Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpe…

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Kontribusi Pemerintah adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran komitmen pemerintah pada organisasi internasional nonpemerintah bidang kesehatan. 2. Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan adalah lembaga internasional multipihak di bidang kesehatan yang tata kelolanya bersifat mandiri yang melibatkan pemerintah dan nonpemerintah. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah INDONESIA dapat memberikan Kontribusi Pemerintah dengan mempertimbangkan: a. prioritas nasional; b. kemampuan keuangan negara; dan/atau c. keterlibatan pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan dengan tujuan dan kegiatan yang sejenis. (21 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontribusi Pemerintah dilakukan berdasarkan analisis biaya manfaat. (3) Analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara menekan Kontribusi Pemerintah seminimal mungkin untuk mencapai manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional. (4) Pelaksanaan analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kontribusi Pemerintah wajib memiliki manfaat yang terdiri atas: a. manfaat kualitatif; dan b. manfaatkuantitatif. (2) Manfaat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berupa: a. kesehatan; b. peran strategis; c. ekonomi c. ekonomi dan pembangunan; d. sosial budaya; e. kemanusiaan; dan/atau f. manfaat kualitatif lainnya. (3) Manfaat kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berupa: a. jumlah dan/atau nilai kerja sama teknik; b. jumlah partisipasi kegiatan; c. jumlah dan/atau nilai bantuan; d. jumlah dan/atau nilai program pembangunan; e. jumlah warga negara INDONESIA yang bekerja pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan; dan/ atau f. manfaat kuantitatif lainnya. (1) (2t (3)

Pasal 5

Koreksi

Kontribusi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Kontribusi Pemerintah bersifat sukarela yang jumlah dan valutanya ditetapkan oleh Pemerintah INDONESIA. Pembayaran Kontribusi Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 6

Koreksi

Kontribusi Pemerintah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Pasal7...

Pasal 7

Koreksi

(1) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Kontribusi Pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (21 Menteri melibatkan kementerian atau lembaga sesuai dengan bidang tugasnya dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', pemberian Kontribusi Pemerintah dapat dilanjutkan atau diberhentikan.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis biaya manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kontribusi Pemerintah untuk pertama kali diberikan kepada: a. Tle Global Rtnd; dan b. The Coalition for Epidemic heparedness Innouations. (21 Pemberian Kontribusi Pemerintah kepada The Global htnd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai perwujudan dukungan dan peran serta Pemerintah INDONESIA dalam kegiatan penanggulangan: a. acquiredimmunodeficiencg sgndrome; b. tuberkulosis; dan c. malaria. (3) Pemberian... (3) Pemberian Kontribusi Pemerintah kepada The Coalition for Epidemic heparedness Innouations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai perwujudan dukungan dan peran serta Pemerintah INDONESIA dalam pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan vaksin baru dalam menghadapi ancaman endemi dan pandemi. (41 Jumlah dan jangka waktu pembayaran Kontribusi Pemerintah untuk The Global Fl.tnd dan The Coalition for Epidemic Preparedness Innouations sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 10

Koreksi

Menteri melaporkan pelaksanaan Kontribusi Pemerintah kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 1 1 Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar EIIIIEIEM TNDONESIA 7- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 97 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA dan Hukum, Djaman

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2024 tentang KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10