Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

PERPRES Nomor 75 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 3

(1) Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan permintaan: a. orang tua atau wali, keluarganya; dan/atau b. penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial. (2) Berdasarkan permintaan dari orang tua atau wali, keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Anak Korban dan Anak Saksi dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Permintaan dari penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial. (4) Berdasarkan hasil laporan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anak Korban dan Anak Saksi dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. (5) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas: a. pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak; atau b. rumah sakit yang memiliki pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu.

Pasal 4

Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari pekerja sosial dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

Pasal 5

(1) Pelayanan Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan berdasarkan indikasi medis. (2) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan. (3) Pelayanan Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setelah mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medis di fasilitas pelayanan kesehatan, Anak Korban dan Anak Saksi dapat diberikan penanganan lanjutan di luar fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi bersumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan: a. permintaan orang tua atau wali, keluarganya; atau b. laporan penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan. (2) Berdasarkan permintaan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial melakukan asesmen terhadap Anak Korban dan Anak Saksi. (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi.

Pasal 7

(1) Rehabilitasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan oleh pekerja sosial dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial. (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam atau di luar lembaga melalui tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut. (3) Rehabilitasi Sosial di dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah. (4) Rehabilitasi Sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat. (5) Balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sebagai rumah perlindungan sosial oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8

(1) Rehabilitasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dalam bentuk: a. rehabilitasi sosial dasar; dan/atau b. rehabilitasi sosial lanjut. (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Rehabilitasi Medis

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Jaminan Keselamatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permintaan orang tua atau wali, keluarganya, atau pejabat yang berwenang. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Jaminan Keselamatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk: a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta bendanya; b. Perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; c. kerahasiaan identitasnya; d. pengurusan identitas baru; e. Perlindungan di tempat kediaman sementara; f. penyediaan tempat kediaman baru; g. pemberian nasihat hukum; dan/atau h. pendampingan. (2) Dalam memberikan Jaminan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau lembaga lain.

Pasal 11

Dalam hal terdapat ancaman yang membahayakan jiwa Anak Korban dan Anak Saksi serta berpotensi untuk mempengaruhi kesaksian yang akan, telah, atau sedang diberikannya sehingga diperlukan tindakan pengamanan dan/atau pengawalan yang bersifat mendesak, Perlindungan dilaksanakan oleh LPSK dan/atau Kepolisian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pada saat memberikan keterangan atau kesaksian pada setiap tingkat pemeriksaan peradilan pidana, Anak Korban dan Anak Saksi didampingi oleh pendamping yang memiliki kapasitas melakukan pendampingan dan disetujui keberadaannya oleh Anak Korban dan Anak Saksi. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian nasihat hukum terkait perkara yang dihadapi beserta akibat hukumnya atau bentuk lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut.

Pasal 13

Dalam rangka memberikan Jaminan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan tindak pidana dapat memberikan kesaksiannya dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18