Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
5. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
7. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai Ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
8. Taman Nasional Gunung Merapi adalah Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
9. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.
10. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan lindung dan kawasan budi daya di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, yang karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id
melindungi pelestarian dan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi.
11. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan Budi Daya Pertanian adalah wilayah budi daya memiliki potensi budi daya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
16. Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
17. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
18. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik Rawan Bencana.
20. Bencana Alam Geologi adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala dan akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan/atau dampak psikologis.
21. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi www.djpp.kemenkumham.go.id
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
22. Evakuasi adalah upaya memindahkan pengungsi dari Kawasan Rawan Bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan tempat bernaung sementara.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
25. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi Pengungsi saat terjadi Bencana Alam Geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi Evakuasi bencana.
26. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi Pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi Bencana Alam Geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
27. Jalur Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
28. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka www.djpp.kemenkumham.go.id
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
34. Bangunan Sabo adalah jenis dan macam bangunan air yang dibangun dalam rangka pengendalian gerakan massa sedimen.
35. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Penataan Ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
c. rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
g. pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
h. peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
5. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
7. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai Ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
8. Taman Nasional Gunung Merapi adalah Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
9. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.
10. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan lindung dan kawasan budi daya di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, yang karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id
melindungi pelestarian dan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi.
11. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan Budi Daya Pertanian adalah wilayah budi daya memiliki potensi budi daya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
16. Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
17. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
18. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik Rawan Bencana.
20. Bencana Alam Geologi adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala dan akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan/atau dampak psikologis.
21. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi www.djpp.kemenkumham.go.id
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
22. Evakuasi adalah upaya memindahkan pengungsi dari Kawasan Rawan Bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan tempat bernaung sementara.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
25. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi Pengungsi saat terjadi Bencana Alam Geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi Evakuasi bencana.
26. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi Pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi Bencana Alam Geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
27. Jalur Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
28. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka www.djpp.kemenkumham.go.id
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
34. Bangunan Sabo adalah jenis dan macam bangunan air yang dibangun dalam rangka pengendalian gerakan massa sedimen.
35. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Penataan Ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
c. rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
g. pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
h. peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis kelestarian lingkungan dan Mitigasi Bencana;
f. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
g. perwujudan keterpaduan penanganan Bencana Alam Geologi pasca erupsi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
h. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kawasan di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
i. www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 5
(1) Cakupan kawasan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan berdasarkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.
(2) Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mencakup 18 (delapan belas) kecamatan meliputi:
a. Taman Nasional Gunung Merapi, terdiri atas:
1. sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. sebagian wilayah Kecamatan Selo, sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
3. sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
4. sebagian wilayah Kecamatan Turi, sebagian wilayah Kecamatan Pakem, dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, terdiri atas:
1. seluruh wilayah Kecamatan Sawangan, seluruh wilayah Kecamatan Muntilan, seluruh wilayah Kecamatan Salam, seluruh wilayah Kecamatan Mungkid, seluruh wilayah Kecamatan Ngluwar, sebagian wilayah Kecamatan Dukun, dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. sebagian wilayah Kecamatan Selo, sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
3. seluruh wilayah Kecamatan Manisrenggo, seluruh wilayah Kecamatan Karangnongko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
4. seluruh wilayah Kecamatan Tempel, sebagian wilayah Kecamatan Turi, sebagian wilayah Kecamatan Pakem, www.djpp.kemenkumham.go.id
sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis kelestarian lingkungan dan Mitigasi Bencana;
f. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
g. perwujudan keterpaduan penanganan Bencana Alam Geologi pasca erupsi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
h. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kawasan di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
i. www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Cakupan kawasan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan berdasarkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.
(2) Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mencakup 18 (delapan belas) kecamatan meliputi:
a. Taman Nasional Gunung Merapi, terdiri atas:
1. sebagian wilayah Kecamatan Dukun dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. sebagian wilayah Kecamatan Selo, sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
3. sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
4. sebagian wilayah Kecamatan Turi, sebagian wilayah Kecamatan Pakem, dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, terdiri atas:
1. seluruh wilayah Kecamatan Sawangan, seluruh wilayah Kecamatan Muntilan, seluruh wilayah Kecamatan Salam, seluruh wilayah Kecamatan Mungkid, seluruh wilayah Kecamatan Ngluwar, sebagian wilayah Kecamatan Dukun, dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. sebagian wilayah Kecamatan Selo, sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
3. seluruh wilayah Kecamatan Manisrenggo, seluruh wilayah Kecamatan Karangnongko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
4. seluruh wilayah Kecamatan Tempel, sebagian wilayah Kecamatan Turi, sebagian wilayah Kecamatan Pakem, www.djpp.kemenkumham.go.id
sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana.
Kebijakan penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi:
a. pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
b. pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana.
Pasal 8
Strategi pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. meningkatkan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Merapi untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati beserta habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan lingkungan alami;
b. meningkatkan konservasi sumber daya air di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi;
c. merehabilitasi dan merevitalisasi Taman Nasional Gunung Merapi www.djpp.kemenkumham.go.id
yang mengalami kerusakan baik akibat Bencana Alam Geologi Gunung Merapi maupun penyebab lainnya, melalui kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya;
d. mencegah dan membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. mengendalikan dan membatasi intensitas kawasan terbangun untuk mendukung pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
f. mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi alam, Keanekaragaman Hayati, keunikan vulkanik, serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya.
Pasal 9
Strategi pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. meningkatkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana;
b. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan mengembangkan Kawasan Budi Daya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana;
c. mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. menyesuaikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. melakukan pengendalian yang tinggi pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
f. meningkatkan peran dan kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem evakuasi bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
g. mengembangkan kelembagaan antarsektor dan antardaerah untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan kawasan dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana.
BAB Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Kebijakan penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi:
a. pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
b. pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana.
BAB Ketiga
Strategi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Strategi pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. meningkatkan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Merapi untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati beserta habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan lingkungan alami;
b. meningkatkan konservasi sumber daya air di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi;
c. merehabilitasi dan merevitalisasi Taman Nasional Gunung Merapi www.djpp.kemenkumham.go.id
yang mengalami kerusakan baik akibat Bencana Alam Geologi Gunung Merapi maupun penyebab lainnya, melalui kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya;
d. mencegah dan membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. mengendalikan dan membatasi intensitas kawasan terbangun untuk mendukung pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
f. mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi alam, Keanekaragaman Hayati, keunikan vulkanik, serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya.
Pasal 9
Strategi pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. meningkatkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana;
b. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan mengembangkan Kawasan Budi Daya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana;
c. mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. menyesuaikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
e. melakukan pengendalian yang tinggi pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
f. meningkatkan peran dan kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem evakuasi bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
g. mengembangkan kelembagaan antarsektor dan antardaerah untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan kawasan dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelayanan Evakuasi bencana, dan jaringan prasarana Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi guna menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(3) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(4) Rencana Struktur Ruang di dalam Taman Nasional Gunung Merapi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya
(2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa sistem evakuasi bencana.
(3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 12
(1) Sistem evakuasi bencana ditetapkan sebagai upaya memindahkan pengungsi dari Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi ke kawasan aman bencana, memudahkan proses Evakuasi pengungsi, dan menjamin keselamatan serta kebutuhan dasar Pengungsi selama terjadinya Bencana Alam Geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TES, TEA, dan Jalur Evakuasi.
Pasal 13
(3) TES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan untuk memudahkan proses Evakuasi Pengungsi menuju TEA saat terjadi Bencana Alam Geologi.
(4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh Pengungsi dan kendaraan penjemput Pengungsi;
b. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan Pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan sungai;
c. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
d. tersedia alat komunikasi; dan
e. tersedia rambu Evakuasi.
(5) Lokasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 14
(1) TEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi selama terjadinya Bencana Alam Geologi.
(2) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. berada di luar Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh Pengungsi dan www.djpp.kemenkumham.go.id
kendaraan pengangkut Pengungsi;
c. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan Pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan sungai;
d. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
e. tersedia ruang terbuka;
f. tersedia prasarana dan sarana komunikasi; dan
g. tersedia rambu Evakuasi.
(3) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain berfungsi sebagai ruang parkir bagi kendaraan pengangkut Pengungsi dan ruang pendaratan helikopter untuk mengangkut korban Bencana Alam Geologi dan bantuan logistik.
(4) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
c. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(5) Selain lokasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk mendukung sistem evakuasi bencana, pemerintah kabupaten dapat MENETAPKAN lokasi TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa bagi pelaksanaan Evakuasi bencana dan pengembangan kegiatan budi daya yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional www.djpp.kemenkumham.go.id
Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem jaringan transportasi darat.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berupa sistem jaringan jalan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 17
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri;
b. jaringan jalan kolektor; dan
c. jaringan jalan bebas hambatan.
(2) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman.
(3) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan yang menghubungkan:
1. Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Sawangan;
2. Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Ngluwar;
3. Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan; dan
4. Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Ngluwar, di Kabupaten Magelang;
b. jalan yang menghubungkan:
1. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak; dan
2. Kecamatan Pakem dan Kecamatan Ngemplak, di Kabupaten Sleman;
c. jalan yang menghubungkan Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten;
www.djpp.kemenkumham.go.id
dan
d. jalan yang menghubungkan Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali.
(4) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jalan Yogyakarta-Bawen; dan
b. jalan Solo-Yogyakarta.
Pasal 18
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berupa terminal penumpang.
(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang.
Pasal 19
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang memadai dan menyediakan akses energi bagi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
(4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
b. SUTT yang melintasi Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
c. SUTT yang melintasi Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(5) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali.
Pasal 20
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas Masyarakat serta pengelola Taman Nasional Gunung Merapi terhadap www.djpp.kemenkumham.go.id
layanan telekomunikasi untuk mendukung peningkatan pelestarian Taman Nasional dan sistem evakuasi bencana serta sistem pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan teresterial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan teresterial di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Jaringan satelit di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Based Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d ditetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
Pasal 22
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:
1. WS Lintas Provinsi Progo-Opak-Serang meliputi Kali Apu, Kali Trising, Kali Senowo, Kali Duren, Kali Pabelan, Kali Lamat, Kali Blongkeng, Kali Putih, Kali Batang, Kali Krasak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Opak, dan Kali Gendol; dan
2. WS Lintas Provinsi Bengawan Solo meliputi Kali Gandul dan Kali Woro.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. sumber air berupa air tanah pada CAT terdiri atas:
1. CAT Magelang-Temanggung;
2. CAT Karanganyar-Boyolali; dan
3. CAT Yogyakarta-Sleman.
Pasal 23
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengendalian banjir.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi yang berada pada wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Sabo yang berada di:
a. Kali Apu;
b. Kali Trising.
c. Kali Senowo;
d. Kali Pabelan;
e. Kali Lamat;
f. Kali Blongkeng;
g. Kali Putih;
h. Kali Batang;
i. Kali Bebeng;
j. Kali Krasak;
k. Kali Boyong;
www.djpp.kemenkumham.go.id
l. Kali Kuning;
m. Kali Opak;
n. Kali Gendol;
o. Kali Woro; dan
p. Kali Gandul.
Pasal 24
(1) Sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e ditetapkan untuk memantau dan menginformasikan situasi rawan Bencana Alam Geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi; dan
b. jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 25
(1) Jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a berupa prasarana dan sarana pemantauan aktivitas Gunung Merapi.
(2) Jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelola oleh instansi yang menyelenggarakan pemantauan aktivitas Gunung Merapi.
Pasal 26
(1) Jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berupa prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
(2) Prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas alat komunikasi, alat tanda bahaya, dan/atau prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi lainnya.
Pasal 27
Pengembangan sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari www.djpp.kemenkumham.go.id
Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelayanan Evakuasi bencana, dan jaringan prasarana Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi guna menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(3) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(4) Rencana Struktur Ruang di dalam Taman Nasional Gunung Merapi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya
(2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa sistem evakuasi bencana.
(3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 12
(1) Sistem evakuasi bencana ditetapkan sebagai upaya memindahkan pengungsi dari Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi ke kawasan aman bencana, memudahkan proses Evakuasi pengungsi, dan menjamin keselamatan serta kebutuhan dasar Pengungsi selama terjadinya Bencana Alam Geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TES, TEA, dan Jalur Evakuasi.
Pasal 13
(3) TES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan untuk memudahkan proses Evakuasi Pengungsi menuju TEA saat terjadi Bencana Alam Geologi.
(4) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh Pengungsi dan kendaraan penjemput Pengungsi;
b. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan Pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan sungai;
c. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
d. tersedia alat komunikasi; dan
e. tersedia rambu Evakuasi.
(5) Lokasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 14
(1) TEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi selama terjadinya Bencana Alam Geologi.
(2) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. berada di luar Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. berada pada lokasi yang mudah diakses oleh Pengungsi dan www.djpp.kemenkumham.go.id
kendaraan pengangkut Pengungsi;
c. tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan Pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan sungai;
d. tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
e. tersedia ruang terbuka;
f. tersedia prasarana dan sarana komunikasi; dan
g. tersedia rambu Evakuasi.
(3) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain berfungsi sebagai ruang parkir bagi kendaraan pengangkut Pengungsi dan ruang pendaratan helikopter untuk mengangkut korban Bencana Alam Geologi dan bantuan logistik.
(4) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
c. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(5) Selain lokasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk mendukung sistem evakuasi bencana, pemerintah kabupaten dapat MENETAPKAN lokasi TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa bagi pelaksanaan Evakuasi bencana dan pengembangan kegiatan budi daya yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional www.djpp.kemenkumham.go.id
Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem jaringan transportasi darat.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berupa sistem jaringan jalan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 17
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri;
b. jaringan jalan kolektor; dan
c. jaringan jalan bebas hambatan.
(2) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan yang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Sleman.
(3) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan yang menghubungkan:
1. Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Sawangan;
2. Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Ngluwar;
3. Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan; dan
4. Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Ngluwar, di Kabupaten Magelang;
b. jalan yang menghubungkan:
1. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak; dan
2. Kecamatan Pakem dan Kecamatan Ngemplak, di Kabupaten Sleman;
c. jalan yang menghubungkan Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten;
www.djpp.kemenkumham.go.id
dan
d. jalan yang menghubungkan Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali.
(4) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jalan Yogyakarta-Bawen; dan
b. jalan Solo-Yogyakarta.
Pasal 18
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berupa terminal penumpang.
(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang.
Pasal 19
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang memadai dan menyediakan akses energi bagi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
(4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
b. SUTT yang melintasi Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
c. SUTT yang melintasi Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(5) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa SUTET yang melintasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali.
Pasal 20
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas Masyarakat serta pengelola Taman Nasional Gunung Merapi terhadap www.djpp.kemenkumham.go.id
layanan telekomunikasi untuk mendukung peningkatan pelestarian Taman Nasional dan sistem evakuasi bencana serta sistem pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan teresterial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan teresterial di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Jaringan satelit di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Based Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d ditetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
Pasal 22
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:
1. WS Lintas Provinsi Progo-Opak-Serang meliputi Kali Apu, Kali Trising, Kali Senowo, Kali Duren, Kali Pabelan, Kali Lamat, Kali Blongkeng, Kali Putih, Kali Batang, Kali Krasak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Opak, dan Kali Gendol; dan
2. WS Lintas Provinsi Bengawan Solo meliputi Kali Gandul dan Kali Woro.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. sumber air berupa air tanah pada CAT terdiri atas:
1. CAT Magelang-Temanggung;
2. CAT Karanganyar-Boyolali; dan
3. CAT Yogyakarta-Sleman.
Pasal 23
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengendalian banjir.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi yang berada pada wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Sabo yang berada di:
a. Kali Apu;
b. Kali Trising.
c. Kali Senowo;
d. Kali Pabelan;
e. Kali Lamat;
f. Kali Blongkeng;
g. Kali Putih;
h. Kali Batang;
i. Kali Bebeng;
j. Kali Krasak;
k. Kali Boyong;
www.djpp.kemenkumham.go.id
l. Kali Kuning;
m. Kali Opak;
n. Kali Gendol;
o. Kali Woro; dan
p. Kali Gandul.
Pasal 24
(1) Sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e ditetapkan untuk memantau dan menginformasikan situasi rawan Bencana Alam Geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi; dan
b. jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 25
(1) Jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a berupa prasarana dan sarana pemantauan aktivitas Gunung Merapi.
(2) Jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelola oleh instansi yang menyelenggarakan pemantauan aktivitas Gunung Merapi.
Pasal 26
(1) Jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berupa prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
(2) Prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas alat komunikasi, alat tanda bahaya, dan/atau prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi lainnya.
Pasal 27
Pengembangan sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari www.djpp.kemenkumham.go.id
Peraturan PRESIDEN ini.
BAB V
RENCANA POLA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan Taman Nasional yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi;
b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung;
c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan sungai; dan
d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman.
Pasal 31
(1) Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditetapkan untuk:
a. melindungi keanekaragaman hayati dan Ekosistem Gunung Merapi;
b. melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah www.djpp.kemenkumham.go.id
atau diperkirakan akan punah;
c. melindungi keseimbangan tata guna air;
d. meningkatkan konservasi sumber daya air;
e. melindungi keseimbangan iklim makro;
f. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
g. melindungi kawasan di bawahnya.
(2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional Gunung Merapi yang didalamnya terdapat zona-zona sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
(3) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman.
Pasal 32
(1) Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditetapkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan Bencana Alam Geologi terhadap manusia, permukiman, dan infrastruktur.
(2) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya serta berdampak besar pada manusia, permukiman, dan infrastruktur.
(3) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung letusan Gunung Merapi, yang berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
b. Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman.
Pasal 33
(1) Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan untuk:
a. melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat www.djpp.kemenkumham.go.id
mengganggu dan merusak kualitas sungai serta untuk mengamankan aliran sungai dan meningkatkan konservasi sumber daya air; dan
b. mengamankan kawasan sekitar sempadan sungai sebagai area limpasan banjir lahar.
(2) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang berpotensi terkena aliran lahar atau banjir, serta dapat berpotensi terkena perluasan awan panas dan material panas lainnya.
(3) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan:
a. Kali Apu;
b. Kali Trising;
c. Kali Senowo;
d. Kali Pabelan;
e. Kali Lamat;
f. Kali Blongkeng;
g. Kali Putih;
h. Kali Batang;
i. Kali Bebeng;
j. Kali Krasak;
k. Kali Boyong;
l. Kali Kuning;
m. Kali Opak;
n. Kali Gendol;
o. Kali Woro; dan
p. Kali Gandul.
Pasal 34
(1) Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d ditetapkan untuk memberikan perlindungan Kawasan Rawan Bencana, meningkatkan konservasi sumber daya air, dan terdapat kantung (enclave) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi dan tidak melakukan pembangunan fisik baru.
(2) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung www.djpp.kemenkumham.go.id
Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya yang berdampak kecil pada manusia, permukiman, dan infrastruktur;
dan
b. kawasan yang terdapat kantung (enclave) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, dan tidak melakukan pembangunan fisik baru.
(3) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman yang berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 35
(1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1) yang merupakan kawasan permukiman perkotaan;
b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2) yang merupakan kawasan permukiman perdesaan;
c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3) yang merupakan kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4) yang merupakan Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan; dan
e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5) yang merupakan kawasan hutan rakyat.
(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi.
Pasal 36
(1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perkotaan www.djpp.kemenkumham.go.id
yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang; dan
b. kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.
(3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang;
b. kawasan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
c. kawasan perdagangan dan jasa skala kecil atau menengah; dan
d. kawasan pelayanan sosial dan pelayanan umum.
(4) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 37
(1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah; dan
b. kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana rendah dan sedang.
(3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan perumahan kepadatan rendah dan sedang; dan
b. kawasan budi daya pertanian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 38
(1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk mengembangkan potensi budi daya hortikultura dan perkebunan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
b. kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm; dan
c. memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan sarana untuk pengembangan budi daya hortikultura dan perkebunan.
(3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
(4) Zona B3 sebagaimana dimaksud ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, www.djpp.kemenkumham.go.id
Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 39
(1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d ditetapkan untuk mengembangkan potensi budi daya tanaman pangan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana, serta mewujudkan keberlanjutan lahan tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
b. curah hujan minimal 1.500 mm/tahun;
c. kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;
d. tersedia jaringan irigasi; dan
e. memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan sarana untuk pengembangan budi daya tanaman pangan.
(3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
(4) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 40
(1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e ditetapkan untuk mengembangkan potensi hutan rakyat yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi www.djpp.kemenkumham.go.id
dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
b. memiliki kesesuaian lahan sebagai pertanian tanaman keras; dan
c. memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan sarana untuk pengembangan hutan rakyat.
(3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. hutan rakyat; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
(4) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 41
Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan Taman Nasional yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi;
b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung;
c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan sungai; dan
d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman.
Pasal 31
(1) Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditetapkan untuk:
a. melindungi keanekaragaman hayati dan Ekosistem Gunung Merapi;
b. melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah www.djpp.kemenkumham.go.id
atau diperkirakan akan punah;
c. melindungi keseimbangan tata guna air;
d. meningkatkan konservasi sumber daya air;
e. melindungi keseimbangan iklim makro;
f. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
g. melindungi kawasan di bawahnya.
(2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional Gunung Merapi yang didalamnya terdapat zona-zona sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
(3) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman.
Pasal 32
(1) Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditetapkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan Bencana Alam Geologi terhadap manusia, permukiman, dan infrastruktur.
(2) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya serta berdampak besar pada manusia, permukiman, dan infrastruktur.
(3) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung letusan Gunung Merapi, yang berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
b. Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman.
Pasal 33
(1) Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan untuk:
a. melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat www.djpp.kemenkumham.go.id
mengganggu dan merusak kualitas sungai serta untuk mengamankan aliran sungai dan meningkatkan konservasi sumber daya air; dan
b. mengamankan kawasan sekitar sempadan sungai sebagai area limpasan banjir lahar.
(2) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan yang berpotensi terkena aliran lahar atau banjir, serta dapat berpotensi terkena perluasan awan panas dan material panas lainnya.
(3) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan:
a. Kali Apu;
b. Kali Trising;
c. Kali Senowo;
d. Kali Pabelan;
e. Kali Lamat;
f. Kali Blongkeng;
g. Kali Putih;
h. Kali Batang;
i. Kali Bebeng;
j. Kali Krasak;
k. Kali Boyong;
l. Kali Kuning;
m. Kali Opak;
n. Kali Gendol;
o. Kali Woro; dan
p. Kali Gandul.
Pasal 34
(1) Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d ditetapkan untuk memberikan perlindungan Kawasan Rawan Bencana, meningkatkan konservasi sumber daya air, dan terdapat kantung (enclave) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi dan tidak melakukan pembangunan fisik baru.
(2) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi Gunung www.djpp.kemenkumham.go.id
Merapi berupa awan panas dan material panas lainnya yang berdampak kecil pada manusia, permukiman, dan infrastruktur;
dan
b. kawasan yang terdapat kantung (enclave) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, dan tidak melakukan pembangunan fisik baru.
(3) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman yang berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
(1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1) yang merupakan kawasan permukiman perkotaan;
b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2) yang merupakan kawasan permukiman perdesaan;
c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3) yang merupakan kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4) yang merupakan Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan; dan
e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5) yang merupakan kawasan hutan rakyat.
(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi.
Pasal 36
(1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perkotaan www.djpp.kemenkumham.go.id
yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang; dan
b. kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.
(3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang;
b. kawasan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
c. kawasan perdagangan dan jasa skala kecil atau menengah; dan
d. kawasan pelayanan sosial dan pelayanan umum.
(4) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 37
(1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah; dan
b. kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana rendah dan sedang.
(3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan perumahan kepadatan rendah dan sedang; dan
b. kawasan budi daya pertanian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 38
(1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk mengembangkan potensi budi daya hortikultura dan perkebunan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
b. kedalaman efektif lapisan tanah atas >30 cm; dan
c. memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan sarana untuk pengembangan budi daya hortikultura dan perkebunan.
(3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
(4) Zona B3 sebagaimana dimaksud ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, www.djpp.kemenkumham.go.id
Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 39
(1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d ditetapkan untuk mengembangkan potensi budi daya tanaman pangan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi Bencana, serta mewujudkan keberlanjutan lahan tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
b. curah hujan minimal 1.500 mm/tahun;
c. kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;
d. tersedia jaringan irigasi; dan
e. memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan sarana untuk pengembangan budi daya tanaman pangan.
(3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
(4) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 40
(1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e ditetapkan untuk mengembangkan potensi hutan rakyat yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi www.djpp.kemenkumham.go.id
dan berbasis Mitigasi Bencana.
(2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa:
a. kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
b. memiliki kesesuaian lahan sebagai pertanian tanaman keras; dan
c. memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan sarana untuk pengembangan hutan rakyat.
(3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. hutan rakyat; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
(4) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian wilayah:
a. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
b. Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali;
c. Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d. Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman.
Pasal 41
Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung www.djpp.kemenkumham.go.id
Merapi.
(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi instansi pelaksana; dan
d. indikasi waktu pelaksanaan.
(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
b. program utama perwujudan pola ruang.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau Masyarakat.
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam MENETAPKAN prioritas pembangunan pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang meliputi:
a. tahap pertama pada periode tahun 2014;
b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
e. tahap kelima pada periode tahun 2030-2033.
(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 43
Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf a www.djpp.kemenkumham.go.id
diprioritaskan pada:
a. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana TES;
b. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana TEA;
c. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana Jalur Evakuasi;
d. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan jaringan jalan arteri;
e. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan jaringan jalan kolektor;
f. Pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan bebas hambatan;
g. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan terminal penumpang;
h. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan SUTT;
i. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan SUTET;
j. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan jaringan teresterial;
k. Pemantapan jaringan satelit;
l. Pemantapan jaringan bergerak seluler berupa menara BTS;
m. Konservasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan sumber air permukaan;
n. Konservasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan sumber air tanah;
o. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan sistem jaringan irigasi;
p. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Bangunan Sabo;
q. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pemantauan bencana; dan
r. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana peringatan dini bencana.
Pasal 44
Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf b diprioritaskan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Rehabilitasi, revitalisasi, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi taman nasional;
b. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung serta pembebasan Zona L2 dari permukiman;
c. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan sungai;
d. Rehabilitasi, pengendalian, peningkatan, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman;
e. Rehabilitasi, peningkatan kualitas, pemantapan dan/atau pengendalian kawasan permukiman perkotaan serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
f. Rehabilitasi, peningkatan kualitas, pemantapan dan/atau pengendalian kawasan permukiman perdesaan;
g. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
h. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi kawasan budi daya tanaman pangan; dan
i. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungsi kawasan hutan rakyat.
(1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung www.djpp.kemenkumham.go.id
Merapi.
(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi instansi pelaksana; dan
d. indikasi waktu pelaksanaan.
(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
b. program utama perwujudan pola ruang.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau Masyarakat.
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam MENETAPKAN prioritas pembangunan pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang meliputi:
a. tahap pertama pada periode tahun 2014;
b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
e. tahap kelima pada periode tahun 2030-2033.
(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf a www.djpp.kemenkumham.go.id
diprioritaskan pada:
a. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana TES;
b. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana TEA;
c. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana Jalur Evakuasi;
d. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan jaringan jalan arteri;
e. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan jaringan jalan kolektor;
f. Pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan bebas hambatan;
g. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan terminal penumpang;
h. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan SUTT;
i. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan SUTET;
j. Peningkatan kualitas dan/atau pemantapan jaringan teresterial;
k. Pemantapan jaringan satelit;
l. Pemantapan jaringan bergerak seluler berupa menara BTS;
m. Konservasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan sumber air permukaan;
n. Konservasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan sumber air tanah;
o. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan sistem jaringan irigasi;
p. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Bangunan Sabo;
q. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pemantauan bencana; dan
r. Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana peringatan dini bencana.
Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf b diprioritaskan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Rehabilitasi, revitalisasi, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi taman nasional;
b. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung serta pembebasan Zona L2 dari permukiman;
c. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan sungai;
d. Rehabilitasi, pengendalian, peningkatan, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi lindung serta pelestarian lingkungan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave) permukiman;
e. Rehabilitasi, peningkatan kualitas, pemantapan dan/atau pengendalian kawasan permukiman perkotaan serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
f. Rehabilitasi, peningkatan kualitas, pemantapan dan/atau pengendalian kawasan permukiman perdesaan;
g. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungsi kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
h. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan dan/atau pengendalian fungsi kawasan budi daya tanaman pangan; dan
i. Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungsi kawasan hutan rakyat.
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi;
b. arahan perizinan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
Pasal 46
(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
(2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
(3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi:
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
Pasal 47
Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
a. arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana;
b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi arahan Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan prasarana penunjang transmisi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi penghijauan, pertanian, perparkiran, pemakaman dan kegiatan lain yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, serta mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
Pasal 51
Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan penunjang operasional sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
Pasal 52
Pasal 53
Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi yang terdiri atas jaringan pemantauan bencana dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta prasarana dan sarana penunjang jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id
jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi akses pemantauan dan komunikasi, merusak jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 54
(1) Arahan peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
(2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3; dan
d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4.
(3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; dan
e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5.
Pasal 55
Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Pasal 56
Arahan peraturan zonasi Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L2;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan www.djpp.kemenkumham.go.id
resapan air;
3. kegiatan Evakuasi bencana; dan
4. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau tidak mengganggu Ekosistem alami, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengubah bentang alam;
2. kegiatan yang mengganggu Ekosistem alami;
3. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
4. kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
5. kegiatan permukiman;
6. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi;
7. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
8. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Pasal 57
Pasal 58
Arahan peraturan zonasi Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L4;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan Evakuasi bencana; dan
4. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman yang hanya diizinkan bagi penduduk asli berupa kantung (enclave) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak melakukan pembangunan fisik baru, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
2. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan mendirikan bangunan baru dan/atau menambah luas bangunan yang ada;
2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
3. kegiatan yang mengganggu jalur Evakuasi bencana;
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Arahan peraturan zonasi Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya hortikultura dan perkebunan;
4. kegiatan Evakuasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil budi daya hortikultura dan perkebunan dengan skala kecil atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata yang mendorong pengembangan budi daya hortikultura dan perkebunan;
3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan dengan intensitas bangunan rendah;
4. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;
dan/atau
5. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan intensitas bangunan rendah dan tidak mencemari lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan serta lokasi dan Jalur Evakuasi.
Pasal 62
Arahan peraturan zonasi Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya tanaman pangan;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya tanaman pangan;
4. kegiatan Evakuasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan skala kecil atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata yang mendorong pengembangan budi daya tanaman pangan;
3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya tanaman pangan dengan intensitas bangunan rendah;
4. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;
dan/atau
5. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan intensitas bangunan rendah dan tidak mencemari lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan;
2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan serta lokasi dan Jalur Evakuasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 63
Arahan peraturan zonasi Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya hutan rakyat;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya hutan rakyat;
4. kegiatan Evakuasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil hutan rakyat dengan skala kecil atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata yang mendorong pengembangan hutan rakyat;
3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hutan rakyat dengan intensitas bangunan sangat rendah; dan/atau
4. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi luas kawasan hutan rakyat;
2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya hutan rakyat serta lokasi dan Jalur Evakuasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 64
(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.
(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.
Pasal 65
Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Pasal 66
Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:
a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
Pasal 67
(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat berupa:
a. subsidi silang;
b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d. pemberian kompensasi;
e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id
f. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.
(3) Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. pengurangan retribusi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h. kemudahan perizinan.
Pasal 68
(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
dan/atau
c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
(2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:
a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat www.djpp.kemenkumham.go.id
kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa:
a. kewajiban Masyarakat memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. kewajiban Masyarakat memberi imbalan;
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. pensyaratan khusus dalam perizinan.
Pasal 69
(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 70
Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
(2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi;
b. arahan perizinan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
(1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
(2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
(3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi:
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
Pasal 47
Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
a. arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana;
b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi arahan Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan prasarana penunjang transmisi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi penghijauan, pertanian, perparkiran, pemakaman dan kegiatan lain yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, serta mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
Pasal 51
Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan penunjang operasional sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
Pasal 52
Pasal 53
Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi yang terdiri atas jaringan pemantauan bencana dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta prasarana dan sarana penunjang jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id
jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi akses pemantauan dan komunikasi, merusak jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
Pasal 54
(1) Arahan peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
(2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3; dan
d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4.
(3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4; dan
e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5.
Pasal 55
Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Pasal 56
Arahan peraturan zonasi Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L2;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan www.djpp.kemenkumham.go.id
resapan air;
3. kegiatan Evakuasi bencana; dan
4. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau tidak mengganggu Ekosistem alami, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengubah bentang alam;
2. kegiatan yang mengganggu Ekosistem alami;
3. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
4. kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
5. kegiatan permukiman;
6. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi;
7. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
8. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Pasal 57
Pasal 58
Arahan peraturan zonasi Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Zona L4;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan Evakuasi bencana; dan
4. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman yang hanya diizinkan bagi penduduk asli berupa kantung (enclave) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak melakukan pembangunan fisik baru, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
2. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan mendirikan bangunan baru dan/atau menambah luas bangunan yang ada;
2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
3. kegiatan yang mengganggu jalur Evakuasi bencana;
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Arahan peraturan zonasi Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya hortikultura dan perkebunan;
4. kegiatan Evakuasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil budi daya hortikultura dan perkebunan dengan skala kecil atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata yang mendorong pengembangan budi daya hortikultura dan perkebunan;
3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan dengan intensitas bangunan rendah;
4. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;
dan/atau
5. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan intensitas bangunan rendah dan tidak mencemari lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan kawasan budi daya hortikultura dan perkebunan;
2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan serta lokasi dan Jalur Evakuasi.
Pasal 62
Arahan peraturan zonasi Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya tanaman pangan;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya tanaman pangan;
4. kegiatan Evakuasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan skala kecil atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata yang mendorong pengembangan budi daya tanaman pangan;
3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya tanaman pangan dengan intensitas bangunan rendah;
4. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;
dan/atau
5. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan intensitas bangunan rendah dan tidak mencemari lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan;
2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan serta lokasi dan Jalur Evakuasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 63
Arahan peraturan zonasi Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya hutan rakyat;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya hutan rakyat;
4. kegiatan Evakuasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan hasil hutan rakyat dengan skala kecil atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata yang mendorong pengembangan hutan rakyat;
3. kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hutan rakyat dengan intensitas bangunan sangat rendah; dan/atau
4. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya lain yang mengurangi luas kawasan hutan rakyat;
2. kegiatan budi daya yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
dan/atau
4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya hutan rakyat serta lokasi dan Jalur Evakuasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.
(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.
Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:
a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
Pasal 67
(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat berupa:
a. subsidi silang;
b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d. pemberian kompensasi;
e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id
f. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.
(3) Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. pengurangan retribusi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h. kemudahan perizinan.
Pasal 68
(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
dan/atau
c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
(2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa:
a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat www.djpp.kemenkumham.go.id
kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa:
a. kewajiban Masyarakat memberi kompensasi;
b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. kewajiban Masyarakat memberi imbalan;
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. pensyaratan khusus dalam perizinan.
Pasal 69
(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 70
Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
(2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(2) Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan www.djpp.kemenkumham.go.id
lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi oleh Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
Pasal 73
(1) Dalam rangka menunjang pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.
(3) Pembentukan badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 74
(1) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis mitigasi bencana.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilaksanakan dilakukan pada tahap:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 77
Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a berupa:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Pasal 78
Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 79
Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang www.djpp.kemenkumham.go.id
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 80
(1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
b. gubernur; dan
c. bupati.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Pasal 81
Pelaksanaan tata cara peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, peraturan daerah tentang www.djpp.kemenkumham.go.id
rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 84
(1) Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan PRESIDEN ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini;
d. pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; dan
2. yang sesuai dengan Peraturan PRESIDEN ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum disesuaikan dengan Peraturan PRESIDEN ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.
Pasal 85
(1) Zona L2 yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung, disesuaikan pemanfaatan ruangnya dari kegiatan permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini, secara bertahap dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id
peraturan perundang-undangan;
b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Pasal 87
Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 88
Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juli 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan untuk memudahkan proses Evakuasi Pengungsi dari TES ke TEA.
(2) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan jalan dengan perkerasan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut Pengungsi;
b. tersedia marka jalan; dan
c. tersedia rambu Evakuasi.
(3) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melintasi www.djpp.kemenkumham.go.id
sungai dan/atau sempadan sungai yang berpotensi terkena banjir lahar harus memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
(4) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menghubungkan:
a. TES yang melayani Desa Gondowangi, Desa Sawangan, Desa Mangunsari, Desa Tirtosari, Desa Podosoko, Desa Butuh, Desa Krogowanan, Desa Kapuhan, Desa Gantang, Desa Jati, Desa Soronalan, Desa Wulunggunung, Desa Ketep, Desa Banyuroto, dan Desa Wonolelo pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang dan Desa Tlogolele, Desa Klakah, dan Desa Jrakah pada Kecamatan Selo di Kabupaten Boyolali dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang; dan/atau
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. TES yang melayani Desa Ngablak, Desa Srumbung, Desa Kemiren, Desa Kamongan, Desa Banyuadem, dan Desa Ngargosoka pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
2. TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; dan/atau
3. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
c. TES yang melayani Desa Sewukan, Desa Keningar, Desa Dukun, Desa Sumber, Desa Kalibening, Desa Wates, Desa Ngargomulyo, Desa Sengi, Desa Paten, Desa Mangunsoko, dan Desa Krinjing pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang; dan/atau
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. TES yang melayani Desa Gulon pada Kecamatan Salam, Desa Pandanretno, Desa Tegalrandu, Desa Mranggen, Desa Polengan, Desa Bringin, dan Desa Pucanganom pada Kecamatan Srumbung, Desa Banyudono, Desa Banyubiru, Desa Ngadipuro, Desa Ketunggeng pada Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, serta Desa Tanjung, Desa Sokorini, Desa Sriwedari, Desa Congkrang, www.djpp.kemenkumham.go.id
Desa Adikarto, Desa Menayu, Desa Keji, Desa Ngawen, Desa Gunungpring, Desa Pucurejo, Desa Tamanagung, Desa Gondosuli, Desa Sedayu, dan Desa Muntilan pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;
e. TES yang melayani Desa Progowati, Desa Ngrajek, Desa Mendut, Desa Sawitan, Desa Rambeanak, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Bojong, Desa Pagersari, Desa Mungkid, Desa Ambartawang, Desa Bumirejo, Desa Blondo, Desa Senden, Desa Gondang, dan Desa Treko pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
f. TES yang melayani Desa Ngargosoko, Desa Tegalrandu, Desa Kaliurang, Desa Nglumut, Desa Banyuadem, Desa Kradenan, Desa Jerukagung, Desa Sudimoro, Desa Kamongan, dan Desa Kemiren pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang serta Desa Mantingan, Desa Salam, Desa Suncen, Desa Kadiluwih, Desa Somoketro, Desa Jumoyo, Desa Tirto, Desa Baturono, Desa Tersanggede, Desa Sirahan, dan Desa Seloboro pada Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan/atau
2. TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
g. TES yang melayani Desa Bligo, Desa Somokaton, Desa Ngluwar, Desa Karangtalun, Desa Jamuskauman, Desa Plosogede, Desa Blongkeng, dan Desa Pakunden pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
h. TES yang melayani Desa Lencoh, Desa Samiran, Desa Selo, Desa Jeruk, Desa Senden, dan Desa Tarubatang, pada Kecamatan Selo, Desa Suroteleng, Desa Genting, Desa Sukabumi, Desa Wonodoyo, Desa Jombong, Desa Gedangan, Desa Cepogo, Desa Paras, Desa Gubug, Desa Jelok, Desa Bakulan, Desa Kembangkuning, Desa Mliwis, Desa Cabeankunthi, Desa Candigatak, dan Desa Sumbung pada Kecamatan Cepogo, Desa Cluntang, Desa Mriyan, Desa Sangup, Desa Lanjaran, Desa Sruni, Desa Kembangsari, Desa Karangkendal, Desa Sukorejo, Desa Ringinlarik, Desa Musuk, Desa Pagerjurang, Desa Pusporenggo, Desa Sukorame, dan Desa Kebongulo pada Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
i. TES yang melayani Desa Sumur, Desa Jemowo, Desa Dragan, Desa Karanganyar, Desa Lampar, dan Desa Keposong pada Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
j. TES yang melayani Desa Tegalmulyo, Desa Tlogowatu, dan Desa Tangkil pada Kecamatan Kemalang, dan Desa Demakijo, Desa Blimbing, Desa Kanoman, Desa Gemampir, Desa Jiwan, Desa Ngemplak, dan Desa Logede pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten dengan:
1. TEA yang berada di Desa Demakijo pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan/atau
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
k. TES yang melayani Desa Gumul, Desa Karangnongko, Desa Jagalan, Desa Jetis, Desa Banyuaeng, Desa Kadilajo, Desa Somokaton pada Kecamatan Karangnongko, dan Desa Sukorini pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan:
1. TEA yang berada di Desa Gumul pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
l. TES yang melayani Desa Balerante, Desa Panggang, Desa Bawukan, dan Desa Talun pada Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
m. TES yang melayani Desa Taskombang, Desa Solodiran, Desa Nangsri, Desa Borangan, Desa Barukan, Desa Tanjungsari, Desa Kranggan, Desa Leses, Desa Kebonalas, Desa Bendan, Desa Tijayan, Desa Kecemen, Desa Ngemplakseneng, Desa Sapen, dan Desa Kepurun pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
n. TES yang melayani Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, Desa Bumiharjo, Desa Dompol, Desa Kemalang, dan Desa Keputran pada Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
o. TES yang melayani Desa Merdikorejo dan Desa Lumbungrejo pada Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
p. TES yang melayani Desa Wonokerto dan Desa Girikerto pada www.djpp.kemenkumham.go.id
Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman;
q. TES yang melayani Desa Umbulharjo, Desa Argomulyo, Desa Kepuharjo, dan Desa Wukirsari pada Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
r. TES yang melayani Desa Hargobinangun dan Desa Purwobinangun pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman;
s. TES yang melayani Desa Glagaharjo, Desa Argomulyo, dan Desa Kepuharjo pada Kecamatan Cangkringan dan Desa Sindumartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan:
1. TEA yang berada di Desa Sindumartani dan Desa Umbulmartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
t. TES yang melayani Desa Banyurejo, Desa Tambakrejo, Desa Sumberrejo, Desa Pondokrejo, Desa Mororejo, Desa Margorejo, dan Desa Lumbungrejo pada Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
u. TES yang melayani Desa Bangunkerto dan Desa Donokerto pada Kecamatan Turi dan Desa Candibinangun, Desa Harjobinangun, dan Desa Pakembinangun pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
v. TES yang melayani Desa Umbulmartani dan Desa Widodomartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(5) Pengembangan Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(1) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan untuk memudahkan proses Evakuasi Pengungsi dari TES ke TEA.
(2) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan jalan dengan perkerasan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut Pengungsi;
b. tersedia marka jalan; dan
c. tersedia rambu Evakuasi.
(3) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melintasi www.djpp.kemenkumham.go.id
sungai dan/atau sempadan sungai yang berpotensi terkena banjir lahar harus memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
(4) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menghubungkan:
a. TES yang melayani Desa Gondowangi, Desa Sawangan, Desa Mangunsari, Desa Tirtosari, Desa Podosoko, Desa Butuh, Desa Krogowanan, Desa Kapuhan, Desa Gantang, Desa Jati, Desa Soronalan, Desa Wulunggunung, Desa Ketep, Desa Banyuroto, dan Desa Wonolelo pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang dan Desa Tlogolele, Desa Klakah, dan Desa Jrakah pada Kecamatan Selo di Kabupaten Boyolali dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang; dan/atau
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
b. TES yang melayani Desa Ngablak, Desa Srumbung, Desa Kemiren, Desa Kamongan, Desa Banyuadem, dan Desa Ngargosoka pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang;
2. TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; dan/atau
3. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
c. TES yang melayani Desa Sewukan, Desa Keningar, Desa Dukun, Desa Sumber, Desa Kalibening, Desa Wates, Desa Ngargomulyo, Desa Sengi, Desa Paten, Desa Mangunsoko, dan Desa Krinjing pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang; dan/atau
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d. TES yang melayani Desa Gulon pada Kecamatan Salam, Desa Pandanretno, Desa Tegalrandu, Desa Mranggen, Desa Polengan, Desa Bringin, dan Desa Pucanganom pada Kecamatan Srumbung, Desa Banyudono, Desa Banyubiru, Desa Ngadipuro, Desa Ketunggeng pada Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, serta Desa Tanjung, Desa Sokorini, Desa Sriwedari, Desa Congkrang, www.djpp.kemenkumham.go.id
Desa Adikarto, Desa Menayu, Desa Keji, Desa Ngawen, Desa Gunungpring, Desa Pucurejo, Desa Tamanagung, Desa Gondosuli, Desa Sedayu, dan Desa Muntilan pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang;
e. TES yang melayani Desa Progowati, Desa Ngrajek, Desa Mendut, Desa Sawitan, Desa Rambeanak, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Bojong, Desa Pagersari, Desa Mungkid, Desa Ambartawang, Desa Bumirejo, Desa Blondo, Desa Senden, Desa Gondang, dan Desa Treko pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
f. TES yang melayani Desa Ngargosoko, Desa Tegalrandu, Desa Kaliurang, Desa Nglumut, Desa Banyuadem, Desa Kradenan, Desa Jerukagung, Desa Sudimoro, Desa Kamongan, dan Desa Kemiren pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang serta Desa Mantingan, Desa Salam, Desa Suncen, Desa Kadiluwih, Desa Somoketro, Desa Jumoyo, Desa Tirto, Desa Baturono, Desa Tersanggede, Desa Sirahan, dan Desa Seloboro pada Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang dengan:
1. TEA yang berada pada Kecamatan Salam di Kabupaten Magelang; dan/atau
2. TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
g. TES yang melayani Desa Bligo, Desa Somokaton, Desa Ngluwar, Desa Karangtalun, Desa Jamuskauman, Desa Plosogede, Desa Blongkeng, dan Desa Pakunden pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang;
h. TES yang melayani Desa Lencoh, Desa Samiran, Desa Selo, Desa Jeruk, Desa Senden, dan Desa Tarubatang, pada Kecamatan Selo, Desa Suroteleng, Desa Genting, Desa Sukabumi, Desa Wonodoyo, Desa Jombong, Desa Gedangan, Desa Cepogo, Desa Paras, Desa Gubug, Desa Jelok, Desa Bakulan, Desa Kembangkuning, Desa Mliwis, Desa Cabeankunthi, Desa Candigatak, dan Desa Sumbung pada Kecamatan Cepogo, Desa Cluntang, Desa Mriyan, Desa Sangup, Desa Lanjaran, Desa Sruni, Desa Kembangsari, Desa Karangkendal, Desa Sukorejo, Desa Ringinlarik, Desa Musuk, Desa Pagerjurang, Desa Pusporenggo, Desa Sukorame, dan Desa Kebongulo pada Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
i. TES yang melayani Desa Sumur, Desa Jemowo, Desa Dragan, Desa Karanganyar, Desa Lampar, dan Desa Keposong pada Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
j. TES yang melayani Desa Tegalmulyo, Desa Tlogowatu, dan Desa Tangkil pada Kecamatan Kemalang, dan Desa Demakijo, Desa Blimbing, Desa Kanoman, Desa Gemampir, Desa Jiwan, Desa Ngemplak, dan Desa Logede pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten dengan:
1. TEA yang berada di Desa Demakijo pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan/atau
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
k. TES yang melayani Desa Gumul, Desa Karangnongko, Desa Jagalan, Desa Jetis, Desa Banyuaeng, Desa Kadilajo, Desa Somokaton pada Kecamatan Karangnongko, dan Desa Sukorini pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan:
1. TEA yang berada di Desa Gumul pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
l. TES yang melayani Desa Balerante, Desa Panggang, Desa Bawukan, dan Desa Talun pada Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
m. TES yang melayani Desa Taskombang, Desa Solodiran, Desa Nangsri, Desa Borangan, Desa Barukan, Desa Tanjungsari, Desa Kranggan, Desa Leses, Desa Kebonalas, Desa Bendan, Desa Tijayan, Desa Kecemen, Desa Ngemplakseneng, Desa Sapen, dan Desa Kepurun pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
n. TES yang melayani Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, Desa Bumiharjo, Desa Dompol, Desa Kemalang, dan Desa Keputran pada Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
o. TES yang melayani Desa Merdikorejo dan Desa Lumbungrejo pada Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman;
p. TES yang melayani Desa Wonokerto dan Desa Girikerto pada www.djpp.kemenkumham.go.id
Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman;
q. TES yang melayani Desa Umbulharjo, Desa Argomulyo, Desa Kepuharjo, dan Desa Wukirsari pada Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
r. TES yang melayani Desa Hargobinangun dan Desa Purwobinangun pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman dengan TEA yang berada pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman;
s. TES yang melayani Desa Glagaharjo, Desa Argomulyo, dan Desa Kepuharjo pada Kecamatan Cangkringan dan Desa Sindumartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan:
1. TEA yang berada di Desa Sindumartani dan Desa Umbulmartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman; dan
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
t. TES yang melayani Desa Banyurejo, Desa Tambakrejo, Desa Sumberrejo, Desa Pondokrejo, Desa Mororejo, Desa Margorejo, dan Desa Lumbungrejo pada Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
u. TES yang melayani Desa Bangunkerto dan Desa Donokerto pada Kecamatan Turi dan Desa Candibinangun, Desa Harjobinangun, dan Desa Pakembinangun pada Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
v. TES yang melayani Desa Umbulmartani dan Desa Widodomartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
(5) Pengembangan Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. arahan peraturan zonasi TES;
b. arahan peraturan zonasi TEA; dan
c. arahan peraturan zonasi Jalur Evakuasi.
(2) Arahan peraturan zonasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Evakuasi bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang terbuka dan/atau ruang yang digunakan sebagai TES meliputi pertemuan atau acara warga pada balai desa dan olahraga atau rekreasi pada ruang terbuka atau lapangan olahraga atau taman;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TES;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TES antara lain menghalangi akses TES, mengurangi luasan ruang TES, dan merusak prasarana dan sarana TES; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. ruang terbuka dan/atau ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara Pengungsi
2. alat penerangan;
3. alat komunikasi; dan
4. rambu Evakuasi.
(3) Arahan peraturan zonasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Evakuasi bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang yang digunakan sebagai TEA meliputi pertemuan atau acara warga pada balai desa dan olahraga atau rekreasi pada ruang terbuka atau lapangan olahraga atau taman;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TEA;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TEA antara lain menghalangi akses TEA, mengurangi luasan ruang TEA, dan merusak prasarana dan sarana TEA;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. ruang terbuka;
2. air bersih, listrik, ruang hunian atau ruang tidur, ruang medis, dapur umum, ruang logistik, dan ruang mandi cuci kakus;
3. prasarana dan sarana komunikasi; dan
4. rambu Evakuasi.
(4) Arahan peraturan zonasi Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Evakuasi bencana dan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi Jalur Evakuasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi Jalur Evakuasi antara lain menghalangi/menutup Jalur Evakuasi, parkir di badan jalan, dan merusak marka jalan dan rambu- rambu Evakuasi;
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penerangan jalan;
2. marka jalan; dan
3. rambu Evakuasi.
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan; dan
b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal.
(2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik www.djpp.kemenkumham.go.id
jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi kegiatan pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, papan reklame, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen;
e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan;
f. pengembangan jalan dilakukan dengan menerapkan teknologi yang memperhatikan kerawanan Bencana Alam Geologi; dan
g. pengembangan jalan dengan mempertimbangkan terakomodasinya Jalur Evakuasi.
(3) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal; dan
d. pemanfaatan ruang terminal dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen.
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi arahan peraturan zonasi untuk sumber air dan arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
(2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber air dan prasarana penunjang sumber air, kegiatan penanaman vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran sungai, dan kegiatan pengamanan sungai dan CAT;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang www.djpp.kemenkumham.go.id
mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air.
(3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi.
(4) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air berupa sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, pengamanan aliran sungai, pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir, dan pengamanan limpasan banjir lahar;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir serta kegiatan lainnya yang mengganggu sistem pengendalian banjir.
Arahan peraturan zonasi Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;
2. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
dan
3. kegiatan pembangunan RTH dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Zona L3;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan Evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
3. kegiatan penambangan pasir dan batu dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan, serta mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
4. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
5. kegiatan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi, dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan pipa air minum dan pembangunan jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar;
dan/atau
6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata alam sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
2. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi;
3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
4. kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman;
dan/atau
5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Arahan peraturan zonasi Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian;
2. kegiatan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan rekreasi;
4. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil atau menengah;
5. kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
6. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
7. kegiatan Evakuasi bencana; dan
8. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah; dan/atau
2. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
3. kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan/atau melebihi daya dukung kawasan; dan/atau
4. kegiatan industri skala besar dan/atau intensitas tinggi dan/atau yang mencemari lingkungan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. pengembangan permukiman dengan rasio lahan terbangun sedang;
2. perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan KDB, KLB, KDH, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
2. penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
3. penyediaan tempat parkir, prasarana persampahan, dan prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan;
dan
4. lokasi dan Jalur Evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu Evakuasi.
Arahan peraturan zonasi Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian;
2. kegiatan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
3. kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan wisata alam;
4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala kecil atau menengah;
5. kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
6. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
7. kegiatan Evakuasi bencana; dan
8. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau pendukung pertanian dan/atau perkebunan dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak www.djpp.kemenkumham.go.id
mengganggu fungsi resapan air; dan/atau
3. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan tidak mencemari lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
3. kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan/atau melebihi daya dukung kawasan; dan/atau
4. kegiatan industri skala besar dan/atau intensitas tinggi dan/atau yang mencemari lingkungan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. pengembangan permukiman dengan rasio lahan terbangun rendah;
2. perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan KDB, KLB, KDH, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan sektor informal;
2. penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
3. penyediaan tempat parkir, prasarana persampahan, dan prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, wisata alam dan pendidikan; dan
4. lokasi dan Jalur Evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu Evakuasi.
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. arahan peraturan zonasi TES;
b. arahan peraturan zonasi TEA; dan
c. arahan peraturan zonasi Jalur Evakuasi.
(2) Arahan peraturan zonasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Evakuasi bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang terbuka dan/atau ruang yang digunakan sebagai TES meliputi pertemuan atau acara warga pada balai desa dan olahraga atau rekreasi pada ruang terbuka atau lapangan olahraga atau taman;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TES;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TES antara lain menghalangi akses TES, mengurangi luasan ruang TES, dan merusak prasarana dan sarana TES; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. ruang terbuka dan/atau ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara Pengungsi
2. alat penerangan;
3. alat komunikasi; dan
4. rambu Evakuasi.
(3) Arahan peraturan zonasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Evakuasi bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang yang digunakan sebagai TEA meliputi pertemuan atau acara warga pada balai desa dan olahraga atau rekreasi pada ruang terbuka atau lapangan olahraga atau taman;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TEA;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi TEA antara lain menghalangi akses TEA, mengurangi luasan ruang TEA, dan merusak prasarana dan sarana TEA;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. ruang terbuka;
2. air bersih, listrik, ruang hunian atau ruang tidur, ruang medis, dapur umum, ruang logistik, dan ruang mandi cuci kakus;
3. prasarana dan sarana komunikasi; dan
4. rambu Evakuasi.
(4) Arahan peraturan zonasi Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Evakuasi bencana dan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi Jalur Evakuasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran Evakuasi bencana serta fungsi Jalur Evakuasi antara lain menghalangi/menutup Jalur Evakuasi, parkir di badan jalan, dan merusak marka jalan dan rambu- rambu Evakuasi;
d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penerangan jalan;
2. marka jalan; dan
3. rambu Evakuasi.
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan; dan
b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal.
(2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik www.djpp.kemenkumham.go.id
jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi kegiatan pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, papan reklame, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen;
e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan;
f. pengembangan jalan dilakukan dengan menerapkan teknologi yang memperhatikan kerawanan Bencana Alam Geologi; dan
g. pengembangan jalan dengan mempertimbangkan terakomodasinya Jalur Evakuasi.
(3) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal; dan
d. pemanfaatan ruang terminal dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen.
(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi arahan peraturan zonasi untuk sumber air dan arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
(2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber air dan prasarana penunjang sumber air, kegiatan penanaman vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran sungai, dan kegiatan pengamanan sungai dan CAT;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang www.djpp.kemenkumham.go.id
mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air.
(3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi.
(4) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air berupa sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, pengamanan aliran sungai, pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir, dan pengamanan limpasan banjir lahar;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir serta kegiatan lainnya yang mengganggu sistem pengendalian banjir.
Arahan peraturan zonasi Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;
2. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
dan
3. kegiatan pembangunan RTH dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Zona L3;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan Evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
3. kegiatan penambangan pasir dan batu dengan tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan, serta mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
4. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
5. kegiatan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi, dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan pipa air minum dan pembangunan jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar;
dan/atau
6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata alam sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
2. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi;
3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
4. kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman;
dan/atau
5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Arahan peraturan zonasi Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian;
2. kegiatan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan rekreasi;
4. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil atau menengah;
5. kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
6. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
7. kegiatan Evakuasi bencana; dan
8. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah; dan/atau
2. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
3. kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan/atau melebihi daya dukung kawasan; dan/atau
4. kegiatan industri skala besar dan/atau intensitas tinggi dan/atau yang mencemari lingkungan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. pengembangan permukiman dengan rasio lahan terbangun sedang;
2. perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan KDB, KLB, KDH, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
2. penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
3. penyediaan tempat parkir, prasarana persampahan, dan prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan;
dan
4. lokasi dan Jalur Evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu Evakuasi.
Arahan peraturan zonasi Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian;
2. kegiatan pemerintahan kabupaten atau kecamatan;
3. kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan wisata alam;
4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala kecil atau menengah;
5. kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang berwujud seperti benda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya;
6. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
7. kegiatan Evakuasi bencana; dan
8. kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau pendukung pertanian dan/atau perkebunan dan/atau industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dengan prasarana persampahan serta pengolahan limbah;
2. kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan/atau tidak www.djpp.kemenkumham.go.id
mengganggu fungsi resapan air; dan/atau
3. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan tidak mencemari lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
3. kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan/atau melebihi daya dukung kawasan; dan/atau
4. kegiatan industri skala besar dan/atau intensitas tinggi dan/atau yang mencemari lingkungan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. pengembangan permukiman dengan rasio lahan terbangun rendah;
2. perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan KDB, KLB, KDH, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan sektor informal;
2. penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
3. penyediaan tempat parkir, prasarana persampahan, dan prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, kesehatan, wisata alam dan pendidikan; dan
4. lokasi dan Jalur Evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu Evakuasi.