Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang DOKTER KEPRESIDENAN

(1) Susunan keanggotaan Dokter Kepresidenan terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Dokter Pribadi PRESIDEN; dan d. Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis medis Dokter Kepresidenan, dibentuk Panel Ahli.

(1) Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan.

(1) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan serta menjamin kesiapan dan kelancaran rumah sakit rujukan tertinggi nasional. (3) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan dijabat secara ex-officio oleh Kepala rumah sakit rujukan tertinggi nasional.

(1) Panel Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Panel Ahli mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis medis kepada Dokter Kepresidenan. (3) Panel Ahli terdiri atas beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan. (4) Para Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas setiap saat diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam, berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan medik, sesuai keahlian dan kompetensinya.

Apabila diperlukan, Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan PRESIDEN, dapat menunjuk Dokter Ahli di luar Anggota Panel Ahli sebagai Konsultan yang sifatnya tidak tetap.

(1) Dokter Pribadi PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Dokter Pribadi PRESIDEN mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada PRESIDEN di manapun PRESIDEN berada selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dokter Pribadi PRESIDEN dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi PRESIDEN berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

(1) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Wakil PRESIDEN di manapun Wakil PRESIDEN berada selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

(1) Susunan keanggotaan Dokter Kepresidenan terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Dokter Pribadi PRESIDEN; dan d. Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis medis Dokter Kepresidenan, dibentuk Panel Ahli.

(1) Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan.

(1) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan serta menjamin kesiapan dan kelancaran rumah sakit rujukan tertinggi nasional. (3) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan dijabat secara ex-officio oleh Kepala rumah sakit rujukan tertinggi nasional.

(1) Panel Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Panel Ahli mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis medis kepada Dokter Kepresidenan. (3) Panel Ahli terdiri atas beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan. (4) Para Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas setiap saat diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam, berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan medik, sesuai keahlian dan kompetensinya.

Apabila diperlukan, Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan PRESIDEN, dapat menunjuk Dokter Ahli di luar Anggota Panel Ahli sebagai Konsultan yang sifatnya tidak tetap.

(1) Dokter Pribadi PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Dokter Pribadi PRESIDEN mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada PRESIDEN di manapun PRESIDEN berada selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dokter Pribadi PRESIDEN dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi PRESIDEN berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

(1) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. (2) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Wakil PRESIDEN di manapun Wakil PRESIDEN berada selama 24 (dua puluh empat) jam. (3) Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

(1) Dokter Kepresidenan dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Dokter Kepresidenan, Wakil Ketua, dan Panel Ahli tetap pada jabatan organiknya. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Dokter Kepresidenan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri. (4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dokter Kepresidenan apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon dalam kedudukannya sebagai Dokter Kepresidenan.

Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi PRESIDEN, Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN, dan Anggota Panel Ahli diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(1) Ketua dan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. (2) Dokter Pribadi PRESIDEN, dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling rendah setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a dan paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.

(1) Anggota Panel Ahli diberikan honorarium setiap bulan. (2) Besaran honorarium Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dokter Kepresidenan dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Dokter Kepresidenan, Wakil Ketua, dan Panel Ahli tetap pada jabatan organiknya. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Dokter Kepresidenan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri. (4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi PRESIDEN dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dokter Kepresidenan apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon dalam kedudukannya sebagai Dokter Kepresidenan.

Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi PRESIDEN, Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN, dan Anggota Panel Ahli diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(1) Ketua dan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. (2) Dokter Pribadi PRESIDEN, dan Dokter Pribadi Wakil PRESIDEN diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling rendah setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a dan paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.

(1) Anggota Panel Ahli diberikan honorarium setiap bulan. (2) Besaran honorarium Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokter Kepresidenan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.

Semua unsur di lingkungan Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan instansi yang terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

Panel Ahli wajib melaporkan setiap keputusan perumusan masalah medik kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(1) Dokter Kepresidenan memberikan pelayanan kesehatan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari. (2) Layanan pemeliharaan kesehatan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

(1) Layanan pemeliharaan kesehatan yang lebih lengkap oleh Dokter Kepresidenan dilakukan pada rumah sakit yang telah ditetapkan. (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit rujukan tertinggi nasional dengan kemampuan pelayanan medik dengan sertifikasi lengkap. (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN.

Dalam kondisi tertentu apabila diperlukan, layanan pemeliharaan kesehatan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dapat dilakukan di rumah sakit selain rumah sakit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 setelah mendapat persetujuan PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.

Layanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga PRESIDEN dan keluarga Wakil PRESIDEN dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Layanan pemeliharaan kesehatan bagi mantan PRESIDEN dan mantan Wakil PRESIDEN dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Layanan pemeliharaan kesehatan bagi suami/istri mantan PRESIDEN dan suami/istri mantan Wakil dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada keluarga PRESIDEN dan keluarga Wakil PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Kepresidenan mendapat dukungan administrasi dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Segala biaya yang diperlukan bagi layanan pemeliharaan kesehatan PRESIDEN dan keluarganya, Wakil PRESIDEN dan keluarganya, mantan PRESIDEN dan istri/suaminya, mantan Wakil PRESIDEN dan istri/suaminya, serta pelaksanaan tugas Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.

(1) Dokter Kepresidenan selain memberikan layanan pemeliharaan kesehatan kepada PRESIDEN dan keluarganya, Wakil PRESIDEN dan keluarganya, mantan PRESIDEN dan istri/suami, dan mantan Wakil PRESIDEN istri/suami juga dapat memberikan layanan kesehatan bagi Tamu Negara yang setingkat Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan. (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan dan setelah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang bersangkutan. (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelayanan kuratif sesuai dengan kondisi dan kemampuan Rumah Sakit yang ditunjuk. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, Dokter Kepresidenan yang diangkat berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini. (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan PRESIDEN Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini, diatur oleh Menteri Sekretaris Negara dan Ketua Dokter Kepresidenan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, Peraturan PRESIDEN Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id