Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educationa…

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. United Nations Edumtiona[ Scientific, and Cultural Orgwization yang selanjutnya disingkat UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antarnegara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa shling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan hakiki. 2. Komisi Nasional INDONESIA untuk UNESCO yang selanjutnya disingkat KNIU adalah organisasi di tingkat nasional yang mewadahi koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam kegiatan untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

KNIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi secara lintas sektoral dalam pengembangan program UNESCO.

Pasal 4

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KNIU menyelenggarakafl fungsi: a, pemetaan, perencanaan, dan penyelarasan pelaksanaan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan program UNESCO; b. analisis, penJrusunzrn strategi, dan komunikasi pelaksanaan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan program UNESCO; c.fasilitasi... REPUBLIK INDONESI,A 3- c. fasilitasi dan dukungan terhadap peran aktif INDONESIA dalam penyelarasan dan penyampaian kepentingan INDONESIA di tingkat internasional dalam pengembangan program UNESCO; d. sinkronisasi dan kerja sama program pelaksanaan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan program UNESCO; dan e. pemantauan dan evaluasi fasilitasi, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 5

Koreksi

KNIU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. anggota; d. kelompok kerja; dan e. sekretariat.

Pasal 6

Koreksi

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, dan saran dalam pelaksanaan tugas KNIU.

Pasal 7

Koreksi

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 8

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNIU.

Pasal 9

Koreksi

Susunan ketua dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c terdiri atas: a. ketua a. ketua menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; 2. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupak€rn lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan; . 3. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan 5. kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangErn, pengkajian, dan penerapan, .serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. b. anggota

Pasal 10

Koreksi

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis KNIU sesuai dengan bidang kerja kelompok kerja.

Pasal 11

Koreksi

(1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. kelompok kerja pendidi b. kelompok kerja ilmu pengetahuan; c. kelompok kerja kebudayaan; d. kelompok kerja komunikasi dan informasi; dan e. kelompok kerja lain sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dalam pengembangan program UNESCO. SK No292lll A (2) Kelompok. . . REPUBLIK INDONESI,A (21 Kelompok kerja lain sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dalam pengembangan program UNESCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh ketua setelah berkoordinasi dengan pengarah.

Pasal 12

Koreksi

Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh ketua.

Pasal 13

Koreksi

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KNIU. l2l Sekretariat bersifat ex officb yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 14

Koreksi

(1) Sekretariat dikoordinasikan oleh pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang diplomasi, promosi, kerja sarna kebudayaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. (21 Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), koordinator sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian KNIU.

Pasal 15

Koreksi

Pelaksana harian KNIU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan melaksanakan koordinasi substantif kepada KNIU di bidang pengembangan program UNESCO. SK No292112A Pasal 16...

Pasal 16

Koreksi

(1) Ketua menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan KNIU. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan KNIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua.

Pasal 17

Koreksi

Setiap unsur di lingkungan KNIU dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan KNIU maupun dalam hubungan antarkementerian/lembaga terkait.

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, KNIU menyelenggarakan: a. sidang, rapat, dan/ atau forum koordinasi kelompok kerja yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan b. sidang pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (21 Sidang, rapat, dan/atau forum koordinasi serta sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Koreksi

Pelaksana harian KNIU melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua dan pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Ketua melakukan pembahasan dan/ atau evaluasi kinerja KNIU dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. (21 Hasil pembahasan dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan ketua kepada PRESIDEN. (3) Ketua melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi KNIU kepada PRESIDEN paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewakfir-waktu apabila diperlukan setelah berkoordinasi dengan pengarah. SK No292ll3A Pasal 21 ...

Pasal 21

Koreksi

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah, ketua, anggota, dan sekretariat KNIU dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. (21 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kelompok kerja dialokasikan pada anggElran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/ atau instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. PasaJ22 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah, ketua, anggota, dan sekretariat KNIU pada tahun 2025 dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KNIU yang semula dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dialihkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasd24 Peraturan PRESIDEN diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar PRESIDEN REFUBUK IT{DO}IESI,A Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal L3 Mei 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA EPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No292ll5A vanna Djaman

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23