Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara …
~ 3 ~
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang- kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
8. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan …
~ 4 ~
Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
9. Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
10. merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti.
11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
16. Daerah …
~ 5 ~
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
19. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya.
20. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien …
~ 6 ~
23. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
29. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
30. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
31. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
32. Jalan …
~ 7 ~
32. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
36. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
37. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
38. Bupati atau Walikota adalah Bupati Deli Serdang, Bupati Karo, Walikota Medan, dan Walikota Binjai.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. tujuan …
~ 8 ~
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
e. peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
e. penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
g. perwujudan …
~ 9 ~
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan kawasan sekitarnya.
Kawasan Perkotaan Mebidangro mencakup 52 (lima puluh dua) kecamatan, yang terdiri atas:
a. seluruh wilayah Kota Medan yang mencakup 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan;
b. seluruh wilayah Kota Binjai yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat, dan Kecamatan Binjai Selatan;
c. seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mencakup 22 (dua puluh dua) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Beringin, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda
Hulu …
~ 10 ~ Hulu, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Biru-biru, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Galang; dan
d. sebagian wilayah Kabupaten Karo yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Berastagi, dan Kecamatan Barusjahe.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara …
~ 3 ~
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang- kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
8. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan …
~ 4 ~
Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
9. Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
10. merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti.
11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
16. Daerah …
~ 5 ~
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
19. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya.
20. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien …
~ 6 ~
23. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
29. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
30. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
31. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
32. Jalan …
~ 7 ~
32. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
36. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
37. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
38. Bupati atau Walikota adalah Bupati Deli Serdang, Bupati Karo, Walikota Medan, dan Walikota Binjai.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. tujuan …
~ 8 ~
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
e. peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
BAB Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
e. penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
g. perwujudan …
~ 9 ~
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan kawasan sekitarnya.
Kawasan Perkotaan Mebidangro mencakup 52 (lima puluh dua) kecamatan, yang terdiri atas:
a. seluruh wilayah Kota Medan yang mencakup 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan;
b. seluruh wilayah Kota Binjai yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat, dan Kecamatan Binjai Selatan;
c. seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mencakup 22 (dua puluh dua) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Beringin, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda
Hulu …
~ 10 ~ Hulu, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Biru-biru, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Galang; dan
d. sebagian wilayah Kabupaten Karo yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Berastagi, dan Kecamatan Barusjahe.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro bertujuan untuk mewujudkan:
a. Kawasan Perkotaan Mebidangro yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
b. lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS;
c. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
d. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Bagian …
~ 11 ~
Pasal 7
Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:
a. pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Thailand;
b. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional;
d. peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
f. peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
g. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat.
Bagian …
~ 12 ~
Pasal 8
Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Thailand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan mudah terjangkau dari kawasan permukiman;
b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat- pusat kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri;
c. mengembangkan kawasan industri yang tersebar di sepanjang jaringan jalan Lintas Timur Sumatera dan sekitar pelabuhan serta bandar udara sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem;
d. mengembangkan sebagian Kawasan Perkotaan Mebidangro yang menyelenggarakan fungsi perekonomian bersifat khusus yang terdiri atas satu atau beberapa zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lainnya; dan
e. mengarahkan pengembangan perkotaan pada arah timur dan barat, dan mengendalikan pengembangan di kawasan pesisir dan perbukitan di bagian selatan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Pasal 9
Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. MENETAPKAN …
~ 13 ~
a. MENETAPKAN pusat kegiatan yang tersebar dan seimbang di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan didukung oleh jaringan prasarana yang terpadu;
c. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas internal yang memadai dari permukiman;
d. mengembangkan lokasi kegiatan sektor informal secara terpadu dengan pusat-pusat kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan;
e. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan perkotaan Mebidangro dengan kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya; dan
f. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan yang memiliki aksesibilitas internal.
Pasal 10
Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, jaringan jalur kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara yang tidak mengganggu keutuhan kawasan lindung dan ekosistem yang bersifat unik atau bernilai konservasi tinggi (high conservation value);
b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik, minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. meningkatkan …
~ 14 ~
c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Pasal 11
Pasal 12
Strategi peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
a. mewujudkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kawasan fungsional perkotaan dan mewujudkan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional yang berada di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. menyelenggarakan …
~ 16 ~
b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan DAS; dan
c. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung.
Pasal 13
Strategi peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.
Pasal 14
Strategi peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:
a. mengembangkan lembaga kerja sama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. meningkatkan …
~ 17 ~
c. meningkatkan promosi investasi di dalam dan luar negeri serta memanfaatkan kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan INDONESIA-Malaysia- Thailand; dan
d. mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui berbagai forum dan lembaga pendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
BAB Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro bertujuan untuk mewujudkan:
a. Kawasan Perkotaan Mebidangro yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
b. lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS;
c. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
d. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Bagian …
~ 11 ~
BAB Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:
a. pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Thailand;
b. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional;
d. peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
f. peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
g. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat.
Bagian …
~ 12 ~
BAB Ketiga
Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Thailand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan mudah terjangkau dari kawasan permukiman;
b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat- pusat kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri;
c. mengembangkan kawasan industri yang tersebar di sepanjang jaringan jalan Lintas Timur Sumatera dan sekitar pelabuhan serta bandar udara sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi ekosistem;
d. mengembangkan sebagian Kawasan Perkotaan Mebidangro yang menyelenggarakan fungsi perekonomian bersifat khusus yang terdiri atas satu atau beberapa zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lainnya; dan
e. mengarahkan pengembangan perkotaan pada arah timur dan barat, dan mengendalikan pengembangan di kawasan pesisir dan perbukitan di bagian selatan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Pasal 9
Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. MENETAPKAN …
~ 13 ~
a. MENETAPKAN pusat kegiatan yang tersebar dan seimbang di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan didukung oleh jaringan prasarana yang terpadu;
c. mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas internal yang memadai dari permukiman;
d. mengembangkan lokasi kegiatan sektor informal secara terpadu dengan pusat-pusat kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan;
e. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan perkotaan Mebidangro dengan kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya; dan
f. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan yang memiliki aksesibilitas internal.
Pasal 10
Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, jaringan jalur kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara yang tidak mengganggu keutuhan kawasan lindung dan ekosistem yang bersifat unik atau bernilai konservasi tinggi (high conservation value);
b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik, minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. meningkatkan …
~ 14 ~
c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Pasal 11
Pasal 12
Strategi peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
a. mewujudkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kawasan fungsional perkotaan dan mewujudkan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional yang berada di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. menyelenggarakan …
~ 16 ~
b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan DAS; dan
c. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung.
Pasal 13
Strategi peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.
Pasal 14
Strategi peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:
a. mengembangkan lembaga kerja sama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
c. meningkatkan …
~ 17 ~
c. meningkatkan promosi investasi di dalam dan luar negeri serta memanfaatkan kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan INDONESIA-Malaysia- Thailand; dan
d. mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui berbagai forum dan lembaga pendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
Bagian …
~ 18 ~
Pasal 16
Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
Pasal 17
(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
(2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Medan, meliputi:
a. pusat pemerintahan provinsi;
b. pusat pemerintah kota dan/atau kecamatan;
c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
d. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
e. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
f. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
g. pusat kegiatan industri kreatif;
h. pusat kegiatan industri manufaktur;
i. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
l. pusat …
~ 19 ~
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
m. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
n. pusat kegiatan pariwisata; dan
o. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
Pasal 18
Pasal 19
Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.
Pasal 20
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem …
~ 24 ~
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
c. sistem jaringan perkeretaapian.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. jaringan transportasi sungai; dan
b. jaringan transportasi penyeberangan.
(6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal …
~ 25 ~
Pasal 21
Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer;
c. jaringan jalan arteri sekunder; dan
d. jaringan jalan bebas hambatan.
Pasal 22
Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
a. jalan Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai-Lubuk Pakam-Tanjung Morawa- Lingkar Luar Kota Medan-Sunggal-Binjai-Batas Binjai/Langkat;
b. jalan Medan-Belawan;
c. jalan Medan-Batang Kuis-Kuala Namu;
d. jalan Lubuk Pakam-Kuala Namu-Belawan-Hamparan Perak;
e. jalan Kuala Namu-Tanjung Morawa-Deli Tua-Pancur Batu-Sunggal- Hamparan Perak;
f. jalan Percut Sei Tuan-Tembung-Tanjung Morawa;
g. jalan Medan Sunggal-Medan Timur-Percut Sei Tuan; dan
h. jalan Medan Selayang-Pancur Batu.
Pasal 23
(1) Jaringan jalan kolektor primer di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
b. jaringan jalan kolektor primer 2.
(2) Jaringan …
~ 26 ~
(2) Jaringan jalan kolektor primer 1 terdiri atas:
a. jalan Pancur Batu-Berastagi; dan
b. jalan Berastagi-Kabanjahe.
(3) Jaringan jalan kolektor primer 2 terdiri atas:
a. jalan Deli Tua-Sinembah Tanjung Muda Hilir-Tiga Juhar-Bangun Purba;
b. jalan Pagar Merbau-Galang-Bangun Purba-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai;
c. jalan Galang-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai;
d. jalan Batas Deli Serdang/Simalungun-Pekan Gunung Meriah-Jalan Batas Deli Serdang/Simalungun; dan
e. jalan kolektor primer 2 lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
Pasal 24
Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
a. jalan yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kota Medan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam;
b. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pancur Batu dengan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Deli Tua;
c. jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis;
d. jalan yang menghubungkan Kecamatan Medan Helvetia dengan Kecamatan Medan Labuhan;
e. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dengan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Pantai Labu;
f. jalan …
~ 27 ~
f. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam dengan Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu; dan
g. jalan arteri sekunder lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Pasal 25
Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
a. jalan bebas hambatan antarkota ditetapkan di jalan Medan-Tanjung Morawa- Lubuk Pakam-Kuala Namu-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai-Tebingtinggi.
b. jalan bebas hambatan dalam kota meliputi:
1. jalan Belawan-Medan-Tanjung Morawa; dan
2. jalan Binjai-Medan.
Pasal 26
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 27
(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
(2) Lajur …
~ 28 ~
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan inti menghubungkan simpul Medan Helvetia-Medan Sunggal-Medan Selayang- Medan Polonia-Medan Amplas-Medan Tembung-Medan Timur-Medan Deli- Medan Marelan-Medan Labuhan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan di sekitarnya terintegrasi dengan kawasan perkotaan inti.
Pasal 28
(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
(3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat- pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Medan Amplas di Kecamatan Medan Amplas dan Terminal Pinang Baris di Kecamatan Medan Sunggal di Kota Medan;
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi:
1. Terminal Binjai di Kecamatan Binjai Timur di Kota Binjai;
2. Terminal Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang; dan
3. Terminal …
~ 29 ~
3. Terminal Berastagi di Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.
(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terminal barang terpadu di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang;
b. terminal barang di Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Kawasan Industri Binjai di Kota Binjai, Kawasan Industri Tanjung Morawa, Kawasan Industri Percut Sei Tuan, dan Kawasan Industri Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang; dan
c. terminal agribisnis di Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan, di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang, dan di Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.
Pasal 29
Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro dikembangkan untuk kegiatan transportasi air dan pariwisata air yang menghubungkan kawasan tepian sungai dengan pesisir.
(2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan sungai; dan
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
(3) Pelabuhan sungai di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Sungai …
~ 30 ~
a. Sungai Belawan dan Sungai Deli di Kota Medan; dan
b. Sungai Belawan dan Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
Bagian …
~ 18 ~
Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
(2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Medan, meliputi:
a. pusat pemerintahan provinsi;
b. pusat pemerintah kota dan/atau kecamatan;
c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
d. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
e. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
f. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
g. pusat kegiatan industri kreatif;
h. pusat kegiatan industri manufaktur;
i. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
l. pusat …
~ 19 ~
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
m. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
n. pusat kegiatan pariwisata; dan
o. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem …
~ 24 ~
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
c. sistem jaringan perkeretaapian.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. jaringan transportasi sungai; dan
b. jaringan transportasi penyeberangan.
(6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal …
~ 25 ~
Pasal 21
Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer;
c. jaringan jalan arteri sekunder; dan
d. jaringan jalan bebas hambatan.
Pasal 22
Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
a. jalan Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai-Lubuk Pakam-Tanjung Morawa- Lingkar Luar Kota Medan-Sunggal-Binjai-Batas Binjai/Langkat;
b. jalan Medan-Belawan;
c. jalan Medan-Batang Kuis-Kuala Namu;
d. jalan Lubuk Pakam-Kuala Namu-Belawan-Hamparan Perak;
e. jalan Kuala Namu-Tanjung Morawa-Deli Tua-Pancur Batu-Sunggal- Hamparan Perak;
f. jalan Percut Sei Tuan-Tembung-Tanjung Morawa;
g. jalan Medan Sunggal-Medan Timur-Percut Sei Tuan; dan
h. jalan Medan Selayang-Pancur Batu.
Pasal 23
(1) Jaringan jalan kolektor primer di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
b. jaringan jalan kolektor primer 2.
(2) Jaringan …
~ 26 ~
(2) Jaringan jalan kolektor primer 1 terdiri atas:
a. jalan Pancur Batu-Berastagi; dan
b. jalan Berastagi-Kabanjahe.
(3) Jaringan jalan kolektor primer 2 terdiri atas:
a. jalan Deli Tua-Sinembah Tanjung Muda Hilir-Tiga Juhar-Bangun Purba;
b. jalan Pagar Merbau-Galang-Bangun Purba-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai;
c. jalan Galang-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai;
d. jalan Batas Deli Serdang/Simalungun-Pekan Gunung Meriah-Jalan Batas Deli Serdang/Simalungun; dan
e. jalan kolektor primer 2 lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
Pasal 24
Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
a. jalan yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kota Medan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam;
b. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pancur Batu dengan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Deli Tua;
c. jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis;
d. jalan yang menghubungkan Kecamatan Medan Helvetia dengan Kecamatan Medan Labuhan;
e. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dengan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Pantai Labu;
f. jalan …
~ 27 ~
f. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam dengan Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu; dan
g. jalan arteri sekunder lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Pasal 25
Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
a. jalan bebas hambatan antarkota ditetapkan di jalan Medan-Tanjung Morawa- Lubuk Pakam-Kuala Namu-Batas Deli Serdang/Serdang Bedagai-Tebingtinggi.
b. jalan bebas hambatan dalam kota meliputi:
1. jalan Belawan-Medan-Tanjung Morawa; dan
2. jalan Binjai-Medan.
Pasal 26
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 27
(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
(2) Lajur …
~ 28 ~
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan inti menghubungkan simpul Medan Helvetia-Medan Sunggal-Medan Selayang- Medan Polonia-Medan Amplas-Medan Tembung-Medan Timur-Medan Deli- Medan Marelan-Medan Labuhan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan di sekitarnya terintegrasi dengan kawasan perkotaan inti.
Pasal 28
(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
(3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat- pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Medan Amplas di Kecamatan Medan Amplas dan Terminal Pinang Baris di Kecamatan Medan Sunggal di Kota Medan;
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi:
1. Terminal Binjai di Kecamatan Binjai Timur di Kota Binjai;
2. Terminal Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang; dan
3. Terminal …
~ 29 ~
3. Terminal Berastagi di Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.
(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terminal barang terpadu di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang;
b. terminal barang di Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Kawasan Industri Binjai di Kota Binjai, Kawasan Industri Tanjung Morawa, Kawasan Industri Percut Sei Tuan, dan Kawasan Industri Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang; dan
c. terminal agribisnis di Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan, di Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang, dan di Kecamatan Berastagi di Kabupaten Karo.
Pasal 29
Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a di Kawasan Perkotaan Mebidangro dikembangkan untuk kegiatan transportasi air dan pariwisata air yang menghubungkan kawasan tepian sungai dengan pesisir.
(2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan sungai; dan
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
(3) Pelabuhan sungai di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Sungai …
~ 30 ~
a. Sungai Belawan dan Sungai Deli di Kota Medan; dan
b. Sungai Belawan dan Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Kawasan Lindung
BAB Ketiga
Kawasan Budi Daya
BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
BAB Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
BAB Ketiga
Arahan Perizinan
BAB Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
BAB Kelima
Arahan Sanksi
BAB VII
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
Strategi peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
a. MENETAPKAN lokasi dan kegiatan budi daya yang meliputi permukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, pariwisata, pertambangan, industri, dan hutan produksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;
b. mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan permukiman serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat;
d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal secara merata;
e. mengembangkan …
~ 15 ~
e. mengembangkan kegiatan industri yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar internasional, nasional, dan regional;
f. mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik di perdesaan dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah;
g. mewajibkan pemerintah daerah MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan sesuai daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan mengutamakan masyarakat lokal;
i. mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk menjaga fungsi hidrogeologis daerah tangkapan air;
j. memanfaatkan wilayah pesisir serta perairan pantai untuk kegiatan transportasi, pariwisata, perikanan, dan pertambangan secara terpadu;
k. mengembangkan kegiatan budi daya darat dan laut yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global; dan
l. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Mebidangro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Strategi peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
a. MENETAPKAN lokasi dan kegiatan budi daya yang meliputi permukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, pariwisata, pertambangan, industri, dan hutan produksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;
b. mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan permukiman serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat;
d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal secara merata;
e. mengembangkan …
~ 15 ~
e. mengembangkan kegiatan industri yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar internasional, nasional, dan regional;
f. mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik di perdesaan dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah;
g. mewajibkan pemerintah daerah MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan sesuai daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan mengutamakan masyarakat lokal;
i. mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk menjaga fungsi hidrogeologis daerah tangkapan air;
j. memanfaatkan wilayah pesisir serta perairan pantai untuk kegiatan transportasi, pariwisata, perikanan, dan pertambangan secara terpadu;
k. mengembangkan kegiatan budi daya darat dan laut yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global; dan
l. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Mebidangro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti.
(2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. di Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
5. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
b. di Kawasan Perkotaan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat …
~ 20 ~
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
8. pusat kegiatan pariwisata; dan
9. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
c. di Kawasan Perkotaan Sunggal di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
d. di Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat …
~ 21 ~
6. pusat kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah; dan
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
e. di Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
5. pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional;
6. psuat industri manufaktur;
7. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
8. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
9. pusat kegiatan pariwisata; dan
10. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
f. di Kawasan Perkotaan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
5. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
6. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
7. pusat kegiatan pariwisata; dan
8. pusat …
~ 22 ~
8. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
g. di Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
8. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; dan
9. pusat kegiatan pariwisata.
h. di Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
7. pusat kegiatan pertanian.
i. di Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat …
~ 23 ~
2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan pariwisata;
7. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
8. pusat kegiatan pertanian.
(1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan kawasan perkotaan inti.
(2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. di Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
5. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
b. di Kawasan Perkotaan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat …
~ 20 ~
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
8. pusat kegiatan pariwisata; dan
9. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
c. di Kawasan Perkotaan Sunggal di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
d. di Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat …
~ 21 ~
6. pusat kegiatan industri mikro, kecil, dan menengah; dan
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
e. di Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
5. pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional;
6. psuat industri manufaktur;
7. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
8. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
9. pusat kegiatan pariwisata; dan
10. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
f. di Kawasan Perkotaan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
5. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
6. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
7. pusat kegiatan pariwisata; dan
8. pusat …
~ 22 ~
8. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
g. di Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
5. pusat kegiatan industri manufaktur;
6. pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan;
7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
8. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; dan
9. pusat kegiatan pariwisata.
h. di Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
7. pusat kegiatan pertanian.
i. di Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat …
~ 23 ~
2. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
3. pusat pelayanan olahraga skala lokal;
4. pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
6. pusat kegiatan pariwisata;
7. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
8. pusat kegiatan pertanian.