Strategi Nasional Perlindungan Konsumen — PERPRES Nomor 50 Tahun 2017

Pasal 1

(1) MENETAPKAN Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut STRANAS-PK. (2) STRANAS-PK merupakan dokumen yang memuat sasaran, arah kebijakan, strategi dan sektor prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk periode 5 (lima) tahun. (3) STRANAS-PK periode pertama berlaku 3 (tiga) tahun dimulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. (4) STRANAS-PK terdiri dari antara lain: a. Penjabaran Amanat RPJMN 2015-2019; b. Kondisi Perlindungan Konsumen dan Persepsi Masyarakat; c. Arah Kebijakan Perlindungan Konsumen; d. Strategi dan Prioritas Nasional; dan e. Sasaran dan Target. (5) STRANAS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

STRANAS-PK berfungsi sebagai: a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing; dan b. pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan peran aktif perlindungan konsumen.

Pasal 4

Koreksi

STRANAS-PK terdiri atas penguatan 3 (tiga) pilar, yaitu: a. peningkatan peran pemerintah; b. peningkatan keberdayaan konsumen; dan c. peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga menjabarkan STRANAS-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui Aksi Nasional Perlindungan Konsumen. (2) Aksi Nasional Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut Aksi Nasional-PK, merupakan program atau kegiatan yang dilakukan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk periode 1 (satu) tahun. (3) Aksi Nasional-PK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Instruksi PRESIDEN. (4) Penyusunan Aksi Nasional-PK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK.

Pasal 7

Koreksi

Pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK oleh Bank INDONESIA dan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional-PK. (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait. (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengoordinasikan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan Aksi Nasional-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan Aksi Nasional-PK untuk periode selanjutnya serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan STRANAS-PK.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan STRANAS-PK. (2) Hasil evaluasi pelaksanaan STRANAS-PK digunakan sebagai bahan penyusunan STRANAS-PK untuk periode selanjutnya, melalui perubahan Lampiran Peraturan PRESIDEN ini. (3) Hasil evaluasi STRANAS-PK dan pemantauan Aksi Nasional-PK dilaporkan kepada PRESIDEN setiap 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 10

Koreksi

Biaya pelaksanaan STRANAS-PK dan Aksi Nasional-PK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11