Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BEBAS VISA KUNJUNGAN

Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

(1) Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk Wilayah INDONESIA dalam rangka kunjungan Wisata. (2) Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah INDONESIA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. (3) Daftar negara tertentu dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

(1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Dalam hal Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan akan tinggal lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau akan melakukan kegiatan selain dalam rangka kunjungan Wisata, yang bersangkutan dapat diberikan Visa kunjungan atau Visa kunjungan saat kedatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan bebas Visa kunjungan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan PRESIDEN Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap belaku. (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat masuk ke Wilayah INDONESIA melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. (5) Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Ketentuan mengenai perubahan terhadap Tempat Pemeriksan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, Keputusan PRESIDEN Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan PRESIDEN Nomor 18 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR NEGARA TERTENTU BEBAS VISA KUNJUNGAN NO. NEGARA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI 1. Republik Rakyat Tiongkok 1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara: a. Soekarno Hatta, Tangerang; b. Ngurah Rai, Bali; c. Kualanamu, Medan; d. Juanda, Surabaya; dan e. Hang Nadim, Batam. 2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Laut: a. Sri Bintan; b. Sekupang; c. Batam Center; dan d. Tanjung Uban. 2. Rusia 3. Korea Selatan 4. Jepang 5. Amerika Serikat 6. Kanada 7. Selandia Baru 8. Mexico 9. Inggris 10. Jerman 11. Perancis 12. Belanda 13. Italia 14. Spanyol 15. Swiss 16. Belgia 17. Swedia 18. Austria 19. Denmark 20. Norwegia 21. Finlandia 22. Polandia 23. Hungaria 24. Ceko 25. Qatar 26. Uni Emirat Arab 27. Kuwait 28. Bahrain 29. Oman 30. Afrika Selatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR NEGARA TERTENTU DAN PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS DARI NEGARA TERTENTU BEBAS VISA KUNJUNGAN A. DAFTAR NEGARA TERTENTU NO. NEGARA TERTENTU 1. Thailand 2. Malaysia 3. Singapura 4. Brunei Darussalam 5. Phillipina 6. Chili 7. Maroko 8. Peru 9. Vietnam 10. Ekuador 11. Kamboja 12. Laos 13. Myanmar B. C. PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS DARI NEGARA TERTENTU NO PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS DARI NEGARA TERTENTU 1. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR) 2. Macao Special Administration Region (Macao SAR) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO