Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAMERUN

PERPRES Nomor 69 Tahun 2020

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA membuka Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Negara Republik Kamerun.

Pasal 2

Kedutaan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik INDONESIA yang bertanggung jawab kepada PRESIDEN Republik INDONESIA melalui Menteri Luar Negeri.

Pasal 3

(1) Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Negara Republik Kamerun berkedudukan di Yaounde, Kamerun. (2) Wilayah akreditasi Kedutaan Besar Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Republik Kamerun dengan wilayah akreditasi rangkapan mencakup Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Pasal 4

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Negara Republik Kamerun diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan untuk Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Negara Republik Kamerun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta tugas, fungsi, jenjang jabatan pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA untuk Negara Republik Kamerun diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.