Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

PERPRES Nomor 61 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Perlindungan Anak INDONESIA yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. 3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Keanggotaan KPAI terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan c. 7 (tujuh) orang Anggota.

Pasal 5

Koreksi

(1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAI melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara. (3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota KPAI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPAI diatur dalam Peraturan Ketua KPAI.

Pasal 6

Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI. (4) Kepala Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAI, Ketua KPAI dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat KPAI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja KPAI diatur dalam Peraturan KPAI.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Koreksi

Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 10

Koreksi

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPAI harus memenuhi syarat: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; d. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun; e. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; f. sehat jasmani dan rohani; g. bebas narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka; i. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; dan j. bagi calon anggota KPAI yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon anggota KPAI harus memenuhi kelengkapan administrasi paling sedikit berupa: a. daftar riwayat hidup; b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; c. surat bebas narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; d. surat keterangan catatan kepolisian; dan e. surat persetujuan dari organisasi bagi calon yang berasal dari dunia usaha.

Pasal 12

(1) Calon anggota KPAI dari unsur pemerintah dapat berasal dari Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak. (2) Calon anggota KPAI dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri. (3) Calon anggota KPAI yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan Menteri kepada PRESIDEN bersaman dengan penyampaian nama calon anggota KPAI hasil seleksi.

Pasal 13

Calon anggota KPAI dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panita Seleksi calon anggota KPAI.

Pasal 14

(1) Dalam memilih dan MENETAPKAN anggota KPAI, Menteri membentuk Panitia Seleksi atas usulan Ketua KPAI. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. pemerintah berjumlah 1 (satu) orang; b. akademisi berjumlah 1 (satu) orang; c. praktisi perlindungan anak berjumlah 2 (dua) orang; dan d. tokoh masyarakat atau tokoh agama berjumlah 3 (tiga) orang. (3) Unsur Panitia Seleksi dari praktisi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari mantan anggota KPAI.

Pasal 15

(1) Panitia Seleksi dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAI. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

Pasal 16

Pemilihan calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon KPAI.

Pasal 17

(1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama-nama calon anggota KPAI sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPAI yang dibutuhkan untuk dipilih. (2) Menteri menyampaikan nama calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAI.

Pasal 18

(1) PRESIDEN menyampaikan calon anggota KPAI kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) PRESIDEN MENETAPKAN 9 (sembilan) anggota KPAI dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 19

(1) Anggota KPAI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (2) Anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1) Anggota KPAI yang berstatus pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggota KPAI yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai anggota KPAI dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul KPAI melalui Menteri.

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 23

Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. melanggar kode etik KPAI.

Pasal 24

Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI, yang dibentuk oleh KPAI.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAI, Menteri mengusulkan nama calon pengganti anggota KPAI kepada PRESIDEN. (2) Pengganti anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon anggota KPAI hasil Panitia Seleksi yang pernah diajukan PRESIDEN kepada DPR dengan memperhatikan unsur keterwakilan keanggotaan KPAI. (3) Pengganti anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PRESIDEN. (4) Masa jabatan anggota KPAI pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAI yang digantikannya. (5) Penggantian anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAI yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

Koreksi

Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Calon anggota KPAI dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panita Seleksi calon anggota KPAI.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

(1) Anggota KPAI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (2) Anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39