Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PERPRES Nomor 54 Tahun 2009

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Membentuk Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) UKP-PPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) UKP-PPP bertugas membantu PRESIDEN dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh. (2) Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh PRESIDEN, meliputi bidang : a. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional; b. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum; c. perbaikan iklim usaha dan investasi; d. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis; e. bidang lain yang ditentukan oleh PRESIDEN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi : a. membantu ... a. membantu dalam menjabarkan kebijakan pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah; b. MENETAPKAN unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah; c. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program; d. membantu PRESIDEN dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program pembangunan; e. membantu dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program Pemerintah serta cara mengatasinya; f. menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya; g. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan PRESIDEN.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP mempunyai wewenang : a. mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan; b. melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan; c. mendapatkan ... c. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala UKP-PPP dalam kedudukan setingkat Menteri Negara, menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan instansi Pemerintah lainnya dengan tetap membuka kemungkinan dilakukannya terobosan yang diperlukan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Kepala Sekretariat UKP-PPP adalah jabatan struktural Eselon IIa. (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon IIIa. (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IVa. Pasal 15 ...

Pasal 15

Koreksi

Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV pada Sekretariat UKP- PPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPP.

Pasal 16

(1) Kepala UKP-PPP diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala UKP-PPP. (3) Tenaga Profesional dan Tim Khusus di lingkungan UKP-PPP, selain pegawai pada Sekretariat UKP-PPP, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UKP-PPP.

Pasal 17

Kepala UKP-PPP diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 18

Tenaga Profesional dan Tim Khusus di lingkungan organisasi UKP- PPP dapat diangkat dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri. Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Pegawai di lingkungan UKP-PPP, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

Masa bakti Deputi dan Tenaga Profesional di lingkungan UKP-PPP paling lama sama dengan masa bakti Kepala UKP-PPP. Pasal 22 ...

Pasal 22

Kepala UKP-PPP, Deputi, Tenaga Profesional, dan Tim Khusus di lingkungan UKP-PPP, yang bukan pegawai negeri sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

Pasal 33