Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PERPRES Nomor 64 Tahun 2014

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisataan.

Pasal 3

Koreksi

(3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari: a. Ketua : Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif e. Anggota : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pekerjaan Umum; 8. Menteri Perhubungan; 9. Menteri Kehutanan; 10. Menteri Kelautan dan Perikanan; 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;dan 13. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 4

Tim Koordinasi Kepariwisataan bertugas: a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan; b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. MENETAPKAN langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan dapat mengikutsertakan kementerian /lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Pelaksana Harian. (2) Tim Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Harian. (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Harian beranggotakan oleh masing-masing pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dari menteri/kepala yang menjadi anggota Tim Koordinasi Kepariwisataan.

Pasal 7

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Harian dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pelaksana Harian. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13