Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERPRES Nomor 66 Tahun 2011

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Untuk melaksanakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut UP4B. (2) UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2014. (3) UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala. (4) UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Papua. Pasal 2 …

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) UP4B bertugas membantu PRESIDEN dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP4B melakukan dukungan: a. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; b. Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah; e. Peningkatan komunikasi konstruktif antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UP4B mempunyai kewenangan: a. melaksanakan koordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, pimpinan lembaga lain, dan kepala pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi; b. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, lembaga pemerintah non- kementerian, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya; c. memonitor dan menyarankan penyelarasan program dan kegiatan serta memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan terkait dengan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; d. memberikan alternatif solusi jika terjadi ketidaksepakatan dalam penetapan program dan kegiatan antara rencana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pasal 6 …

Pasal 6

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan UP4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dilakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dengan tetap membuka kemungkinan dilakukan terobosan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Susunan organisasi UP4B terdiri dari: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. 5 (lima) Deputi; dan d. Tenaga Profesional. (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda dan Tenaga Terampil, yang seluruhnya berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas UP4B, dibentuk Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah. (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan oleh UP4B. Pasal 9 …

Pasal 9

Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut: a. Ketua : Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; c. Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Menteri Sekretaris Negara; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Perhubungan; 6. Menteri Pekerjaan Umum; 7. Menteri Pertanian; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Menteri Kehutanan; 10. Menteri Pendidikan Nasional; 11. Menteri Pertahanan; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 14. Menteri Perindustrian; 15. Menteri Perdagangan; 16. Menteri … 16. Menteri Sosial; 17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 19. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 20. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 21. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 22. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 23. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 24. Jaksa Agung Republik INDONESIA; 25. Kepala Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan; 26. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 27. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 28. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 29. Kepala Badan Intelijen Negara; 30. Gubernur Provinsi Papua; 31. Gubernur Provinsi Papua Barat. Pasal 10 …

Pasal 10

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berwenang meminta penjelasan kepada UP4B mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi. (2) UP4B dapat berkonsultasi pada Tim Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

Rincian tugas dan fungsi Deputi serta Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Kepala UP4B dengan memperhatikan tugas dan fungsi UP4B yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Kepala Sekretariat UP4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), adalah jabatan struktural eselon IIa. (2) Kepala … (2) Kepala Sekretariat UP3 dan UP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), adalah jabatan struktural eselon IIb. (3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), adalah jabatan struktural eselon IIIa. (4) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 17

Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV pada Sekretariat UP4B, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UP4B.

Pasal 18

(1) Kepala UP4B diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Wakil Kepala, dan Deputi UP4B diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala UP4B. (3) Tenaga Profesional di lingkungan UP4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selain pegawai pada Sekretariat UP4B, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UP4B.

Pasal 19

Deputi dan Tenaga Profesional di lingkungan UP4B dapat diangkat dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan UP4B, diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pegawai di lingkungan UP4B tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai … (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dipekerjakan.

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan UP4B, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya, apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan UP4B, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kepala UP4B, Wakil Kepala UP4B, Deputi, Sekretaris, Kepala Sekretariat, dan Tenaga Profesional di lingkungan UP4B, yang bukan Pegawai Negeri, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UP4B menyelenggarakan fungsi: a. menjabarkan … a. menjabarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi, menjadi rencana kerja tahunan; b. memastikan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencana Pembangunan Daerah untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; d. melaksanakan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga donor, dan lembaga nonpemerintah dengan berpedoman pada Rencana Aksi; e. memastikan terlaksananya kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dan alokasi pembiayaan secara tahun jamak dengan menggunakan pendekatan kerangka pendanaan jangka menengah; f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun pihak swasta, lembaga donor dan lembaga nonpemerintah dengan berpedoman pada Rencana Aksi; g. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dengan berpedoman pada Rencana Aksi; h. meningkatkan … h. meningkatkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk bersinergi secara kemitraan dengan lembaga adat, agama, dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat kampung; i. menampung saran dan masukan masyarakat terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; j. mengembangkan sistem komunikasi konstruktif dan pelibatan kegiatan konstruktif masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk sinergitas pelaksanaan Rencana Aksi; k. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan PRESIDEN.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30