spesialis yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, dan hak peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35