Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC

(1) Kepada Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulannya. (2) Besaran tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap Pengadilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Besaran tunjangan Hakim Ad Hoc sudah termasuk pajak penghasilan. (4) Hakim Ad Hoc yang berasal dari pegawai negeri dan menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun fungsional dari instansi dimana Hakim Ad Hoc tersebut berasal.

(1) Hakim Ad Hoc diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan. (2) Dalam hal rumah negara dan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia, Hakim Ad Hoc dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi menurut kemampuan keuangan negara.

Hakim Ad Hoc dalam menjalankan tugas diberikan jaminan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hakim Ad Hoc yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

(1) Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatan. (2) Uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan. (3) Dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan. (4) Perhitungan masa kerja jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: a. sampai dengan 1 tahun : 0,2 x uang penghargaan; b. lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun : 0,4 x uang penghargaan; c. lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun : 0,6 x uang penghargaan; d. lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun : 0,8 x uang penghargaan; dan e. lebih dari 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun : 1 x uang penghargaan. (5) Uang penghargaan tidak diberikan kepada Hakim Ad Hoc yang pernah terkena sanksi administratif berat dan/atau sanksi pidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.

(1) Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim Ad Hoc diberikan sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan. (2) Kepada Hakim Ad Hoc yang telah dilantik sebelum Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini diberikan terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing.