Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

PERPRES Nomor 44 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 2. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 4. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 6. Jejak Audit adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dapat dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan SINSW. 7. Pengelolaan INSW adalah rangkaian kegiatan fasilitasi dalam rangka mencapai tujuan INSW. 8. Penyelenggaraan SINSW adalah proses yang dilakukan dalam rangka operasional dan pengembangan SINSW. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB III

PENYELENGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 3

Koreksi

(1) Dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui SINSW dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal. (2) SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan: a. beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi; b. proses validasi secara elektronik terhadap pengguna SINSW untuk mendapatkan legalitas Akses; c. sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung atau dalam jaringan diantara pengguna SINSW; d. penyediaan Akses data realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, atas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. penyediaan Jejak Audit. (3) Penyediaan SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Untuk memudahkan pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan portal. (2) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa INDONESIA. (3) Dalam hal terdapat kebutuhan bagi pengguna SINSW, portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris. (4) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama domain www.insw.go.id.

Pasal 5

Pengguna SINSW terdiri atas: a. pengelola INSW dan penyelenggara SINSW; b. kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dalam SINSW; c. pengguna jasa yang menggunakan layanan SINSW; dan d. pihak yang secara khusus diberikan hak Akses ke SINSW.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan layanan SINSW, pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki hak Akses. (2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pengelola INSW dan penyelenggara SINSW. (3) Ketentuan mengenai pemberian hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Setiap pengguna SINSW wajib menjamin keabsahan atas data yang ditransaksikan melalui SINSW.

Pasal 8

Pengguna SINSW yang melakukan transaksi elektronik melalui SINSW harus menyimpan data cadangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pemberian kepastian layanan SINSW, penyelenggara SINSW menyusun dan MENETAPKAN janji layanan dan standar prosedur operasional. (2) Kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dalam SINSW menyusun dan MENETAPKAN janji layanan dan standar prosedur operasional berdasarkan janji layanan dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf d wajib melakukan pengamanan data dan informasi melalui kebijakan manajemen dan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengamanan data dan informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 11

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan SINSW dilakukan tata kelola data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor. (2) Ketentuan mengenai tata kelola data dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Pembangunan, penerapan, dan pengembangan SINSW menggunakan elemen data yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan oleh pengguna SINSW.

Pasal 13

(1) Pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib menyediakan Jejak Audit atas seluruh kegiatan yang dilakukan melalui SINSW. (2) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna SINSW maka Jejak Audit yang ada di SINSW menjadi dasar penelusuran.

Pasal 14

Dalam hal SINSW tidak dapat berfungsi karena keadaan darurat, berlaku prosedur keadaan darurat dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Penyelenggaraan SINSW dan penanganan dokumen kepabeanan diatur dengan Peraturan Menteri; b. untuk penanganan dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang dikelola oleh kementerian/lembaga diatur dengan peraturan menteri terkait atau peraturan lembaga terkait.

Pasal 15

Penggunaan layanan melalui SINSW oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DEWAN PENGARAH

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang ekspor dan/atau impor, dilakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga. (2) Harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 17

Koreksi

(1) Dewan Pengarah terdiri dari: a. Ketua : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; b. Wakil Ketua : Menteri; c. Anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 11. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 12. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 13. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 15. Gubernur Bank INDONESIA. (2) Ketua Dewan Pengarah dapat MENETAPKAN anggota selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Dewan Pengarah mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan strategis terkait integrasi proses bisnis antar kementerian/lembaga; b. MENETAPKAN keputusan strategis terkait harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga di bidang ekspor dan/atau impor guna simplifikasi dan peningkatan efisiensi layanan publik; dan c. mengambil langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektoral antar kementerian/lembaga. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri terkait, kepala lembaga terkait, atau pihak lain.

Pasal 18

(1) Proses penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor oleh kementerian/lembaga harus melibatkan Dewan Pengarah. (2) Dalam rangka harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga untuk penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga melibatkan pengelola INSW dan penyelenggara SINSW. (3) Pengelola INSW dan penyelenggara SINSW melaporkan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengarah melalui Menteri.

Pasal 19

(1) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, pengelola INSW dan penyelenggara SINSW memberikan dukungan administrasi dan keuangan. (2) Dewan Pengarah menyelenggarakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam rangka Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dibentuk Lembaga National Single Window. (2) Lembaga National Single Window merupakan unit organisasi non-eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Lembaga National Single Window dipimpin oleh Kepala.

Pasal 21

Koreksi

Lembaga National Single Window mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Lembaga National Single Window menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan pedoman dalam rangka Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW; b. penyediaan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor; c. penyediaan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada SINSW; d. pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi dalam INSW mengenai pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor; e. penyiapan dukungan teknis melalui SINSW dalam rangka peningkatan fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara, yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor; f. pelaksanaan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor; g. pelaksanaan tata kelola data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor; h. pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sistem National Single Window dalam forum nasional dan internasional; i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga National Single Window; j. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan INSW; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Lembaga National Single Window terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; dan c. Direktorat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris. (3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) Direktorat yang masing- masing dipimpin oleh Direktur. (4) Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga National Single Window diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 24

(1) Kepala, Sekretaris, dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga National Single Window, Menteri dapat mengangkat pejabat lainnya atas usul Kepala. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan untuk jabatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Kepala, Sekretaris, Direktur, dan pejabat lainnya di lingkungan Lembaga National Single Window berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Kepala, Sekretaris, dan Direktur dalam setiap periode paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Ketentuan mengenai manajemen sumber daya manusia pada Lembaga National Single Window diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga National Single Window dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran belanja Kementerian Keuangan.

BAB Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33