Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/ atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/ atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya. 2. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara. Alih Fungsi Lahan Sawah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan mengendalikan perubahan Lahan Sawah bukan Lahan Sawah baik secara tetap sementara. 4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 5. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi. 6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. adalah untuk menjadi maupun BABII ... NET'UBLIK INDONESIA

(1) Verifrkasi lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui: a. verifikasi . . . c. menteri yang SK No I888MA (2t (3) a. verifikasi data Lahan Sawah terhadaP citra jauh teraktual oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang tugas di bidang informasi geospasial; b. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; d. verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan e. verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah. Verifikasi data ta.han Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan cara: a. identifrkasi hak atas tanah, izin, konsesi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ru*9, dan/ atau penetapan lokasi di atas lahan baku sawah; b. identifikasi alih fungsi lahan baku sawah; c. identifrkasi peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dalam rencana tata ruang; d. analisis hasil identifikasi; dan e. klarifikasi kepada pemangku kepentingan. Verifrkasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah berdasarkan Daerah Irigasi; dan b. menambah data tekstual L,ahan Sawah beririgasi. (5) Verifikasi.'. (4) K INDONESIA (5) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. identilikasi letak dan luasan cetak sawah berdasarkan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan b. analisis hasil identifikasi. (6) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah yang berada di kawasan lindung dan kawasan budi daya kehutanan; dan b. analisis hasil identifrkasi. (71 Verifrkasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Selain hasil interpretasi citra jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan verilikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat didukung dengan data lainnya. (9) Verifikasi data lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) skala 1:5.000 (satu banding lima ribu). (10) Dalam hal penggunaan skala 1:5.0O0 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, verilikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).

(1) Verifrkasi lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui: a. verifikasi . . . c. menteri yang SK No I888MA (2t (3) a. verifikasi data Lahan Sawah terhadaP citra jauh teraktual oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang tugas di bidang informasi geospasial; b. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; d. verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan e. verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah. Verifikasi data ta.han Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan cara: a. identifrkasi hak atas tanah, izin, konsesi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ru*9, dan/ atau penetapan lokasi di atas lahan baku sawah; b. identifikasi alih fungsi lahan baku sawah; c. identifrkasi peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dalam rencana tata ruang; d. analisis hasil identifikasi; dan e. klarifikasi kepada pemangku kepentingan. Verifrkasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah berdasarkan Daerah Irigasi; dan b. menambah data tekstual L,ahan Sawah beririgasi. (5) Verifikasi.'. (4) K INDONESIA (5) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. identilikasi letak dan luasan cetak sawah berdasarkan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan b. analisis hasil identifikasi. (6) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah yang berada di kawasan lindung dan kawasan budi daya kehutanan; dan b. analisis hasil identifrkasi. (71 Verifrkasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Selain hasil interpretasi citra jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan verilikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat didukung dengan data lainnya. (9) Verifikasi data lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) skala 1:5.000 (satu banding lima ribu). (10) Dalam hal penggunaan skala 1:5.0O0 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, verilikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).