Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

PERPRES Nomor 88 Tahun 2017

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 2

Koreksi

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok: a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi.

Pasal 4

(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria: a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. (2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Pasal 5

(1) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. permukiman; b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. lahan garapan; dan/atau d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat. (3) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di dalam kawasan hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum. (4) Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bidang tanah di dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak. (5) Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: a. perorangan; b. instansi; c. badan sosial/keagamaan; d. masyarakat hukum adat. (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki identitas kependudukan; (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. (4) Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.

BAB III

POLA PENYELESAIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 7

Koreksi

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: a. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b. tukar menukar kawasan hutan; c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau d. melakukan resettlement. (2) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan: a. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan b. fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 9

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui resettlement. (2) Pola penyelesaian pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.

Pasal 10

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pasal 11

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; d. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. (2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan.

Pasal 12

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pasal 13

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. (2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan.

BAB IV

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH. (2) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. MENETAPKAN langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. MENETAPKAN luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. MENETAPKAN mekanisme Resettlement; e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Staf Kepresidenan. (4) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (5) Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH.

Pasal 15

Pasal 16

Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 17

Ketua Tim Percepatan PPTKH menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada PRESIDEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 18

(1) Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 19

(1) Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas: a. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota; b. melaksanakan pendataan lapangan; c. melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau 2. lingkungan hidup; dan d. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur. (2) Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan, b. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, c. Anggota : 1. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang; 2. Kepala Badan Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang Lingkungan Hidup; 3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 4. Kepala Balai yang membidangi urusan perhutanan sosial; 5. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 7. Camat setempat atau pejabat kecamatan; serta 8. Lurah/Kepala desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. (3) Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.

BAB V

PROSEDUR PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 20

Koreksi

Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan tahapan: a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi; c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan e. penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Pasal 21

(1) Tim Inver PTKH melakukan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan oleh Pihak melalui bupati/walikota. (2) Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah. (3) Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satuan wilayah.

Pasal 22

(1) Tim Inver PTKH melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. (2) Verifikasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. pelaksanaan analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup; b. pelaksanaan verifikasi lapangan jika diperlukan; c. perumusan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan hasil analisis; dan d. penyampaian rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada gubernur dengan melampirkan: 1. Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan (P4TKH) Non Kadastral; 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon; 3. salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; 4. Pakta Integritas Tim Inver PTKH; dan 5. usulan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Pasal 23

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan setiap satuan wilayah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 24

(1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d. (2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. (3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan MEMUTUSKAN penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak. (5) Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.

Pasal 25

(1) Dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar kawasan hutan atau resettlement atau pemberian akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Biaya pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan atau resettlement, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. (3) Dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Percepatan PPTKH, gubernur, Tim Inver PTKH, dan bupati/walikota terkait.

Pasal 27

(1) Berdasarkan keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bupati/walikota mengumumkan kepada Pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan perubahan batas kawasan hutan. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui bupati/walikota. (4) Waktu pengajuan keberatan terhadap keputusan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. (5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang.

Pasal 28

(1) Keputusan perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan. (2) Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penataan melalui konsolidasi tanah.

Pasal 29

(1) Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang: a. menelantarkan tanah; b. mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan/atau c. mengalih fungsikan tanahnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pemanfaatan lahan bagi pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur, energi, pangan, dan pertahanan keamanan. (3) Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun tidak lagi dapat memanfaatkan tanahnya, tanah menjadi tanah yang dikuasai negara. (4) Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, tanah dapat beralih menjadi hak milik ahli warisnya. (5) Tanah yang diwariskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipecah hak atas tanahnya.

Pasal 30

Selama prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tengah dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: a. masyarakat tidak melakukan pendudukan tanah baru dan/atau melakukan perbuatan yang dapat menganggu pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan; b. instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat menganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

(1) Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. membantu Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Tim Percepatan PPTKH. (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. Anggota : 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; 10. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; 11. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Kantor Staf Kepresidenan; 12. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; d. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; e. Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Tim Pelaksana PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok kerja. (4) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan PPTKH.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35