Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
7. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Danau Toba adalah Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi Badan Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Cekungan Air Tanah yang terkait dengan perairan Danau Toba, serta pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di Badan Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Cekungan Air Tanah yang terkait dengan perairan Danau Toba dan mendukung pengembangan perairan Danau Toba.
8. Badan Danau adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah air yang dihitung dari ketinggian muka air rata-rata 904 meter dari permukaan laut (dpl), yang mencakup wilayah perairan 110.250 ha.
9. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA adalah luasan lahan mengelilingi danau dibatasi dari tepi Sempadan Danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air.
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
13. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh komponen biotik dan abiotik dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
17. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
24. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
25. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi sumber daya alam, aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
26. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
28. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
29. Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air.
30. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
31. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
36. Baku Mutu Air Kelas I adalah standar kualitas air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, yaitu dengan parameter maksimal yang meliputi fisika, kimia anorganik, mikrobiologi, radioaktivitas, dan kimia organik.
37. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi danau yang ditetapkan sebagai kawasan pelindung danau.
38. Kawasan Rawan Bencana adalah wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
41. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
42. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
43. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
44. Bupati adalah Bupati Dairi, Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir, dan Bupati Pakpak Bharat.
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Danau Toba;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Danau Toba;
c. rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba;
d. rencana pola ruang Kawasan Danau Toba;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Danau Toba;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Toba;
g. pengelolaan Kawasan Danau Toba; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaran penataan ruang Kawasan Danau Toba.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
7. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Danau Toba adalah Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi Badan Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Cekungan Air Tanah yang terkait dengan perairan Danau Toba, serta pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di Badan Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Cekungan Air Tanah yang terkait dengan perairan Danau Toba dan mendukung pengembangan perairan Danau Toba.
8. Badan Danau adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah air yang dihitung dari ketinggian muka air rata-rata 904 meter dari permukaan laut (dpl), yang mencakup wilayah perairan 110.250 ha.
9. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA adalah luasan lahan mengelilingi danau dibatasi dari tepi Sempadan Danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air.
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
13. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh komponen biotik dan abiotik dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
17. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
24. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
25. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi sumber daya alam, aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
26. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
28. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
29. Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air.
30. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
31. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
36. Baku Mutu Air Kelas I adalah standar kualitas air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, yaitu dengan parameter maksimal yang meliputi fisika, kimia anorganik, mikrobiologi, radioaktivitas, dan kimia organik.
37. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi danau yang ditetapkan sebagai kawasan pelindung danau.
38. Kawasan Rawan Bencana adalah wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
41. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
42. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
43. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
44. Bupati adalah Bupati Dairi, Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir, dan Bupati Pakpak Bharat.
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Danau Toba;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Danau Toba;
c. rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba;
d. rencana pola ruang Kawasan Danau Toba;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Danau Toba;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Toba;
g. pengelolaan Kawasan Danau Toba; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaran penataan ruang Kawasan Danau Toba.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN DANAU TOBA
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Danau Toba;
b. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Danau Toba;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Danau Toba;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Danau Toba;
e. pengelolaan Kawasan Danau Toba; dan
f. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Danau Toba dengan kawasan sekitarnya.
Pasal 5
BAB Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Danau Toba;
b. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Danau Toba;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Danau Toba;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Danau Toba;
e. pengelolaan Kawasan Danau Toba; dan
f. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Danau Toba dengan kawasan sekitarnya.
(1) Cakupan Kawasan Danau Toba meliputi Badan Danau, DTA dan CAT yang terkait dengan perairan Danau Toba, serta pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di Badan Danau, DTA, dan CAT yang terkait dengan perairan Danau Toba dan mendukung pengembangan perairan Danau Toba.
(2) Badan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelilingi oleh 7 (tujuh) Kabupaten dan 28 (dua puluh delapan) Kecamatan yang terdiri atas:
a. Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Simalungun, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Uluan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir;
d. Kecamatan Muara pada Kabupaten Tapanuli Utara;
e. Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Baktiraja di Kabupaten Humbang Hasundutan;
f. Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi pada Kabupaten Samosir; dan
g. Kecamatan Silahisabungan pada Kabupaten Dairi.
(3) DTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 25 (dua puluh lima) Sub DAS pada 7 (tujuh) kabupaten dan 61 (enam puluh satu) kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas:
a. 3 (tiga) Sub DAS di Kabupaten Karo yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Sigumbang di Kecamatan Merek;
2. Sub DAS Haranggaol di Kecamatan Merek; dan
3. Sub DAS Aek Ringgo di Kecamatan Merek.
b. 4 (empat) Sub DAS di Kabupaten Simalungun yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Sigumbang di Kecamatan Pematang Silimakuta;
2. Sub DAS Haranggaol di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Merek, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Haranggaol Horison, dan Kecamatan Purba;
3. Sub DAS Situnggaling di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Perdamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon; dan
4. Sub DAS Bah Naborsahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
c. 8 (delapan) Sub DAS di Kabupaten Toba Samosir yang meliputi:
1. Sub DAS Bah Naborsahan di Kecamatan Ajibata;
2. Sub DAS Bah Tongguran di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Ajibata;
3. Sub DAS Aek Gopgopan di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Ajibata, dan Kecamatan Porsea;
4. Sub DAS Aek Mandosi di 6 (enam) kecamatan meliputi Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Porsea, Kecamatan Bona Tua Lunasi, Kecamatan Uluan, Kecamatan Parmaksian, dan Kecamatan Siantar Narumonda;
5. Sub DAS Aek Bolon di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Silaen;
6. Sub DAS Aek Simare di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Bor-bor, dan Kecamatan Balige;
7. Sub DAS Aek Halian di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Laguboti, Kecamatan Bor-bor, dan Kecamatan Balige; dan
8. Sub DAS Aek Sitobu di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Balige dan Kecamatan Tampahan.
d. 4 (empat) Sub DAS di Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Simare di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Siborong-borong dan Kecamatan Sipahutar;
2. Sub DAS Aek Halian di Kecamatan Siborong-borong;
3. Sub DAS Aek Sitobu di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Muara dan Kecamatan Siborong-borong; dan
4. Sub DAS Aek Siparbue di Kecamatan Muara.
e. 2 (dua) Sub DAS di Kabupaten Humbang Hasundutan yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Siparbue di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Lintong Nihuta; dan
2. Sub DAS Aek Silang di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Dolok Sanggul, dan Kecamatan Pollung.
f. 13 (tiga belas) Sub DAS di Kabupaten Samosir yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Silang di Kecamatan Harian;
2. Sub DAS Aek Bodang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sitio-tio dan Kecamatan Harian;
3. Sub DAS Aek Parombahan di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan Kecamatan Pangururan;
4. Sub DAS Aek Tulas di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan;
5. Sub DAS Aek Ringgo di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
6. Sub DAS Binanga Simaratuang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan;
7. Sub DAS Binanga Aron di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
8. Sub DAS Binanga Guluan di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Kecamatan Palipi;
9. Sub DAS Binanga Silubung di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, dan Kecamatan Nainggolan;
10.Sub DAS Binanga Bolon di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu;
11.Sub DAS Sigumbang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu;
12.Sub DAS Aek Simala di Kecamatan Onan Runggu; dan
13.Sub DAS Sitiung-tiung di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Kecamatan Onan Runggu.
g. 2 (dua) Sub DAS pada Kabupaten Dairi yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Ringgo di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Parbuluan, dan Kecamatan Sumbul; dan
2. Sub DAS Aek Sigumbang di Kecamatan Silahisabungan.
(4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. CAT Sidikalang di 4 (empat) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagang Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Gunung Sitember pada Kabupaten Dairi;
2. Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu pada Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan Kecamatan Harian pada Kabupaten Samosir; dan
4. Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pollung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Onan Ganjang pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
b. CAT Tarutung di 3 (tiga) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Paranginan pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Kecamatan Muara, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sipahutar, dan Kecamatan Siatas Barita pada Kabupaten Tapanuli Utara; dan
3. Kecamatan Tampahan dan Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samsosir.
c. CAT Porsea Parapat di 2 (dua) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Bona Tua Lunasi, Kecamatan Uluan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pemaksian, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir; dan
2. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun.
d. CAT Samosir, yang meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu pada Kabupaten Samosir.
(5) Pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di Badan Danau, DTA, dan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat kegiatan dan jaringan prasarana, yang berada di:
a. Sebagian Kecamatan Merek di Kabupaten Karo; dan
b. Sebagian Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN DANAU TOBA
Penataan ruang Kawasan Danau Toba bertujuan untuk mewujudkan:
a. pelestarian Kawasan Danau Toba sebagai air kehidupan (Aek Natio) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak; dan
b. pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.
Pasal 7
Kebijakan penataan ruang Kawasan Danau Toba meliputi:
a. pemertahanan kestabilan kuantitas dan pengendalian kualitas air Danau Toba;
b. pelestarian ekosistem penting perairan danau dan sekitarnya;
c. pelestarian kawasan kampung dan budaya masyarakat adat Batak;
d. pengembangan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pariwisata berkelas (high-end) dan kawasan pariwisata massal yang berdaya tarik internasional, nasional, dan regional yang adaptif terhadap bencana alam;
e. pengendalian kawasan budi daya perikanan danau;
f. pemertahanan kawasan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan;
g. pengendalian kawasan budi daya peternakan, hortikultura, dan perkebunan berbasis masyarakat dan ramah lingkungan; dan
h. perwujudan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, pemasaran produksi kawasan budi daya, dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana antar wilayah.
Penataan ruang Kawasan Danau Toba bertujuan untuk mewujudkan:
a. pelestarian Kawasan Danau Toba sebagai air kehidupan (Aek Natio) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak; dan
b. pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.
Kebijakan penataan ruang Kawasan Danau Toba meliputi:
a. pemertahanan kestabilan kuantitas dan pengendalian kualitas air Danau Toba;
b. pelestarian ekosistem penting perairan danau dan sekitarnya;
c. pelestarian kawasan kampung dan budaya masyarakat adat Batak;
d. pengembangan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pariwisata berkelas (high-end) dan kawasan pariwisata massal yang berdaya tarik internasional, nasional, dan regional yang adaptif terhadap bencana alam;
e. pengendalian kawasan budi daya perikanan danau;
f. pemertahanan kawasan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan;
g. pengendalian kawasan budi daya peternakan, hortikultura, dan perkebunan berbasis masyarakat dan ramah lingkungan; dan
h. perwujudan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, pemasaran produksi kawasan budi daya, dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana antar wilayah.
(1) Strategi pemertahanan kestabilan kuantitas dan pemulihan kualitas air Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. mempertahankan keberadaan dan merehabilitasi fungsi kawasan hutan lindung pada DTA;
b. mempertahankan fungsi daerah imbuhan air tanah dan merehabilitasi fungsi daerah imbuhan air tanah yang terdegradasi;
c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sumber air dan sepanjang aliran sungai (sempadan sungai) ke danau;
d. mengembalikan fungsi kawasan resapan air pada daerah dengan kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
e. membangun prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu keluar air danau;
f. membangun prasarana pemantauan kualitas air berkala yang tersebar di perairan danau;
g. mengembangkan jenis vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran air danau di sepanjang pantai danau;
h. mengembangkan prasarana sistem biofilterasi untuk mengurangi kekeruhan air, eutrofikasi, dan tingkat racun pada air sungai yang mengalir ke danau;
i. mengembangkan prasarana sediment trap pada sungai-sungai yang berpotensi membawa endapan ke dalam air Danau Toba;
j. mengendalikan perkembangan kawasan kampung masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung;
k. mengendalikan pemanfaatan air danau dengan prinsip penggunaan ulang dan daur ulang untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan;
l. mengendalikan perkembangan luasan kawasan budi daya terbangun pada daerah imbuhan air tanah;
m. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya perikanan dan transportasi di kawasan perairan Danau Toba;
n. mengendalikan pengembangan kawasan budi daya peternakan yang berdekatan dengan kawasan pariwisata;
o. mengendalikan proses produksi di kawasan budi daya pada DAS yang menghasilkan limbah dan sampah yang mengandung bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan beracun;
p. mengembangkan sistem persampahan dan jaringan air limbah terpadu pada kawasan permukiman, pariwisata, peternakan, dan jalur transportasi;
q. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki tanah diatom yang berfungsi sebagai penyaring kejernihan air Danau Toba; dan
r. memulihkan kualitas air danau yang tercemar akibat kegiatan budi daya.
(2) Strategi pelestarian ekosistem penting perairan danau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. MENETAPKAN dan melestarikan kawasan konservasi perairan keanekaragaman hayati ikan Batak dan habitat biota endemik danau;
b. melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai habitat satwa yang terancam punah dan sumber plasma nuftah, serta laboratorium penelitian alam;
c. mengembangkan arboretum sebagai tempat pelestarian dan/atau pengawetan tumbuhan endemik antara lain tumbuhan Anggrek Toba, Andaliman, dan Kantung Semar; dan
d. mengendalikan perkembangan tanaman enceng gondok dengan pengangkatan tanaman enceng gondok secara menyeluruh dan berkala dari perairan Danau Toba.
(3) Strategi pelestarian kawasan kampung dan budaya masyarakat adat batak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. mempertahankan keberadaan dan revitalisasi kawasan kampung adat puak Batak dan situs sejarah Batak yang bernilai budaya tinggi;
b. menerapkan syarat kawasan terbangun permukiman dengan konsep berlanggam asitektur budaya Batak dan menghadap danau;
c. mengembangkan kawasan pusat budaya Batak berskala internasional;
d. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pelayanan fasilitas kesehatan, dan jasa medis (jumlah dan jangkauan pelayanan serta tenaga medis);
e. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pelayanan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar;
f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana permukiman berupa sanitasi lingkungan, drainase dan persampahan, air minum, dan ruang terbuka hijau (RTH) ; dan
g. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana energi listrik dan telekomunikasi yang handal.
(4) Strategi pengembangan dan rehabilitasi kawasan pariwisata berkelas (high-end) dan kawasan pariwisata massal yang berdaya tarik internasional, nasional, dan regional yang adaptif terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. mengembangkan dan merevitalisasi kawasan peruntukan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan manusia;
b. menata kembali kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada daerah Sempadan Danau, di ketinggian perbukitan, dan di daerah kemiringan lereng lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
c. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pariwisata (akomodasi, perbankan, jasa biro perjalanan, dan pendidikan pariwisata) untuk kawasan peruntukan pariwisata berkelas tinggi (high-end) dan pariwisata massal yang berbasis budaya dan panorama danau serta adaptif terhadap bencana;
d. mengembangkan akses jaringan transportasi (jalan, penyeberangan, laut, dan udara) yang handal, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap bencana ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu keluar internasional, regional, nasional, dan antar kawasan peruntukan pariwisata;
e. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana umum yang mendukung kawasan peruntukan pariwisata (sistem penyediaan air minum, pengolahan air limbah, persampahan, drainase, dan RTH yang handal); dan
f. memantapkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan telekomunikasi (jaringan terestrial dan jaringan satelit) dan jaringan energi listrik (tenaga air, angin, panas bumi, dan mikro hidro).
(5) Strategi pengendalian kawasan budi daya perikanan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. mengendalikan kawasan budi daya perikanan dan keberadaan KJA dengan MENETAPKAN lokasi kawasan budi daya perikanan dan kawasan KJA yang didasarkan pada kualitas baku mutu air kelas I;
b. melarang budi daya perikanan danau di wilayah perairan terbuka dari tepian hingga kedalaman 30 (tiga puluh) meter yang memiliki fungsi utama sebagai habitat hewan dasar dan wilayah pemijahan ikan;
c. mengendalikan budi daya perikanan yang berada pada wilayah perairan terbuka/limnetik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter hingga 100 (seratus) meter dan pada wilayah outlet perairan Danau Toba sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kualitas baku mutu air danau kelas I; dan
d. mengendalikan budi daya perikanan secara terbatas pada wilayah perairan dalam/profundal pada kedalaman di atas 100 (seratus) meter sebagai zona pengurai/dekomposer ekosistem alami.
(6) Strategi pemertahanan kawasan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
a. mempertahankan luasan lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan dengan kemiringan lereng 25% - 35% (dua puluh lima persen sampai dengan tiga puluh lima persen) melalui penerapan sistem terasering;
c. mengembangkan dan mengelola prasarana embung dan jaringan irigasi; dan
d. mengendalikan kawasan budi daya pertanian pangan yang menyebabkan pencemaran air danau atau dengan pengembangan pertanian organik.
(7) Strategi pengendalian kawasan budi daya hortikultura, peternakan, dan perkebunan berbasis masyarakat dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
a. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya pertanian holtikultura yang potensial menyebabkan kerusakan kawasan hutan lindung dan pencemaran air Danau Toba;
b. mengendalikan kawasan budi daya peternakan dengan berbasis bisnis dan masyarakat yang terpadu serta ramah lingkungan;
c. mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan budi daya peternakan;
d. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
e. mengembangkan jenis tanaman budi daya perkebunan yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim setempat.
(8) Strategi perwujudan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, pemasaran produksi kawasan budi daya, peningkatan dan pelayanan prasarana dan sarana antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air pada bagian wilayah Sub DAS dan CAT antar kabupaten berbasis riset dan kajian ilmiah;
b. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama penerapan kualitas air baku danau berbasis Standar Baku Mutu Air Kelas I;
c. mengembangkan kerja sama promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif antarwilayah se-Kawasan Danau Toba;
d. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama peningkatan nilai tambah produksi, pemasaran, dan pengemasan komoditas- komoditas unggulan di Kawasan Danau Toba;
e. memantapkan kerja sama promosi peluang investasi di Kawasan Danau Toba;
f. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama pemanfaatan ruang sisi kiri dan sisi kanan jalan, pelayanan transportasi, penyeberangan danau, dan transportasi udara yang saling melengkapi di Kawasan Danau Toba;
g. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama pengelolaan sistem jaringan air limbah, sistem penyediaan air minum, dan prasarana persampahan regional antarwilayah yang terpadu di Kawasan Danau Toba;
h. mengendalikan perkembangan fisik atau membatasi izin pengembangan baru kawasan terbangun di sisi jalan ke arah Danau Toba di sepanjang tepian Danau Toba; dan
i. mengendalikan perkembangan fisik kawasan permukiman dan/atau perkotaan yang menjalar (urban sprawl) di sepanjang sisi kiri dan sisi kanan jalan.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba ditetapkan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan jangkauan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana yang mendukung kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata skala dunia.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
Pasal 10
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf a merupakan sistem pusat pelayanan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan jangkauan pusat pelayanan kawasan yang mendukung kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata skala dunia.
(2) Sistem pusat pelayanan kawasan di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi Pusat Pelayanan Primer, Pusat Pelayanan Sekunder, dan Pusat Pelayanan Tersier.
(3) Pusat Pelayanan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi Kawasan Danau Toba meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul utama
transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
(4) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan sekunder untuk fungsi Kawasan Danau Toba yang meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan/atau melayani beberapa kecamatan.
(5) Pusat Pelayanan Tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan tersier untuk fungsi Kawasan Danau Toba meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari kawasan peruntukan dan/atau satu kecamatan.
Pasal 11
(1) Pusat Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) meliputi kawasan perkotaan PKW Sidikalang, PKW Balige, PKL Tarutung, PKL Parapat-Ajibata, PKL Merek, PKL Pangururan, dan Dolok Sanggul.
(2) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(4) meliputi kawasan perkotaan PKL Siborong-borong, PKL Porsea, Muara, Nainggolan, Tiga Ras, Tomok, Sagala, Onan Runggu, Haranggaol Horison, Tele, Bakkara, dan Ambarita.
(3) Pusat Pelayanan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5) meliputi kawasan perkotaan Ronggur Nihuta, Sabulan, Lintong Nihuta, Laguboti, Sipultak, Sipoholon, Sipahutar, Paranginan, Sigumpar, Silaen, Narumonda I, Sigaol, Lumban Julu, Pangobusan, Lumban Lobu, Tiga Baru, Silumboyah, Tiga lingga, Gunung Sitember, Sitinjo, Siempat Rube, Parlilitan, Pollung, Siempat Rube 1, Singgabur, Mogang Palipi, Sumbul, Tampahan, Silalahi Sabungan, Harian, dan Tuk-Tuk.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba ditetapkan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan jangkauan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana yang mendukung kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata skala dunia.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf a merupakan sistem pusat pelayanan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan jangkauan pusat pelayanan kawasan yang mendukung kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata skala dunia.
(2) Sistem pusat pelayanan kawasan di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi Pusat Pelayanan Primer, Pusat Pelayanan Sekunder, dan Pusat Pelayanan Tersier.
(3) Pusat Pelayanan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi Kawasan Danau Toba meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul utama
transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
(4) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan sekunder untuk fungsi Kawasan Danau Toba yang meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan/atau melayani beberapa kecamatan.
(5) Pusat Pelayanan Tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan tersier untuk fungsi Kawasan Danau Toba meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari kawasan peruntukan dan/atau satu kecamatan.
Pasal 11
(1) Pusat Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) meliputi kawasan perkotaan PKW Sidikalang, PKW Balige, PKL Tarutung, PKL Parapat-Ajibata, PKL Merek, PKL Pangururan, dan Dolok Sanggul.
(2) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(4) meliputi kawasan perkotaan PKL Siborong-borong, PKL Porsea, Muara, Nainggolan, Tiga Ras, Tomok, Sagala, Onan Runggu, Haranggaol Horison, Tele, Bakkara, dan Ambarita.
(3) Pusat Pelayanan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5) meliputi kawasan perkotaan Ronggur Nihuta, Sabulan, Lintong Nihuta, Laguboti, Sipultak, Sipoholon, Sipahutar, Paranginan, Sigumpar, Silaen, Narumonda I, Sigaol, Lumban Julu, Pangobusan, Lumban Lobu, Tiga Baru, Silumboyah, Tiga lingga, Gunung Sitember, Sitinjo, Siempat Rube, Parlilitan, Pollung, Siempat Rube 1, Singgabur, Mogang Palipi, Sumbul, Tampahan, Silalahi Sabungan, Harian, dan Tuk-Tuk.
(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan mengembangkan
dan meningkatkan kualitas fungsi dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana pusat pelayanan, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan Danau Toba.
(2) Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan mengembangkan
dan meningkatkan kualitas fungsi dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana pusat pelayanan, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan Danau Toba.
(2) Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
Pasal 13
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Sistem jaringan transportasi darat di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan penyeberangan.
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(4) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. transportasi penyeberangan; dan
b. transportasi danau.
(5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 14
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengembangkan aksesibilitas pariwisata yang handal dan pengendalian kawasan budi daya lainnya, adaptif terhadap bencana, dan ramah lingkungan ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu outlet internasional, regional, nasional, dan antarkawasan peruntukan pariwisata dan budi daya lainnya serta kerja sama pemanfaatan ruang kiri dan kanan jalan.
(2) Jaringan jalan di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan bebas hambatan;
c. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
d. jaringan jalan strategis nasional.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pelayanan lalu lintas untuk mendukung pariwisata yang handal, membuka daerah yang terisolasi, adaptif terhadap bencana, dan ramah lingkungan ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu outlet internasional, regional, nasional, dan antarkawasan peruntukan
pariwisata serta kerja sama pemanfaatan prasarana terminal dan lahan parkir.
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. Terminal;
c. Lahan parkir; dan
d. Fasilitas pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Terminal tipe A untuk pusat pelayanan primer yang berada di Balige, Sitinjo, dan Tarutung;
b. Terminal tipe B untuk pusat pelayanan primer yang berada di Dolok Sanggul, Parapat, dan Pangururan; dan
c. Terminal tipe C untuk pusat pelayanan sekunder dan tersier yang berada di Siborong-borong, Porsea, Tongging, Sidikalang, dan Merek.
(5) Lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di kawasan pariwisata pada pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder.
(6) Fasilitas pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a bertujuan untuk melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang aksesibilitas yang handal dan cepat yang menghubungkan Kawasan Danau Toba dengan wilayah di luar Kawasan Danau Toba, termasuk dengan kawasan pariwisata yang berada di luar Kawasan Danau Toba.
(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada bandar udara pusat penyebaran tersier Silangit di Kecamatan Siborong-borong.
(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Danau Toba.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Sistem jaringan transportasi darat di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan penyeberangan.
(3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(4) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. transportasi penyeberangan; dan
b. transportasi danau.
(5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 14
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengembangkan aksesibilitas pariwisata yang handal dan pengendalian kawasan budi daya lainnya, adaptif terhadap bencana, dan ramah lingkungan ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu outlet internasional, regional, nasional, dan antarkawasan peruntukan pariwisata dan budi daya lainnya serta kerja sama pemanfaatan ruang kiri dan kanan jalan.
(2) Jaringan jalan di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan bebas hambatan;
c. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
d. jaringan jalan strategis nasional.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pelayanan lalu lintas untuk mendukung pariwisata yang handal, membuka daerah yang terisolasi, adaptif terhadap bencana, dan ramah lingkungan ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu outlet internasional, regional, nasional, dan antarkawasan peruntukan
pariwisata serta kerja sama pemanfaatan prasarana terminal dan lahan parkir.
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. Terminal;
c. Lahan parkir; dan
d. Fasilitas pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Terminal tipe A untuk pusat pelayanan primer yang berada di Balige, Sitinjo, dan Tarutung;
b. Terminal tipe B untuk pusat pelayanan primer yang berada di Dolok Sanggul, Parapat, dan Pangururan; dan
c. Terminal tipe C untuk pusat pelayanan sekunder dan tersier yang berada di Siborong-borong, Porsea, Tongging, Sidikalang, dan Merek.
(5) Lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di kawasan pariwisata pada pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder.
(6) Fasilitas pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a bertujuan untuk melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang aksesibilitas yang handal dan cepat yang menghubungkan Kawasan Danau Toba dengan wilayah di luar Kawasan Danau Toba, termasuk dengan kawasan pariwisata yang berada di luar Kawasan Danau Toba.
(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada bandar udara pusat penyebaran tersier Silangit di Kecamatan Siborong-borong.
(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Danau Toba.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana energi listrik tenaga panas bumi, air, angin, dan mikrohidro yang handal bagi masyarakat.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
b. Pembangkit listrik tenaga angin (PLTB);
c. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); dan
d. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
(4) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. PLTA Asahan I pada Kabupaten Toba Samosir;
b. PLTA Renun pada Kabupaten Dairi;
c. PLTA Aek Simonggo, PLTA Aek Silang I, PLTA Aek Sibundong I, PLTA Aek Sibundong II, PLTA Manonga Tao, PLTA Aek Rahu, PLTA Aek Sibuluan, PLTA Aek Silang II, PLTA Aek Simangira, PLTA Aek Sipultak Hoda pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
dan
d. PLTA Tarutung pada Kabupaten Tapanuli Utara.
(5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi PLTB Sipintuangin pada Kabupaten Simalungun.
(6) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. PLTP Pusuk Buhit, PLTP Palipi, dan PLTP Simbolon Samosir di Kabupaten Samosir; dan
b. PLTP Sipoholon Ria-Ria di Kabupaten Tapanuli Utara.
(7) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada DAS atau bagian wilayah Sub DAS yang airnya mengalir ke dalam Badan Danau Toba meliputi:
a. PLTMH Aek Sibundong di Kecamatan Sijamapolang, PLTMH Aek Silang 1 di Kecamatan Pollung, dan PLTMH Aek Silang 2 di Kecamatan Dolok Sanggul pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
b. PLTMH Parluasan di Kecamatan Siantar Narumonda pada Kabupaten Toba Samosir;
c. PLTMH Sipoholon di Kecamatan Sipoholon, PLTMH Adiankoting di Kecamatan Adiankoting, dan PLTMH Parmonangan di Kecamatan Parmonangan pada Kabupaten Tapanuli Utara;
d. PLTMH Lau Renun di Kecamatan Parbuluan pada Kabupaten Dairi; dan
e. PLTMH Sitapigagan, PLTMH Bolon, dan PLTMH Tulas di Kecamatan Sianjur Mula-mula, serta PLTMH Sampuran di Kecamatan Harian pada Kabupaten Samosir.
(8) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
c. Gardu Induk (GI).
(9) SUTT di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan SUTT yang melayani Merek – Sidikalang – Harian – Tarutung – Porsea - ke arah Pematang Siantar;
b. Jaringan SUTT yang melayani Tarutung – Sipoholon;
c. Jaringan SUTT yang melayani Lintong Nihuta – Dolok Sanggul;
d. Jaringan SUTT yang melayani Panguruan – Tele;
e. Jaringan SUTT yang melayani Silahisabungan – Pegagang Hilir;
dan
f. Jaringan SUTT yang melayani Pulau Samosir yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Tomok dan sekitarnya.
(10) SUTET di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi Jaringan SUTET yang melayani Parapat-Pematang Siantar.
(11) GI di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas:
a. GI Dolok Sanggul di Kecamatan Dolok Sanggul;
b. GI Tarutung di Kecamatan Tarutung;
c. GI Renun di Kecamatan Silahisabungan;
d. GI Tele di Kecamatan Pangururan;
e. GI Porsea di Kecamatan Porsea;
f. GI Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
g. GI Balige di Kecamatan Balige;
h. GI Siborong-borong di Kecamatan Siborong-borong;
i. GI Parbaba di Kecamatan Pangururan;
j. GI Tomok di Kecamatan Simanindo;
k. GI Sidikalang di Kecamatan Sidikalang; dan
l. GI Merek-Tongging di Kecamatan Merek.
(12) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan transmisi listrik pada kawasan perdesaan yang terisolasi dihubungkan jaringan prasarana listrik kawasan perkotaan terdekat, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi baik nasional maupun internasional.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan teresterial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berupa sentral telekomunikasi di Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Balige, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sidikalang, Tomok di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Dolok Sanggul, Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean, Mogang Palipi di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Muara, dan Kecamatan Merek.
(4) Jaringan teresterial dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit yang diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi baik nasional maupun internasional.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan teresterial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berupa sentral telekomunikasi di Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Balige, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sidikalang, Tomok di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Dolok Sanggul, Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean, Mogang Palipi di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Muara, dan Kecamatan Merek.
(4) Jaringan teresterial dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit yang diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan prasarana permukiman berupa air baku yang mendukung kawasan peruntukan pariwisata, permukiman, dan kawasan budi daya lainnya.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air;
b. prasarana sumber daya air; dan
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas air permukaan pada sungai, danau, dan sumber air lainnya, serta air tanah pada CAT.
(4) Air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sungai-sungai di Sub DAS Aek Sigumbang, Sub DAS Haranggaol, Sub DAS Dolok Pardamean, Sub DAS Pematang Sidamanik, Sub DAS Aek Nauli, Sub DAS Bah Naborsahan, Sub DAS Bah Tongguran, Sub DAS Aek Gopgopan, Sub DAS Aek Mandosi, Sub DAS Aek Simare, Sub DAS Aek Bolon, Sub DAS Aek Halian, Sub DAS Sitobu, Sub DAS Siparbue, Sub DAS Aek Silang, Sub DAS Aek Bodang, Sub DAS Parembakan, Sub DAS Aek Tulas, Sub DAS Aek Ringgo, Sub DAS Binanga Simartuang, Sub DAS Bah Anun, Sub DAS Binanga Guluan, Sub DAS Bah Silabung, Sub DAS Bah Bolon, Sub DAS Aek Simala, Sub DAS Sitiung-tiung, dan Sub DAS Sigumbang.
(5) Air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi air permukaan pada Danau Toba, Danau Sidihoni di Kecamatan Pangururan, dan Danau Aek Natonang di Kecamatan Simanindo.
(6) Air permukaan pada sumber air lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi air tanah pada:
a. CAT Sidikalang di 4 (empat) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagang Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Gunung Sitember pada Kabupaten Dairi;
2. Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu pada Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan Kecamatan Harian pada Kabupaten Samosir; dan
4. Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pollung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Onan Ganjang pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
b. CAT Tarutung di 3 (tiga) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Paranginan pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Kecamatan Muara, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sipahutar, dan Kecamatan Siatas Barita pada Kabupaten Tapanuli Utara; dan
3. Kecamatan Tampahan dan Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samsosir.
c. CAT Porsea Parapat di 2 (dua) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Bona Tua Lunasi, Kecamatan Uluan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pemaksian, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir; dan
2. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun.
d. CAT Samosir, yang meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu pada Kabupaten Samosir.
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) huruf b yaitu saluran drainase primer yang bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata.
(2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada:
a. Bah Naborsahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
b. Aek Sibundong dan Aek Sampuran di Kecamatan Dolok Sanggul pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
c. Aek Sigeosa, Aek Sirumanoi, Aek Toru, dan Aek Pamoguan Sulu di Kecamatan Tarutung pada Kabupaten Tapanuli Utara;
d. Aek Halian dan Aek Lumbabi di Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samosir;
e. Aek Sigumbang di Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
f. Lau Simbelin, Lau Nuaha, dan Lau Renun di Kecamatan Sidikalang pada Kabupaten Dairi; dan
g. Bah Joring di Kecamatan Panguruan pada Kabupaten Samosir.
Pasal 26
(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan permukiman perdesaan pada Kawasan Danau Toba.
(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan kawasan pariwisata.
(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Merek, Tongging, Kecamatan Purba, Parapat-Kecamatan Ajibata, Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Muara, Kecamatan Sianjur Mula- mula, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Tomok di Kecamatan Simanindo.
(8) Pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(2) TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
(3) Lokasi TPS sampah di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada unit lingkungan permukiman di pusat- pusat kegiatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
(5) Lokasi TPST di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
a. Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir
d. Kecamatan Muara pada Kabupaten Tapanuli Utara;
e. Kecamatan Sidikalang pada Kabupaten Dairi; dan
f. Kecamatan Sianjur Mula-mula Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, dan Kecamatan Pangururan pada Kabupaten Samosir.
(6) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
(7) Lokasi TPA sampah di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di:
a. Kecamatan Silimakuta pada Kabupaten Simalungun;
b. Kecamatan Laguboti pada Kabupaten Toba Samosir;
c. Kecamatan Siborong-borong pada Kabupaten Tapanuli Utara; dan
d. Kecamatan Lintong Nihuta pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
(8) Pengelolaan persampahan di Kawasan Danau Toba diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 28
Rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam BAB IV digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dengan dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana air minum, sanitasi lingkungan, persampahan, dan drainase untuk mendukung kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan budi daya lainnya.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan persampahan.
(3) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
(4) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Danau Toba.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) SPAM di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
(7) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di:
1. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
2. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
3. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Lumban Julu, dan Kecamatan Ajibata pada Kabupaten Toba Samosir;
4. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Muara, sungai di Kecamatan Tarutung, dan sungai di Kecamatan Siborong- borong pada Kabupaten Tapanuli Utara;
5. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Dolok Sanggul pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Sidikalang pada Kabupaten Dairi; dan
7. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simanindo pada Kabupaten Samosir.
b. unit produksi air minum meliputi:
instalasi pengolahan air minum (IPA) Tirtanciho pada Kabupaten Dairi, IPA Tirta Malem pada Kabupaten Karo, IPA Tirta Lihou pada Kabupaten Simalungun, IPA Tirtanadi pada Kabupaten Toba Samosir, dan IPA Mual Natio di Pusat Pelayanan Primer PKL Tarutung pada Kabupaten Tapanuli Utara.
c. unit distribusi dan unit pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(8) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kawasan permukiman perdesaan pada Kawasan Danau Toba.
(9) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) huruf b yaitu saluran drainase primer yang bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata.
(2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada:
a. Bah Naborsahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
b. Aek Sibundong dan Aek Sampuran di Kecamatan Dolok Sanggul pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
c. Aek Sigeosa, Aek Sirumanoi, Aek Toru, dan Aek Pamoguan Sulu di Kecamatan Tarutung pada Kabupaten Tapanuli Utara;
d. Aek Halian dan Aek Lumbabi di Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samosir;
e. Aek Sigumbang di Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
f. Lau Simbelin, Lau Nuaha, dan Lau Renun di Kecamatan Sidikalang pada Kabupaten Dairi; dan
g. Bah Joring di Kecamatan Panguruan pada Kabupaten Samosir.
Pasal 26
(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan permukiman perdesaan pada Kawasan Danau Toba.
(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan kawasan pariwisata.
(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Merek, Tongging, Kecamatan Purba, Parapat-Kecamatan Ajibata, Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Muara, Kecamatan Sianjur Mula- mula, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Tomok di Kecamatan Simanindo.
(8) Pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(2) TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
(3) Lokasi TPS sampah di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada unit lingkungan permukiman di pusat- pusat kegiatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
(5) Lokasi TPST di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
a. Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir
d. Kecamatan Muara pada Kabupaten Tapanuli Utara;
e. Kecamatan Sidikalang pada Kabupaten Dairi; dan
f. Kecamatan Sianjur Mula-mula Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, dan Kecamatan Pangururan pada Kabupaten Samosir.
(6) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
(7) Lokasi TPA sampah di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di:
a. Kecamatan Silimakuta pada Kabupaten Simalungun;
b. Kecamatan Laguboti pada Kabupaten Toba Samosir;
c. Kecamatan Siborong-borong pada Kabupaten Tapanuli Utara; dan
d. Kecamatan Lintong Nihuta pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
(8) Pengelolaan persampahan di Kawasan Danau Toba diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 28
Rencana struktur ruang Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam BAB IV digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dengan dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Rencana pola ruang Kawasan Danau Toba ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pelestarian kualitas dan kuantitas air, ekosistem, kampung masyarakat adat, serta pengembangan kawasan pariwisata yang adaptif terhadap bencana alam.
(2) Rencana pola ruang Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana peruntukan kawasan lindung; dan
b. rencana peruntukan kawasan budi daya.
Pasal 30
Kawasan lindung yang dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L), yang terdiri atas:
a. Zona lindung 1 (Zona L1), yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Zona lindung 2 (Zona L2), yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
c. Zona lindung 3 (Zona L3), yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. Zona lindung 4 (Zona L4), yang merupakan kawasan rawan bencana alam; dan
e. Zona lindung 5 (Zona L5), yang merupakan kawasan lindung geologi.
(1) Rencana pola ruang Kawasan Danau Toba ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pelestarian kualitas dan kuantitas air, ekosistem, kampung masyarakat adat, serta pengembangan kawasan pariwisata yang adaptif terhadap bencana alam.
(2) Rencana pola ruang Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana peruntukan kawasan lindung; dan
b. rencana peruntukan kawasan budi daya.
Kawasan lindung yang dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L), yang terdiri atas:
a. Zona lindung 1 (Zona L1), yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Zona lindung 2 (Zona L2), yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
c. Zona lindung 3 (Zona L3), yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. Zona lindung 4 (Zona L4), yang merupakan kawasan rawan bencana alam; dan
e. Zona lindung 5 (Zona L5), yang merupakan kawasan lindung geologi.
BAB Ketiga
Rencana Kawasan Peruntukan Budi Daya
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU TOBA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Danau Toba
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DANAU TOBA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
BAB Ketiga
Arahan Perizinan
BAB Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VIII
PENGELOLAAN KAWASAN DANAU TOBA
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN DANAU TOBA
(1) Cakupan Kawasan Danau Toba meliputi Badan Danau, DTA dan CAT yang terkait dengan perairan Danau Toba, serta pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di Badan Danau, DTA, dan CAT yang terkait dengan perairan Danau Toba dan mendukung pengembangan perairan Danau Toba.
(2) Badan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelilingi oleh 7 (tujuh) Kabupaten dan 28 (dua puluh delapan) Kecamatan yang terdiri atas:
a. Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Simalungun, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Uluan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir;
d. Kecamatan Muara pada Kabupaten Tapanuli Utara;
e. Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Baktiraja di Kabupaten Humbang Hasundutan;
f. Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi pada Kabupaten Samosir; dan
g. Kecamatan Silahisabungan pada Kabupaten Dairi.
(3) DTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 25 (dua puluh lima) Sub DAS pada 7 (tujuh) kabupaten dan 61 (enam puluh satu) kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas:
a. 3 (tiga) Sub DAS di Kabupaten Karo yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Sigumbang di Kecamatan Merek;
2. Sub DAS Haranggaol di Kecamatan Merek; dan
3. Sub DAS Aek Ringgo di Kecamatan Merek.
b. 4 (empat) Sub DAS di Kabupaten Simalungun yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Sigumbang di Kecamatan Pematang Silimakuta;
2. Sub DAS Haranggaol di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Merek, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Haranggaol Horison, dan Kecamatan Purba;
3. Sub DAS Situnggaling di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Perdamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon; dan
4. Sub DAS Bah Naborsahan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
c. 8 (delapan) Sub DAS di Kabupaten Toba Samosir yang meliputi:
1. Sub DAS Bah Naborsahan di Kecamatan Ajibata;
2. Sub DAS Bah Tongguran di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Ajibata;
3. Sub DAS Aek Gopgopan di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Ajibata, dan Kecamatan Porsea;
4. Sub DAS Aek Mandosi di 6 (enam) kecamatan meliputi Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Porsea, Kecamatan Bona Tua Lunasi, Kecamatan Uluan, Kecamatan Parmaksian, dan Kecamatan Siantar Narumonda;
5. Sub DAS Aek Bolon di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Silaen;
6. Sub DAS Aek Simare di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Bor-bor, dan Kecamatan Balige;
7. Sub DAS Aek Halian di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Laguboti, Kecamatan Bor-bor, dan Kecamatan Balige; dan
8. Sub DAS Aek Sitobu di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Balige dan Kecamatan Tampahan.
d. 4 (empat) Sub DAS di Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Simare di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Siborong-borong dan Kecamatan Sipahutar;
2. Sub DAS Aek Halian di Kecamatan Siborong-borong;
3. Sub DAS Aek Sitobu di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Muara dan Kecamatan Siborong-borong; dan
4. Sub DAS Aek Siparbue di Kecamatan Muara.
e. 2 (dua) Sub DAS di Kabupaten Humbang Hasundutan yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Siparbue di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Lintong Nihuta; dan
2. Sub DAS Aek Silang di 5 (lima) kecamatan meliputi Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Dolok Sanggul, dan Kecamatan Pollung.
f. 13 (tiga belas) Sub DAS di Kabupaten Samosir yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Silang di Kecamatan Harian;
2. Sub DAS Aek Bodang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sitio-tio dan Kecamatan Harian;
3. Sub DAS Aek Parombahan di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan Kecamatan Pangururan;
4. Sub DAS Aek Tulas di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan;
5. Sub DAS Aek Ringgo di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
6. Sub DAS Binanga Simaratuang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan;
7. Sub DAS Binanga Aron di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
8. Sub DAS Binanga Guluan di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Kecamatan Palipi;
9. Sub DAS Binanga Silubung di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, dan Kecamatan Nainggolan;
10.Sub DAS Binanga Bolon di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu;
11.Sub DAS Sigumbang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu;
12.Sub DAS Aek Simala di Kecamatan Onan Runggu; dan
13.Sub DAS Sitiung-tiung di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Kecamatan Onan Runggu.
g. 2 (dua) Sub DAS pada Kabupaten Dairi yang meliputi:
1. Sub DAS Aek Ringgo di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Parbuluan, dan Kecamatan Sumbul; dan
2. Sub DAS Aek Sigumbang di Kecamatan Silahisabungan.
(4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. CAT Sidikalang di 4 (empat) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagang Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Gunung Sitember pada Kabupaten Dairi;
2. Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu pada Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan Kecamatan Harian pada Kabupaten Samosir; dan
4. Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pollung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Onan Ganjang pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
b. CAT Tarutung di 3 (tiga) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Paranginan pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Kecamatan Muara, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sipahutar, dan Kecamatan Siatas Barita pada Kabupaten Tapanuli Utara; dan
3. Kecamatan Tampahan dan Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samsosir.
c. CAT Porsea Parapat di 2 (dua) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Bona Tua Lunasi, Kecamatan Uluan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pemaksian, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir; dan
2. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun.
d. CAT Samosir, yang meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu pada Kabupaten Samosir.
(5) Pusat kegiatan dan jaringan prasarana yang tidak berada di Badan Danau, DTA, dan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat kegiatan dan jaringan prasarana, yang berada di:
a. Sebagian Kecamatan Merek di Kabupaten Karo; dan
b. Sebagian Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.
(1) Strategi pemertahanan kestabilan kuantitas dan pemulihan kualitas air Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. mempertahankan keberadaan dan merehabilitasi fungsi kawasan hutan lindung pada DTA;
b. mempertahankan fungsi daerah imbuhan air tanah dan merehabilitasi fungsi daerah imbuhan air tanah yang terdegradasi;
c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sumber air dan sepanjang aliran sungai (sempadan sungai) ke danau;
d. mengembalikan fungsi kawasan resapan air pada daerah dengan kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
e. membangun prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu keluar air danau;
f. membangun prasarana pemantauan kualitas air berkala yang tersebar di perairan danau;
g. mengembangkan jenis vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran air danau di sepanjang pantai danau;
h. mengembangkan prasarana sistem biofilterasi untuk mengurangi kekeruhan air, eutrofikasi, dan tingkat racun pada air sungai yang mengalir ke danau;
i. mengembangkan prasarana sediment trap pada sungai-sungai yang berpotensi membawa endapan ke dalam air Danau Toba;
j. mengendalikan perkembangan kawasan kampung masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung;
k. mengendalikan pemanfaatan air danau dengan prinsip penggunaan ulang dan daur ulang untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan;
l. mengendalikan perkembangan luasan kawasan budi daya terbangun pada daerah imbuhan air tanah;
m. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya perikanan dan transportasi di kawasan perairan Danau Toba;
n. mengendalikan pengembangan kawasan budi daya peternakan yang berdekatan dengan kawasan pariwisata;
o. mengendalikan proses produksi di kawasan budi daya pada DAS yang menghasilkan limbah dan sampah yang mengandung bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan beracun;
p. mengembangkan sistem persampahan dan jaringan air limbah terpadu pada kawasan permukiman, pariwisata, peternakan, dan jalur transportasi;
q. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki tanah diatom yang berfungsi sebagai penyaring kejernihan air Danau Toba; dan
r. memulihkan kualitas air danau yang tercemar akibat kegiatan budi daya.
(2) Strategi pelestarian ekosistem penting perairan danau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. MENETAPKAN dan melestarikan kawasan konservasi perairan keanekaragaman hayati ikan Batak dan habitat biota endemik danau;
b. melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai habitat satwa yang terancam punah dan sumber plasma nuftah, serta laboratorium penelitian alam;
c. mengembangkan arboretum sebagai tempat pelestarian dan/atau pengawetan tumbuhan endemik antara lain tumbuhan Anggrek Toba, Andaliman, dan Kantung Semar; dan
d. mengendalikan perkembangan tanaman enceng gondok dengan pengangkatan tanaman enceng gondok secara menyeluruh dan berkala dari perairan Danau Toba.
(3) Strategi pelestarian kawasan kampung dan budaya masyarakat adat batak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. mempertahankan keberadaan dan revitalisasi kawasan kampung adat puak Batak dan situs sejarah Batak yang bernilai budaya tinggi;
b. menerapkan syarat kawasan terbangun permukiman dengan konsep berlanggam asitektur budaya Batak dan menghadap danau;
c. mengembangkan kawasan pusat budaya Batak berskala internasional;
d. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pelayanan fasilitas kesehatan, dan jasa medis (jumlah dan jangkauan pelayanan serta tenaga medis);
e. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pelayanan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar;
f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana permukiman berupa sanitasi lingkungan, drainase dan persampahan, air minum, dan ruang terbuka hijau (RTH) ; dan
g. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana energi listrik dan telekomunikasi yang handal.
(4) Strategi pengembangan dan rehabilitasi kawasan pariwisata berkelas (high-end) dan kawasan pariwisata massal yang berdaya tarik internasional, nasional, dan regional yang adaptif terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. mengembangkan dan merevitalisasi kawasan peruntukan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan manusia;
b. menata kembali kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada daerah Sempadan Danau, di ketinggian perbukitan, dan di daerah kemiringan lereng lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
c. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pariwisata (akomodasi, perbankan, jasa biro perjalanan, dan pendidikan pariwisata) untuk kawasan peruntukan pariwisata berkelas tinggi (high-end) dan pariwisata massal yang berbasis budaya dan panorama danau serta adaptif terhadap bencana;
d. mengembangkan akses jaringan transportasi (jalan, penyeberangan, laut, dan udara) yang handal, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap bencana ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu keluar internasional, regional, nasional, dan antar kawasan peruntukan pariwisata;
e. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana umum yang mendukung kawasan peruntukan pariwisata (sistem penyediaan air minum, pengolahan air limbah, persampahan, drainase, dan RTH yang handal); dan
f. memantapkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan telekomunikasi (jaringan terestrial dan jaringan satelit) dan jaringan energi listrik (tenaga air, angin, panas bumi, dan mikro hidro).
(5) Strategi pengendalian kawasan budi daya perikanan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. mengendalikan kawasan budi daya perikanan dan keberadaan KJA dengan MENETAPKAN lokasi kawasan budi daya perikanan dan kawasan KJA yang didasarkan pada kualitas baku mutu air kelas I;
b. melarang budi daya perikanan danau di wilayah perairan terbuka dari tepian hingga kedalaman 30 (tiga puluh) meter yang memiliki fungsi utama sebagai habitat hewan dasar dan wilayah pemijahan ikan;
c. mengendalikan budi daya perikanan yang berada pada wilayah perairan terbuka/limnetik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter hingga 100 (seratus) meter dan pada wilayah outlet perairan Danau Toba sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kualitas baku mutu air danau kelas I; dan
d. mengendalikan budi daya perikanan secara terbatas pada wilayah perairan dalam/profundal pada kedalaman di atas 100 (seratus) meter sebagai zona pengurai/dekomposer ekosistem alami.
(6) Strategi pemertahanan kawasan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
a. mempertahankan luasan lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan dengan kemiringan lereng 25% - 35% (dua puluh lima persen sampai dengan tiga puluh lima persen) melalui penerapan sistem terasering;
c. mengembangkan dan mengelola prasarana embung dan jaringan irigasi; dan
d. mengendalikan kawasan budi daya pertanian pangan yang menyebabkan pencemaran air danau atau dengan pengembangan pertanian organik.
(7) Strategi pengendalian kawasan budi daya hortikultura, peternakan, dan perkebunan berbasis masyarakat dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
a. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya pertanian holtikultura yang potensial menyebabkan kerusakan kawasan hutan lindung dan pencemaran air Danau Toba;
b. mengendalikan kawasan budi daya peternakan dengan berbasis bisnis dan masyarakat yang terpadu serta ramah lingkungan;
c. mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan budi daya peternakan;
d. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya perkebunan berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
e. mengembangkan jenis tanaman budi daya perkebunan yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim setempat.
(8) Strategi perwujudan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, pemasaran produksi kawasan budi daya, peningkatan dan pelayanan prasarana dan sarana antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air pada bagian wilayah Sub DAS dan CAT antar kabupaten berbasis riset dan kajian ilmiah;
b. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama penerapan kualitas air baku danau berbasis Standar Baku Mutu Air Kelas I;
c. mengembangkan kerja sama promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif antarwilayah se-Kawasan Danau Toba;
d. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama peningkatan nilai tambah produksi, pemasaran, dan pengemasan komoditas- komoditas unggulan di Kawasan Danau Toba;
e. memantapkan kerja sama promosi peluang investasi di Kawasan Danau Toba;
f. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama pemanfaatan ruang sisi kiri dan sisi kanan jalan, pelayanan transportasi, penyeberangan danau, dan transportasi udara yang saling melengkapi di Kawasan Danau Toba;
g. mengembangkan dan meningkatkan kerja sama pengelolaan sistem jaringan air limbah, sistem penyediaan air minum, dan prasarana persampahan regional antarwilayah yang terpadu di Kawasan Danau Toba;
h. mengendalikan perkembangan fisik atau membatasi izin pengembangan baru kawasan terbangun di sisi jalan ke arah Danau Toba di sepanjang tepian Danau Toba; dan
i. mengendalikan perkembangan fisik kawasan permukiman dan/atau perkotaan yang menjalar (urban sprawl) di sepanjang sisi kiri dan sisi kanan jalan.
(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas ruas jalan yang menghubungkan:
a. Tiga Ras - Tanjung Onta – Tanjung Dolok – Parapat – Porsea – Silimbat – Balige – Gurgur – Sipintu-pintu – Siborong-borong – Tarutung – ke arah Pahaejulu/Kota Padang Sidempuan;
b. Jalan Lingkar Parapat;
c. Tj. Dolok - arah Kota Pematang Siantar;
d. Tarutung - arah Rompa/Kota Sibolga; dan
e. Siborong-borong – Bandar Udara Silangit.
(2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi rencana jalan bebas hambatan Tiga Ras - arah Kota Pematang Siantar, sebagai sistem jaringan jalan bebas hambatan Parapat-Pematang Siantar -Tebing Tinggi - Kualanamu.
(3) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas ruas jalan yang menghubungkan:
a. Merek – Silalahi – Sumbul – Panji – Tele – Dolok Sanggul – Siborong-borong – arah Pangaribuan;
b. Lingkar Samosir: Tele – Simpang Goting – Pangururan – Ambarita – Tomok – Onan Runggu – Lumban Siantar – Nainggolan – Pangururan;
c. Panji – Sidikalang – arah Kotabuluh;
d. Sidikalang – arah Sp. Sokarame
e. Porsea – arah Tangga/Pulau Rakyat/Tanjung Balai;
f. Silimbat – arah Parsoburan/Kab.Labuan Batu Selatan;
g. Tj. Onta – Tiga Ras – arah Seribu Dolok/ Merek;
h. Dolok Sanggul – arah Barus; dan
i. Merek - Kabanjahe.
(4) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri atas ruas jalan yang menghubungkan:
a. Pangururan - Hasinggahan – Binangara – Silalahi – Paropo – Tongging – Baluhut – Gaol – Haranggaol – Tanjung Unta;
b. Parapat – Ajibata - Horsik – Sigapiton – Janji Maria – Binangalom – Janji Matogu – Porsea;
c. Gurgur – Lumban Pasir – Bakkara – Tipang - Janji Nauli – Sihotang – Harian – Simpang Goting;
d. Haranggaol – arah Seribu Dolok/Merek;
e. Porsea - Janji Matogu – Siregar – Aek Nalas;
f. Tongging – Merek;
g. Silalahi – Lae Pondom;
h. Lumban Pasir – Lagundi;
i. Bakkara – Dolok Sanggul;
j. Lumban Siantar – Lagundi;
k. Ajibata - Dermaga Ajibata;
l. Tomok - Dermaga Tomok;
m. Tiga Ras - Dermaga Tiga Ras;
n. Simanindo - Dermaga Simanindo;
o. Balige - Dermaga Balige;
p. Onan Runggu - Dermaga Onan Runggu;
q. Muara - Dermaga Muara; dan
r. Nainggolan - Dermaga Nainggolan.
(1) Transportasi penyeberangan dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b bertujuan untuk menunjang aksesibilitas yang handal, membuka daerah yang terisolasi yang terintegrasi dengan moda transportasi darat yang ramah lingkungan, dan kerja sama pemanfaatan prasana pelabuhan dan dermaga.
(2) Transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan danau;
b. pelabuhan penyeberangan danau; dan
c. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.
(3) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdiri atas lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Pusat Pelayanan Tersier Ajibata - Pusat Pelayanan Sekunder Tomok;
b. Pusat Pelayanan Sekunder Simanindo - Pusat Pelayanan Sekunder Tiga Ras;
c. Pusat Pelayanan Primer Balige - Pusat Pelayanan Sekunder Onan Runggu;
d. Pusat Pelayanan Sekunder Muara - Pusat Pelayanan Sekunder Nainggolan; dan
e. Pusat Pelayanan Sekunder Bakkara - Pusat Pelayanan Sekunder Nainggolan.
(4) Pelabuhan penyeberangan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. Pelabuhan Ajibata di Kecamatan Ajibata;
b. Pelabuhan Tomok di Kecamatan Simanindo;
c. Pelabuhan Simanindo di Kecamatan Simanindo;
d. Pelabuhan Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean ;
e. Pelabuhan Balige di Kecamatan Balige;
f. Pelabuhan Onan Runggu di Kecamatan Onan Runggu;
g. Pelabuhan Muara di Kecamatan Muara;
h. Pelabuhan Nainggolan di Kecamatan Nainggolan;
i. Pelabuhan Onan Baru di Kecamatan Pangururan;
j. Pelabuhan Transit Pariwisata Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;
k. Pelabuhan Bonandolok di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
l. Pelabuhan Tamba di Kecamatan Sitio-tio;
m. Pelabuhan Sabulan di Kecamatan Sitio-tio;
n. Pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja;
o. Pelabuhan Sihotang di Kecamatan Harian; dan
p. Pelabuhan Silahisabungan di Kecamatan Silahisabungan.
(5) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
(6) Transportasi danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b menghubungkan antarpermukiman di tepi danau dengan prasarana pelabuhan danau.
(7) Prasarana pelabuhan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembangkan di:
a. Kecamatan Ajibata;
b. Kecamatan Dolok Pardamean;
c. Kecamatan Haranggaol Horison;
d. Kecamatan Merek;
e. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
f. Kecamatan Pangururan;
g. Kecamatan Baktiraja;
h. Kecamatan Muara;
i. Kecamatan Balige;
j. Kecamatan Porsea;
k. Ambarita di Kecamatan Simanindo;
l. Tuk-tuk di Kecamatan Simanindo;
m. Kecamatan Onan Runggu;
n. Kecamatan Nainggolan; dan
o. Kecamatan Silahisabungan.
(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas ruas jalan yang menghubungkan:
a. Tiga Ras - Tanjung Onta – Tanjung Dolok – Parapat – Porsea – Silimbat – Balige – Gurgur – Sipintu-pintu – Siborong-borong – Tarutung – ke arah Pahaejulu/Kota Padang Sidempuan;
b. Jalan Lingkar Parapat;
c. Tj. Dolok - arah Kota Pematang Siantar;
d. Tarutung - arah Rompa/Kota Sibolga; dan
e. Siborong-borong – Bandar Udara Silangit.
(2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi rencana jalan bebas hambatan Tiga Ras - arah Kota Pematang Siantar, sebagai sistem jaringan jalan bebas hambatan Parapat-Pematang Siantar -Tebing Tinggi - Kualanamu.
(3) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas ruas jalan yang menghubungkan:
a. Merek – Silalahi – Sumbul – Panji – Tele – Dolok Sanggul – Siborong-borong – arah Pangaribuan;
b. Lingkar Samosir: Tele – Simpang Goting – Pangururan – Ambarita – Tomok – Onan Runggu – Lumban Siantar – Nainggolan – Pangururan;
c. Panji – Sidikalang – arah Kotabuluh;
d. Sidikalang – arah Sp. Sokarame
e. Porsea – arah Tangga/Pulau Rakyat/Tanjung Balai;
f. Silimbat – arah Parsoburan/Kab.Labuan Batu Selatan;
g. Tj. Onta – Tiga Ras – arah Seribu Dolok/ Merek;
h. Dolok Sanggul – arah Barus; dan
i. Merek - Kabanjahe.
(4) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri atas ruas jalan yang menghubungkan:
a. Pangururan - Hasinggahan – Binangara – Silalahi – Paropo – Tongging – Baluhut – Gaol – Haranggaol – Tanjung Unta;
b. Parapat – Ajibata - Horsik – Sigapiton – Janji Maria – Binangalom – Janji Matogu – Porsea;
c. Gurgur – Lumban Pasir – Bakkara – Tipang - Janji Nauli – Sihotang – Harian – Simpang Goting;
d. Haranggaol – arah Seribu Dolok/Merek;
e. Porsea - Janji Matogu – Siregar – Aek Nalas;
f. Tongging – Merek;
g. Silalahi – Lae Pondom;
h. Lumban Pasir – Lagundi;
i. Bakkara – Dolok Sanggul;
j. Lumban Siantar – Lagundi;
k. Ajibata - Dermaga Ajibata;
l. Tomok - Dermaga Tomok;
m. Tiga Ras - Dermaga Tiga Ras;
n. Simanindo - Dermaga Simanindo;
o. Balige - Dermaga Balige;
p. Onan Runggu - Dermaga Onan Runggu;
q. Muara - Dermaga Muara; dan
r. Nainggolan - Dermaga Nainggolan.
(1) Transportasi penyeberangan dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b bertujuan untuk menunjang aksesibilitas yang handal, membuka daerah yang terisolasi yang terintegrasi dengan moda transportasi darat yang ramah lingkungan, dan kerja sama pemanfaatan prasana pelabuhan dan dermaga.
(2) Transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan danau;
b. pelabuhan penyeberangan danau; dan
c. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.
(3) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdiri atas lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Pusat Pelayanan Tersier Ajibata - Pusat Pelayanan Sekunder Tomok;
b. Pusat Pelayanan Sekunder Simanindo - Pusat Pelayanan Sekunder Tiga Ras;
c. Pusat Pelayanan Primer Balige - Pusat Pelayanan Sekunder Onan Runggu;
d. Pusat Pelayanan Sekunder Muara - Pusat Pelayanan Sekunder Nainggolan; dan
e. Pusat Pelayanan Sekunder Bakkara - Pusat Pelayanan Sekunder Nainggolan.
(4) Pelabuhan penyeberangan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. Pelabuhan Ajibata di Kecamatan Ajibata;
b. Pelabuhan Tomok di Kecamatan Simanindo;
c. Pelabuhan Simanindo di Kecamatan Simanindo;
d. Pelabuhan Tiga Ras di Kecamatan Dolok Pardamean ;
e. Pelabuhan Balige di Kecamatan Balige;
f. Pelabuhan Onan Runggu di Kecamatan Onan Runggu;
g. Pelabuhan Muara di Kecamatan Muara;
h. Pelabuhan Nainggolan di Kecamatan Nainggolan;
i. Pelabuhan Onan Baru di Kecamatan Pangururan;
j. Pelabuhan Transit Pariwisata Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;
k. Pelabuhan Bonandolok di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
l. Pelabuhan Tamba di Kecamatan Sitio-tio;
m. Pelabuhan Sabulan di Kecamatan Sitio-tio;
n. Pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja;
o. Pelabuhan Sihotang di Kecamatan Harian; dan
p. Pelabuhan Silahisabungan di Kecamatan Silahisabungan.
(5) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
(6) Transportasi danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b menghubungkan antarpermukiman di tepi danau dengan prasarana pelabuhan danau.
(7) Prasarana pelabuhan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembangkan di:
a. Kecamatan Ajibata;
b. Kecamatan Dolok Pardamean;
c. Kecamatan Haranggaol Horison;
d. Kecamatan Merek;
e. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
f. Kecamatan Pangururan;
g. Kecamatan Baktiraja;
h. Kecamatan Muara;
i. Kecamatan Balige;
j. Kecamatan Porsea;
k. Ambarita di Kecamatan Simanindo;
l. Tuk-tuk di Kecamatan Simanindo;
m. Kecamatan Onan Runggu;
n. Kecamatan Nainggolan; dan
o. Kecamatan Silahisabungan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana energi listrik tenaga panas bumi, air, angin, dan mikrohidro yang handal bagi masyarakat.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
b. Pembangkit listrik tenaga angin (PLTB);
c. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); dan
d. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
(4) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. PLTA Asahan I pada Kabupaten Toba Samosir;
b. PLTA Renun pada Kabupaten Dairi;
c. PLTA Aek Simonggo, PLTA Aek Silang I, PLTA Aek Sibundong I, PLTA Aek Sibundong II, PLTA Manonga Tao, PLTA Aek Rahu, PLTA Aek Sibuluan, PLTA Aek Silang II, PLTA Aek Simangira, PLTA Aek Sipultak Hoda pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
dan
d. PLTA Tarutung pada Kabupaten Tapanuli Utara.
(5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi PLTB Sipintuangin pada Kabupaten Simalungun.
(6) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. PLTP Pusuk Buhit, PLTP Palipi, dan PLTP Simbolon Samosir di Kabupaten Samosir; dan
b. PLTP Sipoholon Ria-Ria di Kabupaten Tapanuli Utara.
(7) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada DAS atau bagian wilayah Sub DAS yang airnya mengalir ke dalam Badan Danau Toba meliputi:
a. PLTMH Aek Sibundong di Kecamatan Sijamapolang, PLTMH Aek Silang 1 di Kecamatan Pollung, dan PLTMH Aek Silang 2 di Kecamatan Dolok Sanggul pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
b. PLTMH Parluasan di Kecamatan Siantar Narumonda pada Kabupaten Toba Samosir;
c. PLTMH Sipoholon di Kecamatan Sipoholon, PLTMH Adiankoting di Kecamatan Adiankoting, dan PLTMH Parmonangan di Kecamatan Parmonangan pada Kabupaten Tapanuli Utara;
d. PLTMH Lau Renun di Kecamatan Parbuluan pada Kabupaten Dairi; dan
e. PLTMH Sitapigagan, PLTMH Bolon, dan PLTMH Tulas di Kecamatan Sianjur Mula-mula, serta PLTMH Sampuran di Kecamatan Harian pada Kabupaten Samosir.
(8) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
c. Gardu Induk (GI).
(9) SUTT di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan SUTT yang melayani Merek – Sidikalang – Harian – Tarutung – Porsea - ke arah Pematang Siantar;
b. Jaringan SUTT yang melayani Tarutung – Sipoholon;
c. Jaringan SUTT yang melayani Lintong Nihuta – Dolok Sanggul;
d. Jaringan SUTT yang melayani Panguruan – Tele;
e. Jaringan SUTT yang melayani Silahisabungan – Pegagang Hilir;
dan
f. Jaringan SUTT yang melayani Pulau Samosir yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Tomok dan sekitarnya.
(10) SUTET di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi Jaringan SUTET yang melayani Parapat-Pematang Siantar.
(11) GI di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas:
a. GI Dolok Sanggul di Kecamatan Dolok Sanggul;
b. GI Tarutung di Kecamatan Tarutung;
c. GI Renun di Kecamatan Silahisabungan;
d. GI Tele di Kecamatan Pangururan;
e. GI Porsea di Kecamatan Porsea;
f. GI Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
g. GI Balige di Kecamatan Balige;
h. GI Siborong-borong di Kecamatan Siborong-borong;
i. GI Parbaba di Kecamatan Pangururan;
j. GI Tomok di Kecamatan Simanindo;
k. GI Sidikalang di Kecamatan Sidikalang; dan
l. GI Merek-Tongging di Kecamatan Merek.
(12) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan transmisi listrik pada kawasan perdesaan yang terisolasi dihubungkan jaringan prasarana listrik kawasan perkotaan terdekat, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan prasarana permukiman berupa air baku yang mendukung kawasan peruntukan pariwisata, permukiman, dan kawasan budi daya lainnya.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber air;
b. prasarana sumber daya air; dan
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas air permukaan pada sungai, danau, dan sumber air lainnya, serta air tanah pada CAT.
(4) Air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sungai-sungai di Sub DAS Aek Sigumbang, Sub DAS Haranggaol, Sub DAS Dolok Pardamean, Sub DAS Pematang Sidamanik, Sub DAS Aek Nauli, Sub DAS Bah Naborsahan, Sub DAS Bah Tongguran, Sub DAS Aek Gopgopan, Sub DAS Aek Mandosi, Sub DAS Aek Simare, Sub DAS Aek Bolon, Sub DAS Aek Halian, Sub DAS Sitobu, Sub DAS Siparbue, Sub DAS Aek Silang, Sub DAS Aek Bodang, Sub DAS Parembakan, Sub DAS Aek Tulas, Sub DAS Aek Ringgo, Sub DAS Binanga Simartuang, Sub DAS Bah Anun, Sub DAS Binanga Guluan, Sub DAS Bah Silabung, Sub DAS Bah Bolon, Sub DAS Aek Simala, Sub DAS Sitiung-tiung, dan Sub DAS Sigumbang.
(5) Air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi air permukaan pada Danau Toba, Danau Sidihoni di Kecamatan Pangururan, dan Danau Aek Natonang di Kecamatan Simanindo.
(6) Air permukaan pada sumber air lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi air tanah pada:
a. CAT Sidikalang di 4 (empat) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagang Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Gunung Sitember pada Kabupaten Dairi;
2. Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu pada Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan Kecamatan Harian pada Kabupaten Samosir; dan
4. Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pollung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Onan Ganjang pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
b. CAT Tarutung di 3 (tiga) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Paranginan pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Kecamatan Muara, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Sipahutar, dan Kecamatan Siatas Barita pada Kabupaten Tapanuli Utara; dan
3. Kecamatan Tampahan dan Kecamatan Balige pada Kabupaten Toba Samsosir.
c. CAT Porsea Parapat di 2 (dua) kabupaten yang meliputi:
1. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Bona Tua Lunasi, Kecamatan Uluan, Kecamatan Porsea, Kecamatan Pemaksian, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir; dan
2. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun.
d. CAT Samosir, yang meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Onan Runggu pada Kabupaten Samosir.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir;
c. sistem pengamanan pantai danau; dan
d. sistem pemantauan perairan danau.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung pertanian termasuk pertanian pangan berkelanjutan.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jaringan irigasi pada:
a. Daerah Irigasi (DI) Sisera-sera di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
b. DI Aek Jangga di Kecamatan Lumban Julu;
c. DI Aek Salak di Kecamatan Porsea;
d. DI Dolok Jior Sigumpar di Kecamatan Laguboti;
e. DI Bahal Pinang di Kecamatan Balige;
f. DI Sihail-hail di Kecamatan Siborong-borong;
g. DI Sidilanitano di Kecamatan Sipoholon;
h. DI Panganan Lombu di Kecamatan Tarutung;
i. DI Sibundong di Kecamatan Dolok Sanggul;
j. DI Parmiahan di Kecamatan Pollung;
k. DI Siboltaklangit di Kecamatan Baktiraja;
l. DI Simangira di Kecamatan Baktiraja;
m. DI Tipang di Kecamatan Baktiraja;
n. DI Lontung di Kecamatan Simanindo;
o. DI Sitete dan di Ugan-ugan di Kecamatan Palipi;
p. DI Siguluan di Kecamatan Palipi;
q. DI Tele Harian Boho di Kecamatan Harian;
r. DI Gapan Laho di Kecamatan Parbuluan;
s. DI Halli Bema di Kecamatan Sidikalang;
t. DI Siarung-arung di Kecamatan Sumbul; dan
u. DI Juma Ramba di Kecamatan Tiga Lingga.
(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai berupa penangkap sedimen (sediment trap) pada badan sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di sungai:
Aek Sigumbang, Binanga Sigilang, Bah Tongguran, Aek Mandosi, Binanga Naborsahan, Aek Simare, Aek Halian, Aek Sitobu, Aek Silang, Binanga Guluan, Aek Sipoltak Hoda, Aek Bolon, Aek Sibundong, Aek Sigesoa, Aek Sigeaon, Lau Renun, Aek Nauli, Aek Gopgopan, Aek Silimbat, Aek Siparbue, Aek Lumban Buri, Aek Binanga Bulu, Binanga Bodang, Lau Parembakan, Aek Tulas, Aek Ringgo, Aek Silahi, Binanga Simartuang, Bah Anun, Binanga Tumolang, Binanga Silabung, Binanga Bolon, Bah Sigumbang, Aek Rambe, dan Lae Kombih.
(6) Sistem pengamanan pantai danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai danau melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai danau, dan/atau penguatan tebing pantai danau.
(7) Sistem pengamanan pantai danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan pada seluruh pantai danau rawan abrasi di:
a. Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Uluan, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir;
d. Kecamatan Muara pada Kabupaten Tapanuli Utara;
e. Kecamatan Baktiraja pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
f. Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Sitio-tio, dan Kecamatan Simanindo pada Kabupaten Samosir; dan
g. Kecamatan Silalahi Sabungan pada Kabupaten Dairi.
(8) Sistem pemantauan perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanakan dalam rangka pencegahan pencemaran air danau melalui pengawasan secara ketat dan berkala yang dilakukan melalui kerja sama antarkabupaten.
(9) Sistem pemantauan perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilakukan pada tepi pantai danau di:
a. Kecamatan Merek di Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Pardamean, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Uluan, dan Kecamatan Laguboti di Kabupaten Toba Samosir;
d. Kecamatan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara; dan
e. Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Palipi, dan Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir;
c. sistem pengamanan pantai danau; dan
d. sistem pemantauan perairan danau.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung pertanian termasuk pertanian pangan berkelanjutan.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jaringan irigasi pada:
a. Daerah Irigasi (DI) Sisera-sera di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
b. DI Aek Jangga di Kecamatan Lumban Julu;
c. DI Aek Salak di Kecamatan Porsea;
d. DI Dolok Jior Sigumpar di Kecamatan Laguboti;
e. DI Bahal Pinang di Kecamatan Balige;
f. DI Sihail-hail di Kecamatan Siborong-borong;
g. DI Sidilanitano di Kecamatan Sipoholon;
h. DI Panganan Lombu di Kecamatan Tarutung;
i. DI Sibundong di Kecamatan Dolok Sanggul;
j. DI Parmiahan di Kecamatan Pollung;
k. DI Siboltaklangit di Kecamatan Baktiraja;
l. DI Simangira di Kecamatan Baktiraja;
m. DI Tipang di Kecamatan Baktiraja;
n. DI Lontung di Kecamatan Simanindo;
o. DI Sitete dan di Ugan-ugan di Kecamatan Palipi;
p. DI Siguluan di Kecamatan Palipi;
q. DI Tele Harian Boho di Kecamatan Harian;
r. DI Gapan Laho di Kecamatan Parbuluan;
s. DI Halli Bema di Kecamatan Sidikalang;
t. DI Siarung-arung di Kecamatan Sumbul; dan
u. DI Juma Ramba di Kecamatan Tiga Lingga.
(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai berupa penangkap sedimen (sediment trap) pada badan sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di sungai:
Aek Sigumbang, Binanga Sigilang, Bah Tongguran, Aek Mandosi, Binanga Naborsahan, Aek Simare, Aek Halian, Aek Sitobu, Aek Silang, Binanga Guluan, Aek Sipoltak Hoda, Aek Bolon, Aek Sibundong, Aek Sigesoa, Aek Sigeaon, Lau Renun, Aek Nauli, Aek Gopgopan, Aek Silimbat, Aek Siparbue, Aek Lumban Buri, Aek Binanga Bulu, Binanga Bodang, Lau Parembakan, Aek Tulas, Aek Ringgo, Aek Silahi, Binanga Simartuang, Bah Anun, Binanga Tumolang, Binanga Silabung, Binanga Bolon, Bah Sigumbang, Aek Rambe, dan Lae Kombih.
(6) Sistem pengamanan pantai danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai danau melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai danau, dan/atau penguatan tebing pantai danau.
(7) Sistem pengamanan pantai danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan pada seluruh pantai danau rawan abrasi di:
a. Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Uluan, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Balige, dan Kecamatan Tampahan pada Kabupaten Toba Samosir;
d. Kecamatan Muara pada Kabupaten Tapanuli Utara;
e. Kecamatan Baktiraja pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
f. Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Sitio-tio, dan Kecamatan Simanindo pada Kabupaten Samosir; dan
g. Kecamatan Silalahi Sabungan pada Kabupaten Dairi.
(8) Sistem pemantauan perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanakan dalam rangka pencegahan pencemaran air danau melalui pengawasan secara ketat dan berkala yang dilakukan melalui kerja sama antarkabupaten.
(9) Sistem pemantauan perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilakukan pada tepi pantai danau di:
a. Kecamatan Merek di Kabupaten Karo;
b. Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Purba, Kecamatan Dolok Pardamean, dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun;
c. Kecamatan Ajibata, Kecamatan Uluan, dan Kecamatan Laguboti di Kabupaten Toba Samosir;
d. Kecamatan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara; dan
e. Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Palipi, dan Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir.
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana air minum, sanitasi lingkungan, persampahan, dan drainase untuk mendukung kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan budi daya lainnya.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan persampahan.
(3) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
(4) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Danau Toba.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) SPAM di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
(7) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di:
1. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Merek pada Kabupaten Karo;
2. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon pada Kabupaten Simalungun;
3. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Lumban Julu, dan Kecamatan Ajibata pada Kabupaten Toba Samosir;
4. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Muara, sungai di Kecamatan Tarutung, dan sungai di Kecamatan Siborong- borong pada Kabupaten Tapanuli Utara;
5. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Dolok Sanggul pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Sidikalang pada Kabupaten Dairi; dan
7. bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simanindo pada Kabupaten Samosir.
b. unit produksi air minum meliputi:
instalasi pengolahan air minum (IPA) Tirtanciho pada Kabupaten Dairi, IPA Tirta Malem pada Kabupaten Karo, IPA Tirta Lihou pada Kabupaten Simalungun, IPA Tirtanadi pada Kabupaten Toba Samosir, dan IPA Mual Natio di Pusat Pelayanan Primer PKL Tarutung pada Kabupaten Tapanuli Utara.
c. unit distribusi dan unit pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(8) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kawasan permukiman perdesaan pada Kawasan Danau Toba.
(9) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.