Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

PERPRES Nomor 75 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan. 2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas. 3. Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. 4. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta. 5. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. 6. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang www.djpp.kemenkumham.go.id selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 7. Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business case) dan kajian akhir (final business case). 8. Penanggung Jawab Program adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta. 9. Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

BAB II

KRITERIA DAN JENIS INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Pasal 5

Koreksi

Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah; c. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

Pasal 6

(1) Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup: a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur pengairan; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur air limbah; f. sarana persampahan; g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan i. infrastruktur minyak dan gas bumi. (2) Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf www.djpp.kemenkumham.go.id a meliputi: a. sarana dan prasarana perkeretaapian; b. sarana dan prasarana pelabuhan; c. sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan; d. sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan e. sarana dan prasarana perhubungan darat. (3) Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jalan umum; b. jalan tol; c. jembatan; dan d. jembatan tol. (4) Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. waduk; b. bendung; c. saluran pembawa air baku; dan d. bangunan pengairan lainnya. (5) Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. bangunan pengambilan air baku; b. jaringan transmisi; c. jaringan distribusi; dan d. instalasi pengolahan air minum. (6) Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. instalasi pengolahan air limbah; b. jaringan pengumpul; dan c. jaringan utama. (7) Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pengangkut; b. tempat pembuangan; dan c. pengolahan sampah. www.djpp.kemenkumham.go.id (8) Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. pembangkit; b. transmisi; c. gardu; d. jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan e. sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi. (9) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: a. kilang; b. depo; dan c. transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

BAB IV

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini dibentuk KPPIP. (2) KPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Pasal 9

Koreksi

Susunan KPPIP terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anggota : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

KPPIP mempunyai tugas: a. MENETAPKAN strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; c. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; d. MENETAPKAN standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya; e. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan f. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPPIP: a. melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan b. dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha dan membentuk panel konsultan.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPIP dibantu oleh Tim Pelaksana dan Tim Kerja. (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPPIP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPPIP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB V

PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Pasal 14

Koreksi

Penyiapan Infrastruktur Prioritas meliputi: a. penetapan Infrastruktur Prioritas; b. penetapan rencana aksi Penyediaan Infrastuktur Prioritas; c. pengalokasian dana penyiapan Infrastruktur Prioritas; d. penyiapan Prastudi Kelayakan; e. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan; f. pengadaan tanah Infrastruktur Prioritas; dan g. perizinan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 15

(1) KPPIP MENETAPKAN Infrastruktur Prioritas berdasarkan: a. hasil identifikasi KPPIP terhadap Infrastruktur Prioritas; dan/atau b. usulan Infrastruktur Prioritas oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah. (2) Identifikasi dan usulan Infrastruktur Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria Infrastruktur Prioritas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara identifikasi dan penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Ketua KPPIP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

KPPIP MENETAPKAN Penanggung Jawab Program dari setiap Infrastruktur Prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

(1) KPPIP MENETAPKAN rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2) Rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas paling sedikit memuat: a. program dan kegiatan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara terperinci; b. penanggung jawab kegiatan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; c. target waktu kegiatan pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; d. rencana pendanaan dan penganggaran Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan e. insentif dan disinsentif pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (3) Rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas merupakan pedoman bagi Penanggung Jawab Program, menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah terkait, dalam menyusun rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah daerah, serta rencana kerja dan rencana anggaran kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 18

(1) Penanggung Jawab Program menganggarkan dana penyiapan Infrastruktur Prioritas sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran terhadap dana penyiapan Infrastruktur Prioritas yang dianggarkan Penanggung Jawab Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari KPPIP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

Penyiapan Prastudi Kelayakan Infrastruktur Prioritas dilakukan oleh Penanggung Jawab Program dan KPPIP.

Pasal 20

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional menganggarkan dana untuk bantuan teknis berupa penyiapan kajian awal (outline business case) Prastudi Kelayakan Infrastruktur Prioritas berdasarkan usulan Penanggung Jawab Program. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 21

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan menyediakan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund) berupa penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan (final business case) terhadap Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22

KPPIP MENETAPKAN sumber dana dan skema pembiayaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 23

Penanggung Jawab Program melaksanakan pengadaan tanah sesuai rencana aksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas penerbitan perizinan untuk Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB Kedelapan

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32