Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Kepulauan Nusa Tenggara adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya.
4. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
7. Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.
13. Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
14. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
15. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan
500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi).
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Nusa Tenggara.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
g. koordinasi dan pengawasan; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
(1) Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.
(2) Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Nusa Tenggara;
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kepulauan Nusa Tenggara;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kepulauan Nusa Tenggara;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Nusa Tenggara; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Nusa Tenggara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Kepulauan Nusa Tenggara adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya.
4. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
7. Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.
13. Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
14. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
15. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan
500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi).
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Nusa Tenggara.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
g. koordinasi dan pengawasan; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
BAB Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
(1) Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.
(2) Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Nusa Tenggara;
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kepulauan Nusa Tenggara;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kepulauan Nusa Tenggara;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Nusa Tenggara; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Nusa Tenggara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara bertujuan untuk mewujudkan:
a. ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan;
b. lumbung ternak nasional;
c. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan
d. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia.
Pasal 6
(1) Kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia;
b. pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku;
c. pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan air baku dengan pemanfaatan teknologi; dan
d. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Strategi untuk pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, danau, dan waduk;
b. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil;
d. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan berfungsi lindung;
e. melestarikan kawasan konservasi perairan serta mengembangkan prasarana penanda pada kawasan konservasi perairan;
f. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle);
g. merehabilitasi kawasan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang yang telah mengalami degradasi;
h. mengendalikan kegiatan budi daya laut yang mengancam habitat keanekaragaman hayati laut; dan
i. mencegah pengembangan pelabuhan dan/atau alur pelayaran yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir.
(3) Strategi untuk pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan; dan
c. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Strategi untuk pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan air baku dengan pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil berpenghuni;
b. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
c. mengembangkan prasarana pemanfaatan air baku dengan menggunakan metode daur ulang air; dan
d. mengembangkan prasarana pemanfaatan air baku dengan menggunakan teknologi hemat air pada Kawasan Budi Daya.
(5) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi;
dan
b. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.
Pasal 7
(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ternak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat; dan
b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan budi daya peternakan;
b. mengembangkan sentra pembibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal;
c. mengembangkan sentra industri pakan ternak yang ramah lingkungan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan sentra industri pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan yang ramah lingkungan; dan
e. meningkatkan keterkaitan antara sentra produksi peternakan dan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
b. pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
(2) Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
b. mengembangkan kawasan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik- titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau Mangudu, dan Pulau Sophialouisa (Sepatang);
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan dan pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor; dan
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor.
Penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara bertujuan untuk mewujudkan:
a. ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan;
b. lumbung ternak nasional;
c. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan
d. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia.
BAB Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
(1) Kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia;
b. pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku;
c. pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan air baku dengan pemanfaatan teknologi; dan
d. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Strategi untuk pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, danau, dan waduk;
b. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil;
d. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan berfungsi lindung;
e. melestarikan kawasan konservasi perairan serta mengembangkan prasarana penanda pada kawasan konservasi perairan;
f. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle);
g. merehabilitasi kawasan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang yang telah mengalami degradasi;
h. mengendalikan kegiatan budi daya laut yang mengancam habitat keanekaragaman hayati laut; dan
i. mencegah pengembangan pelabuhan dan/atau alur pelayaran yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir.
(3) Strategi untuk pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan; dan
c. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Strategi untuk pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan air baku dengan pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil berpenghuni;
b. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
c. mengembangkan prasarana pemanfaatan air baku dengan menggunakan metode daur ulang air; dan
d. mengembangkan prasarana pemanfaatan air baku dengan menggunakan teknologi hemat air pada Kawasan Budi Daya.
(5) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi;
dan
b. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.
Pasal 7
(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ternak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat; dan
b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan budi daya peternakan;
b. mengembangkan sentra pembibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal;
c. mengembangkan sentra industri pakan ternak yang ramah lingkungan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan sentra industri pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan yang ramah lingkungan; dan
e. meningkatkan keterkaitan antara sentra produksi peternakan dan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
b. pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
(2) Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
b. mengembangkan kawasan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik- titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau Mangudu, dan Pulau Sophialouisa (Sepatang);
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan dan pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor; dan
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara merupakan perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Nusa Tenggara yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Kepulauan Nusa Tenggara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.
BAB Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai:
1. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
2. pusat penelitian dan pengembangan peternakan;
3. pusat pengembangan pariwisata;
4. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
5. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
6. pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan;
7. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
8. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
9. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
10. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
d. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
e. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN;
f. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
g. mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung.
(2) Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
b. pusat penelitian dan pengembangan peternakan dilakukan di PKW Raba dan PKW Soe;
c. pusat pengembangan pariwisata dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Raba, PKW Sumbawa Besar, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKW Waingapu;
f. pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan dilakukan di PKN Kupang;
g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
h. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Mataram;
i. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di PKW Ende; dan
j. pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
1. pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKN Kupang; dan
2. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Ruteng, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua.
(3) Pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu.
(4) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dilakukan di PKN Kupang, PKW www.djpp.kemenkumham.go.id
Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
b. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dilakukan di PKN Mataram, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
c. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
d. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere;
e. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
f. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
g. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
dan
h. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi.
(5) Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, www.djpp.kemenkumham.go.id
PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi.
(6) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi.
(7) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Mataram dan PKW Praya.
(8) Pengendalian perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Maumere, PKSN Kefamenanu, PKW Soe, dan PKSN Atambua.
(9) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai:
1. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
2. pusat penelitian dan pengembangan peternakan;
3. pusat pengembangan pariwisata;
4. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
5. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
6. pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan;
7. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
8. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
9. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
10. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
d. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
e. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN;
f. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
g. mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung.
(2) Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
b. pusat penelitian dan pengembangan peternakan dilakukan di PKW Raba dan PKW Soe;
c. pusat pengembangan pariwisata dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Raba, PKW Sumbawa Besar, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKW Waingapu;
f. pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan dilakukan di PKN Kupang;
g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
h. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Mataram;
i. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di PKW Ende; dan
j. pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
1. pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKN Kupang; dan
2. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Ruteng, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua.
(3) Pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu.
(4) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dilakukan di PKN Kupang, PKW www.djpp.kemenkumham.go.id
Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
b. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dilakukan di PKN Mataram, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
c. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
d. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere;
e. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
f. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
g. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
dan
h. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi.
(5) Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, www.djpp.kemenkumham.go.id
PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi.
(6) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi.
(7) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Mataram dan PKW Praya.
(8) Pengendalian perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Maumere, PKSN Kefamenanu, PKW Soe, dan PKSN Atambua.
(9) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 13
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional; dan
b. jaringan transportasi penyeberangan.
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional; dan
b. jaringan transportasi penyeberangan.
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
Pasal 20
Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik.
Pasal 21
Pasal 22
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Lombok meliputi:
1. jaringan transmisi Tanjung-Ampenan-Jeranjang-Sengkol- Selong-Pringgabaya-Sambelia-Bayan-Tanjung;
2. jaringan transmisi Mantang-Gerung;
3. jaringan transmisi Sengkol-Kuta; dan
4. jaringan transmisi Sembalun-Sambelia untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Sumbawa meliputi:
1. jaringan transmisi Taliwang-Alas/Tano-Labuhan-Empang- Dompu-Woha-Bima-Sape;
2. jaringan transmisi Utan-Labuhan;
3. jaringan transmisi Brang Beh-Labuhan;
4. jaringan transmisi Hu’u-Dompu; dan
5. jaringan transmisi Wera-Bima untuk melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima;
c. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Flores meliputi:
1. jaringan transmisi Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa- Maumere;
2. jaringan transmisi Wae Rancang-Ruteng;
3. jaringan transmisi Mataloko-Bajawa;
4. jaringan transmisi Ropa-Ende; dan
5. jaringan transmisi Sokoria-Ende untuk melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Ende; dan
d. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Timor berupa jaringan transmisi Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu- Atambua-Atapupu untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
Pasal 23
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Lombok dan PLTU Lombok Sewa yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2. PLTU Lombok 2, PLTU Lombok FTP2, dan PLTU Lombok Timur yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
3. PLTU Lombok 3 yang berada di Pulau Lombok;
4. PLTU Sumbawa Barat yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. PLTU Sumbawa FTP2 yang berada di Kabupaten Sumbawa;
6. PLTU Bima yang berada di Kabupaten Bima;
7. PLTU Ropa yang berada di Kabupaten Ende;
8. PLTU Maumere yang berada di Kabupaten Sikka;
9. PLTU Alor yang berada di Kabupaten Alor;
10. PLTU Atambua yang berada di Kabupaten Belu;
11. PLTU Kupang yang berada di Kabupaten Kupang; dan
12. PLTU Rote Ndao yang berada di Kabupaten Rote Ndao;
b. pembangkit listrik tenaga gas/mesin gas (PLTG/MG) meliputi:
1. PLTG/MG Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2. PLTMG Maumere yang berada di Kabupaten Sikka; dan
3. PLTG/MG Kupang yang berada di Kabupaten Kupang;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur;
d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) meliputi:
1. PLTP Sembalun yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
2. PLTP Hu’u yang berada di Kabupaten Dompu;
3. PLTP Ulumbu yang berada di Kabupaten Manggarai;
4. PLTP Mataloko yang berada di Kabupaten Ngada;
5. PLTP Sokoria yang berada di Kabupaten Ende;
www.djpp.kemenkumham.go.id
6. PLTP Oka Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur;
7. PLTP Atadei yang berada di Kabupaten Lembata; dan
8. PLTP Bukapiting yang berada di Kabupaten Alor;
e. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meliputi:
1. PLTA Brang Beh yang berada di Kabupaten Sumbawa; dan
2. PLTA Wae Rancang yang berada di Kabupaten Manggarai Timur.
(3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Santong dan PLTM Segara yang berada di Kabupaten Lombok Utara;
2. PLTM Kukusan dan PLTM Kokok Putih yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
3. PLTM Bintang Bano dan PLTM Rea yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
4. PLTM Mamak dan PLTM Rhee yang berada di Kabupaten Sumbawa;
5. PLTM Sape yang berada di Kabupaten Bima;
6. PLTM Wae Roa yang berada di Kabupaten Ngada;
7. PLTM Ndungga yang berada di Kabupaten Ende;
8. PLTM Wolodaesa yang berada di Kabupaten Sikka;
9. PLTM Gilkes, PLTM Barata, PLTM Wae Lega, dan PLTM Sita yang berada di Pulau Flores;
10. PLTM Maidang, PLTM Lewa, dan PLTM Praikalala yang berada di Kabupaten Sumba Timur;
11. PLTM Wanokaka yang berada di Kabupaten Sumba Barat;
12. PLTM Lokomboro yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
13. PLTM Kudungawa, PLTM Umbuwangu, PLTM Peduhunga, dan PLTM Kambaniru yang berada di Pulau Sumba;
b. pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, www.djpp.kemenkumham.go.id
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur;
c. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabua Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
d. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Alas, Selat Linta, Selat Molo, Selat Flores, Selat Lewotobi, dan Selat Solor.
Pasal 22
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Lombok meliputi:
1. jaringan transmisi Tanjung-Ampenan-Jeranjang-Sengkol- Selong-Pringgabaya-Sambelia-Bayan-Tanjung;
2. jaringan transmisi Mantang-Gerung;
3. jaringan transmisi Sengkol-Kuta; dan
4. jaringan transmisi Sembalun-Sambelia untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Sumbawa meliputi:
1. jaringan transmisi Taliwang-Alas/Tano-Labuhan-Empang- Dompu-Woha-Bima-Sape;
2. jaringan transmisi Utan-Labuhan;
3. jaringan transmisi Brang Beh-Labuhan;
4. jaringan transmisi Hu’u-Dompu; dan
5. jaringan transmisi Wera-Bima untuk melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima;
c. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Flores meliputi:
1. jaringan transmisi Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa- Maumere;
2. jaringan transmisi Wae Rancang-Ruteng;
3. jaringan transmisi Mataloko-Bajawa;
4. jaringan transmisi Ropa-Ende; dan
5. jaringan transmisi Sokoria-Ende untuk melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Ende; dan
d. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Timor berupa jaringan transmisi Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu- Atambua-Atapupu untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
Pasal 23
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 24
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 25
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
(2) Pengembangan, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKN Kupang, dan PKW Waingapu; dan
b. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba.
Pasal 26
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. jaringan satelit untuk melayani PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, dan PKW Waingapu; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba.
(3) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Pasal 27
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
(2) Pengembangan, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKN Kupang, dan PKW Waingapu; dan
b. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba.
Pasal 26
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. jaringan satelit untuk melayani PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, dan PKW Waingapu; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba.
(3) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Pasal 27
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 28
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
Pasal 29
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
a. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b. merehabilitasi DAS kritis.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pendayagunaan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. WS strategis nasional yang meliputi:
1) WS Lombok yang melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
2) WS Sumbawa yang melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima; dan 3) WS Flores yang melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa;
b. WS lintas negara yang meliputi:
1) WS Benanain yang melayani PKW Kefamenanu dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
dan 2) WS Noelmina yang melayani PKN Kupang dan PKW Soe serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a. DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, dan DAS Putih pada WS Lombok;
b. DAS Rea, DAS Palaparado, DAS Moyo, DAS Hodo, DAS Kambu, dan DAS Nangagali pada WS Sumbawa;
c. DAS Lowo Dondo pada WS Flores;
d. DAS Benanain pada WS Benanain; dan
e. DAS Noelmina dan DAS Noelnunkurus pada WS Noelmina.
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
a. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b. merehabilitasi DAS kritis.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pendayagunaan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. WS strategis nasional yang meliputi:
1) WS Lombok yang melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
2) WS Sumbawa yang melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima; dan 3) WS Flores yang melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa;
b. WS lintas negara yang meliputi:
1) WS Benanain yang melayani PKW Kefamenanu dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
dan 2) WS Noelmina yang melayani PKN Kupang dan PKW Soe serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a. DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, dan DAS Putih pada WS Lombok;
b. DAS Rea, DAS Palaparado, DAS Moyo, DAS Hodo, DAS Kambu, dan DAS Nangagali pada WS Sumbawa;
c. DAS Lowo Dondo pada WS Flores;
d. DAS Benanain pada WS Benanain; dan
e. DAS Noelmina dan DAS Noelnunkurus pada WS Noelmina.
Pasal 30
BAB Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang
BAB 1
Kawasan Lindung Nasional
BAB 2
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
BAB 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Kepulauan
BAB 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional
BAB 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional
BAB 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional
BAB 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
BAB 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
BAB 8
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional
BAB 9
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE);
b. pengembangan kawasan minapolitan;
c. pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan;
d. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan;
e. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan;
f. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi; dan
g. pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros INDONESIA Bagian Tenggara.
(2) Strategi untuk pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pariwisata;
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara www.djpp.kemenkumham.go.id
kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional; dan
c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan dan kelautan.
(4) Strategi untuk pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berbasis hortikultura dan perkebunan; dan
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan.
(5) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan;
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan
c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.
(6) Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan produksi dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
(7) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
(8) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros INDONESIA Bagian Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara;
c. mendorong pengembangan pelabuhan di sepanjang ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID untuk mendukung pelayaran internasional;
d. mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan antarnegara;
e. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan telekomunikasi.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE);
b. pengembangan kawasan minapolitan;
c. pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan;
d. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan;
e. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan;
f. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi; dan
g. pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros INDONESIA Bagian Tenggara.
(2) Strategi untuk pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pariwisata;
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara www.djpp.kemenkumham.go.id
kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional; dan
c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan dan kelautan.
(4) Strategi untuk pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berbasis hortikultura dan perkebunan; dan
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan.
(5) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan;
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan
c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.
(6) Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan produksi dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
(7) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
(8) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros INDONESIA Bagian Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara;
c. mendorong pengembangan pelabuhan di sepanjang ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID untuk mendukung pelayaran internasional;
d. mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan antarnegara;
e. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan telekomunikasi.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan; dan
e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
a) Lembar-Simpang Lembar-Gerung-Cakranegara;
b) Ampenan - Selaparang - Rembiga - Dasan Cermen- Cakranegara; dan c) Cakranegara - Narmada - Mantang - Kopang - Masbagik - Rempung Pringgajaya - Labuhan Lombok - Labuhan Kayangan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
a) Gerung-Batas Kota Gerung (Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani);
b) Ampenan-Tanjung Karang-Dasan Cermen; dan c) Kopang-Praya;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Pelabuhan Teno - Simpang Negara-Simpang Terminal-Lope-Plampang- Santong – Empang – Labuhanhaji – Banggo - Simpang Banggo-Dompu-Sila-Talabiu-Sonco-Bima-Raba-Kumbe-Sape- Labuhan Bajo; dan
2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
a) Benete-Jereweh-Taliwang-Simpang Negara;
b) Simpang Negara-Sumbawa Besar-Simpang Terminal; dan c) Sonco-Kumbe;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Labuan Bajo-Nggorang-Malwatar- Ruteng-Baelaing-Bajawa-Simpang Bajawa-Malanuza-Gako-Aegela-Ende-Detusoko-Wolowaru - Lianunu-Hepang-Maumere-Waepare-Waerunu-Larantuka;
dan
2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ruteng- Reo-Kendidi;
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing; dan
2. Mali-Simpang Mola;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terdiri atas:
1. jaringan arteri primer yang menghubungkan:
a) Tenau-Kupang-Oesapa-Simpang Lapangan Terbang- Lapangan Terbang Eltari; dan b) Oesapa - Oesao - Oilmasi - Bokong - Batuputih - Soe - Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi- Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham- Motoain;
2. jalan kolektor primer yang menghubungkan Kefamenanu- Olefaub;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Waekele-Radanata- Waitabula-Waikabubak-Praipaha-Waingapu.
(3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang menghubungkan:
1. Pemenang-Ampenan;
2. Pemenang - Tanjung - Bayan - Medas - Dasan Beluk - Sanbelia -Labuhan Lombok;
3. Gerung-Kuripan-Simpang Penujak-Praya;
4. Kuta-Sengkol-Simpang Penujak; dan
5. Lembar-Sekotong-Pelangan;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang menghubungkan:
1. Benete-Sejorong-Tonggo-Tetor-Emang-Lunyuk; dan
2. Dompu-Hu’u;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang menghubungkan:
1. Nggorang-Kondo-Hita-Kendidi;
2. Reo-Pota-Waikelambu-Riung-Danga-Aeramu-Kaburea-Nabe- Ronokolo-Maurole-Kotabaru-Koro-Magepanda-Maumere; dan
3. Ronokolo-Detusoko;
d. jaringan jalan di Pulau Adonara yang menghubungkan Wailebe- Waiwadan-Kolilanang-Simpang Sagu-Waiwuring;
e. jaringan jalan di Pulau Lembata yang menghubungkan Lewoleba- Balauring;
f. jaringan jalan di Pulau Pantar yang menghubungkan Baranusa- Kabir;
g. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang menghubungkan:
1. Tenau-Simpang Lapangan Terbang;
2. Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama- Motamasin; dan
3. Oilmasi-Kukak-Sulamu;
h. jaringan jalan di Pulau Rote yang menghubungkan Batutua-Baa- Pantebaru-Papela-Eakun;
www.djpp.kemenkumham.go.id
i. jaringan jalan di Pulau Sabu yang menghubungkan Mesara-Seba- Bolow; dan
j. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang menghubungkan Waingapu-Melolo-Ngalu-Baing.
(4) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Mataram dengan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
b. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kupang dengan Bandar Udara Eltari dan Pelabuhan Tenau;
c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok;
d. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Raba dengan Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Benete;
f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Labuan Bajo dengan Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo;
g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Ende dengan Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman;
h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Maumere dengan Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, dan Bandar Udara Frans Seda;
i. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKW Soe dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari;
j. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKW Kefamenanu dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen;
k. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKSN Atambua dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen;
l. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Labuhan Lombok;
m. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Benete;
www.djpp.kemenkumham.go.id
n. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKSN Kalabahi dengan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing;
o. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Waingapu dengan Pelabuhan Waingapu dan Bandar Udara Umbu Mehang Kunda; dan
p. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Bandar Udara Internasional Lombok.
(5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan; dan
f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan.
(6) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, jaringan jalan di Pulau Adonara, jaringan jalan di Pulau Lembata, jaringan jalan di Pulau Pantar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor, jaringan jalan di Pulau Rote, jaringan jalan di Pulau Sabu, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil; dan
c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1. Kupang-Darwin (Negara Australia); dan
2. Maritaing-Dili (Negara Timor Leste);
b. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara dengan provinsi di luar Kepulauan Nusa Tenggara yang menghubungkan:
1. Lembar-Padangbai yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2. Senggigi (Pemenang)-Benoa;
3. Bima-Takalar;
4. Bima-Lamongan;
5. Labuan Bajo-Jampea;
6. Reo-Selayar;
7. Marapokot-Pamatata yang membentuk Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
8. Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
9. Atapupu-Ilwaki;
10. Atapupu-Wonrelli;
11. Teluk Gurita-Kisar;
12. Teluk Gurita-Ilwaki; dan
13. Kalabahi-Kisar;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara yang menghubungkan:
1. Sape-Labuan Bajo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2. Sape-Pulau Komodo;
3. Sape-Waingapu; dan
4. Sape-Waikelo;
d. lintas penyeberangan dalam provinsi yang menghubungkan:
1. Lombok-Alas yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2. Kayangan-Pototano;
3. Labuhan Sumbawa-Pulau Medang;
4. Labuhan Lua Air-Pulau Moyo;
5. Calabai-Pulau Moyo;
6. Labuan Bajo-Pulau Komodo;
7. Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
8. Aimere-Waingapu;
9. Ende-Waingapu;
10. Ende-Aimere;
11. Larantuka-Lewoleba;
12. Larantuka-Waiwerang;
13. Lewoleba-Baranusa;
14. Lewoleba-Waiwerang;
15. Baranusa-Balauring;
16. Balauring-Lewoleba;
17. Balauring-Kabir;
18. Kabir-Kalabahi;
19. Baranusa-Kalabahi;
20. Kalabahi-Balauring;
21. Kalabahi-Bakalang;
22. Bakalang-Baranusa;
23. Atapupu-Kalabahi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
24. Kalabahi-Maritaing;
25. Kalabahi-Teluk Gurita;
26. Sulamu-Kadya Kupang;
27. Kupang-Larantuka;
28. Kupang-Kalabahi;
29. Kupang-Lewoleba/Lembata;
30. Kupang-Naikliu;
31. Kupang-Aimere;
32. Kupang-Hansisi;
33. Kupang-Rote;
34. Kupang-Seba;
35. Hansisi-Pantebaru; dan
36. Waingapu-Seba.
(3) Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(4) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
b. Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID;
c. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
d. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
e. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya.
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. Pelabuhan Tenau yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan PKW Soe sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
b. Pelabuhan Lembar yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan Pelabuhan Labuhan Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Timur untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya;
c. Pelabuhan Benete yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Pelabuhan Badas yang berada di Kabupaten Sumbawa untuk melayani PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya;
d. Pelabuhan Bima yang berada di Kota Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima;
e. Pelabuhan Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat www.djpp.kemenkumham.go.id
pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Flores;
f. Pelabuhan Marapokot yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Laut Flores;
g. Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Ende yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
h. Pelabuhan Lorensius Say yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Flores dan Sekitarnya;
i. Pelabuhan Larantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan yang berada di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan Balauring yang berada di Kabupaten Lembata untuk melayani Kawasan Andalan Laut Flores;
j. Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Maritaing yang berada di Kabupaten Alor untuk melayani PKSN Kalabahi;
k. Pelabuhan Atapupu yang berada di Kabupaten Belu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melayani PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
l. Pelabuhan Waingapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Lembar.
(4) Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, dan Pelabuhan Waingapu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Wini, dan Pelabuhan Waingapu.
(6) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Nusa Tenggara yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
b. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional;
b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT;
e. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
f. memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengoptimalan pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID di Selat Lombok, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, dan Pelabuhan Wini.
(4) Pengembangan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(5) Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau Mangudu, dan Pulau Sophialouisa (Sepatang).
(6) Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(7) Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di Selat Ombai, Selat Pantar, Laut Sawu, Laut Timor, dan Selat Lombok.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
c. mengembangkan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
d. memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Bandar Udara Internasional Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Tengah untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya;
b. Bandar Udara Eltari yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan PKW Soe sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
c. Bandar Udara Muhammad Salahuddin yang berada di Kabupaten Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima;
d. Bandar Udara Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya;
e. Bandar Udara Frans Seda yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende dan Kawasan Andalan Laut Flores;
f. Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
g. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
h. Bandar Udara Haliwen yang berada di Kabupaten Belu untuk melayani PKSN Atambua dan PKW Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
i. Bandar Udara Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa.
(3) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Bandar Udara Internasional Lombok yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok;
b. Bandar Udara Eltari yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor;
c. Bandar Udara Muhammad Salahuddin yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa;
d. Bandar Udara Frans Seda yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores;
e. Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores;
f. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba;
g. Bandar Udara Haliwen yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
h. Bandar Udara Mbay yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores.
(4) Pengembangan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan; dan
e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
a) Lembar-Simpang Lembar-Gerung-Cakranegara;
b) Ampenan - Selaparang - Rembiga - Dasan Cermen- Cakranegara; dan c) Cakranegara - Narmada - Mantang - Kopang - Masbagik - Rempung Pringgajaya - Labuhan Lombok - Labuhan Kayangan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
a) Gerung-Batas Kota Gerung (Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani);
b) Ampenan-Tanjung Karang-Dasan Cermen; dan c) Kopang-Praya;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Pelabuhan Teno - Simpang Negara-Simpang Terminal-Lope-Plampang- Santong – Empang – Labuhanhaji – Banggo - Simpang Banggo-Dompu-Sila-Talabiu-Sonco-Bima-Raba-Kumbe-Sape- Labuhan Bajo; dan
2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
a) Benete-Jereweh-Taliwang-Simpang Negara;
b) Simpang Negara-Sumbawa Besar-Simpang Terminal; dan c) Sonco-Kumbe;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Labuan Bajo-Nggorang-Malwatar- Ruteng-Baelaing-Bajawa-Simpang Bajawa-Malanuza-Gako-Aegela-Ende-Detusoko-Wolowaru - Lianunu-Hepang-Maumere-Waepare-Waerunu-Larantuka;
dan
2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ruteng- Reo-Kendidi;
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing; dan
2. Mali-Simpang Mola;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terdiri atas:
1. jaringan arteri primer yang menghubungkan:
a) Tenau-Kupang-Oesapa-Simpang Lapangan Terbang- Lapangan Terbang Eltari; dan b) Oesapa - Oesao - Oilmasi - Bokong - Batuputih - Soe - Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi- Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham- Motoain;
2. jalan kolektor primer yang menghubungkan Kefamenanu- Olefaub;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Waekele-Radanata- Waitabula-Waikabubak-Praipaha-Waingapu.
(3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang menghubungkan:
1. Pemenang-Ampenan;
2. Pemenang - Tanjung - Bayan - Medas - Dasan Beluk - Sanbelia -Labuhan Lombok;
3. Gerung-Kuripan-Simpang Penujak-Praya;
4. Kuta-Sengkol-Simpang Penujak; dan
5. Lembar-Sekotong-Pelangan;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang menghubungkan:
1. Benete-Sejorong-Tonggo-Tetor-Emang-Lunyuk; dan
2. Dompu-Hu’u;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang menghubungkan:
1. Nggorang-Kondo-Hita-Kendidi;
2. Reo-Pota-Waikelambu-Riung-Danga-Aeramu-Kaburea-Nabe- Ronokolo-Maurole-Kotabaru-Koro-Magepanda-Maumere; dan
3. Ronokolo-Detusoko;
d. jaringan jalan di Pulau Adonara yang menghubungkan Wailebe- Waiwadan-Kolilanang-Simpang Sagu-Waiwuring;
e. jaringan jalan di Pulau Lembata yang menghubungkan Lewoleba- Balauring;
f. jaringan jalan di Pulau Pantar yang menghubungkan Baranusa- Kabir;
g. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang menghubungkan:
1. Tenau-Simpang Lapangan Terbang;
2. Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama- Motamasin; dan
3. Oilmasi-Kukak-Sulamu;
h. jaringan jalan di Pulau Rote yang menghubungkan Batutua-Baa- Pantebaru-Papela-Eakun;
www.djpp.kemenkumham.go.id
i. jaringan jalan di Pulau Sabu yang menghubungkan Mesara-Seba- Bolow; dan
j. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang menghubungkan Waingapu-Melolo-Ngalu-Baing.
(4) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Mataram dengan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
b. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kupang dengan Bandar Udara Eltari dan Pelabuhan Tenau;
c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok;
d. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Raba dengan Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Benete;
f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Labuan Bajo dengan Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo;
g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Ende dengan Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman;
h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Maumere dengan Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, dan Bandar Udara Frans Seda;
i. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKW Soe dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari;
j. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKW Kefamenanu dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen;
k. jaringan arteri primer yang menghubungkan PKSN Atambua dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen;
l. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Labuhan Lombok;
m. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Benete;
www.djpp.kemenkumham.go.id
n. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKSN Kalabahi dengan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing;
o. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Waingapu dengan Pelabuhan Waingapu dan Bandar Udara Umbu Mehang Kunda; dan
p. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Bandar Udara Internasional Lombok.
(5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan; dan
f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan.
(6) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, jaringan jalan di Pulau Adonara, jaringan jalan di Pulau Lembata, jaringan jalan di Pulau Pantar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor, jaringan jalan di Pulau Rote, jaringan jalan di Pulau Sabu, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil; dan
c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1. Kupang-Darwin (Negara Australia); dan
2. Maritaing-Dili (Negara Timor Leste);
b. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara dengan provinsi di luar Kepulauan Nusa Tenggara yang menghubungkan:
1. Lembar-Padangbai yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2. Senggigi (Pemenang)-Benoa;
3. Bima-Takalar;
4. Bima-Lamongan;
5. Labuan Bajo-Jampea;
6. Reo-Selayar;
7. Marapokot-Pamatata yang membentuk Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
8. Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
9. Atapupu-Ilwaki;
10. Atapupu-Wonrelli;
11. Teluk Gurita-Kisar;
12. Teluk Gurita-Ilwaki; dan
13. Kalabahi-Kisar;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara yang menghubungkan:
1. Sape-Labuan Bajo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2. Sape-Pulau Komodo;
3. Sape-Waingapu; dan
4. Sape-Waikelo;
d. lintas penyeberangan dalam provinsi yang menghubungkan:
1. Lombok-Alas yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2. Kayangan-Pototano;
3. Labuhan Sumbawa-Pulau Medang;
4. Labuhan Lua Air-Pulau Moyo;
5. Calabai-Pulau Moyo;
6. Labuan Bajo-Pulau Komodo;
7. Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
8. Aimere-Waingapu;
9. Ende-Waingapu;
10. Ende-Aimere;
11. Larantuka-Lewoleba;
12. Larantuka-Waiwerang;
13. Lewoleba-Baranusa;
14. Lewoleba-Waiwerang;
15. Baranusa-Balauring;
16. Balauring-Lewoleba;
17. Balauring-Kabir;
18. Kabir-Kalabahi;
19. Baranusa-Kalabahi;
20. Kalabahi-Balauring;
21. Kalabahi-Bakalang;
22. Bakalang-Baranusa;
23. Atapupu-Kalabahi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
24. Kalabahi-Maritaing;
25. Kalabahi-Teluk Gurita;
26. Sulamu-Kadya Kupang;
27. Kupang-Larantuka;
28. Kupang-Kalabahi;
29. Kupang-Lewoleba/Lembata;
30. Kupang-Naikliu;
31. Kupang-Aimere;
32. Kupang-Hansisi;
33. Kupang-Rote;
34. Kupang-Seba;
35. Hansisi-Pantebaru; dan
36. Waingapu-Seba.
(3) Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(4) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
b. Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID;
c. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
d. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
e. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya.
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. Pelabuhan Tenau yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan PKW Soe sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
b. Pelabuhan Lembar yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan Pelabuhan Labuhan Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Timur untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya;
c. Pelabuhan Benete yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Pelabuhan Badas yang berada di Kabupaten Sumbawa untuk melayani PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya;
d. Pelabuhan Bima yang berada di Kota Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima;
e. Pelabuhan Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat www.djpp.kemenkumham.go.id
pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Flores;
f. Pelabuhan Marapokot yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Laut Flores;
g. Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Ende yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
h. Pelabuhan Lorensius Say yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Flores dan Sekitarnya;
i. Pelabuhan Larantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan yang berada di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan Balauring yang berada di Kabupaten Lembata untuk melayani Kawasan Andalan Laut Flores;
j. Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Maritaing yang berada di Kabupaten Alor untuk melayani PKSN Kalabahi;
k. Pelabuhan Atapupu yang berada di Kabupaten Belu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melayani PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
l. Pelabuhan Waingapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Lembar.
(4) Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, dan Pelabuhan Waingapu.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Wini, dan Pelabuhan Waingapu.
(6) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Nusa Tenggara yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
b. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional;
b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT;
e. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
f. memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengoptimalan pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID di Selat Lombok, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, dan Pelabuhan Wini.
(4) Pengembangan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(5) Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau Mangudu, dan Pulau Sophialouisa (Sepatang).
(6) Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(7) Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di Selat Ombai, Selat Pantar, Laut Sawu, Laut Timor, dan Selat Lombok.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
c. mengembangkan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
d. memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Bandar Udara Internasional Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Tengah untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya;
b. Bandar Udara Eltari yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan PKW Soe sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
c. Bandar Udara Muhammad Salahuddin yang berada di Kabupaten Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima;
d. Bandar Udara Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya;
e. Bandar Udara Frans Seda yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende dan Kawasan Andalan Laut Flores;
f. Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
g. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
h. Bandar Udara Haliwen yang berada di Kabupaten Belu untuk melayani PKSN Atambua dan PKW Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
i. Bandar Udara Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa.
(3) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Bandar Udara Internasional Lombok yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok;
b. Bandar Udara Eltari yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor;
c. Bandar Udara Muhammad Salahuddin yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa;
d. Bandar Udara Frans Seda yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores;
e. Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores;
f. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba;
g. Bandar Udara Haliwen yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
h. Bandar Udara Mbay yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores.
(4) Pengembangan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Lombok dan PLTU Lombok Sewa yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2. PLTU Lombok 2, PLTU Lombok FTP2, dan PLTU Lombok Timur yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
3. PLTU Lombok 3 yang berada di Pulau Lombok;
4. PLTU Sumbawa Barat yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. PLTU Sumbawa FTP2 yang berada di Kabupaten Sumbawa;
6. PLTU Bima yang berada di Kabupaten Bima;
7. PLTU Ropa yang berada di Kabupaten Ende;
8. PLTU Maumere yang berada di Kabupaten Sikka;
9. PLTU Alor yang berada di Kabupaten Alor;
10. PLTU Atambua yang berada di Kabupaten Belu;
11. PLTU Kupang yang berada di Kabupaten Kupang; dan
12. PLTU Rote Ndao yang berada di Kabupaten Rote Ndao;
b. pembangkit listrik tenaga gas/mesin gas (PLTG/MG) meliputi:
1. PLTG/MG Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2. PLTMG Maumere yang berada di Kabupaten Sikka; dan
3. PLTG/MG Kupang yang berada di Kabupaten Kupang;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur;
d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) meliputi:
1. PLTP Sembalun yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
2. PLTP Hu’u yang berada di Kabupaten Dompu;
3. PLTP Ulumbu yang berada di Kabupaten Manggarai;
4. PLTP Mataloko yang berada di Kabupaten Ngada;
5. PLTP Sokoria yang berada di Kabupaten Ende;
www.djpp.kemenkumham.go.id
6. PLTP Oka Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur;
7. PLTP Atadei yang berada di Kabupaten Lembata; dan
8. PLTP Bukapiting yang berada di Kabupaten Alor;
e. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meliputi:
1. PLTA Brang Beh yang berada di Kabupaten Sumbawa; dan
2. PLTA Wae Rancang yang berada di Kabupaten Manggarai Timur.
(3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Santong dan PLTM Segara yang berada di Kabupaten Lombok Utara;
2. PLTM Kukusan dan PLTM Kokok Putih yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
3. PLTM Bintang Bano dan PLTM Rea yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
4. PLTM Mamak dan PLTM Rhee yang berada di Kabupaten Sumbawa;
5. PLTM Sape yang berada di Kabupaten Bima;
6. PLTM Wae Roa yang berada di Kabupaten Ngada;
7. PLTM Ndungga yang berada di Kabupaten Ende;
8. PLTM Wolodaesa yang berada di Kabupaten Sikka;
9. PLTM Gilkes, PLTM Barata, PLTM Wae Lega, dan PLTM Sita yang berada di Pulau Flores;
10. PLTM Maidang, PLTM Lewa, dan PLTM Praikalala yang berada di Kabupaten Sumba Timur;
11. PLTM Wanokaka yang berada di Kabupaten Sumba Barat;
12. PLTM Lokomboro yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
13. PLTM Kudungawa, PLTM Umbuwangu, PLTM Peduhunga, dan PLTM Kambaniru yang berada di Pulau Sumba;
b. pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, www.djpp.kemenkumham.go.id
Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur;
c. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabua Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
d. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Alas, Selat Linta, Selat Molo, Selat Flores, Selat Lewotobi, dan Selat Solor.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut;
d. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
e. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan
f. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, dan Bendungan Mujur II yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, serta Bendungan Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b. Bendungan Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bendungan Beringinsila, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, Bendungan Tiu Kulit, dan Bendungan Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Bendungan Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, serta Bendungan Pelaparado dan Bendungan Sumi yang berada di Kabupaten Bima yang melayani PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima;
c. Bendungan Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa; dan
d. Bendungan Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Tilong dan Bendungan Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Bendungan Kolhua yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan dan pemeliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. bendung di WS Lombok untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b. bendung di WS Sumbawa untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima;
c. bendung di WS Flores untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng- Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Ende;
d. bendung di WS Benanain untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
e. bendung di WS Noelmina untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(4) Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5) Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6) Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
(7) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan irigasi di DI Jurang Sate Hulu, DI Jurang Sate Hilir, DI Mujur II, DI Batu Jai, DI Surabaya, DI Jurang Batu, dan DI Pengga yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b. jaringan irigasi di DI Bendungan Batu Bulan dan DI Mamak yang melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya;
c. jaringan irigasi di DI Pelaparado yang melayani Kawasan Andalan Bima;
d. jaringan irigasi di DI Mbay, DI Penginer, DI Ngada, DI Way Dingin Way Laku, DI Way Mantar, DI Way Musur, Way Bobo, Way Peot, DI Lembor, DI Nggorang (Mese, Dongkong, Galung), dan DI Terang yang melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa;
e. jaringan irigasi di DI Benlelang yang melayani kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Pulau Alor;
f. jaringan irigasi di DI Batu Merah, DI Lokopehapo, DI Manikin, DI Oesao, DI Tilong, DI Beluana, DI Haekto, DI Mena, DI Haekesak, DI Malaka, DI Baus, dan DI Bena yang melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
g. jaringan irigasi di DI Danau Tua yang melayani kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Pulau Rote.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut;
d. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
e. mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan
f. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, dan Bendungan Mujur II yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, serta Bendungan Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b. Bendungan Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bendungan Beringinsila, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, Bendungan Tiu Kulit, dan Bendungan Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Bendungan Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, serta Bendungan Pelaparado dan Bendungan Sumi yang berada di Kabupaten Bima yang melayani PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima;
c. Bendungan Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa; dan
d. Bendungan Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Tilong dan Bendungan Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Bendungan Kolhua yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan dan pemeliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. bendung di WS Lombok untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b. bendung di WS Sumbawa untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima;
c. bendung di WS Flores untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng- Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Ende;
d. bendung di WS Benanain untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
e. bendung di WS Noelmina untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(4) Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5) Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6) Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
(7) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan irigasi di DI Jurang Sate Hulu, DI Jurang Sate Hilir, DI Mujur II, DI Batu Jai, DI Surabaya, DI Jurang Batu, dan DI Pengga yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b. jaringan irigasi di DI Bendungan Batu Bulan dan DI Mamak yang melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya;
c. jaringan irigasi di DI Pelaparado yang melayani Kawasan Andalan Bima;
d. jaringan irigasi di DI Mbay, DI Penginer, DI Ngada, DI Way Dingin Way Laku, DI Way Mantar, DI Way Musur, Way Bobo, Way Peot, DI Lembor, DI Nggorang (Mese, Dongkong, Galung), dan DI Terang yang melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa;
e. jaringan irigasi di DI Benlelang yang melayani kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Pulau Alor;
f. jaringan irigasi di DI Batu Merah, DI Lokopehapo, DI Manikin, DI Oesao, DI Tilong, DI Beluana, DI Haekto, DI Mena, DI Haekesak, DI Malaka, DI Baus, dan DI Bena yang melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
g. jaringan irigasi di DI Danau Tua yang melayani kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Pulau Rote.