Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler. (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal. (3) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru. (5) Tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum. (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

(1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama: a. antar Satuan Pendidikan Formal; b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait. (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait. (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang. (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Dalam MENETAPKAN 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan: a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b. ketersediaan sarana dan prasarana; c. kearifan lokal; dan d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya. (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(1) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2) PPK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagai berikut: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan d. Pemerintah Daerah.

(1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk: a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK; b. mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan c. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada PRESIDEN. (2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk: a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal di bawah kewenangannya; b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya; c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada PRESIDEN melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (3) Menteri Agama bertanggung jawab untuk: a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan baik jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal di bawah kewenangannya; b. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya; c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada PRESIDEN melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (4) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk: a. mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau walikota dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK; b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; c. memfasilitasi kerjasama antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada PRESIDEN melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya; b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK; d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. masyarakat; dan/atau d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan PRESIDEN ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan PRESIDEN ini. (2) Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap berlangsung.

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY