Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional

PERPRES Nomor 78 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. 2. Tunjangan kesehatan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk uang untuk aksesibilitas ke fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Tunjangan hidup adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk uang untuk tambahan biaya hidup. 4. Tunjangan perumahan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk uang untuk pemeliharaan atau renovasi rumah. 5. Tunjangan pendidikan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk uang untuk membantu biaya pendidikan. 6. Pejuang adalah veteran pejuang Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik INDONESIA. 7. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5/Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 8. Keluarga Pahlawan Nasional adalah suami/istri yang sah dari Pahlawan Nasional serta anak kandung atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara INDONESIA atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik INDONESIA. 10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu suami/istri yang dinikahi secara sah, anak kandung yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. 12. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan adalah istri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai Janda/Duda, Perintis Kemerdekaan melalui Keputusan Menteri Sosial. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PENERIMA DAN BENTUK TUNJANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penerima Tunjangan Berkelanjutan terdiri atas: a. Pejuang; b. Perintis Kemerdekaan; dan c. Keluarga Pahlawan Nasional. (2) Tunjangan Berkelanjutan yang diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian Tunjangan Berkelanjutan kepada Pejuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa tunjangan veteran dan dana kehormatan. (2) Pemberian tunjangan veteran dan dana kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis Kemerdekaan. (2) Dalam hal Perintis Kemerdekaan meninggal dunia, tunjangan berkelanjutan diberikan kepada Janda/Duda yang sah. (3) Dalam hal Janda/Duda Perintis Kemerdekaan dalam pengampuan, tunjangan berkelanjutan dialihkan kepada anak kandung yang sah atau anak angkat. (4) Pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Pasal 7

(1) Tunjangan Berkelanjutan bagi Keluarga Pahlawan Nasional diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional. (2) Dalam hal Janda/Duda Pahlawan Nasional meninggal dunia, Tunjangan Berkelanjutan diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah. (3) Dalam hal Janda/Duda Pahlawan Nasional dalam pengampuan, Tunjangan Berkelanjutan dialihkan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah. (4) Dalam hal Janda/Duda Pahlawan Nasional dalam pengampuan dan tidak memiliki anak kandung yang sah, Tunjangan Berkelanjutan dialihkan kepada anak angkat yang sah. (5) Dalam hal Pahlawan Nasional mempunyai anak lebih dari 1 (satu), harus melampirkan surat persetujuan keluarga untuk menunjuk 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris atau anak angkat penerima Tunjangan Berkelanjutan. (6) Pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Pasal 8

Dalam hal Pahlawan Nasional memiliki lebih dari 1 (satu) istri, Tunjangan Berkelanjutan diberikan secara merata.

Pasal 9

(1) Tunjangan Berkelanjutan kepada Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk: a. tunjangan kesehatan; b. tunjangan hidup; dan/atau c. tunjangan perumahan. (2) Tunjangan Berkelanjutan kepada Keluarga Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk: a. tunjangan kesehatan; b. tunjangan hidup; c. perumahan; dan/atau d. pendidikan. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biaya untuk: a. aksesibilitas ke fasilitas pelayanan kesehatan; b. biaya perawatan; c. tambahan pembelian obat. (4) Tunjangan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biaya untuk: a. pembelian sandang; b. pembelian pangan; c. tambahan asupan permakanan bergizi; d. rekreasi/hiburan. (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biaya untuk: a. pemeliharaan rumah/sewa rumah; b. pembayaran tarif listrik; c. pembayaran PAM/air bersih. (6) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa biaya beasiswa.

Pasal 10

(1) Tunjangan Berkelanjutan yang diberikan kepada Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa uang tunai. (2) Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus setiap 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22