Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2015 : a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2015 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat; b. Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan ... (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2015. Pasal ...

(1) Dalam hal RKP Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian sebelum Pemerintah mengajukan RAPBN beserta Nota Keuangan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, penyesuaian RKP Tahun 2015 ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Penyesuaian RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dalam Sidang Kabinet. (3) Dalam hal RKP Tahun 2015 yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 101 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati