Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dengan susunan keanggotaan terdiri dari: Ketua : Soetrisno Bachir; Wakil Ketua : Arif Budimanta; Sekretaris : Putri Wardani; Anggota : 1. Hariyadi Sukamdani; 2. Hendri Saparini; 3. Eddy Kusnadi Sariaatmadja; 4. Andri B. S. Sudibyo; 5. Zulnahar Usman; 6. Sudhamek; 7. M. Najikh; 8. Johnny Darmawan; 9. Benny Soetrisno; 10. Irfan Wahid; 11. Sugiarto Alim; 12. Donny Oskaria; 13. Mohamad Fadhil Hasan; 14. Muhammad Syafii Antonio; 15. Aries Muftie; 16. Sonny Budi Harsono; dan 17. Benny Pasaribu.

(1) Komite Ekonomi dan Industri Nasional melaksanakan tugas sejak diundangkannya Peraturan PRESIDEN ini. (2) Keberadaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional memperhatikan masukan Tim Pengarah. (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Menteri Keuangan; dan 6. Sekretaris Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Mekanisme dan tata kerja Komite Ekonomi dan Industri Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dapat dibentuk kelompok-kelompok kerja yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan honorarium yang besarnya ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas. (3) Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a. (4) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Ekonomi dan Industri Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 januari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY