Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang NERACA KOMODITAS

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri. 5. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/ stok dan/atau hasil produksi. 6. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor. 7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai penzinan di bidang Impor. 8.Bahan... MENETAPKAN 8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. 10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk. 11. Pelaku Usaha adalah orang perseora.ngan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 12. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 14. Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya disebut SINAS NK adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas' 15. Data . . . 15. Data Tersedia adalah data dan informasi yang telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nori kementerian, Pelaku Usaha, asosiasi, dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.

(1) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rincian data dan informasi mengenai: a. nomor induk berusaha; b. Perizinan Berusaha; c. kapasitas terpasang; d. rencana produksi; e. realisasi produksi tahun sebelumnya; f. rencana Impor; g. realisasi Impor tahun sebelumnya; h. rencana distribusi domestik; i. realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya; j. rencana Ekspor; k. realisasi Ekspor tahun sebelumnya; l. pemenuhan kewajiban/komitmen; dan/atau m. data khusus dan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam SINAS NK. (2) Nomor... (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meruPakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Petizinan Berusaha berbasis risiko. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat keterangan mengenai klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA dan kapasitas. Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat keterangan mengenai: pos tarif/ harmonized system code; uraian barang; jenis/ spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK; d. standar mutu; dan/atau e. jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar. Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan realisasi Impor tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat keterangan mengenai: a. pos tarif/ harmoniz,ed system code; b. uraian barang; c. jenis/spesifikasi . . . (3) (4) (s) (6) a. b. c. c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK; d. standar mutu; e. jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar; f. negara asal dan pelabuhan muat; g. pelabuhan tujuan; h. waktu pemasukan; i. unit usaha di negara asal; dan/atau j. nama latin komoditas. (71 Rencana distribusi domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat keterangan mengenai: a. jenis produk; b. uraian barang; c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK; d. jumlah produk atau produk jadi; e. identitas pembeli; f. periode waktu; dan/atau g. lokasi. (8) Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan realisasi Ekspor tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat keterangan mengenai: a. pos tarif/ harmonized sgstem code; b. uraian barang; c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK; d. standar. . standar mutu; e. jumtah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar; f. negara tujuan; dan/atau g. pelabuhan muat. Pemenuhan kewajiban/ komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I merupakan kewajiban/komitmen yang harus dipenuhi Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. (10) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dicantumkan dalam Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, pemberitahuan pabean Ekspor, dan pemberitahuan pabean ImPor. (11) Pengajuan permohonan usulan kebutuhan dilakukan paling lambat bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

(1) Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk: a. komoditas strategis tertentu yang merupakan barang kebutuhan pokok; dan b. komoditas strategis tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas. (2) Dalam... d (e) -t2- t2l Dalam pen5rusunan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi. (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas. Pasal 1 1 (U Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai: a. rencana produksi; b. realisasi produksi tahun sebelumnya; c. kebutuhan rumah tangga; dan/atau d. kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri. l2l Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keterangan mengenai: a. pos tarif/ harmonized sgstem code; b. uraian barang; c. jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia Pada SINAS NK; d. standar mutu; dan/atau e. jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar. (3) Kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat keterangan mengenai: a. pos. . . _13_ pos tarif/ harmonized sgstem code; uraian barang; jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK; dan/atau jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar.

(1) Setelah menerima usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (21 atau mengakses usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 aYat (8), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan data dan level risiko sebagaimana disediakan dalam SINAS NK yang antara lain mencakup kriteria risiko berupa INDONESIA single risk management (I SRM) . (3) Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian data dan informasi mengenai: a. profil. . . PRESIOEN a. profil perusahaan; b. data produksi untuk Pelaku Usaha manufaktur; c. data barang; d. data distribusi; e. data dokumen syarat/data khusus; dan f. kesimpulan hasil verif,rkasi. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan. (5) Dokumen pertimbangan penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk. (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar SINAS NK. (71 Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; b. dinas daerah yang menangani komoditas terkait; atau c. lembaga pelaksana verifikasi independen. (S) Pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71dapat dibiayai dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau b. Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (10) Biaya... -t7- (10) Biaya verifikasi yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b yang dibayarkan kepada unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. (11) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan usulan kebutuhan untuk 2 (dua) atau lebih komoditas, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana verifikasi. (L2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas mengirimkan notifikasi melalui SINAS NK kepada Pelaku Usaha yang mencakup informasi mengenai status setiap tahapan verifikasi di unit internal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan status notifikasi respons verifikasi. (13) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas MENETAPKAN prosedur operasional standar dan janji layanan pelaksanaan verifikasi. (14) Prosedur operasional standar dan janji layanan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan PRESIDEN ini diundangkan. Pasal L4 (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk melakukan penetapan Rencana Kebutuhan. l2l Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada SINAS NK. (3) Penetapan. . . (3) Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas. BAB TV PEI{YUSUNAN RENCANA PASOKAN

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas menJrusun Rencana Pasokan. (21 Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi produksi serta ketersediaan/ stok komoditas dari: a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; dan/atau b. usulan Pelaku Usaha, yang disampaikan melalui SINAS-NK. (3) Dalam hal Rencana Pasokan diusulkan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, SINAS NK memfasilitasi penyampaian usulan Rencana Pasokan dari Pelaku Usaha kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas. (41 Usulan Rencana Pasokan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b disusun sesuai struktur komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5). (5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas melakukan sinkronisasi usulan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Rencana... (6) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan memenuhi standar SINAS NK. (71 Dalam penyusunan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi umsan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi. (8) Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan informasi dari Pelaku Usaha pada: a. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, data dan informasi disediakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; b. kawasan ekonomi khusus, data dan informasi disediakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus; atau c. tempat penimbunan berikat dan/atau atas perusahaan yang melakukan importasi barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan lmpor tujuan Ekspor, data dan informasi disediakan oleh unit kerja yang membidangi kepabeanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (9) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai: a. identitas Pelaku Usaha; b. lokasi produksi; c. luas lahan; d. waktu ketersediaan; e. rencana produksi; f. jenis . (10) f. jenis hasil produksi; g. standar mutu hasil produksi; h. jumlah/volume hasil produksi; i. pos tarif/ harmonized sgstem code; j. jenis satuan; k. uraian barang; 1. jumlah pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berfasilitas; dan/ atau m. rencana Ekspor. Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi: a. nama perusahaan; b. nomor induk berusaha; c. Perizinan Berusaha; d. alamat perusahaan; dan/atau e. nomor pokok wajib pajak.

(1) Penetapan Neraca Komoditas berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimakSud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan atas komoditas yang termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok. (2) Dalam l2l Dalam hal terdapat usulan komoditas strategis tertentu lainnya selain komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan: a. berdasarkan hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; dan/atau b. oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, penetapan Neraca Komoditas dapat dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri. (3) Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga. (5) Jaminan ketersediaan pasokan dan latau stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha lainnya yang ditunjuk oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Da1am... (6) Dalam hal jaminan ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengajuan usulan kebutuhan dilakukan setelah mendapatkan surat keputusan penugasan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Badan usaha milik negara dan Pelaku Usaha lainnya yang melakukan Impor dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan laporan distribusi melalui SINAS NK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Dalam hal menu atau fitur penyampaian laporan distribusi dalam SINAS NK belum tersedia, penyampaian laporan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilakukan melalui sistem elektronik pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.