Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

PERPRES Nomor 63 Tahun 2017

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi: a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran; dan d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial. (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di daerahnya. (4) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 6

(1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. (2) Data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dari berbagai program Bantuan Sosial, yang proses pengintegrasiannya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur. (4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal terkait untuk memastikan keberadaan Penerima Bantuan Sosial. (5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program Bantuan Sosial lainnya.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Pemberi Bantuan Sosial. (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial; b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga; c. tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial; dan d. penggunaan manfaat Bantuan Sosial. (3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat Program Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial, kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

(1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. (2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial. (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

Pasal 9

(1) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang: a. Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial; b. Personal Identification Number (PIN) untuk penggunaan rekening; c. Jumlah dana Bantuan Sosial; d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial. (3) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan Kartu Kombo. (4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong.

Pasal 11

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Pasal 12

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial. (2) Penyusunan rancangan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

BAB IV

TIM PENGENDALI

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali. (3) Tim Pengendali terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris merangkap anggota : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemis- kinan Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Sosial; 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Menteri Agama; 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri Perdagangan; 8. Menteri Pertanian; 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Menteri Komunikasi dan Informatika; 11. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 12. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 13. Menteri Sekretaris Negara; 14. Sekretaris Kabinet; 15. Kepala Badan Pusat Statistik; 16. Kepala Staf Kepresidenan; 17. Gubernur Bank INDONESIA; dan 18. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (4) Kedudukan Gubernur Bank INDONESIA dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Pengendali tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Wakil Ketua

Pasal 15

(1) Tim Pengendali bertugas: a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan; b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Pemberi Bantuan Sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; dan d. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali dapat memperluas keikutsertaan Bank Umum berbadan hukum INDONESIA sebagai Bank Penyalur selain Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 16

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19