Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian …

Pasal 3

Tunjangan kinerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah scbagaimana tercantum pacla Lampiran Peraturan PRESIDEN ini, Pasnl 4 Bagi pegawai di lingkungan Kementerian llukum dan Hak Asasi Manusia yaug pada saat Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan tcrjadi sclisih penurunan penghasilan, akan diberikan lambahan tunjangan cebesar selisili dari tunjangan yang seJama ini diterima dengan tunjangan kinerja scbagaimana ditetapkan dalam Peraluran PRESIDEN ini. Piisal 5 (1) Tunjangan kinerja diberikan terhitung mulai bidan ianuiiri 2011. (2) Tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayal (I), inempcrhilungkan tunjangan yaug sclama ini lelah . diterima scjak Januari 2011 scbagai faktor pengurang. Pasal 6...

Pasal 3

Pasal 7

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja scbagaimana dimaksud daiam Pasal 3 Pcraluran Prcsiclcn ini tidak dibeiikan kepada : a. Pcgawai di lingkungan Kcmenteiian Mukuni dan Mak Asasi Manusia yang nyata-nyala tidak mempunyai lugas/jabalan/ pckcijaan (crlcntu pada KemeiHerian Mukum dan Hak Asasi Maiuisia; b. Pcgawai di lingkungan Keinentemm Hukum dan Mak Asasi Manusia yang dibeihentikan untuk scmcnlara atau dinonaklilkan; c. Pcgawai di lingkungan Kemenlcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibeihentikan dengan Iioinial alau tidak dengan normal; d. Pcgawai di lingkungan Kementerian Mukum dan Mak Asasi Manusia yang dipcrbanUikan/dipckerjakan pada liadan/lnstansi lain di luar lingkungan Kemenlerian Hukum dan Mali" Asasi Manusia; c. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Mak Asasi Manusia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. Pcgawai di lingkungan Kemcntcnan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan olch Pimpimui Instansi. (2) ICetenluan ... (2) Kclcnluan mcugcmii Pcgawai di lingkungan Kcmcntcrian llukum dan Hak Asasi Manusia yang lidak diberikan tunjangan kincrja sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diatur lcbili lanjul dcngan Peraturan Mcnlcri Mukum dan Hak Asasi Manusia. Piisal 8 KeteiUuan teknis pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut olch Mcnlcri Hukum dmi llak Asasi Manusia, Mcntcri ICcuangan, dan/atau Mcnleri Penclayagunaan Aparalur Ncgara dan Rdbrmasi Birokrasi, baik secara bcrsama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang (ugasnya masing-masing. Pasal l) Dcngan berlakunya Pcraluran PRESIDEN ini. maka : a. Peraturan Nomor 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Kcsclamalan dan Kesciiatan Dalam Penyclcnggaraan Pemasyarakatan Bagi Pcgawai Ncgeri Sipil Yang Diangkal Scbagai Pctugas Pemasyafakalan; b. ICetcnluan-kctenluan yang mengalur incngeiKii tunjangan-dinjangan lain yaitu : 1) Inscnlif khusus pada unit kcrja di lingkungan Dircktoral Jcnderal Peraturan PerundangHiiulangan Kcmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Imbalan Jasa Pcnerimaan Ncgara Bukan Pajak pada unit kcrja di lingkungan Direktorat Jcnderal Imigrasi, Direklorat Jcnderal Adminislrasi Hukum Uimim. clan Direktorat Jcnderal Hak Kekayaan Intclektual Kcmenlerian Hukum dan Hak Asasi Manusin; dicabut dan dinyaldkan lidak bcrlaku, K. Pasal 10...

Pasal 10

Koreksi

Pcraturnn Prcsicicn ini mulai bcrhiku pads Uinggal ditcUipkan, Ditclapkan di Jakarta padatanggal 12 Juli 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya DeputtBldang Polltik, Hukum, Jan Kemanan, '4'Simbolon PRESIDEN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40Tahun2011 TANGGAL : 12Jull2011 TUNJANGANKINERJA BAGI PEGAWAI Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KELASJABATAN 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 TUNJANGAN KINERJA PER KELASJABATAN (Rp) 19.360.000,00 14.131.000,00 10,315.000,00 7.529.000,00 6.023.000,00 4.819.000,00 3.855.000,00 3.352.000,00 2.915.000,00 2.535.000,00 2.304.000,00 2.095.000,00 1.904.000,00 1.814.000,00 1.727.000,00 16. NOMOR 16 17 KELASJABATAN 2 1 TUNJANGAN KINERJA PER KELASJABATAN (Rp) 1,645.000,00 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Politik, Hukum, nanan, DepuUJ olon

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10