Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

(1) Dalam rangka pelaksanaan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disebut dengan Dewan Nasional. (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. (3) Susunan keanggotaan Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua : PRESIDEN; Wakil Ketua : Wakil PRESIDEN; Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua Harian I : Gubernur Bank INDONESIA; Wakil Ketua Harian II : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Menteri Dalam Negeri; 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11. Menteri Sosial; 12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 13. Sekretaris Kabinet. (4) Kedudukan Gubernur Bank INDONESIA dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelompok kerja yang membidangi edukasi keuangan; b. kelompok kerja yang membidangi hak properti masyarakat; c. kelompok kerja yang membidangi fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan; d. kelompok kerja yang membidangi pelayanan keuangan pada sektor pemerintah; e. kelompok kerja yang membidangi perlindungan konsumen; f. kelompok kerja yang membidangi kebijakan dan regulasi; dan g. kelompok kerja yang membidangi infrastruktur teknologi informasi keuangan. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (4) Tugas dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Nasional, kelompok kerja, dan sekretariat dibebankan kepada: a. anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau b. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY