Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

Peraturan PRESIDEN ini bertujuan untuk: a. mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; b. mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat; c. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; dan d. menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ruang lingkup Peraturan PRESIDEN ini meliputi: a. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; b. penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; c. pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dilindungi; d. pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi; e. pembinaan dan pengawasan; f. pelaporan; dan g. pendanaan.

(1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu. (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Harian : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Anggota : a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Menteri Pertanian; c. Menteri Dalam Negeri; d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Menteri Keuangan; f. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan g. Kepala Badan Informasi Geospasial. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana. (5) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekretaris : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial Anggota : a. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian; b. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; d. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; e. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; f. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; g. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; h. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; i. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; j. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; l. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; dan l. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu.

Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui: a. verifikasi Lahan Sawah; b. sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan c. pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

(1) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi meliputi: a. Lahan Sawah beririgasi; dan b. Lahan Sawah tidak beririgasi. (2) Lahan Sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Lahan Sawah: a. Irigasi permukaaan; b. Irigasi rawa; c. Irigasi air bawah tanah; dan d. Irigasi pompa. (3) Lahan Sawah Irigasi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Irigasi teknis; b. Irigasi semi teknis; c. Irigasi sederhana; dan d. Irigasi desa. (4) Lahan Sawah tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lahan Sawah tadah hujan dan sawah yang tidak dilengkapi sistem Irigasi. (5) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan lindung atau kawasan budidaya.

(1) Terhadap Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verifikasi Lahan Sawah oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan e. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial. (2) Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan: a. peta lahan baku sawah; b. peta rupabumi INDONESIA; c. peta terkait pertanahan; d. peta rencana tata ruang; e. peta Irigasi; f. peta lahan pertanian pangan berkelanjutan; g. peta kawasan hutan; h. peta terkait perizinan pemanfaatan ruang; dan i. peta pendukung lainnya.

(1) Hasil verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk: a. peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan tata ruang; b. peta Lahan Sawah beririgasi; dan c. peta lahan cetak sawah. (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:5.000. (3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:10.000.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah diatur dalam peraturan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan kewenangannya.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 disampaikan kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah.

(1) Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan: a. menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; b. mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); c. menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan d. menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi. (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyampaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi. (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(1) Peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB V PELAKSANAAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

(1) Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pemberian insentif Lahan Sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika: a. pada wilayah Pemerintah Daerah terdapat Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau b. Pemerintah Daerah MENETAPKAN Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika masyarakat memiliki dan/atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan: a. sarana dan prasarana pertanian; b. sarana dan prasarana Irigasi; c. percepatan sertifikasi tanah; dan/atau d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui: a. verifikasi Lahan Sawah; b. sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan c. pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

(1) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi meliputi: a. Lahan Sawah beririgasi; dan b. Lahan Sawah tidak beririgasi. (2) Lahan Sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Lahan Sawah: a. Irigasi permukaaan; b. Irigasi rawa; c. Irigasi air bawah tanah; dan d. Irigasi pompa. (3) Lahan Sawah Irigasi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Irigasi teknis; b. Irigasi semi teknis; c. Irigasi sederhana; dan d. Irigasi desa. (4) Lahan Sawah tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lahan Sawah tadah hujan dan sawah yang tidak dilengkapi sistem Irigasi. (5) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan lindung atau kawasan budidaya.

(1) Terhadap Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verifikasi Lahan Sawah oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan e. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial. (2) Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

(1) Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui: a. interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial; b. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; c. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air; d. verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan e. verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (2) Interpretasi citra satelit terhadap Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan luasan pertanian tanaman pangan lahan basah dan/atau lahan kering untuk budidaya tanaman pangan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (3) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan berdasarkan hasil interpretasi peta lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan cara: a. identifikasi hak atas tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah; b. identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah; c. identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam rencana tata ruang; d. analisis hasil identifikasi; dan e. klarifikasi dengan pemangku kepentingan. (5) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah berdasarkan Daerah Irigasi; dan b. menambah data tekstual Lahan Sawah beririgasi. (6) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. identifikasi letak dan luasan cetak sawah berdasarkan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan b. analisis hasil identifikasi. (7) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah yang berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya kehutanan; dan b. analisis hasil identifikasi. (8) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) menggunakan skala 1:5.000. (9) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) menggunakan skala 1:10.000.

Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan: a. peta lahan baku sawah; b. peta rupabumi INDONESIA; c. peta terkait pertanahan; d. peta rencana tata ruang; e. peta Irigasi; f. peta lahan pertanian pangan berkelanjutan; g. peta kawasan hutan; h. peta terkait perizinan pemanfaatan ruang; dan i. peta pendukung lainnya.

(1) Hasil verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk: a. peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan tata ruang; b. peta Lahan Sawah beririgasi; dan c. peta lahan cetak sawah. (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:5.000. (3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:10.000.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah diatur dalam peraturan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan kewenangannya.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 disampaikan kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah.

(1) Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan: a. menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; b. mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); c. menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan d. menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi. (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyampaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi. (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

(1) Peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB V PELAKSANAAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

(1) Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pemberian insentif Lahan Sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika: a. pada wilayah Pemerintah Daerah terdapat Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau b. Pemerintah Daerah MENETAPKAN Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika masyarakat memiliki dan/atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan: a. sarana dan prasarana pertanian; b. sarana dan prasarana Irigasi; c. percepatan sertifikasi tanah; dan/atau d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(1) Pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi dapat dilakukan melalui penyusunan program prioritas dan pemberian insentif pada Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada Pemerintah Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada masyarakat. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan/atau penyebarluasan informasi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam Peraturan PRESIDEN ini kepada PRESIDEN paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah yang terkait dengan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini namun belum mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini. (2) Dalam hal belum ada penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi, proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY