Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

PERPRES Nomor 47 Tahun 2023

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL

Pasal 5

Koreksi

Strategi Keamanan Siber Nasional terdiri atas: a. fokus area; dan b. rencana aksi nasional Keamanan Siber.

Pasal 6

Koreksi

Fokus area Strategi Keamanan Siber Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. tata kelola; b. manajemen risiko; c. kesiapsiagaan dan ketahanan; d. penguatan pelindungan infrastruktur informasi vital; e. kemandirian kriptograli nasional; f. peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas; g. kebijakan Keamanan Siber; dan h. kerja sama internasional.

Pasal 7

Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. penguatan ekosistem Keamanan Siber mencakup sumber daya manusia, proses, dan teknologi; dan b. peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Keamanan Siber. Pasal 8...

Pasal 8

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. pengoptimalan identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindak lindung risiko Keamanan Siber; b. peningkatan efektivitas mitigasi risiko Keamanan Siber nasional; c. peningkatan sinergi dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan; dan d. peningkatan kualitas pen5rusunan dan implementasi kebijakan Keamanan Siber berbasis risiko.

Pasal 9

Kesiapsiagaan dan ketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: a. pembangunan kapabilitas tanggap Insiden Siber yang efektif dan efisien; b. perumusan dan penetapan rencana kontingensi untuk pengelolaan Krisis Siber; c. penyelenggaraan penzrnganan tanggap darurat; dan d. penguatan pertukaran informasi yang aman dan memiliki waktu akses yang tinggi.

Pasal 10

(1) Penguatan pelindungan infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital; dan b. peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital. (2) Pelindungan infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11... PRESIOEN Pasal I 1 Kemandirian kriptografi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi: a. penetapan kebijakan kriptografi nasional; b. peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi di bidang kriptografi untuk mendukung pembangunan nasional; c. penerapan kebijakan kriptografi nasional pada Pemangku Kepentingan; dan d. pembangunan dan pengembangan industri kriptografi nasional.

Pasal 12

Peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi: a. pengembangan kurikulum berkaitan dengan Keamanan Siber pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; b. pengembangan dan penerapan program keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia; c. pengembangan dan penerapan program peningkatan kesadaran Keamanan Siber yang terkoordinasi dan berkesinambungan; d. penguatan kapasitas teknologi Keamanan Siber; e. peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Keamanan Siber; dan f. pengembangan program yang khusus untuk sektor dan kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Kebijakan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi: a. analisis dan evaluasi terhadap kebijakan Keamanan Siber; b. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Keamanan Siber; c. pembudayaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan d. penegal<an hukum di bidang Keamanan Siber secara terpadu. Pasal 14. . . PRESIOEN

Pasal 14

Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi: a. penetapan kebijakan dan prioritas kerja sama internasional di bidang Keamanan Siber; b. peningkatan inisiatif kerja sama internasional dalam rangka mendukung terciptanya ruang siber yang aman, damai, dan terbuka serta meningkatkan kapasitas nasional di bidang Keamanan Siber; c. peningkatan kerja sama praktis, berbagi informasi, dan praktik terbaik dalam menghadapi Krisis Siber; dan d. peningkatan peran INDONESIA dalam forum bilateral, regional, dan multilateral di bidang Keamanan Siber.

Pasal 15

(1) Rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan rencana aksi tingkat nasional yang berisi upaya terencana dan terukur untuk menjabarkan dan mengimplementasikan fokus area Strategi Keamanan Siber Nasional. (2) Rencana aksi nasional Keamanan Siber disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau sewaktu-waktu. (4) Rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. rencana pembangunan nasional; b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. perkembangan lingkungan strategis. (5) Rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kegiatan; b. indikator keberhasilan; c. waktu pelaksanaan; dan d. penanggung jawab. (6) Rencana... (6) Rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 16

(1) Rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) wajib dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara. (2) Dalam melaksanakan rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Penyelenggara Negara dapat mengikutsertakan Pemangku Kepentingan. (3) Dalam pelaksanaan rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan bertanggung jawab: a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi nasional Keamanan Siber; b. memantau pelaksanaan rencana aksi nasional Keamanan Siber; c. mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional Keamanan Siber; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi nasional Keamanan Siber. (4) Hasil pelaksanaan rencana aksi nasional Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan kepada PRESIDEN secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB III

MANAJEMEN KRISIS SIBER

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber meliputi: a. sebelum Krisis Siber; b. saat terjadi Krisis Siber; dan c. setelah Krisis Siber. (2) Penyelenggaraan . . . (2) Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan mengikutsertakan PSE.

Pasal 18

Koreksi

(1) Da1am penyelenggaraan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal melakukan persiapan yang meliputi: Krisis t7, Siber Badan a. pen5rusunan rencana kontingensi Krisis Siber; dan b. simulasi rencana kontingensi. (2) Dalam melakukan persiapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mengikutsertakan Instansi Penyelenggara Negara melakukan penyusunan rencana kontingensi Krisis Siber.

Pasal 19

Simulasi rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (f) huruf b dilaksanakan dengan cara: a. latihan; dan b. pemeranan.

Pasal 20

Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebelum Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan paling sedikit melalui: a. tanggap Insiden Siber; b. peringatan dini Krisis Siber; dan c. penetapan status Krisis Siber.

Pasal 21

(l) Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tindakan untuk merespons Insiden Siber yang terus meningkat dan berpotensi menjadi krisis. (2) Pelaksanaan tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Tim Tanggap Insiden Siber organisasi, Tim Tanggap Insiden Siber sektor, dan Tim Tanggap Insiden Siber nasional. Pasal 22... PRESTDEN

Pasal 22

(1) Peringatan dini Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan penyampaian peringatan kepada PSE mengenai terjadinya eskalasi Insiden Siber yang mengarah menjadi Krisis Siber. (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti informasi peringatan dini.

Pasal 23

(1) Penetapan status Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan penetapan atas situasi Insiden Siber yang terus meningkat dan telah memenuhi kriteria Krisis Siber. (2) Status Krisis Siber ditetapkan oleh PRESIDEN berdasarkan usulan dari Kepala Badan. (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PRESIDEN membentuk gugus tugas Krisis Siber.

Pasal 24

Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber saat terjadi Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b paling sedikit meliputi: a. penanggulangan Krisis Siber; b. pemulihan Krisis Siber; c. pelaporan penanganan Krisis Siber; dan d. pengakhiran status Krisis Siber.

Pasal 25

Penanggulangan Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. identifrkasi dan analisis ruang lingkup sistem elektronik terdampak Krisis Siber; b. isolasi terhadap sistem elektronik terdampak Krisis Siber; c. pengumpulan dan preservasi bukti dari sistem elektronik terdampak Krisis Siber; d. investigasi dan eradikasi penyebab Krisis Siber; e. penguatan . , . PRESIOEN REPUSLIK !NDONESIA e. penguatan sistem yang tidak terdampak Krisis Siber; dan f. koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka penerapan protokol komunikasi Krisis Siber dan pengendalian informasi kepada publik.

Pasal 26

(1) Pemulihan Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan upaya pemulihan sistem elektronik terdampak. (2) Upaya pemulihan sistem elektronik terdampak sebagaimana dimaksud pa.da ayat (t) dilakukan dengan cara: a. pengembalian data dan sistem terdampak; atau b. penggunaan sumber daya cadangan dan/atau altematif. (3) Setelah upaya pemulihan sistem elektronik terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kegiatan pengujian ulang terhadap fungsi vital dan fungsi pendukung untuk memastikan capaian pemulihan terpenuhi. (4) Capaian pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan: a. walrhr pemulihan di bawah batas walrhr maksimal yang ditetapkan berdasarkan rencana kontingensi Krisis Siber; b. jumlah data yang terpulihkan sesuai dengan batas jumlah data minimal yang ditetapkan berdasarkan rencana kontingensi Krisis Siber; dan/ atau c. fungsi vital dan fungsi pendukung yang terpulihkan sesuai dengan batas fungsi vital dan fungsi pendukung minimal yang ditetapkan berdasarkan rencana kontingensi Krisis Siber.

Pasal 27

(1) Pelaporan penanganan Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan penyampaian laporan akhir penanganan Krisis Siber dari gugus tugas Krisis Siber kepada PRESIDEN. (2) Laporan akhir penanganan Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hasil analisis dan capaian penanganan Krisis Siber; dan b. rekomendasi tindak lanjut penanganan Krisis Siber. Pasal 28... PRESIOEN BUK INDONESIA

Pasal 28

Pengakhiran status Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 }:uruf d merupakan penetapan pengakhiran status Krisis Siber oleh PRESIDEN berdasarkan laporan gugus tugas Krisis Siber.

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber setelah Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diselenggarakan paling sedikit meliputi: a. penghitungan perkiraan nilai kerusakan dan kerugian akibat Krisis Siber; b. penghitungan perkiraan biaya pemulihan akibat Krisis Siber; dan c. evaluasi penanganan Krisis Siber. (2) Penyelenggaraan setelah Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan mengikutsertakan PSE.

Pasal 30

Penghitungan perkiraan nilai kerusakan dan kerugian akibat Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (I) huruf a merupakan penghitungan sebagai pengganti nilai aset yang rusak dan kerugian ekonomi yang timbul akibat adanya aset yang rusak sementara.

Pasal 31

Penghitungan perkiraan biaya pemulihan akibat Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan penghitungan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan sistem elektronik seperti sebelum Krisis Siber.

Pasal 32

(1) Evaluasi penanganan Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk menilai proses penanganan Krisis Siber yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kontingensi. (2) Hasil ... SK No 16163l A (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Keamanan Siber.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Badan.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IV

Pasal 34

BAB V

Pasal 35