Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

PERPRES Nomor 7 Tahun 2022

Buka PDF Asli

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

Koreksi

Jenis DAK Fisik terdiri atas: a. DAK Fisik Reguler; dan b. DAK Fisik Penugasan.

Pasal 3

Koreksi

(1) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan dan keluarga berencana; c. jalan; d. air minum; e. sanitasi; dan f. perumahan dan permukiman. (2) DAK Fisik Reguler bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subbidang: a. pendidikan anak usia dini; b. sekolah dasar; c. sekolah menengah pertama; d. sanggar kegiatan belajar; e. sekolah menengah atas; f. sekolah luar biasa; g. sekolah menengah kejuruan; dan h. perpustakaan daerah. (3) DAK Fisik Reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subbidang: a. penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi; b. penguatan percepatan penurunan stunting; c. pengendalian penyakit; d. penguatan sistem kesehatan; e. kefarmasian; dan f. keluarga berencana. (4) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar.

Pasal 4

(1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi bidang: a. jalan; b. irigasi; c. pertanian; d. kelautan dan perikanan; e. industri kecil dan menengah; f. pariwisata; g. lingkungan hidup; h. perdagangan; i. transportasi perairan; j. transportasi perdesaan; k. kehutanan; dan l. usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokkan ke dalam tema yang bersifat lintas bidang yang terdiri atas: a. tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah; b. tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani; dan c. tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. (2) DAK Fisik Penugasan tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bidang: a. pariwisata; b. industri kecil dan menengah; c. usaha mikro, kecil, dan menengah; d. jalan; e. perdagangan; dan f. lingkungan hidup. (3) DAK Fisik Penugasan tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang: a. pertanian; b. kelautan dan perikanan; c. irigasi; d. jalan; e. perdagangan; f. lingkungan hidup; dan g. kehutanan. (4) DAK Fisik Penugasan tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidang: a. jalan; b. transportasi perairan; dan c. transportasi perdesaan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi. (2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional. (4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, petunjuk operasional disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. (5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan PRESIDEN ini diundangkan. (6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan lembaga MENETAPKAN perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan PRESIDEN ini diundangkan.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. (6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan. (7) Pendanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan; c. jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Pemantauan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap aspek: a. teknis kegiatan; dan b. keuangan. (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga; b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran; d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema; b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (4) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional tiap-tiap bidang/subbidang DAK Fisik.

Pasal 11

Evaluasi DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap: a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada tiap-tiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; dan b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara berkala dalam setiap tahun anggaran. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan; c. memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan d. memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menangani perencanaan pembangunan Daerah.

BAB Kedua

Persiapan Teknis

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada: a. dokumen usulan; b. hasil penilaian usulan; c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi; d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN. (2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. (3) Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama. (4) Dalam hal alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis. (5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rincian kegiatan; b. metode pengadaan; c. lokasi kegiatan; d. target keluaran kegiatan; e. rincian kebutuhan dana; dan f. kegiatan penunjang. (6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan. (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2021 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (8) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang pada kegiatan yang merupakan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan catatan untuk ditunda pelaksanaannya. (9) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret. (10) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk: a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (11) Ketentuan mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik. (12) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. (13) Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf c, dan huruf d untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait.

BAB Keempat

Pelaporan

Pasal 9

Koreksi

(1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan: a. realisasi penyerapan dana; b. capaian keluaran kegiatan; c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan d. capaian hasil jangka pendek. (2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya. (3) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. (5) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan sesuai dengan format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler/Penugasan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (6) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2024. (7) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2023 atau sesuai dengan batas waktu dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga. (8) Batas waktu dalam petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sepanjang tidak melebihi bulan Juni 2023. (9) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat: a. capaian indikator; b. kendala; dan c. data dukung. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (11) Dalam hal tidak tercantum dalam Lampiran I, ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan melalui petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang DAK Fisik dalam petunjuk operasional DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat: a. indikator; b. target; c. sasaran indikator/penerima manfaat; d. tata cara perhitungan; e. batas waktu penyampaian; dan f. mekanisme penyampaian. (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara/ Lembaga, dan gubernur.

BAB Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan/atau perubahan atas perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12). (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga. (3) Penyampaian usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022. (4) Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada: a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana; b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah; d. detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan e. rancangan teknis kegiatan. (5) Kementerian Negara/Lembaga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan verifikasi atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap. (7) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi. (8) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atas rencana kegiatan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima. (9) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan. (10) Dalam hal tanggal 30 September 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan: a. penyesuaian atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12); dan b. perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan. (2) Penyesuaian atas rencana kegiatan dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17