Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERPRES Nomor 44 Tahun 2008

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Koreksi

Susunan organisasi DJSN terdiri dari : a. Anggota; b. Sekretariat;

Pasal 8

Koreksi

(1) DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas : a. 5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan; b. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuaria; c. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha; d. 2 (dua) orang dari unsur dari unsur organisasi pekerja/buruh. (2) Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari : a. Ketua; b. Ketua Komisi; dan c. Anggota. (3) DJSN dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah. (4) Masa jabatan anggota DJSN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merangkap anggota memimpin komisi DJSN. (2) Komisi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komisi Pengkajian dan Penelitian; b. Komisi Investasi dan Keuangan; c. Komisi Monitoring dan Evaluasi. (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota DJSN. (4) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DJSN dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Komisi Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan : 1. Penyesuaian masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Standar operasional dan prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. Besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial; 4. Penahanan kepesertaan dan perluasan program sistem jaminan sosial nasional; 5. Pemenuhan hak peserta dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kepada sidang pleno DJSN.

Pasal 11

Komisi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas : a. melakukan analisis perekonomian dan proyek investasi dana jaminan sosial nasional; b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional kepada sidang pleno DJSN.

Pasal 12

Komisi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas: a. melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum umum Sistem Jaminan Sosial Nasional; b. melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan c. menyampaikan rekomendasi atau hasil monitoring dan evaluasi kepada sidang pleno DJSN.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan eselon Il.a. (3) pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b). (4) Sekretaris DJSN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DJSN. (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Koreksi

Untuk menjadi angota DJSN, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian setempat; e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota; f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. memiliki keahlian di bidang jaminan sosial; h. memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 18

Ketua dan anggota DJSN diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 19

(1) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon anggota DJSN, PRESIDEN membentuk panitia seleksi berdasarkan usul Menteri. (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Pasal 20

(1) Calon anggota DJSN dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri teknis kepada PRESIDEN. (2) Calon anggota DJSN dari unsur tokoh dan/atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pada 8 ayat (1) huruf b, dapat mendaftarkan untuk pencalonan diri atau dicalonkan kepada panitia seleksi. (3) Calon anggota DJSN dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/organisasi buruh diusulkan oleh organisasi di tingkat nasional yang bersangkutan kepada panitia seleksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian calon anggota DJSN ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 21

Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk pengajuan calon anggota DJSN ditetapkan lebih lanjut oleh panitia seleksi.

Pasal 22

(1) Terhadap calon anggota DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan seleksi administrasi dan uji kepatutan dan kelayakan. (2) Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi. (3) Proses dan hasil penyeleksian calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat terbuka. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian calon anggota DJSN ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 23

(1) Anggota DJSN diberhentikan dengan hormat, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 bulan; d. telah selesai masa tugasnya. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua DJSN kepada PRESIDEN.

Pasal 24

(1) Anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; b. tiga kali berturut-turut melalaikan tugas dan kewajibannya. (2) Kriteria melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh DJSN. (3) Sebelum anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh PRESIDEN atas usul Ketua DJSN. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada PRESIDEN dan kepada anggota DJSN yang bersangkutan. (5) Anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti, maka Tim menyampaikan usulan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PRESIDEN.

Pasal 25

(1) Dalam hal pemerintah akan mengadakan penggantian antar waktu anggota DJSN yang berasal dari unsur pemerintah karena ketentuan Pasal 23, usulan penggantian disampaikan oleh Menteri teknis yang bersangkutan kepada PRESIDEN. (2) Dalam hal penggantian antar waktu yang berasal dari unsur non pemerintah karena ketentuan Pasal 23, Ketua DJSN mengajukan usul penggantian calon anggota DJSN kepada PRESIDEN yang disetujui oleh anggota DJSN dalam sidang pleno. (3) Persyaratan dan tata cara penyelesaian calon anggota DJSN antar waktu oleh anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 26

Usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus disertai alasan penggantian.

Pasal 27

Dalam hal penggantian anggota DJSN antar waktu dari unsur non Pemerintah karena ketentuan Pasal 24, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), sekaligus melakukan penyelesaian calon anggota DJSN sesuai ketentuan pada Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 28

Anggota DJSN harus dibebastugaskan karena : a. dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); b. dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan; sampai berakhirnya proses tersebut atau diterbitkannya keputusan pemberhentian anggota yang bersangkutan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32