Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (KONVENSI POS SEDUNIA) BESERTA FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION

PERPRES Nomor 39 Tahun 2008

Pasal 1

Mengesahkan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol to the Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia) yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa INDONESIA sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 7

Koreksi

Pembebasan dari bea pos 1. Prinsip 1.1 Hal-hal pembebasan dari biaya pos, dalam arti pembebasan dari pembayaran biaya pengeposan, secara jelas diatur oleh Konvensi. tetapi Peraturan dapat membebaskan baik pembayaran biaya pengeposan maupun biaya transit, terminal dues dan inward land rates untuk kiriman surat-pos dan paket pos berkaitan dengan layanan pos yang diberikan oleh administrasi pos dan Perhimpunan Terbatas. Selanjutnya, kiriman surat- pos dan paket pos yang dikirimkan oleh Biro Internasional kepada perhimpunan Terbatas dan administrasi pos dianggap sebagai kiriman yang terkait dengan dinas pos dan dibebaskan dari semua bea pos. Namun, administrasi asal memiliki pilihan untuk memungut bea udara tambahan (air surcharges) dari kiriman dinas tersebut. 2. Tawanan perang dan tawanan sipil 2.1 Kiriman surat pos, paket pos dan jasa keuangan pos yang dialamatkan ke atau dikirimkan oleh tawaran perang, baik secara langsung maupun melalui kantor-kantor yang disebutkan dalam Peraturan Konvensi dan Persetujuan Mengenai Layanan Pembayaran Melalui Pos, dibebaskan dari semua bea pos kecuali bea udara tambahan. Pemberontak yang ditangkap diasingkan atau ditahan di negara netral disamakan dengan tawanan perang selama terkait dengan pemberlakuan ketentuan tersebut. 2.2 Ketentuan pada angka 2.1 berlaku juga terhadap kiriman surat pos, paket pos dan jasa keuangan pos yang berasal dari negara lain dan dialamatkan ke atau dikirimkan oleh tawanan sipil sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 berkaitan dengan perlindungan kaum sipil selama perang, baik secara langsung maupun melalui kantor- kantor yang disebutkan dalam Peraturan Konvensi dan Perjanjian Jasa Pembayaran Pos. 2.3 Kantor yang disebutkan dalam Peraturan Konvensi dan Persetujuan Mengenai Layanan Pembayaran Melalui Pos dibebaskan dari biaya pos berkaitan dengan kiriman surat-pos, paket pos dan layanan keuangan pos yang ditujukan untuk orang-orang sebagaimana disebutkan pada angka 2.1 dan 2.2, yang dikirimkan atau diterima baik secara langsung maupun melalui perantara. 2.4 Paket dengan berat sampai dengan 5 kilogram dianggap beban bea pos. Batas berat boleh dinaikkan sampai 10 kilogram apabila isi paket tidak dapat dipisah-pisahkan dan paket yang dialamatkan ke kam atau perwakilan tawanan ("hommes de canfianco") untuk diserahkan kepada para tawanan. 2.5Dalam perhitungan antar administrasi pos, tarif tidak boleh dialokasikan untuk paket dinas dan paket tawanan perang serta tawanan sipil, terlepas dari air conveyance dues yang berlaku untuk paket udara. 3. Literatur untuk orang buta. 3.1 Literatur untuk orang dibebaskan dari semua bea pos, kecuali bea udara tambahan.

Pasal 8

Koreksi

Perangko 1. Istilah "perangko" dilindungi oleh Konvensi ini dan harus diperuntukkan secara eksklusif untuk tanda pelunasan yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal ini dan Peraturan ini. 2. Prangko: 2.1 hanya diterbitkan oleh pihak penerbitan yang berwenang, sesuai dengan Akta UPU. Penerbitan prangko juga termasuk pengedarannya; 2.2 sebagai manifestasi kedaulatan dan merupakan; 2.2.1 bukti pembayaran di muka untuk bea yang berkaitan dengan nilai intrinsik pada saat direkatkan pada kiriman pos, sesuai dengan Akta Perhimpunan; 2.2.2 sumber pendapatan tambahan bagi administrasi pos, sebagai benda filateli; 2.3 harus beredar di wilayah asal administrasi penerbitnya, sebagai pembayaran pos atau untuk tujuan filateli. 3. Sebagai suatu manifestasi kedaulatan, prangko memuat: 3.1 nama negara anggota atau wilayah tempat administrasi pos penerbit berada, dalam huruf latin; 3.1.1 sebagai pilihan, lambang resmi negara anggota administrasi pos penerbit; 3.1.2 secara prinsip, nilai tertera dicetak dalam huruf latin atau angka arab; 3.1.3 sebagai pilihan, kata "Postes" (Prangko) dalam huruf latin atau huruf lainnya. 4. Lambang negara, cap pengawasan resmi dan logo organisasi antar pemerintah pada prangko dilindungi sebagaimana diartikan dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. 5. Subjek dan desain prangko : 5.1 sejalan dengan jiwa Pembukaan Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia dan dengan keputusan yang diambil oleh badan Perhimpunan; 5.2 berkaitan erat dengan identitas budaya negara tempat administrasi pos penerbit, atau memberi kontribusi terhadap penyebarluasan budaya atau menjaga perdamaian; 5.3 apabila dicetak untuk memperingati tokoh atau peristiwa yang bukan dari negara atau wilayah administrasi pos penerbit, maka harus mempunyai keterkaitan yang erat tentang negara atau wilayah tersebut; 5.4 diupayakan menghindari topik atau rancangan yang bersifat menyerang seseorang atau suatu negara; 5.5 mempunyai arti yang sangat penting bagi negara atau wilayah dari administrasi pos terkait atau ada kaitannya dengan administrasi pos tersebut. 6. Sebagai hak milik intelektual, prangko memuat: 6.1 tanda perizinan administrasi pos penerbit untuk menggunakan hak milik intelektual yang bertalian, seperti: 6.1.1 hak cipta, dengan cara membubuhkan tanda @, menunjukkan kepemilikan hak cipta dan menunjukkan tahun penerbitan; 6.1.2 suatu teraan yang terdaftar di wilayah negara anggota tempat administrasi pos penerbit, dengan cara membubuhkan tanda @, di atas teraan tersebut; 6.2 nama pembuatnya; 6.3 nama pencetaknya. 7. Teraan pembayaran pos di muka, teraan mesin perangko dan teraan yang dibuat oleh percetakan atau proses pencetakan atau peneraan cap lainnya yang sesuai dengan Akta-akta Perhimpunan' Pos Sedunia hanya dapat digunakan seizin administrasi pos.

Pasal 11

Koreksi

Pelanggaran-pelanggaran 1. Kiriman pos 1.1 Negara anggota mengesahkan langkah yang diperlukan untuk mencegah, menuntut dan menghukum orang yang terbukti bersalah atas : 1.1.1 penyisipan bahan narkotika dan psikotropika ke dalam kiriman pos, termasuk bahan peledak, barang yang mudah terbakar atau barang-barang berbahaya lainnya, dimana penyisipan bahan- bahan tersebut belum secara jelas diizinkan oleh Konvensi; 1.1.2 penyisipan ke dalam kiriman pos objek yang bersifat pedofilia atau pornografi dengan menggunakan anak-anak. 2. Sarana pembayaran pemrangkoan dan pembayaran pos 2.1 Negara anggota mengesahkan langkah yang diperlukan untuk mencegah, menuntut dan menghukum setiap pelanggaran terhadap sarana pemrangkoan yang diatur dalam Konvensi ini, misalnya: 2.1.1 prangko, baik yang masih beredar maupun yang sudah ditarik dari peredaran; 2.1.2 teraan pemrangkoan; 2.1.3 teraan mesin prangko atau cetakan; 2.1.4 kupon balasan internasional. 2.2 Dalam Konvensi ini, pelanggaran terhadap sarana pemrangkoan merujuk setiap tindakan yang diuraikan di bawah ini yang dilakukan dengan maksud mendapatkan secara tidak sah keuntungan untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Tindakan-tindakan di bawah ini wajib dihukum: 2.2.1 setiap tindakan pemalsuan, peniruan atau pemalsuan setiap sarana pemrangkoan, atau setiap tindakan ilegal atau melanggar hukum berkaitan dengan pembuatan tanpa izin sarana pemrangkoan tersebut; 2.2.2 setiap tindakan penggunaan atau pengedaran, pemasaran, pendistribusian, penyebaran, pengangkatan, pemameran, pertunjukkan, atau pengumuman setiap sarana pemrangkoan yang telah dipalsu atau ditiru; 2.2.3 setiap tindakan penggunaan atau pengedaran, untuk tujuan pengiriman pos, setiap sarana pemrangkoan yang telah digunakan; 2.2.4 Setiap percobaan untuk melakukan pelanggaran tersebut. 3. Resiprositas 3.1 Mengenai sanksi, tidak ada pembedaan antara tindakan yang diuraikan pada angka 2, terlepas dari adanya keterlibatan sarana pemrangkoan nasional atau asing; ketetapan ini tidak tunduk pada setiap persyaratan hukum atau konvensional mengenai resiprositas. Bagian II Peraturan yang berlaku untuk surat pos dan paket pos BAB 1 Ketentuan layanan

Pasal 13

Koreksi

Layanan pelengkap 1. Negara anggota harus menyediakan layanan layanan wajib di bawah ini: 1.1 layanan tercatat untuk pengiriman surat pos prioritas dan udara; 1.2 layanan tercatat untuk pengiriman surat-pos non-priaritas dan darat atau laut ke tujuan yang tidak tersedia layanan surat udara atau priaritas; 1.3 layanan tercatat untuk penerimaan semua kiriman surat-pos; 2. Ketentuan layanan tercatat untuk pengiriman surat-pos nan-prioritas dan darat atau laut ke tujuan yang ada layanan pos udara prioritas bersifat opsional. 3. Negara anggota dapat menyediakan layanan pelengkap di bawah ini untuk antar administrasi yang bersepakat: 3.1 asuransi untuk kiriman surat pos dan paket; 3.2 antaran terbukukan untuk kiriman surat pos; 3.3 layanan tebusan untuk kiriman surat pos dan paket; 3.4 layanan ekspres untuk kiriman surat pos dan paket; 3.5 antara kiriman surat-pos tercatat, terbukukan atau berasuransi kepada penerima secara langsung; 3.6 layanan bebas bea dan ongkos untuk kiriman surat pos dan paket; 3.7 layanan paket mudah pecah dan berukuran besar; 3.8 layanan konsinyasi (consignment) untuk kiriman yang banyak dari satu pengirim untuk negara lain. 4. Tiga layanan pelengkap di bawah ini memiliki bagian dari wajib dan optimal: 4.1 layanan balasan bisnis internasional (International Business Reply Service/lBRS) yang pada dasarnya bersifat optional. Semua administrasi wajib mengadakan layanan "pengembalian" IBRS; 4.2 kupon balasan internasional yang dapat dipertukarkan di setiap negara anggota. Penjualan kupon balasan internasional bersifat optional. 4.3 bukti antaran kiriman surat-pos tercatat dan terbukukan, paket dan kiriman berasuransi. Semua administrasi pos menerima bukti atas penerimaan antaran. Namun, ketentuan layanan bukti pengiriman antaran bersitat opsional. 5. Penjelasan tentang layanan ini dan bea-beanya ditetapkan dalam Peraturan. 6. Apabila jenis-jenis layanan di bawah ini dikenai bea khusus di layanan dalam negeri, maka administrasi pos terkait berhak memungut bea yang sama untuk kiriman internasional, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam : 6.1 antaran bungkusar kecil yang beratnya melebihi 500 gram; 6.2 kiriman surat pos yang diposkan setelah berakhirnya waktu pengeposan; 6.3 kiriman yang diposkan jam buka loket; 6.4 pungutan ke alamat pengirim; 6.5 penarikan kiriman surat pos di luar jam buka loket; 6.6 pos restan; 6.7 penyimpanan kiriman sural pos yang beratnya melebihi 500 gram, dan untuk paket; 6.8 antaran paket setelah pengiriman bukti kedatangan; 6.9 mengatasi resiko sebab kahar (force majeure).

Pasal 15

Koreksi

Kiriman yang tidak diterima, Larangan-larangan 1. Umum 1.1 Kiriman yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Konvensi dan peraturannya tidak boleh diterima. Kiriman yang dikirim sebagai tindak lanjut dari perbuatan curang atau dengan maksud menghindari pembayaran penuh dari biaya yang selayaknya, tidak boleh diterima. 1.2 Pengecualian terhadap larangan dalam pasal ini diatur dalam Peraturan. 1.3 Semua administrasi pos mempunyai pilihan untuk memperluas larangan dalam Pasal ini yang dapat segera diterapkan setelah dimasukkan ke dalam compendium terikat. 2. Larangan untuk semua kategori kiriman 2.1 Memasukkan barang-barang di bawah ini dilarang untuk semua kategori kiriman: 2.1.1 narkotika dan psikotropika; 2.1.2 barang-barang yang bersifat melecehkan dan amoral; 2.1.3 barang yang pengimporannya dan peredarannya dilarang di negara tujuan; 2.1.4 barang yang karena bahan atau pembungkusnya dapat membahayakan petugas atau masyarakat umum, atau mengotori atau merusak kiriman lain, peralatan pos atau milik pihak ketiga; 2.1.5 dokumen yang sejenis dengan koran dan surat menyurat pribadi yang dipertukarkan di antara orang-orang selain pengirim dan penerima atau orang-orang yang tinggal dengan mereka; 3. Bahan peledak, mudah terbakar atau radioaktif dan bahan berbahaya lain. 3.1 Penyisipan bahan peledak, mudah terbakar atau bahan berbahaya lain serta bahan radioaktif dilarang dalam semua kategori kiriman. 3.2 Sebagai pengecualian, bahan-bahan berikut ini dapat diterima: 3.2.1 bahan biologis yang dikirimkan dalam kiriman surat pos sebagaimana disebutkan pada pasal 16.1; 3.2.2 bahan biologis yang dikirimkan dalam kiriman surat pos sebagaimana disebutkan pada pasal 16.2; 4. Hewan hidup 4.1 Hewan hidup dilarang dalam semua kategori kiriman. 4.2 Sebagai pengecualian, berikut ini dapat diterima dalam kiriman surat-pos selain kiriman berasuransi; 4.2.1 lebah, lintah dan ulat sutera; 4.2.2 parasit dan serangga pembunuh hama yang dipertukarkan di antara lembaga-lembaga yang diakui secara resmi; 4.2.3 lalat dari rumpun Drosophilidae untuk penelitian biomedis yang dipertukarkan di antara lembaga-lembaga yang diakui secara resmi. 4.3 Sebagai pengecualian, berikut ini dapat diterima dalam kiriman paket: 4.3.1 hewan hidup yang pengangkutannya melalui pos diizinkan oleh Peraturan pos dinegara yang bertalian. 5. Penyisipan korespondensi ke dalam paket 5.1 memasukkan barang-barang di bawah ini ke dalam paket pos harus dilarang: 5.1.1 dokumen yang sejenis dengan koran dan surat menyurat pribadi; 5.1.2 setiap jenis surat menyurat yang dipertukarkan di antara orang- orang selain pengirim dan penerima atau orang-orang yang tinggal dengan mereka. 6. Uang logam, uang kertas dan barang berharga lainnya 6.1 Larangan dikenakan untuk memasukkan uang logam, uang kertas, kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak, baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia, permata atau barang berharga lainnya: 6.1.1 ke dalam kiriman surat pos tidak berasuransi; 6.1.2. namun demikian, apabila UNDANG-UNDANG dalam negeri negara asal dan tujuan mengizinkannya, barang-barang tersebut dapat dikirimkan dalam sampul tertutup sebagai kiriman tercatat; 6.1.3 ke dalam paket tidak berasuransi, kecuali bila diizinkan oleh perPeraturan perundang-undang internal negara asal dan tujuan; 6.1.4 dalam paket tidak berasuransi yang dipertukarkan di antara dua negara yang menerima paket berasuransi; 6.1.3.1 selain itu, setiap administrasi dapat melarang dimasukannya emas batangan ke dalam kiriman berasuransi atau tidak berasuransi yang berasal dari atau dialamatnya ke wilayahnya atau dikirimkan dalam transit a decouvert melewati wilayahnya; negara tersebut dapat membatasi nilai aktual kiriman. 7. Barang cetakan dan literatur untuk orang buta. 7.1 Barang cetakan dan literatur untuk orang buta; 7.1.1 tidak boleh dicantumi tulisan tangan atau berisi dokumen yang sifatnya surat menyurat; 7.1.2 tidak boleh berisi prangko atau bentuk pemrangkoan, baik yang sudah dibubuhi teraan maupun belum, atau setiap kertas yang bernilai uang, kecuali dalam hal kiriman tersebut berisi kartu, amplop atau pembungkus yang membuat alamat pengirim atau agennya di negara pengeposan atau negara tujuan, yang telah di bayar biaya pengembaliannya. 8. Perlakuan terhadap kiriman yang salah diterima 8.1 Penanganan kiriman yang salah diterima untuk dikirim dijelaskan dalam Peraturan Pelaksanaan. Meskipun demikian, kiriman berisi benda-benda tersebut pada angka 2.1.1,2.1.2 dan 3.1 dalam segala hal tidak boleh diteruskan ke tempat tujuan, diserahkan kepada penerima atau dikembalikan kepada asalnya. Dalam hal benda-benda tersebut pada angka 2.1.1 dan 3.1 yang diketemukan dalam transit, kiriman-kiriman demikian ditangani sesuai dengan perPeraturan perundang-undangan nasional negara transit.

Pasal 21

Koreksi

Tanggungjawab administrasi pos. Ganti rugi 1. Umum 1.1 selain hal-hal yang diatur pada pasal 22, administrasi pos bertanggung jawab atas: 1.1.1 kehilangan, pencurian atau kerusakan kiriman tercatat, paket biasa dan kiriman berasuransi; 1.1.2 kehilangan kiriman terbukukan; 1.1.3 pengembalian paket yang tanpa disertai alasan tidak terantar. 1.2 Administrasi pos tidak bertanggung jawab terhadap kiriman selain yang disebutkan pada angka 1.1.1 dan 1.1.2. 1.3 Untuk hal lainnya yang tidak diatur dalam Konvensi ini, administrasi pos tidak dibebani tanggung jawab. 1.4 Apabila kehilangan, pencurian atau kerusakan kiriman tercatat, paket biasa dan kiriman berasuransi terjadi oleh sebab kahar (force majeure) sehingga tidak ada pembayaran ganti rugi, maka pengirim berhak menerima kembali bea yang telah dibayarkannya, dengan pengecualian premi asuransi. 1.5 Jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan tidak boleh melebihi jumlah yang disebutkan dalam Peraturan Surat-Pos dan Peraturan Paket Pos. 1.6 Dalam hal pertanggungjawab, kehilangan tidak langsung (consequential, losses) atau kehilangan laba tidak dipertimbangkan dalam ganti rugi yang harus dibayarkan. 1.7 Semua ketentuan berkenaan dengan pertanggungjawaban administrasi pos bersifat tegas, mengikat dan menyeluruh. Administrasi pos dalam keadaan apa pun, bahkan dalam kesalahan fatal, tidak bertanggung jawab melebihi batas yang ditentukan dalam Konvensi dan Peraturan. 2. Kiriman tercatat 2.1 Apabila suatu kiriman tercatat hilang, dicuci seluruhnva atau rusak seluruhnya, maka pengirim berhak atas ganti rugi yang ditetapkan pada Peraturan Surat-Pos. Apabila pengirim mengklaim jumlah yang lebih rendah daripada yang ditetapkan pada Peraturan Surat-Pos, administrasi dapat membayarkan jumlah tersebut dan menerima penggantian dari administrasi lain yang bertalian. 2.2 Apabila suatu kiriman tercatat dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai aktual yang dicuci atau rusak. 3. Kiriman terbukukan 1.1 Apabila kiriman terbukukan hilang, dicuri seluruhnya atau rusak seluruhnya, pengirim hanya berhak atas Pengembalian bea yang telah dibayarkan. 4. Paket biasa 4.1 Apabila suatu paket hilang, dicuri seluruhnya atau rusak seluruhnya, pengirim berhak atas ganti rugi dengan jumlah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Paket Pos. Apabila pengirim mengklaim jumlah yang lebih rendah daripada yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos, maka administrasi pos boleh membayar jumlah tersebut dan menerima penggantian dari administrasi pos terkait lainnya. 4.2 Apabila suatu paket dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai aktual yang dicuri atau rusak. 4.3 Administrasi pos dapat secara timbal balik untuk memberlakukan jumlah per paket sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Paket Pos, tanpa mempertimbangkan beratnya. 5. Kiriman berasuransi 5.1 Apabila suatu kiriman berasuransi hilang, dicuri seluruhnya atau rusak seluruhnya, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai tanggungan dalam satuan mata uang SDR. 5.2 Apabila suatu kiriman berasuransi dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi sebesar nilai aktual yang dicuri melebihi nilai asuransi dalam satuan mata uang SDR. 6. Dalam hal sebagaimana disebutkan pada angka 4 dan 5, ganti rugi dihitung sesuai dengan harga terkini benda atau barang yang sama pada tempat dan waktu kiriman diterima untuk diangkut, dan dikonversikan ke dalam satuan mata uang SDR. Apabila tidak mendapatkan harga terkini, maka ganti rugi dihitung sesuai dengan harga umum benda atau barang yang nilainya dianggap sama. 7. Apabila ganti rugi diberikan akibat kehilangan, dicuci seluruhnya atau rusak seluruhnya atas suatu kiriman tercatat, paket biasa atau kiriman berasuransi, pengirim atau penerima berhak atas pengembalian bea dan ongkos yang telah dibayarkan dengan pengecualian bea catat atau premi asuransi. Hal yang sama berlaku juga terhadap kiriman tercatat, paket biasa atau kiriman berasuransi yang ditolak oleh penerima karena keadaannya tidak baik akibat layanan pos dan menimbulkan tanggung jawab. 8. Terlepas dari ketentuan pada angka 2, 4 dan 5, penerima berhak atas ganti rugi setelah diantarkannya kiriman tercatat, paket biasa atau kiriman berasuransi yang dicuri atau rusak. 9. Administrasi pos asal membayar ganti rugi kepada pengirim di negaranya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG dalam negeri, atas kiriman tercatat dan paket tidak berasuransi dengan jumlah yang tidak lebih rendah dari pada ketentuan pada angka 2.1 dan 4.1. Hal yang sama berlaku juga terhadap administrasi pos tujuan apabila ganti rugi dibayarkan kepada penerima. Namun demikian, jumlah pada angka 2.1 dan 4.1 tetap berlaku apabila: 9.1 ada perubahan rute yang menjadi tanggung jawab administrasi; atau 9.2 bila pengirim menyerahkan haknya kepada penerima atau sebaliknya. 10. Reservasi terhadap pasal ini mengenai pembayaran ganti rugi pada administrasi pos tidak boleh dilakukan, kecuali terdapat persetujuan bilateral.

Pasal 22

Koreksi

Bukan tanggung jawab administrasi pos 1. Administrasi pos melepaskan tanggung jawabnya atas kiriman tercatat, kiriman terbukukan, paket dan kiriman berasuransi yang telah diantar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan perPeraturan mereka untuk jenis kiriman yang sama Tanggung jawab tetap dibebankan apabila: 1.1 kecurian atau kerusakan ditemukan baik sebelum maupun pada saat diantarnya kiriman; 1.2 perPeraturan dalam negeri mengizinkan penerima, atau pengirim bila kiriman dikembalikan kepadanya, meminta agar kiriman yang dicuri sebagian atau rusak tetap diantarkan; 1.3 perPeraturan dalam negeri mengizinkan penerima membuat pengaduan bila menyatakan belum menerima kiriman tercatat yang telah diantar ke kotak surat; 1.4 apabila penerima atau, dalam hal pengembalian ke kantor asal, pengirim paket atau kiriman berasuransi, meskipun telah diberi pemberitahuan, segera (without delay) memberitahu administrasi antara bahwa telah ditemukan adanya tindak pencurian atau perusakan, pengirim atau penerima harus memberikan bukti bahwa pencurian atau perusakan tidak terjadi setelah antaran. Istilah "segera" diterjemahkan sesuai dengan perPeraturan perundang-undangan nasional. 2. Administrasi pos tidak bertanggung jawab: 2.1 dalam hal sebab kahar, berkaitan dengan pasal 13.6.9; 2.2 apabila tidak dapat menjelaskan tentang kiriman yang catatannya telah musnah oleh sebab kahar, sebagai bukti bahwa belum ada tanggung jawab yang menjadi bebannya; 2. 3apabila kehilangan, pencurian atau perusakan disebabkan oleh kelalaian pengirim atau oleh sifat dari isi kiriman; 2.4 dalam hal kiriman yang termasuk ke dalam 2 larangan sebagaimana diatur pada pasal 15; 2.5 pada saat kiriman tersebut telah disita berdasarkan UNDANG-UNDANG di negara tujuan; 2.6 dalam hal kiriman berasuransi yang secara curang nilai asuransinya dihitung lebih besar dari pada nilai sebenarnya; 2.7 apabila pengirim tidak membuat pengaduan dalam masa enam bulan dihitung satu hari setelah kiriman diposkan; 2.8 dalam hal paket tawanan perang atau tawanan sipil; 2.9 apabila tindakan pengirim dapat dicurigai bermaksud curang, dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi. 3. Administrasi pos tidak bertanggungjawab terhadap keterangan pabean yang dalam bentuk apapun dibuat atau menjadi keputusan yang diambil oleh pabean tentang pemeriksaan kiriman yang diserahkan ke pengawas pabean.

Pasal 27

Koreksi

Mengeposkan kiriman surat pos di negara lain 1. Suatu negara anggota tidak wajib meneruskan atau mengantarkan kiriman surat pos ke penerima yang pengirimnya tinggal di wilayahnya tetapi kiriman tersebut diposkan di negara lain dengan maksud mengambil keuntungan dari kondisi tarif yang lebih rendah di negara tempat pengeposan. 2. Ketentuan pada angka 1 diberlakukan tanpa pembedaan baik terhadap kiriman surat pos yang diposkan di negara tempat tinggal pengirim kemudian diangkut melewati perbatasan maupun terhadap kiriman surat pos yang diposkan di negara lain. 3. Administrasi tujuan dapat mengklaim pembayaran tarif dalam negeri dari pengirim dan bila tidak dapat, dari administrasi pengeposan bila baik pengirim maupun administrasi pengeposan tidak mau membayar tarif tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan oleh administrasi tujuan, maka administrasi tujuan dapat mengembalikan kiriman ke administrasi pengeposan dan berhak mengajukan klaim penggantian biaya penerusan, atau menangani kiriman dimaksud sesuai dengan undang-undangnya. 4. Suatu negara anggota tidak wajib meneruskan atau mengantar kiriman surat pos ke penerima yang diposkan oleh pengirim dalam jumlah besar di negara selain tempat tinggalnya apabila jumlah terminal dues yang diterima lebih rendah dari pada yang seharusnya bila kiriman diposkan dinegara tempat tinggal pengirim. Administrasi tujuan dapat mengklaim kepada administrasi pengeposan atas pembayaran yang sama besar dengan biaya yang dikeluarkan tetapi tidak boleh lebih tinggi daripada dua jumlah berikut ini: 80% dari tarif dalam negeri untuk kiriman yang sama, atau 0,14 SDR perkiriman ditambah 1 SDR per kilogram. Apabila administrasi pengeposnn tidak setuju untuk membayar jumlah yang diklaim dalam batas waktu yang ditetapkan oleh administrasi tujuan, maka administrasi tujuan dapat mengembalikan kiriman ke administrasi pengeposan dan berhak mengklaim penggantian biaya penerusan atau penanganan kiriman sesuai dengan undang-undangnya. Bagian III Remuneras. Bab 1 Ketentuan-ketentuan khusus untuk surat pos

Pasal 28

Koreksi

Terminal dues. Ketentuan Umum 1. Berkaitan dengan pengecualian yang diatur dalam Peraturan, setiap administrasi yang menerima kiriman surat-pos, dari administrasi lain berhak memungut pembayaran dari administrasi pengiriman atas biaya yang dikeluarkan untuk kiriman internasional yang menerimanya. 2. Untuk pemberlakuan ketentuan tentang pembayaran terminal dues administrasi pos diklasifikasikan sebagai negara dan wilayah yang termasuk ke dalam sistem target (target system) atau negara dan wilayah yang berhak masuk ke dalan sistem peralihan (transitional system), sesuai dengan daftar yang disusun untuk maksud ini oleh Kongres dalam resolusi C 12/2004. Dalam ketentuan terminal dues, baik negara maupun wilayah dirujuk sebagai negara. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tentang pembayaran terminal dues adalah perPeraturan peralihan, menuju suatu sistem pembayaran country-specific. 4. Akses ke layanan dalam negeri 4.1 Setiap administrasi memberitahukan semua tarif, ketentuan dan syarat- syarat yang diberikan untuk layanan dalam negeri kepada administrasi lain dengan syarat harus sama dengan yang diberikan kepada pelanggan dalam negerinya. 4.2 Suatu administrasi pengirim dapat, dengan persyaratan yang sama, meminta administrasi dalam sistem target (target system) untuk menawarkan persyaratan yang sama dengan yang ditawarkan oleh administrasi yang disebut belakangan kepada pelanggan dalam negerinya untuk kiriman yang sepadan. 4.3 Administrasi yang termasuk dalam sistem peralihan memberitahukan apakah mereka mengizinkan akses terhadap persyaratan pada angka 4.1. 4.3.1 Ketika suatu administrasi yang masuk dalam sistem peralihan menyatakan bahwa pihaknya mengizinkan akses terhadap persyaratan yang ditawarkan dalam sistem domestiknya, maka izin tersebut berlaku untuk semua administrasi Perhimpunan berdasarkan asas non-diskriminatif. 4.4 Administrasi tujuan berhak MEMUTUSKAN apakah syarat-syarat akses kepada layanan dalam negerinya telah dipenuhi oleh administrasi asal. 5. Tarif terminal dues untuk kiriman bulk tidak boleh tinggi dari pada tarif yang paling memadai dan diberlakukan oleh administrasi tujuan berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral tentang terminal dues. Administrasi tujuan berhak MEMUTUSKAN apakah ketentuan dan syarat akses telah dipenuhi oleh administrasi asal. 6. Remunerasi terminal dues didasarkan pada kualitas kinerja layanan di negara tujuan. Dewan Operasi Pas berwenang menambahkan remunerasi dalam pasal 29 dan 30 untuk mendorong partisipasi dalam sistem pemantauan dan memberikan penghargaan kepada administrasi atas pencapaian target kualitasnya. Dewan Operasi Pos dapat juga MENETAPKAN denda dalam hal kualitas yang tidak memadai, tetapi tidak dapat mengurangi remunerasi minimum administrasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 dan 30. 7. Setiap administrasi dapat menyerahkan seluruh atau sebagian pembayaran yang diatur pada angka 1. 8. Administrasi yang bertalian dapat memberlakukan sistem pembayaran lainnya untuk menyelesaikan perhitungan terminal dues melalui kesepakatan bilateral atau multilateral.

Pasal 29

Koreksi

Terminal dues. Ketentuan yang berlaku untuk pertukaran antar negara yang termasuk ke dalam sistem target 1. Pembayaran untuk kiriman surat-pos, termasuk kiriman bulk kecuali kantung M, ditetapkan berdasarkan pemberlakuan tarif per kiriman dan per kilogram yang mencakup biaya penanganan di negara tujuan; biaya tersebut harus berkaitan dengan tarif dalam negeri. Tarif tersebut dihitung sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Surat-Pos. 2. Tarif per kiriman dan per kilogram dihitung atas dasar persentase biaya untuk surat prioritas 20 gram dalam layanan domestik, yaitu: 2.1 untuk tahun 2006, 62 gr; 2.2 untuk tahun 2007, 64 gr; 2.3 untuk tahun 2008, 66 gr; 2.4 untuk tahun 2009, 68 gr. 3. Tarif yang berlaku tidak boleh lebih tinggi daripada: 3.1 untuk tahun 2006: 0,296 SDR per kiriman dan 1,768 SDR per kilogram; 3.2 untuk tahun 2007: 0,291 SDR per kiriman dan 1,812 SDR per kilogram; 3.3 untuk tahun 2008: 0,237 SDR per kiriman dan 1,856 SDR per kilogram; 3,4 untuk tahun 2009: 0,243 SDR per kiriman dan 1,904 SDR per kilogram. 4. Untuk masa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, tarif yang berlaku tidak boleh lebih rendah daripada 0,147 SDR per kiriman dan 1,491 per kilogram. Dengan jaminan bahwa kenaikan tarif tidak melehihi 100% dari bea untuk surat prioritas 20 gram di layanan dnlam negeri, tarif minimum dinaikkan sampai dengan: 4.1 untuk tahun 2006: 0,151 SDR per kiriman dan 1,536 SDR per kilogram; 4.2 untuk tahun 2007: 0,164 SDR per kiriman dan 1,566 SDR per kilogram; 4.3 untuk tahun 2008: 0,108 SDR per kiriman dan 1,598 SDR per kilogram; 4.4 untuk tahun 2009: 0,108 SDR per kiriman dan 1,630 SDR per kilogram. 5. Untuk kantung M, tarif yang berlaku adalah sebesar 0,793 SDR per kilogram. 5.1Kantung M yang beratnya kurang dari 5 kilogram dianggap mempunyai berat 5 kilogram untuk pembayaran terminal dues. 6. Untuk kiriman tercatat terdapat pembayaran tambahan sebesar 0,5 SDR per pucuk kiriman dan untuk kiriman berasuransi terdapat pembayaran tambahan sebesar 1 SDR per pucuk kiriman. 7. Ketentuan yang berlaku di antara negara yang termasuk ke dalam sistem target berlaku juga terhadap setiap negara yang termasuk ke dalam sistem peralihan dan menyatakan ingin dimasukan ke dalam sistem target. Dewan Operasi Pos dapat MENETAPKAN langkah peralihan dalam Peraturan Surat-Pos. 8. Tidak ada reservasi terhadap pasal ini, kecuali di dalam kerangka perjanjian bilateral.

Pasal 30

Koreksi

Terminal dues. Ketentuan yang berlaku terhadap lalu lintas kiriman ke, dari dan antar negara yang termasuk ke dalam sistem peralihan. 1. Pembayaran 1.1 Pembayaran untuk kiriman surat pos, kecuali kantung M, adalah sebesar 0,147 SDR per kiriman dan 1,491 per kilogram. 1.1.1 Untuk lalu lintas kiriman di bawah 100 ton per tahun, kedua komponen dikonversikan ke dalam tarif total sebesar 3.727 SDR per kilogram berdasarkan rata-rata kiriman sedunia 15,21 pucuk kiriman per kilogram. 1.1.2 Untuk lalu lintas kiriman di bawah 100 ton per tahun, diberlakukan tarif total sebesar 3,727 SDR per kilogram apabila administrasi tujuan atau administrasi asal tidak meminta revisi tarif berdasarkan jumlah riil kiriman per kilogram. Selain itu, tarif tersebut diberlakukan apabila jumlah riil kilogram per kilogram menjadi di antara 13 dan 17. 1.1.3 Apabila salah satu administrasi dimaksud meminta pemberlakuan jumlah riil kiriman per kilogram, maka pembayaran yang berlaku untuk jumlah kiriman dimaksud dihitung menurut mekanisme revisi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Surat-Pos. 1.1.4 Revisi penurunan dari tarif total pada angka 1.1.2 tidak boleh diminta oleh suatu negara dalam sistem target kepada negara dalam sistem peralihan kecuali negara yang disebut belakangan meminta revisi untuk mengajukan revisi. 1.2 Untuk kantung M, tarif yang diberlakukan adalah sebesar 0,793 SDR per kilogram. 1.2.1 Kantung M yang beratnya kurang dari 5 kilogram dianggap mempunyai 5 kilogram untuk pembayaran terminal dues. 1.3 Untuk per pucuk kiriman tersebut terdapat pembayaran tambahan sebesar 0,5 SDR per pucuk kiriman dan untuk kiriman berasuransi terdapat pembayaran tambahan sebesar 1 SDR per pucuk kiriman. 2. Mekanisme harmonisasi sistem 2.1 Apabila suatu administrasi yang termasuk ke dalam sistem target menerima lalu lintas kiriman melebihi 50 ton dalam satu tahun menyatakan bahwa berat kiriman tahunan tersebut melebihi ambang batas yang dihitung sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Surat-Pos, administrasi itu dapat memberlakukan atas kelebihan kiriman sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dengan ketentuan administrasi tersebut belum memberlakukan mekanisme revisi. 2.2 Apabila suatu administrasi dalam sistem peralihan yang menerima lalu lintas kiriman melebihi 50 ton setahun dari negara lain yang termasuk ke dalam sistem peralihan dan menyatakan bahwa berat tahunan kiriman tersebut melebihi ambang batas (threshold) yang dihitung sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Surat Pos, administrasi tersebut dapat memberlakukan tambahan atas kelebihan kiriman sebagaimana diatur pada pasal 26 bis dengan syarat belum memberlakukan mekanisme revisi. 3. Kiriman Bulk 3.1 Pembayaran untuk kiriman bulk ke negara yang termasuk ke dalam sistem target dinyatakan dengan memberlakukan tarif per kiriman dan per kilogram sebagaimana diatur pada pasal 29. 3.2 Administrasi dalam sistem peralihan dapat meminta pembayaran atas penerimaan kiriman bulk sebesar 0,147 SDR pucuk kiriman dan 1,491 SDR per kilogram. 4. Tidak dapat dilakukan reservasi terhadap pasal ini, kecuali dalam kerangka persetujuan bilateral.

Pasal 31

Koreksi

Dana Mutu Layanan 1. Terminal dues yang dibayarkan oleh semua negara dan wilayah ke negara yang ditetapkan sebagai negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) oleh ECOSOC, kecuali untuk kantung M dan kiriman bulk, ditambahkan sebesar 16,5% dari tarif 3,727 SDR perkilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 untuk pembayaran ke Dana Kualitas Layanan (Quality of Service Fund/QSF) guna meningkatkan kualitas layanan di LDGs. Tidak terdapat Pembayaran semacam itu dari satu LDC kepada LDC yang lain. 2. Negara anggota UPU dan wilayah yang berada dalam Perhimpunan boleh melakukan permintaan yang beralasan kuat kepada Dewan Administrasi agar negara dan wilayah mereka dipertimbangkan sebagai pihak yang membutuhkan sumber tambahan. Negara yang diklasifikasikan sebagai TRAC 1 (dulu negara berkembang) boleh mengajukan petisi kepada Dewan Administrasi untuk menerima dana QSF dengan ketentuan yang sama dengan LDCs. Selanjutnya, negara yang diklasifikasikan oleh UNDP sebagai Negara Kontributor Murni (Net Contributor Countries/NCC) boleh mengajukan petisi kepada Dewan Administrasi untuk menerima dana QSF dengan ketentuan yang sama dengan negara TRAC 1. Permintaan yang diterima berdasarkan pasal ini mulai berlaku pada hari pertama tahun kalender setelah dibuatnya keputusan oleh Dewan Administrasi. Dewan Administrasi menilai permintaan tersebut dan mengambilan keputusan, berdasarkan kriteria yang tegas, mengenai apakah suatu negara dapat dipertimbangkan menjadi LDC atau negara TRAC 1. seperti halnya, berkaitan dengan Dana Kualitas Layanan. Dewan Administrasi setiap tahun merevisi dan memperbarui (update) daftar negara dan wilayah anggota UPU yang masuk dalam Perhimpunan. 3. Terminal dues, kecuali untuk kiriman kantong M dan bulk, yang dibayar oleh negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Kongres sebagai negara industri demi keperluan terminal dues untuk negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Program Pengembangan PBB (UNDP) sebagai negara-negara TRAC 1 selain LDC, ditambahkan sebesar 8% dari tarif 3,727 SDR per kilogram yang disebutkan dalam pasal 30 untuk pembayaran ke QSF guna meningkatkan kualitas layanan negara TRAC 1 selain LDCs. 4. Terminal dues, kecuali untuk kiriman kantong M dan bulk, yang harus dibayar oleh negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Kongres sebagai negara industri demi keperluan terminal dues untuk negara dan wilayah yang diklasifikasikan oleh Konggres yang sama sebagai negara berkembang selain yang disebutkan pada angka 1 dan 3, dinaikkan sebesar 1 % dari tarif 3,727 SDR per kilogram yang disebutkan dalam pasal 30 untuk pembayaran ke QSF guna meningkatkan kualitas layanan. 5. Negara dan wilayah TRAC 1 boleh berupaya menaikkan kualitas layanan mereka melalui projek regional atau projek multi-negara untuk kepentingan LDCs dan negara berpendapatan rendah di mana semua pajak yang memberi kontribusi bagi pendanaan QSF untuk projek tersebut akan diuntungkan secara langsung. 6. Projek regional harus secara khusus mendorong implementasi program peningkatan kualitas layanan UPU dan pengenalan sistem perhitungan biaya di negara berkembang. Dewan Operasi Pos mengesahkan prosedur untuk mendanai projek tersebut, selambat-lambatnya pada tahun 2006.

Pasal 33

Koreksi

Tarif dasar dan ketentuan air conveyance dues 1. Tarif dasar yang berlaku untuk penyelesaian perhitungan antar administrasi berkaitan dengan angkutan udara harus disetujui oleh Dewan Operasi Pos. Tarif tersebut dihitung oleh Biro Internasional menurut rumus yang diatur dalam Peraturan Surat-Pos. 2. Perhitungan air conveyance dues untuk pengiriman tertutup, kiriman prioritas, kiriman udara dan paket udara yang dikirimkan dalam transit a decouvert, serta metoda perhitungan yang relevan, diuraikan dalam Peraturan Surat-Pos dan Peraturan Paket Pos. 3. Air conveyance dues untuk seluruh jarak yang dilalui dibebankan: 3.1 untuk kiriman tertutup, kepada administrasi di negara asal kiriman, termasuk bila kiriman tersebut transit melalui satu atau beberapa administrasi perantara. 3.2 untuk kiriman prioritas dan kiriman udara dalam transit a decouvert, termasuk kiriman salah salur, kepada administrasi yang meneruskan kiriman ke administrasi lain. 4. Peraturan yang sama berlaku terpadap kiriman yang dibebaskan dari bea transit darat dan laut apabila diangkut melalui udara. 5. Setiap administrasi tujuan yang menyediakan angkutan udara untuk kiriman internasional di negaranya berhak atas penggantian (reimburse-ment) biaya tambahan yang timbul dari angkutan tersebut dengan syarat jarak rata-rata tertimbang (weighted average distance) sektoryang dilalui melebihi 300 kilometer. Dewan Operasi Pos boleh mengganti jarak rata-rata tertimbang (weighted average distance) dengan menggunakan kriteria relevan lainnya. Kecuali telah dicapai kesepakatan bahwa tidak ada bea yang dikenakan, tarif tersebut bersifat seragam untuk semua kiriman prioritas dan kiriman udara yang berasal dari negara lain baik yang diteruskan melalui udara maupun tidak. 6. Namun demikian, apabila terminal dues yang ditagih oleh administrasi tujuan secara khusus didasarkan kepada biaya atau tarif domestik, maka tidak ada penggantian tambahan untuk angkutan udara internal. 7. Administrasi tujuan mengecualikan berat seluruh kiriman untuk menghitung jarak rata-rata tertimbang (weighted average distance), di mana perhitungan terminal dues secara khusus didasarkan kepada biaya atau tarif domestik administrasi tujuan.

Pasal 8

Koreksi

Larangan-larangan (surat pos) 1. Sebagai pengecualian, administrasi-administrasi pos Rep. Dem. Rakyat Korea dan Lebanon tidak menerima kiriman tercatat yang berisi uang logam, uang kertas, kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia, permata, atau barang berharga lainnya. Administrasi-administrasi pos tersebut tidak sepenuhnya terikat ketentuan Peraturan Surat Pos yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hal pencurian atau kerusakan, atau bila menerima kiriman yang berisi barang yang terbuat dari kaca atau pecah belah. 2. Sebagai pengecualian, Administrasi-administrasi pos Bolivia, Rep. Rakyat Cina, kecuali Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Irak, Nepal, Pakistan, Arab Saudi, Sudan dan Viet Nam tidak menerima kiriman tercatat yang berisi uang logam, uang kertas, mata uang, atau berbagai kenis kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia, permata, atau barang berharga lainnya. 3. Administrasi pos Myanmar berhak untuk tidak menerima kiriman berasuransi yang berisi barang berharga sebagaimana disebutkan pada pasal 15.5, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 4. Administrasi pos Nepal tidak menerima kiriman tercatat atau berasuransi yang berisi mata uang atau uang logam, kecuali diatur melalui kesepakatan khusus. 5. Administrasi pos Uzbekistan tidak menerima kiriman tercatat atau berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas, cek, prangko atau mata uang asing dan tidak bertanggung jawab bila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kiriman tersebut. 6. Administrasi pos Rep. Islam Iran tidak menerima kiriman surat pos yang berisi barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. 7. Administrasi pos Filipina berhak untuk tidak menerima setiap jenis surat pos (biasa, tercatat atau berasuransi) yang berisi uang logam, mata uang atau kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun belum, batu mulia atau barang berharga lainnya. 8. Administrasi pos Australia tidak menerima semua jenis kiriman pos yang berisi emas batangan atau uang kertas. Selain itu juga tidak menerima kiriman tercatat untuk diantarkan di Australia, atau kiriman dalam transit a decouvert, yang berisi barang berharga seperti permata, logam mulia, batu mulia atau batu mulia yang belum diolah, kertas berharga, uang logam, atau setiap bentuk sarana keuangan, Administrasi ini melepaskan semua tanggung jawabnya untuk kiriman yang tidak memenuhi resevasi ini. 9. Administrasi pos Rep. Rakyat Cina, kecuali Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, tidak menerima kiriman berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas, mata uang atau kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya dan cek perjalanan sesuai dengan peraturan dalam negerinya. 10. Administrasi-administrasi pos Latvia dan Mongolia berhak untuk tidak menerima kiriman biasa, tercatat atau berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas, kertas berharga yang dapat diaungkan oleh pemegangnya dan cek perjalanan. 11. Administrasi pos Brasil berhak untuk tidak menerima kiriman biasa, tercatat atau berasuransi yang berisi uang logam, uang kertas yang masih beredar atau semua jenis kertas berharga yang dapat diagunkan oleh pemegangnya. 12. Administrasi pos Viet Nam berhak untuk tidak menerima surat yang berisi barang- barang.

Pasal 9

Koreksi

Larangan-larangan (paket pos) 1. Administrasi-administrasi pos Myanmar, dan Zambia berhak untuk tidak menerima paket berasuransi yang berisi barang berharga sebagaimana disebutkan dalam pasal 15.6.1.3.1, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 2. Sebagai pengecualian, administrasi-administrasi pos Lebanon dan Sudan tidak menerima paket yang berisi uang logam, mata uang atau semua jenis kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun yang belum, batu mulia atau barang berharga lainnya, atau yang berisi benda cair atau unsur yang mudah bocor atau barang yang berbuat dari kaca atau sejenisnya atau barang pecah belah. Kedua administrasi tersebut. 3. Administrasi pos Brasil berhak untuk tidak menerima paket berasuransi yang berisi uang logam dan mata uang yang masih beredar, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 4. Administrasi pos Ghana diperkenankan untuk tidak menerima paket pos dengan harga tanggungan berisi uang logam dan uang kertas yang masih berlaku, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya. 5. Sebagai tambahan untuk barang-barang yang disebutkan dalam pasal 15, administrasi pos Arab Saudi berhak untuk tidak menerima paket yang berisi uang logam atau semua jenis kertas berharga yang dapat diuangkan oleh pemegangnya, cek perjalanan, platina, emas atau perak baik yang sudah diolah maupun yang belum, batu mulia atau barang berharga lainnya. Juga tidak menerima paket yang berisi obat-obatan kecuali yang disertai keterangan medis yang diterbitkan oleh pihak resmi yang berwenang, produk yang dirancang untuk memadamkan api, cairan kimia atau barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. 6. Sebagai tambahan untuk barang-barang yang disebutkan dalam pasal 15, administrasi pos Oman tidak menerima kiriman yang berisi: 6.1 obat-obatan dari semua jenis kecuali disertai keterangan medis yang diterbitkan oleh pihak resmi yang berwenang; 6.2 produk pemadam api atau cairan kimia; 6.3 barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. 7. Sebagai tambahan untuk barang-barang yang disebutkan dalam pasal 15, administrasi pos Rep. Islam Iran berhak untuk tidak menerima paket yang berisi barang-barang yang bertentangan dengan prinsip agama Islam, 8. Administrasi pos Filipina berhak untuk tidak menerima setiap jenis paket yang berisi uang logam, mata uang atau semua jenis kertas berharga yang dapat harus diizinkan tanpa kecuali.

Pasal 13

Koreksi

Mengeposkan kiriman surat pos di negara lain 1. Administrasi-administrasi pos Australia, Austria, Kerajaan Inggris Raya dan lrlandia Utara, Yunani, Selandia Baru dan Amerika Serikat berhak untuk memungut bea yang besarnya sama dengan biaya pekerjaannya sesuai dengan ketentuan pada pasal 27.4 kepada setiap administrasi yang mengirimkan kirimannya tetapi tidak dikirimkan sebagai kiriman pos. 2. Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 27.4, administrasi pos Kanada berhak untuk memungut kepada administrasi pos asal sejumlah bea yang tidak lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani kiriman tersebut di atas. 3. Pasa1 27.4 memperbolehkan administrasi pos tujuan mengklaim remunerasi dari administrasi pengeposan untuk menghantarkan kiriman surat pos yang diposkan di negara lain dalam jumlah besar. Australia dan Kerajaan Inggris Raya serta lrlandia Utara berhak untuk membatasi pembayaran tersebut sampai dengan jumlah tarif dalam negerinya untuk kiriman yang sama di negara tujuan. 4. Pasal 27.4 memperbolehkan administrasi pos tujuan mengklaim remunerasi dari administrasi pengeposan untuk menghantarkan kiriman surat pos yang diposkan di negara lain dalam jumlah besar. Negara-negara berikut ini berhak untuk membatasi setiap pembayaran sampai dengan batas yang diizinkan oleh Peraturan untuk kiriman bulk: Bahama, Barbados, Brunei Darussalam, Rep. Rakyat Cina, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Wilayah daerah teritori Kerajaan Inggris, Grenada, Guyana, India, Malaysia, Nepal, Belanda, Antilles Belanda dan Aruba, Selandia Baru, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Singapura, Sri Langka, Suriname, Thailand dan Amerika Serikat. 5. Berkaitan dengan pengecualian dalam ayat 4, negara-negara berikut ini berhak untuk memberlakukan penuh ketentuan pasal 27 Konvensi terhadap kiriman yang diterima dari negara-negara anggota Perhimpunan: Argentina, Austria, Benin, Brasil, Burkina Faso, Kamerun, Rep. Pantai Gading, Siprus, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman, Yunani, Guinea, Israel, Italia, Jepang, Jordan, Lebanon, Luksemburg, Mali, Mauritania, Monako, Maroko, Norwegia, Portugal, Arab Saudi, Senegal, Rep Arab Syiria, dan Togo. 6. Dalam memberlakukan pasal 27.4, administrasi pos Jerman berhak untuk meminta administrasi pos negara pengirim untuk memberikan kompensasi sebesar yang akan diterimanya dari administrasi pos di negara tempat tingal pengirim. 7. Berkaitan dengan reservasi yang dibuat dalam pasal XIII, Rep. Rakyat Cina berhak membatasi setiap pembayaran untuk mengantarkan kiriman surat pos yang diposkan di negara lain dalam jumlah besar sampai dengan batas yang diperbolehkan dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia dan Aturan Surat Pos untuk kiriman bulk.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (KONVENSI POS SEDUNIA) BESERTA FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15