Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asi…

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, yang selanjutnya disebut Tunjangan Perisalah Legislatif adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, yang selanjutnya disebut Tunjangan Asisten Perisalah Legislatif adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Besaran Tunjangan Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (2) Besaran Tunjangan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Koreksi

Pemberian Tunjangan Perisalah Legistatif dan Asisten Perisalah Legislatif bagi: a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi , pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Koreksi

Pemberian Tunjangan Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Perisalah Legislatif dan Asisten perisalah Legislatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan PRESIDEN diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2O2L PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 161 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan strasi Hukum, ttd ttd 'anna Djaman LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2027 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISAI-AH LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH LEGISI.ATIF TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISAI-AH LEGIST.ATIF NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian 1 Perisalah kgislatif Ahli Madya Rp1.210.000,00 2 Perisalah Legislatif Ahli Muda Rp922.000,00 3 Perisalah L,egislatif Ahli Pertama Rp502.00O,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan trasi Hukum, Djaman LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2O2I TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISAL.AH LEGISLATIF DAN ASISTEN PEzuSALAH LEGISI-ATIF TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEzuSALAH LEGISLATIF NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan 1 Asisten Perisalah L"egislatif Penyelia Rp749.000,00 2 Asisten Perisalah L,egislatif Mahir Rp432.000,00 3 Asisten Perisalah tegislatif Terampil Rp346.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan istrasi Hukum, Djaman

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7