Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

PERPRES Nomor 45 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 8. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan. 9. Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya. 10. Kawasan perkotaan di sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti. 11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 13. Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan budi daya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap yang memberikan air secara terus-menerus sepanjang tahun, musiman, atau bergilir dengan tanaman utama padi. 14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 15. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK adalah kawasan strategis pariwisata dalam satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial-budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 16. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi). 17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 18. Kawasan suci adalah kawasan yang dipandang memiliki nilai kesucian oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, pertemuan dua sungai (campuhan), pantai, laut, dan mata air. 19. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius atau batas-batas tertentu sesuai status pura. 20. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung. 21. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya. 22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas www.djpp.kemenkumham.go.id kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. 23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH Minimum yang ditetapkan. 27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. 28. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-PKN atau antara PKN dengan PKW. 29. Jaringan jalan kolektor primer 1 adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL. 30. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya. 31. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan. 32. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 35. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan manusia (pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (palemahan). 36. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan, dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan, dan/atau desa. 37. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan, terdiri atas utama mandala, madya mandala, dan nista mandala. 38. Hulu-Teben adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri atas bagian dengan posisi yang lebih tinggi (hulu) dan bagian dengan posisi yang lebih rendah (teben). 39. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 40. Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosio agraris- religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. 41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 43. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 44. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 45. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali. www.djpp.kemenkumham.go.id 46. Bupati atau Walikota adalah Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan, dan Walikota Denpasar. 47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 8. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan. 9. Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya. 10. Kawasan perkotaan di sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti. 11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 13. Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan budi daya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap yang memberikan air secara terus-menerus sepanjang tahun, musiman, atau bergilir dengan tanaman utama padi. 14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 15. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK adalah kawasan strategis pariwisata dalam satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial-budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 16. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi). 17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 18. Kawasan suci adalah kawasan yang dipandang memiliki nilai kesucian oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, pertemuan dua sungai (campuhan), pantai, laut, dan mata air. 19. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius atau batas-batas tertentu sesuai status pura. 20. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung. 21. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya. 22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas www.djpp.kemenkumham.go.id kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. 23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH Minimum yang ditetapkan. 27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. 28. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-PKN atau antara PKN dengan PKW. 29. Jaringan jalan kolektor primer 1 adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL. 30. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya. 31. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan. 32. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 35. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan manusia (pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (palemahan). 36. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan, dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan, dan/atau desa. 37. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan, terdiri atas utama mandala, madya mandala, dan nista mandala. 38. Hulu-Teben adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri atas bagian dengan posisi yang lebih tinggi (hulu) dan bagian dengan posisi yang lebih rendah (teben). 39. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 40. Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosio agraris- religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. 41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 43. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 44. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 45. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali. www.djpp.kemenkumham.go.id 46. Bupati atau Walikota adalah Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Tabanan, dan Walikota Denpasar. 47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi: a. pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana; c. peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan negara; dan d. pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali.

Pasal 8

Strategi pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. MENETAPKAN kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen; b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana; c. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan PKN lainnya di INDONESIA dan antarnegara; dan d. mengembangkan kelembagaan lintas wilayah sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita berbasis kegiatan pariwisata.

Pasal 9

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan dan pemasyarakatan sistem pelayanan angkutan umum massal yang terpadu; c. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara; d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita; f. meningkatkan keterpaduan pendayagunaan sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antardaerah; dan g. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu melalui kerja sama antardaerah dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Pasal 10

Strategi peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Pasal 11

Strategi pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. mengembangkan konsep kota kompak (compact city) yang memenuhi arahan peraturan zonasi pada kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yang dilayani www.djpp.kemenkumham.go.id sistem transportasi umum massal untuk mencegah kecenderungan penyatuan kawasan terbangun perkotaan; b. mengintegrasikan secara harmonis kawasan perdesaan dan kawasan pertanian berbasis subak dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian berbasis subak sebagai zona penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita; c. mengembangkan distribusi RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk keseluruhan Kawasan Perkotaan Sarbagita; d. melestarikan dan meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai; e. melestarikan, melindungi, dan mengembangkan terumbu karang alami dan terumbu karang baru untuk pengembangan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan; f. memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan pantai untuk menjaga kelestarian dan keindahan pantai; g. menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan zonasi; h. mengembangkan kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian berbasis subak; i. mewajibkan pemerintah daerah MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan j. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita

Pasal 8

Strategi pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. MENETAPKAN kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen; b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana; c. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan PKN lainnya di INDONESIA dan antarnegara; dan d. mengembangkan kelembagaan lintas wilayah sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita berbasis kegiatan pariwisata.

Pasal 9

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan dan pemasyarakatan sistem pelayanan angkutan umum massal yang terpadu; c. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara; d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita; f. meningkatkan keterpaduan pendayagunaan sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antardaerah; dan g. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu melalui kerja sama antardaerah dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Pasal 10

Strategi peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Pasal 11

Strategi pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. mengembangkan konsep kota kompak (compact city) yang memenuhi arahan peraturan zonasi pada kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yang dilayani www.djpp.kemenkumham.go.id sistem transportasi umum massal untuk mencegah kecenderungan penyatuan kawasan terbangun perkotaan; b. mengintegrasikan secara harmonis kawasan perdesaan dan kawasan pertanian berbasis subak dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian berbasis subak sebagai zona penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita; c. mengembangkan distribusi RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk keseluruhan Kawasan Perkotaan Sarbagita; d. melestarikan dan meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai; e. melestarikan, melindungi, dan mengembangkan terumbu karang alami dan terumbu karang baru untuk pengembangan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan; f. memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan pantai untuk menjaga kelestarian dan keindahan pantai; g. menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan zonasi; h. mengembangkan kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian berbasis subak; i. mewajibkan pemerintah daerah MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan j. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

Pasal 12

(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya. (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai penggerak dan penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Pasal 13

Rencana sistem pusat permukiman Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 14

(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya. (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti meliputi: a. pusat pemerintahan provinsi; b. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; d. pusat kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; www.djpp.kemenkumham.go.id e. pusat pendidikan tinggi; f. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; g. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; h. pusat kegiatan pertanian; i. pusat kegiatan pariwisata; j. pusat kegiatan sebaran daya tarik wisata; k. pusat kegiatan industri pendukung pariwisata; l. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; m. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; n. pusat kegiatan olahraga; dan o. pusat jasa perikanan.

Pasal 15

Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. (2) Sistem jaringan transportasi terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara. (3) Sistem jaringan transportasi darat di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan perkeretaapian. (4) Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Sistem jaringan perkeretaapian di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api. (6) Sistem jaringan transportasi laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (7) Sistem jaringan transportasi udara di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 18

Jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan arteri primer; b. jaringan jalan kolektor primer 1; c. jaringan jalan arteri sekunder; dan d. jaringan jalan bebas hambatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. jalan Tabanan-Mengwitani-Denpasar-Tohpati-Simpang Sidan; b. jalan Simpang Pesanggaran-Tugu Ngurah Rai-Bandar Udara Internasional Ngurah Rai; dan c. jalan akses menuju Terminal Mengwi.

Pasal 20

Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. jalan Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua; b. jalan Simpang Kuta-Banjar Taman; c. jalan Mengwitani-Abiansemal; d. jalan Mahendradatta-Simpang Sunset Kuta; e. jalan Simpang Sidan-Lebih; f. jalan terusan Gatot Subroto Barat-Canggu; g. jalan Sakah-Teges-Ubud-Kedewatan-Tegaltamu; dan h. jalan Buruan-Mas.

Pasal 21

Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: a. jalan Kuta-Tanah Lot-Soka; b. jalan Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama; c. jalan Tohpati-Kusamba-Padangbai; d. jalan Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa; e. jalan Serangan-Tohpati; f. jalan Kuta-Bandar Udara Internasional Ngurah Rai; dan g. jalan Kuta-Denpasar-Tohpati. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (2) Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal; b. terminal; c. sentral parkir khusus; dan d. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan mendukung kebutuhan angkutan massal. (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. (2) Terminal meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Mengwi di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; b. Terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Terminal Ubung di Kecamatan Denpasar Utara, Terminal Kreneng di Kecamatan Denpasar Timur, dan Terminal Tegal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; 2. Terminal Dalung di Kecamatan Kuta Utara dan Terminal Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; 3. Terminal Batubulan di Kecamatan Sukawati dan Terminal Gianyar di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; dan 4. Terminal Pesiapan di Kecamatan Tabanan dan Terminal Tanah Lot di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. (4) Terminal barang terdiri atas: a. Terminal Barang Ubung Kaja di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; b. Terminal Barang Mengwitani di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; dan c. Terminal Barang Mas di Kecamatan Ubud dan Terminal Barang Sakah di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Pasal 26

(1) Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan fasilitas parkir terpusat untuk kendaraan pengunjung ke kawasan pariwisata sebagai tempat pergantian moda angkutan ke moda angkutan khusus pariwisata. (2) Sentral parkir khusus terdiri atas: a. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Sanur, Kota Denpasar; b. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Kuta, Kabupaten Badung; c. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kabupaten Badung; d. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar; dan e. sentral parkir di KDTWK Tanah Lot, Kabupaten Tabanan.

Pasal 27

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih muat barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan kelautan dan perikanan, dan menunjang pangkalan angkatan laut (LANAL) beserta zona penyangganya. (2) Tatanan kepelabuhanan meliputi: a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Internasional Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; dan b. pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari. (2) Alur pelayaran merupakan alur pelayaran di laut terdiri atas: a. alur pelayaran nasional yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Benoa dengan pelabuhan nasional lainnya; dan b. alur pelayaran internasional yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Benoa ke Alur Laut Kepulauan INDONESIA (ALKI) di Selat Lombok. (3) Alur pelayaran dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. (2) Sistem jaringan transportasi terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara. (3) Sistem jaringan transportasi darat di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan perkeretaapian. (4) Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. jaringan jalan; dan b. lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Sistem jaringan perkeretaapian di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api. (6) Sistem jaringan transportasi laut di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (7) Sistem jaringan transportasi udara di Kawasan Perkotaan Sarbagita terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 18

Jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan arteri primer; b. jaringan jalan kolektor primer 1; c. jaringan jalan arteri sekunder; dan d. jaringan jalan bebas hambatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. jalan Tabanan-Mengwitani-Denpasar-Tohpati-Simpang Sidan; b. jalan Simpang Pesanggaran-Tugu Ngurah Rai-Bandar Udara Internasional Ngurah Rai; dan c. jalan akses menuju Terminal Mengwi.

Pasal 20

Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. jalan Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua; b. jalan Simpang Kuta-Banjar Taman; c. jalan Mengwitani-Abiansemal; d. jalan Mahendradatta-Simpang Sunset Kuta; e. jalan Simpang Sidan-Lebih; f. jalan terusan Gatot Subroto Barat-Canggu; g. jalan Sakah-Teges-Ubud-Kedewatan-Tegaltamu; dan h. jalan Buruan-Mas.

Pasal 21

Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: a. jalan Kuta-Tanah Lot-Soka; b. jalan Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama; c. jalan Tohpati-Kusamba-Padangbai; d. jalan Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa; e. jalan Serangan-Tohpati; f. jalan Kuta-Bandar Udara Internasional Ngurah Rai; dan g. jalan Kuta-Denpasar-Tohpati. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (2) Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal; b. terminal; c. sentral parkir khusus; dan d. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan mendukung kebutuhan angkutan massal. (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. (2) Terminal meliputi terminal penumpang dan terminal barang. (3) Terminal penumpang terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Mengwi di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; b. Terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Terminal Ubung di Kecamatan Denpasar Utara, Terminal Kreneng di Kecamatan Denpasar Timur, dan Terminal Tegal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; 2. Terminal Dalung di Kecamatan Kuta Utara dan Terminal Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; 3. Terminal Batubulan di Kecamatan Sukawati dan Terminal Gianyar di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; dan 4. Terminal Pesiapan di Kecamatan Tabanan dan Terminal Tanah Lot di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. (4) Terminal barang terdiri atas: a. Terminal Barang Ubung Kaja di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; b. Terminal Barang Mengwitani di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; dan c. Terminal Barang Mas di Kecamatan Ubud dan Terminal Barang Sakah di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Pasal 26

(1) Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan fasilitas parkir terpusat untuk kendaraan pengunjung ke kawasan pariwisata sebagai tempat pergantian moda angkutan ke moda angkutan khusus pariwisata. (2) Sentral parkir khusus terdiri atas: a. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Sanur, Kota Denpasar; b. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Kuta, Kabupaten Badung; c. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kabupaten Badung; d. sentral parkir di Kawasan Pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar; dan e. sentral parkir di KDTWK Tanah Lot, Kabupaten Tabanan.

Pasal 27

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih muat barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan kelautan dan perikanan, dan menunjang pangkalan angkatan laut (LANAL) beserta zona penyangganya. (2) Tatanan kepelabuhanan meliputi: a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Internasional Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; dan b. pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari. (2) Alur pelayaran merupakan alur pelayaran di laut terdiri atas: a. alur pelayaran nasional yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Benoa dengan pelabuhan nasional lainnya; dan b. alur pelayaran internasional yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Benoa ke Alur Laut Kepulauan INDONESIA (ALKI) di Selat Lombok. (3) Alur pelayaran dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti. (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi: a. di Kawasan Perkotaan Mangupura, Kabupaten Badung, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional; 5. pusat kegiatan pertanian; dan 6. pusat kegiatan olahraga. b. di Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kabupaten Badung, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan pariwisata; 4. pusat industri pendukung pariwisata; 5. pusat pendidikan tinggi; 6. pusat kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; dan 7. pusat kegiatan olahraga. c. di Kawasan Perkotaan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat kegiatan pertanian; 3. pusat perdagangan dan jasa skala nasional; 4. pusat industri pendukung pariwisata; dan 5. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian. d. di Kawasan Perkotaan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan pariwisata; 4. pusat industri pendukung pariwisata; 5. pusat kesehatan skala regional; 6. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; 7. pusat kegiatan pertanian; dan 8. pusat kegiatan olahraga. e. di Kawasan Perkotaan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat kegiatan pariwisata; 3. pusat industri pendukung pariwisata; 4. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; dan 5. pusat kegiatan pertanian. f. di Kawasan Perkotaan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan sebaran daya tarik wisata; 4. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; 5. pusat kesehatan skala regional; dan 6. pusat kegiatan pertanian.

(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti. (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi: a. di Kawasan Perkotaan Mangupura, Kabupaten Badung, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional; 5. pusat kegiatan pertanian; dan 6. pusat kegiatan olahraga. b. di Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kabupaten Badung, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan pariwisata; 4. pusat industri pendukung pariwisata; 5. pusat pendidikan tinggi; 6. pusat kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; dan 7. pusat kegiatan olahraga. c. di Kawasan Perkotaan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat kegiatan pertanian; 3. pusat perdagangan dan jasa skala nasional; 4. pusat industri pendukung pariwisata; dan 5. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian. d. di Kawasan Perkotaan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan pariwisata; 4. pusat industri pendukung pariwisata; 5. pusat kesehatan skala regional; 6. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; 7. pusat kegiatan pertanian; dan 8. pusat kegiatan olahraga. e. di Kawasan Perkotaan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kecamatan; 2. pusat kegiatan pariwisata; 3. pusat industri pendukung pariwisata; 4. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; dan 5. pusat kegiatan pertanian. f. di Kawasan Perkotaan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdiri atas: 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional; 3. pusat kegiatan sebaran daya tarik wisata; 4. pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian; 5. pusat kesehatan skala regional; dan 6. pusat kegiatan pertanian.