Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana … www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Pulau Sulawesi adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya.
4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
7. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
8. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Alur Laut Kepulauan INDONESIA adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
10. Pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
13. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
14. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
15. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
16. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
17. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
18. Bandar … www.djpp.kemenkumham.go.id
18. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
19. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari
5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
20. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
21. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
22. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sulawesi.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Sulawesi;
c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi;
d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi;
e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi;
g. koordinasi dan pengawasan; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Sulawesi.
(1) Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sulawesi.
(2) Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sulawesi;
b. perwujudan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sulawesi;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sulawesi;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sulawesi; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana … www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Pulau Sulawesi adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya.
4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
7. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
8. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Alur Laut Kepulauan INDONESIA adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
10. Pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
13. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
14. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
15. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
16. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
17. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
18. Bandar … www.djpp.kemenkumham.go.id
18. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
19. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari
5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
20. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
21. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
22. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sulawesi.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Sulawesi;
c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi;
d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Sulawesi;
e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi;
g. koordinasi dan pengawasan; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Sulawesi.
BAB Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
(1) Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sulawesi.
(2) Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sulawesi;
b. perwujudan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sulawesi;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sulawesi;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sulawesi; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU SULAWESI
Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan untuk mewujudkan:
a. pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut;
b. lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi;
c. pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi;
d. pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi;
e. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE);
f. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id
f. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
g. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah;
h. kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
dan
i. kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
b. pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perkebunan kakao; dan
c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao.
(3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan kakao pada kawasan peruntukan perkebunan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan sekitarnya.
Pasal 9
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
b. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi dari kawasan peruntukan pertambangan ke pasar nasional dan internasional.
(3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pasal 10
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
b. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional; dan
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
b. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang terdegradasi.
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
a. pengendalian … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana; dan
b. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana.
(2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. MENETAPKAN zona-zona rawan bencana di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir, sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana; dan
b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana.
(3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. membangun sarana pemantauan bencana; dan
c. MENETAPKAN standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
Pasal 14
Pasal 15
Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sulawesi, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan untuk mewujudkan:
a. pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut;
b. lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi;
c. pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi;
d. pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi;
e. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE);
f. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id
f. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
g. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah;
h. kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
dan
i. kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
BAB Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Sulawesi
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global;
b. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari; dan
c. pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan budi daya perikanan yang berdaya saing; dan
b. mengembangkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
(4) Strategi untuk pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle);
b. mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang;
c. mengkonservasi kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota laut yang dilindungi;
d. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan; dan
e. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 7
Pasal 8
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
b. pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perkebunan kakao; dan
c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao.
(3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan kakao pada kawasan peruntukan perkebunan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan sekitarnya.
Pasal 9
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
b. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi dari kawasan peruntukan pertambangan ke pasar nasional dan internasional.
(3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pasal 10
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
b. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional; dan
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(3) Strategi … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
b. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang terdegradasi.
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
a. pengendalian … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana; dan
b. pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana.
(2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. MENETAPKAN zona-zona rawan bencana di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir, sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana; dan
b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana.
(3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. membangun sarana pemantauan bencana; dan
c. MENETAPKAN standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
Pasal 14
Pasal 15
Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sulawesi, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG PULAU SULAWESI
(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sulawesi merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Sulawesi yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Sulawesi.
BAB … www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU SULAWESI
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
BAB Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengendalikan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian;
b. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl);
c. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
d. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung, serta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
e. mengembangkan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung serta perkebunan kakao;
f. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
g. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
h. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara;
i. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
j. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan nasional.
(2) Pengendalian … Comment [R1]: Masukan pkw promosi mjd pkn www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), PKN Kendari, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tomohon, PKW Tondano, PKW Poso, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Toli-toli, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Palopo, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Pare-pare, dan PKW Majene.
(3) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Palu, PKN Kendari, PKW Donggala, PKW Pare-pare, dan PKW Mamuju.
(4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang berorientasi ekspor di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari; dan
b. pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di PKN Gorontalo, PKN Palu, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Buol, PKW Toli-toli, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Pare-pare, PKW Majene, dan PKW Raha.
(5) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung, serta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan padi di PKW Kotamobagu dan PKW Pare-pare;
b. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung yang berorientasi ekspor di PKN Gorontalo;
c. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung di PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, dan PKW Jeneponto;
d. pusat pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang berorientasi ekspor di PKW Mamuju; dan
e. pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan industri jasa hasil perkebunan kakao di PKN Palu, PKW Kotamobagu, PKW Poso, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Palopo, PKW Majene, PKW Pasangkayu, PKW Unaaha, dan PKW Lasolo.
(6) Pengembangan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung serta perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi di PKW Kotamobagu dan PKW Pare-pare;
b. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan jagung di PKN Gorontalo; dan
c. pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao di PKW Mamuju.
(7) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pusat industri pengolahan hasil pertambangan nikel di PKN Kendari, PKW Kolonedale, PKW Lasolo, dan PKW Kolaka; dan
b. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Luwuk, dan PKW Mamuju.
(8) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(8) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Tondano, PKW Bulukumba, PKW Palopo, PKW Mamuju, dan PKW Bau-bau;
b. pusat pariwisata bahari di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Luwuk, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Lasolo, dan PKW Bau-Bau; dan
c. pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari.
(9) Pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna.
(10) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Toli-toli, PKW Donggala, PKW Palopo, PKW Mamuju, PKW Majene, dan PKW Pasangkayu;
b. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKW Tondano, PKW Tomohon, PKW Kotamobagu, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna;
c. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di kawasan perkotaan PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kuandang, PKW Tondano, PKW Toli-toli, PKW Luwuk, PKW Donggala, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Bulukumba, PKW Mamuju, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna; dan
d. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung, PKW Palopo, PKW Pangkajene, dan PKW Bau-bau.
(11) Peningkatan fungsi kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan pada peningkatan fungsi PKW Mamuju menjadi PKN Mamuju.
(12) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengendalikan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian;
b. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl);
c. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
d. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung, serta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
e. mengembangkan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung serta perkebunan kakao;
f. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;
g. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
h. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara;
i. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
j. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan nasional.
(2) Pengendalian … Comment [R1]: Masukan pkw promosi mjd pkn www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata), PKN Kendari, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tomohon, PKW Tondano, PKW Poso, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Toli-toli, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Palopo, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Pare-pare, dan PKW Majene.
(3) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Palu, PKN Kendari, PKW Donggala, PKW Pare-pare, dan PKW Mamuju.
(4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang berorientasi ekspor di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari; dan
b. pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di PKN Gorontalo, PKN Palu, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Buol, PKW Toli-toli, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Pare-pare, PKW Majene, dan PKW Raha.
(5) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung, serta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan padi di PKW Kotamobagu dan PKW Pare-pare;
b. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung yang berorientasi ekspor di PKN Gorontalo;
c. pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung di PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, dan PKW Jeneponto;
d. pusat pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang berorientasi ekspor di PKW Mamuju; dan
e. pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan industri jasa hasil perkebunan kakao di PKN Palu, PKW Kotamobagu, PKW Poso, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Palopo, PKW Majene, PKW Pasangkayu, PKW Unaaha, dan PKW Lasolo.
(6) Pengembangan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung serta perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi di PKW Kotamobagu dan PKW Pare-pare;
b. pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan jagung di PKN Gorontalo; dan
c. pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao di PKW Mamuju.
(7) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pusat industri pengolahan hasil pertambangan nikel di PKN Kendari, PKW Kolonedale, PKW Lasolo, dan PKW Kolaka; dan
b. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Luwuk, dan PKW Mamuju.
(8) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(8) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Tondano, PKW Bulukumba, PKW Palopo, PKW Mamuju, dan PKW Bau-bau;
b. pusat pariwisata bahari di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Luwuk, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Lasolo, dan PKW Bau-Bau; dan
c. pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari.
(9) Pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna.
(10) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Toli-toli, PKW Donggala, PKW Palopo, PKW Mamuju, PKW Majene, dan PKW Pasangkayu;
b. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKW Tondano, PKW Tomohon, PKW Kotamobagu, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna;
c. kawasan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di kawasan perkotaan PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado- Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kuandang, PKW Tondano, PKW Toli-toli, PKW Luwuk, PKW Donggala, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Bulukumba, PKW Mamuju, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna; dan
d. kawasan perkotaan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung, PKW Palopo, PKW Pangkajene, dan PKW Bau-bau.
(11) Peningkatan fungsi kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan pada peningkatan fungsi PKW Mamuju menjadi PKN Mamuju.
(12) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 19
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalur kereta api nasional; dan
c. jaringan transportasi danau dan penyeberangan.
(3) Strategi … Comment [R2]: Peningkatan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kepelabuhan; dan
b. alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(3) Pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalur kereta api nasional; dan
c. jaringan transportasi danau dan penyeberangan.
(3) Strategi … Comment [R2]: Peningkatan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kepelabuhan; dan
b. alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(3) Pemanfaatan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
Pasal 27
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
Pasal 28
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju konsumen dalam mendukung sistem pasokan energi nasional; dan
b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional.
(2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju konsumen dalam mendukung sistem pasokan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala;
(3) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang- Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala untuk melayani Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Mamminasata, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka; dan
b. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang- Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kolonedale, PKW Pangkajene, PKW Palopo, PKW Pare-pare, PKW Barru, PKW Luwuk, dan PKW Kolaka.
Pasal 29
Pasal 30
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
a. mengembangkan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Sulawesi;
b. mengembangkan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian utara Pulau Sulawesi; dan
c. mengembangkan Jaringan Transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi
(2) Pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Wotu-Palopo-Watampone-Bulukumba-Jeneponto- Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar-Pangkajene-Barru-Pare- pare-Majene-Mamuju; dan
b. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bau-bau-Raha dan SUTT Lasolo-Kendari-Unaaha- Kolaka-Kolonedale-Poso.
(3) Pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian utara Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Poso-Palu-Donggala-Pasangkayu, SUTT Wotu-Poso-Balingara-Luwuk, SUTT Palu-Toli-toli-Buol-Tilamuta- Isimu-Kuandang, dan SUTT Isimu-Kotamobagu-Lolak-Piogar-Tomohon- Bitung-Manado.
(4) Pengembangan Jaringan Transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan transmisi di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju konsumen dalam mendukung sistem pasokan energi nasional; dan
b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional.
(2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju konsumen dalam mendukung sistem pasokan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala;
(3) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan dan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang- Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala untuk melayani Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Mamminasata, Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Mowedang/Kolaka; dan
b. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang- Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-Donggi-Pomala untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kolonedale, PKW Pangkajene, PKW Palopo, PKW Pare-pare, PKW Barru, PKW Luwuk, dan PKW Kolaka.
Pasal 29
Pasal 30
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
a. mengembangkan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Sulawesi;
b. mengembangkan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian utara Pulau Sulawesi; dan
c. mengembangkan Jaringan Transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi
(2) Pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Wotu-Palopo-Watampone-Bulukumba-Jeneponto- Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar-Pangkajene-Barru-Pare- pare-Majene-Mamuju; dan
b. jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bau-bau-Raha dan SUTT Lasolo-Kendari-Unaaha- Kolaka-Kolonedale-Poso.
(3) Pengembangan Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan di bagian utara Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Poso-Palu-Donggala-Pasangkayu, SUTT Wotu-Poso-Balingara-Luwuk, SUTT Palu-Toli-toli-Buol-Tilamuta- Isimu-Kuandang, dan SUTT Isimu-Kotamobagu-Lolak-Piogar-Tomohon- Bitung-Manado.
(4) Pengembangan Jaringan Transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan transmisi di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
BAB 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
BAB 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang
BAB 1
Kawasan Lindung Nasional
BAB 2
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU SULAWESI
BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU SULAWESI
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
BAB 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang
BAB 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional
BAB 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional
BAB 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional
BAB 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
BAB 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
BAB 8
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional
BAB 9
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global;
b. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari; dan
c. pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan potensi lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan budi daya perikanan yang berdaya saing; dan
b. mengembangkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
(4) Strategi untuk pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle);
b. mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang;
c. mengkonservasi kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota laut yang dilindungi;
d. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan; dan
e. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b. pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan
c. pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;
b. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan
c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun waduk dan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan
b. mencegah … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku.
(4) Strategi untuk pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a. pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan
b. pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan INDONESIA.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia;
b. mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan kelestarian segitiga terumbu karang; dan
c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan;
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan;
c. membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis di Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit;
d. menyediakan … www.djpp.kemenkumham.go.id
d. menyediakan kebutuhan air baku di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan;
e. mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan; dan
f. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
a. pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan
b. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sulawesi;
b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat meliputi jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara;
c. mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di sepanjang jalur Alur Laut Kepulauan INDONESIA II dan Alur Laut Kepulauan INDONESIA III yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia untuk mendukung pelayaran internasional;
d. memantapkan fungsi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
e. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan lindung.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
b. mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau- pulau kecil.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
a. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
b. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
c. pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
(2) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. MENETAPKAN kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan berfungsi lindung; dan
d. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau.
(3) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan
c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal.
(4) Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. MENETAPKAN koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam;
b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi;
c. membatasi pengembangan kawasan permukiman pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi; dan
d. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b. pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan
c. pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;
b. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan
c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi dan jagung.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun waduk dan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan padi dan jagung; dan
b. mencegah … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku.
(4) Strategi untuk pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. MENETAPKAN dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a. pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan
b. pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan INDONESIA.
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia;
b. mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan kelestarian segitiga terumbu karang; dan
c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Lingian, Pulau Salando, Pulau Dolangan, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakarutan;
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan;
c. membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis di Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit;
d. menyediakan … www.djpp.kemenkumham.go.id
d. menyediakan kebutuhan air baku di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan;
e. mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan; dan
f. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi di Pulau Lingian, Pulau Mantewaru, Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
a. pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan
b. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sulawesi;
b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat meliputi jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara;
c. mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di sepanjang jalur Alur Laut Kepulauan INDONESIA II dan Alur Laut Kepulauan INDONESIA III yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia untuk mendukung pelayaran internasional;
d. memantapkan fungsi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
e. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan lindung.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
b. mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau- pulau kecil.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
a. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
b. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
c. pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
(2) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. MENETAPKAN kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan berfungsi lindung; dan
d. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau.
(3) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan
c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal.
(4) Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. MENETAPKAN koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam;
b. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi;
c. membatasi pengembangan kawasan permukiman pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi; dan
d. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi;
b. meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi;
c. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian;
e. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
e. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
f. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan bebas hambatan serta mengendalikan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi.
(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Mapanget-Kairagi-Manado-Tomohon-Kawangkoan-Worocitan- Poigar-Kaiya-Maelang-Biontong-Atinggola-Kuandang;
2. Mamuju-Tameroddo-Majene-Polewali-Pinrang-Pare-pare- Barru-Pakae-Pangkajene-Maros-Makassar-Sungguminasa; dan
3. Pantoloan-Palu.
b. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Malingkaputo-Tolango-Bulontio-Tolinggula-Umu-Paleleh-Bodi- Buol-Lakuan-Laulalang-Lingadan-Toli-toli-Silondou-Malala- Ogotua-Ogoamas-Siboang-Sabang-Tambu-Tompe-Pantoloan;
dan
2. Palu-Donggala-Surumana-Pasang Kayu-Baras-Karossa-Topoyo- Barakang-Kaluku-Mamuju.
c. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan Gorontalo-Limboto-Isimu-Paguyaman -Tabulo-Marisa-Lemito-Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo- Kasimbar-Ampibabo-Toboli-Parigi-Tolai-Sausu-Tumora-Tambarana- Poso;
d. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Girian-Kema-Rumbia-Buyat-Molobog-Onggunoi- Pinolosian-Molibagu-Mamalia-Taludaa-Gorontalo;
2. Poso-Talogu-Malei-Uekuli-Marowo-Ampana-Balingara-Bunta- Pagimana-Biak-Luwuk; dan
3. Kolonodale-Tompira-Wosu-Bungku-Bahodopi-Lamonae- Landawe-Kota Maju-Asera-Andowia-Belalo/Lasolo-Taipa- Pohara.
e. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi yang menghubungkan Tarumpakae-Pareman-Palopo- Masamba-Wotu-Tarengge-Malili-Tolala-Lelewawo-Batu Putih-Lapai- Lasusua-Wolo-Kolaka-Unaaha-Pohara-Kendari;
f. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi yang menghubungkan Sungguminasa-Takalar- Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Tanete-Tondong-Sinjai-Bajo-Arasoe- Watampone-Pompanua-Ulugalung-Sengkang-Impa Impa - Tarumpakae;
g. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Kauditan-Airmadidi-Kariagi;
2. Malingkaputo-Isimu;
3. Toboli-Kebon Kopi-Nupabomba-Tawaeli;
4. Tagolu-Tentena-Taripa-Pape-Tidantana-Kayulangi-Tarengge;
5. Pare-pare … www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Pare-pare-Bangkae-Pangkajene Sidrap-Kalalo-Anabanua- Tarumpakae; dan
6. Maros-Ujung Lamuru-Watampone.
h. jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Likupang-Wori-Manado;
2. Tumpaan-Manado;
3. Airmadidi-Tondano-Tomohon;
4. Worocitan-Poopo-Sinisir-Kotamobagu-Doloduo-Malibagu;
5. Tolango-Paguyaman;
6. Taripa-Tomata-Tompira;
7. Kaluku-Salubatu;
8. Simpang Kampung Baru-Pomalaa-Wolulu-Boepinang-Bambaea- Simpang Kasipute-Tinanggea-Torobulu-Ambesia-Lainea- Awunio-Lapuko-Tobimeta-Wuawua;
9. Palopo-Makale-Enrekang-Rappang-Bangkae; dan
10. Bulukumba-Tanaberu-Bira;
i. jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Pinogaluman-Dulodua;
2. Tolinggula-Marisa;
3. Sabubatu-Mamasa-Makale; dan
4. Basi-Mepanga;
(3) Peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Palu-Donggala- Pasangkayu-Mamuju menjadi jaringan jalan arteri primer; dan
b. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Baturube- Luwuk menjadi jaringan jalan kolektor primer, sebagai bagian dari jalan lintas timur.
(4) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi;
b. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Gorontalo dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin;
c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palu dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara;
d. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Donggala dengan Pelabuhan Donggala;
e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Toli-toli dengan Pelabuhan Toli-toli;
f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Luwuk dengan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung);
g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Mamuju dengan Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-belang;
h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kendari dengan Bandar Udara Wolter Monginsidi;
i. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hassanuddin; dan
j. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pare-pare dengan Pelabuhan Pare-pare.
(5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalan nasional yang terpadu dengan:
a. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
b. jaringan penyeberangan sabuk utara, lintas penyeberangan sabuk tengah, lintas penyeberangan sabuk selatan, dan lintas penyeberangan penghubung sabuk;
c. Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Belang-belang, Pelabuhan Toli-toli, dan Pelabuhan Pare-pare; dan
d. Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(6) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Karakelang yang menghubungkan Melonguane-Beo-Esang dan Melonguane-Bandar Udara Melonguane;
b. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Sangir Besar yang menghubungkan Tamako-Tahuna-Naha-Enemawira-Tahuna;
c. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Buton yang menghubungkan Labuan-Tadanga-Bau-bau-Pelabuhan Wajo-Losalimu;
d. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Selayar yang menghubungkan Potari-Benteng-Ampatama; dan
e. jaringan jalan strategis nasional di Pulau Muna yang menghubungkan Tampo-Raha.
(7) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(7) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
1. Manado-Bitung;
2. Manado-Tomohon;
3. Maros-Mandai-Makassar;
4. Makassar-Sungguminasa;
5. Sungguminasa-Takalar;
6. Limboto-Gorontalo;
7. Tomohon-Amurang;
8. Pangkajene-Maros;
9. Makassar-Mandai;
10. Isimu-Gorontalo;
11. Pantoloan-Palu;
12. Amurang-Kaiya;
13. Atingola-Isimu;
14. Isimu-Marisa;
15. Marisa-Molosipat;
16. Molosipat-Kasimbar;
17. Kasimbar-Tobali;
18. Tobali-Poso;
19. Poso-Tindantana;
20. Tindantana-Palopo;
21. Palopo-Pare-pare;
22. Pare-pare-Pangkajene;
23. Kairagi-Mapanget;
24. Toboli-Pantoloan; dan
25. Maros-Watampone.
b. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jaringan jalan bebas hambatan dalam kota yang meliputi jaringan jalan bebas hambatan dalam kota Ujung Pandang I dan Makassar Seksi IV.
(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan;
b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah; dan
c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien.
(2) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara yang menghubungkan Bitung-Gorontalo-Tilamuta-Marisa-Kasimbar- Tobali-Palu;
b. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Palu-Donggala-Pasangkayu-Mamuju-Majene- Pare-pare-Barru-Pangkajene-Maros-Makassar-Sungguminasa- Takalar-Bulukumba-Watampone-Pare-pare; dan
c. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Palu-Poso-Malili-Kolaka-Unaaha-Kendari dan Malili-Masamba-Palopo-Belopa-Pare-pare.
(3) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi;
b. pelabuhan penyeberangan yang melayani jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan lintas penghubung sabuk;
c. Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang; dan
d. Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Mutiara, dan Bandar Udara Tampa Padang.
(4) Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung; dan
b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
(5) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mengembangkan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya; dan
b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara.
(2) Pengembangan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan transportasi danau di Danau Tempe (Kabupaten Wajo), Danau Limboto (Kabupaten Gorontalo), Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan), Danau Poso (Kabupaten Poso), dan Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur).
(3) Pengembangan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
a. Lintas … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan:
1. Bira-Pamatata di Pulau Selayar;
2. Wara di Pulau Muna-Bau-bau di Pulau Buton;
3. Bitung-Pulau Lembeh.
4. Bitung-Melonguane di Pulau Karakelang;
5. Melonguane di Pulau Karakelang-Pulau Miangas;
6. Bitung-Pananaro di Pulau Sangihe;
7. Pananarodi Pulau Sangihe-Pulau Marore; dan
8. Tondoyono-Baturube sebagai bagian dari Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi.
b. Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk- Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane, yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
2. Lasusua-Siwa;
3. Bau-bau-Bulukumba;
4. Bau-bau-Bira;
5. Tondasi-Bulukumba;
6. Pagimana-Poso-Parigi-Moutong-Marisa-Tilamuta-Gorontalo- Molibagu-Bitung;
7. Bajoe-Kolaka; dan
8. Gorontalo-Wakai-Ampana.
c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Ternate di Kepulauan Maluku dan Tarakan di Pulau Kalimantan-Toli-toli, yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara;
2. Batulicin … www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Batulicin di Pulau Kalimantan-Barru, Kendari-Luwuk-Sanana di Kepulauan Maluku, yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah;
3. Mamuju-Balikpapan di Pulau Kalimantan;
4. Selayar-Reo di Kepulauan Nusa Tenggara;
5. Takalar-Bima di Kepulauan Nusa Tenggara-Gresik di Pulau Jawa;
6. Barru-Lamongan di Pulau Jawa;
7. Bau-bau-Buru di Kepulauan Maluku;
8. Melonguane-Morotai di Kepulauan Maluku;
9. Taipa-Balikpapan di Pulau Kalimantan;
10. Bira-Patumbukan-Jampea-Labuan Bajo di Kepulauan Nusa Tenggara;
11. Banggai-Pulau Taliabu di Kepulauan Maluku; dan
12. Toli-toli-Kariangau di Pulau Kalimantan;
d. Lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1. Tahuna-Davao di Filipina;
2. Melonguane-Davao di Filipina; dan
3. Tahuna-Glan di Filipina.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi danau dan penyeberangan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
c. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA; dan
d. memanfaatkan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub- regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya;
b. Pelabuhan Pantoloan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya;
c. Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Makassar, Maros, Sungguminasa (Mamminasata) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya;
d. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Pelabuhan Gorontalo sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, dan Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya;
e. Pelabuhan Donggala sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Donggala sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya;
f. Pelabuhan Toli-toli sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Toli-toli sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya;
g. Pelabuhan Pare-pare sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pare-pare sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar; dan
h. Pelabuhan Belang-belang sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Mamuju sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelabuhan yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi;
b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
c. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
d. jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk yang ada di Pulau Sulawesi.
(4) Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang.
(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno- Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang- belang.
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional;
b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan;
c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengoptimalan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Alur Laut Kepulauan INDONESIA II yang melintasi Laut Sulawesi dan Selat Makassar serta Alur Laut Kepulauan INDONESIA III E yang melintasi Laut Banda dan Laut Maluku.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang.
(4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a. Suaka Alam Laut Sidat (Laut Sulawesi) dan Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (Laut Maluku);
b. Taman Nasional Laut Bunaken (Laut Sulawesi), Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai (Laut Maluku), Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (Laut Banda), dan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Laut Flores); dan
c. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan Pulau Batudaka (Teluk Tomini), Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (Teluk Bone), Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi Buton (Laut Banda), Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang/Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang (Selat Makassar).
(5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Sulawesi.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat;
b. mengembangkan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
c. memantapkan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara; dan
d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Bandar Udara Hassanuddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan jaringan jalur kereta api perkotaan Mamminasata;
b. Bandar Udara Sam Ratulangi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, dan jaringan jalur kereta api perkotaan Manado-Bitung;
c. Bandar … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Bandar Udara Djalaluddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara;
d. Bandar Udara Mutiara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
e. Bandar Udara Wolter Monginsidi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan;
f. Bandar Udara Tampa Padang sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
g. Bandar Udara Melonguane sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Karakelang; dan
h. Bandar Udara Sukran Amir (Bubung) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur Pulau Sulawesi.
(3) Pengembangan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, dan Bandar Udara Tampa Padang.
(4) Pemantapan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Melonguane.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi;
b. meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi;
c. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian;
e. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
e. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
f. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan bebas hambatan serta mengendalikan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi.
(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Mapanget-Kairagi-Manado-Tomohon-Kawangkoan-Worocitan- Poigar-Kaiya-Maelang-Biontong-Atinggola-Kuandang;
2. Mamuju-Tameroddo-Majene-Polewali-Pinrang-Pare-pare- Barru-Pakae-Pangkajene-Maros-Makassar-Sungguminasa; dan
3. Pantoloan-Palu.
b. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Malingkaputo-Tolango-Bulontio-Tolinggula-Umu-Paleleh-Bodi- Buol-Lakuan-Laulalang-Lingadan-Toli-toli-Silondou-Malala- Ogotua-Ogoamas-Siboang-Sabang-Tambu-Tompe-Pantoloan;
dan
2. Palu-Donggala-Surumana-Pasang Kayu-Baras-Karossa-Topoyo- Barakang-Kaluku-Mamuju.
c. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan Gorontalo-Limboto-Isimu-Paguyaman -Tabulo-Marisa-Lemito-Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo- Kasimbar-Ampibabo-Toboli-Parigi-Tolai-Sausu-Tumora-Tambarana- Poso;
d. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Girian-Kema-Rumbia-Buyat-Molobog-Onggunoi- Pinolosian-Molibagu-Mamalia-Taludaa-Gorontalo;
2. Poso-Talogu-Malei-Uekuli-Marowo-Ampana-Balingara-Bunta- Pagimana-Biak-Luwuk; dan
3. Kolonodale-Tompira-Wosu-Bungku-Bahodopi-Lamonae- Landawe-Kota Maju-Asera-Andowia-Belalo/Lasolo-Taipa- Pohara.
e. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi yang menghubungkan Tarumpakae-Pareman-Palopo- Masamba-Wotu-Tarengge-Malili-Tolala-Lelewawo-Batu Putih-Lapai- Lasusua-Wolo-Kolaka-Unaaha-Pohara-Kendari;
f. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi yang menghubungkan Sungguminasa-Takalar- Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Tanete-Tondong-Sinjai-Bajo-Arasoe- Watampone-Pompanua-Ulugalung-Sengkang-Impa Impa - Tarumpakae;
g. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Kauditan-Airmadidi-Kariagi;
2. Malingkaputo-Isimu;
3. Toboli-Kebon Kopi-Nupabomba-Tawaeli;
4. Tagolu-Tentena-Taripa-Pape-Tidantana-Kayulangi-Tarengge;
5. Pare-pare … www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Pare-pare-Bangkae-Pangkajene Sidrap-Kalalo-Anabanua- Tarumpakae; dan
6. Maros-Ujung Lamuru-Watampone.
h. jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Likupang-Wori-Manado;
2. Tumpaan-Manado;
3. Airmadidi-Tondano-Tomohon;
4. Worocitan-Poopo-Sinisir-Kotamobagu-Doloduo-Malibagu;
5. Tolango-Paguyaman;
6. Taripa-Tomata-Tompira;
7. Kaluku-Salubatu;
8. Simpang Kampung Baru-Pomalaa-Wolulu-Boepinang-Bambaea- Simpang Kasipute-Tinanggea-Torobulu-Ambesia-Lainea- Awunio-Lapuko-Tobimeta-Wuawua;
9. Palopo-Makale-Enrekang-Rappang-Bangkae; dan
10. Bulukumba-Tanaberu-Bira;
i. jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Pinogaluman-Dulodua;
2. Tolinggula-Marisa;
3. Sabubatu-Mamasa-Makale; dan
4. Basi-Mepanga;
(3) Peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Palu-Donggala- Pasangkayu-Mamuju menjadi jaringan jalan arteri primer; dan
b. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Baturube- Luwuk menjadi jaringan jalan kolektor primer, sebagai bagian dari jalan lintas timur.
(4) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi;
b. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Gorontalo dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin;
c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palu dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara;
d. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Donggala dengan Pelabuhan Donggala;
e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Toli-toli dengan Pelabuhan Toli-toli;
f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Luwuk dengan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung);
g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Mamuju dengan Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-belang;
h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kendari dengan Bandar Udara Wolter Monginsidi;
i. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hassanuddin; dan
j. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pare-pare dengan Pelabuhan Pare-pare.
(5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalan nasional yang terpadu dengan:
a. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
b. jaringan penyeberangan sabuk utara, lintas penyeberangan sabuk tengah, lintas penyeberangan sabuk selatan, dan lintas penyeberangan penghubung sabuk;
c. Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Belang-belang, Pelabuhan Toli-toli, dan Pelabuhan Pare-pare; dan
d. Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(6) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Karakelang yang menghubungkan Melonguane-Beo-Esang dan Melonguane-Bandar Udara Melonguane;
b. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Sangir Besar yang menghubungkan Tamako-Tahuna-Naha-Enemawira-Tahuna;
c. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Buton yang menghubungkan Labuan-Tadanga-Bau-bau-Pelabuhan Wajo-Losalimu;
d. jaringan jalan kolektor primer di Pulau Selayar yang menghubungkan Potari-Benteng-Ampatama; dan
e. jaringan jalan strategis nasional di Pulau Muna yang menghubungkan Tampo-Raha.
(7) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(7) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa koleksi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
1. Manado-Bitung;
2. Manado-Tomohon;
3. Maros-Mandai-Makassar;
4. Makassar-Sungguminasa;
5. Sungguminasa-Takalar;
6. Limboto-Gorontalo;
7. Tomohon-Amurang;
8. Pangkajene-Maros;
9. Makassar-Mandai;
10. Isimu-Gorontalo;
11. Pantoloan-Palu;
12. Amurang-Kaiya;
13. Atingola-Isimu;
14. Isimu-Marisa;
15. Marisa-Molosipat;
16. Molosipat-Kasimbar;
17. Kasimbar-Tobali;
18. Tobali-Poso;
19. Poso-Tindantana;
20. Tindantana-Palopo;
21. Palopo-Pare-pare;
22. Pare-pare-Pangkajene;
23. Kairagi-Mapanget;
24. Toboli-Pantoloan; dan
25. Maros-Watampone.
b. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jaringan jalan bebas hambatan dalam kota yang meliputi jaringan jalan bebas hambatan dalam kota Ujung Pandang I dan Makassar Seksi IV.
(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan;
b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah; dan
c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien.
(2) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara yang menghubungkan Bitung-Gorontalo-Tilamuta-Marisa-Kasimbar- Tobali-Palu;
b. Jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Palu-Donggala-Pasangkayu-Mamuju-Majene- Pare-pare-Barru-Pangkajene-Maros-Makassar-Sungguminasa- Takalar-Bulukumba-Watampone-Pare-pare; dan
c. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Palu-Poso-Malili-Kolaka-Unaaha-Kendari dan Malili-Masamba-Palopo-Belopa-Pare-pare.
(3) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi;
b. pelabuhan penyeberangan yang melayani jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan lintas penghubung sabuk;
c. Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang; dan
d. Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Mutiara, dan Bandar Udara Tampa Padang.
(4) Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung; dan
b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
(5) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mengembangkan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya; dan
b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara.
(2) Pengembangan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan transportasi danau di Danau Tempe (Kabupaten Wajo), Danau Limboto (Kabupaten Gorontalo), Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan), Danau Poso (Kabupaten Poso), dan Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur).
(3) Pengembangan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
a. Lintas … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan:
1. Bira-Pamatata di Pulau Selayar;
2. Wara di Pulau Muna-Bau-bau di Pulau Buton;
3. Bitung-Pulau Lembeh.
4. Bitung-Melonguane di Pulau Karakelang;
5. Melonguane di Pulau Karakelang-Pulau Miangas;
6. Bitung-Pananaro di Pulau Sangihe;
7. Pananarodi Pulau Sangihe-Pulau Marore; dan
8. Tondoyono-Baturube sebagai bagian dari Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi.
b. Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Bau-bau-Kendari-Luwuk- Gorontalo-Bitung/Manado-Siau-Tahuna-Melonguane, yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
2. Lasusua-Siwa;
3. Bau-bau-Bulukumba;
4. Bau-bau-Bira;
5. Tondasi-Bulukumba;
6. Pagimana-Poso-Parigi-Moutong-Marisa-Tilamuta-Gorontalo- Molibagu-Bitung;
7. Bajoe-Kolaka; dan
8. Gorontalo-Wakai-Ampana.
c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi dengan provinsi di luar Pulau Sulawesi yang menghubungkan:
1. Bitung-Ternate di Kepulauan Maluku dan Tarakan di Pulau Kalimantan-Toli-toli, yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara;
2. Batulicin … www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Batulicin di Pulau Kalimantan-Barru, Kendari-Luwuk-Sanana di Kepulauan Maluku, yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah;
3. Mamuju-Balikpapan di Pulau Kalimantan;
4. Selayar-Reo di Kepulauan Nusa Tenggara;
5. Takalar-Bima di Kepulauan Nusa Tenggara-Gresik di Pulau Jawa;
6. Barru-Lamongan di Pulau Jawa;
7. Bau-bau-Buru di Kepulauan Maluku;
8. Melonguane-Morotai di Kepulauan Maluku;
9. Taipa-Balikpapan di Pulau Kalimantan;
10. Bira-Patumbukan-Jampea-Labuan Bajo di Kepulauan Nusa Tenggara;
11. Banggai-Pulau Taliabu di Kepulauan Maluku; dan
12. Toli-toli-Kariangau di Pulau Kalimantan;
d. Lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1. Tahuna-Davao di Filipina;
2. Melonguane-Davao di Filipina; dan
3. Tahuna-Glan di Filipina.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi danau dan penyeberangan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
b. mengembangkan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
c. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA; dan
d. memanfaatkan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan, baik ke kawasan sub- regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow), Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya;
b. Pelabuhan Pantoloan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya;
c. Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Makassar, Maros, Sungguminasa (Mamminasata) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Laut Selat Makassar, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Laut Singkarang-Taka Bonerate dan Sekitarnya;
d. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Pelabuhan Gorontalo sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, dan Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya;
e. Pelabuhan Donggala sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Donggala sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya;
f. Pelabuhan Toli-toli sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Toli-toli sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya;
g. Pelabuhan Pare-pare sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pare-pare sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar; dan
h. Pelabuhan Belang-belang sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Mamuju sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelabuhan yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi;
b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
c. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
d. jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk yang ada di Pulau Sulawesi.
(4) Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang.
(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno- Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang- belang.
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional;
b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan;
c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengoptimalan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan INDONESIA sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Alur Laut Kepulauan INDONESIA II yang melintasi Laut Sulawesi dan Selat Makassar serta Alur Laut Kepulauan INDONESIA III E yang melintasi Laut Banda dan Laut Maluku.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar), Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Toli-toli, Pelabuhan Pare-pare, dan Pelabuhan Belang-belang.
(4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a. Suaka Alam Laut Sidat (Laut Sulawesi) dan Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (Laut Maluku);
b. Taman Nasional Laut Bunaken (Laut Sulawesi), Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai (Laut Maluku), Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (Laut Banda), dan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Laut Flores); dan
c. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan Pulau Batudaka (Teluk Tomini), Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (Teluk Bone), Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi Buton (Laut Banda), Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang/Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang (Selat Makassar).
(5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Sulawesi.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat;
b. mengembangkan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
c. memantapkan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara; dan
d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Bandar Udara Hassanuddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan jaringan jalur kereta api perkotaan Mamminasata;
b. Bandar Udara Sam Ratulangi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, dan jaringan jalur kereta api perkotaan Manado-Bitung;
c. Bandar … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Bandar Udara Djalaluddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara;
d. Bandar Udara Mutiara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
e. Bandar Udara Wolter Monginsidi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan;
f. Bandar Udara Tampa Padang sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Barat Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;
g. Bandar Udara Melonguane sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Karakelang; dan
h. Bandar Udara Sukran Amir (Bubung) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Timur Pulau Sulawesi.
(3) Pengembangan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Wolter Monginsidi, dan Bandar Udara Tampa Padang.
(4) Pemantapan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Melonguane.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Djalaludin, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Wolter Monginsidi, Bandar Udara Tampa Padang, Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Sukran Amir (Bubung).
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Sulawesi secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan; dan
b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Bili-Bili (Kabupaten Sungguminasa), PLTA Bonto-batu (Kabupaten Enrekang), PLTA Sulewana 1 (Kabupaten Poso), PLTA Sulewana 2 (Kabupaten Poso), dan PLTA Sulewana 3 (Kabupaten Poso);
b. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Barru (Kabupaten Barru), PLTG Palu (Kota Palu), PLTG Batusitanduk (Kabupaten Luwu), dan PLTG Lobong (Kabupaten Bolaang Mongondow);
c. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Barru (Kabupaten Barru), PLTU Tello (Kota Makassar), PLTU Palu (Kota Palu), PLTU Bone (Kabupaten Bone) dan PLTU Anggrek (Kabupaten Gorontalo Utara);
d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lahendong 4-6 (Kota Tomohon), PLTP Gunung Ambang (Kota Kotamobagu), PLTP Tompaso (Kota Tomohon), PLTP Sulili (Kabupaten Enrekang), PLTP Bora (Kabupaten Parigi Moutong), PLTP Merana/Masaingi (Kabupaten Donggala), PLTP Kotamobagu 1-4 (Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan), PLTP Pulu (Kabupaten Donggala), PLTP Lompio (Kabupaten Banggai Kepulauan), PLTP Pararra (Kabupaten Luwu Utara), PLTP Bituang (Kabupaten Tana Toraja), PLTP Sangalla (Kabupaten Tana Toraja), PLTP Mangolo (Kabupaten Kolaka), PLTP Laenia (Kabupaten Konawe Selatan), dan PLTP Kabungka-Wening (Kabupaten Buton); dan
e. pembangkit … www.djpp.kemenkumham.go.id
e. pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Hangahanga I (Kota Palu), PLTM Kalumpang (Kabupaten Banggai), PLTM Lobong (Kabupaten Bolaang Mongondow), PLTM Sansarino 1 (Kabupaten Tojo Una-una), PLTM Batusitanduk (Kabupaten Luwu), PLTM Kadundung 1 (Kabupaten Tana Toraja), PLTM Palangka 1, PLTM Rante Bala 1 (Kabupaten Luwu), PLTM Sambilando 1, PLTM Usu Malili 1 (Kabupaten Luwu Timur), dan PLTM Mongango 1 (Kabupaten Gorontalo).
(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan; dan
b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2) Pengembangan … www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Bili-Bili (Kabupaten Sungguminasa), PLTA Bonto-batu (Kabupaten Enrekang), PLTA Sulewana 1 (Kabupaten Poso), PLTA Sulewana 2 (Kabupaten Poso), dan PLTA Sulewana 3 (Kabupaten Poso);
b. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Barru (Kabupaten Barru), PLTG Palu (Kota Palu), PLTG Batusitanduk (Kabupaten Luwu), dan PLTG Lobong (Kabupaten Bolaang Mongondow);
c. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Barru (Kabupaten Barru), PLTU Tello (Kota Makassar), PLTU Palu (Kota Palu), PLTU Bone (Kabupaten Bone) dan PLTU Anggrek (Kabupaten Gorontalo Utara);
d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lahendong 4-6 (Kota Tomohon), PLTP Gunung Ambang (Kota Kotamobagu), PLTP Tompaso (Kota Tomohon), PLTP Sulili (Kabupaten Enrekang), PLTP Bora (Kabupaten Parigi Moutong), PLTP Merana/Masaingi (Kabupaten Donggala), PLTP Kotamobagu 1-4 (Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan), PLTP Pulu (Kabupaten Donggala), PLTP Lompio (Kabupaten Banggai Kepulauan), PLTP Pararra (Kabupaten Luwu Utara), PLTP Bituang (Kabupaten Tana Toraja), PLTP Sangalla (Kabupaten Tana Toraja), PLTP Mangolo (Kabupaten Kolaka), PLTP Laenia (Kabupaten Konawe Selatan), dan PLTP Kabungka-Wening (Kabupaten Buton); dan
e. pembangkit … www.djpp.kemenkumham.go.id
e. pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Hangahanga I (Kota Palu), PLTM Kalumpang (Kabupaten Banggai), PLTM Lobong (Kabupaten Bolaang Mongondow), PLTM Sansarino 1 (Kabupaten Tojo Una-una), PLTM Batusitanduk (Kabupaten Luwu), PLTM Kadundung 1 (Kabupaten Tana Toraja), PLTM Palangka 1, PLTM Rante Bala 1 (Kabupaten Luwu), PLTM Sambilando 1, PLTM Usu Malili 1 (Kabupaten Luwu Timur), dan PLTM Mongango 1 (Kabupaten Gorontalo).
(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas rendah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).