Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang STRATEGI NASIONAL KELANJUTSIAAN

Stranas Kelanjutusiaan dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota dalam rangka menJrusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah.

(1) Stranas Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. visi; b. misi; c. strategi; d. arah kebijakan; dan e. target dan tahun pencapaian. (2) Stranas Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi: a. peningkatan pelindungan sosiai, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; b. peningkatan... b C d e peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia; pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia; penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan; dan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia.

(1) Strategi peningkatan pelindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu: meningkatkan pelindungan sosial bagi Lanjut Usia; a. b c d mengembangkan pendidikan keterampilan sepanjang hayat bagi Usia; dan Lanjut mengembangkan program pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan dan minat; dan menyelenggarakan pembendayaan Kelanjutusiaan terintegrasi bagi Lanjut Usia, (2) Strategi ... (2) Strategi peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu: a. meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat; b. memperluas pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia; c. menurunkan angka kesakitan Lanjut Usia; dan d. memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia. (3) Strategi pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui 2 (dua) arah kebijakan yaitu: a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu Kelanjutusiaan; dan b. meningkatkan sarana prasarana yang ramah bagi Lanjut Usia. (4) Strategi penguatan kelembagaan pelaksana program Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu: a. mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas kelembagaan Kelanjutusiaan; b. memperkuat sistem akreditasi lembaga Kelanjutusiaan; dan c. mengembangkan .. c. mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk tenaga pelayanan Lanjut Usia. (5) Strategi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui 4 (empat) arah kebijakan yaitu: a. memperkuat peraturan perundang-undangan yang memihak kepada Kelanjutusiaan; b. meningkatkan pemenuhan hak penduduk Lanjut Usia; c. meningkatkan peran serta aktif penduduk Lanjut Usia; dan d. melindungi penduduk Lanjut Usia dari tindak kekerasan.

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang mengacu pada Stranas Keianjutusiaan. (2) Perencanaan (21 Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan/atau mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya. (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Keianjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. (4) Menteri -B- (4) Menteri mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Menteri menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (41 kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaiuasi penyempurnaan Stranas Kelanjutusiaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemangku Kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait Kelanjutusiaan. (2) Partisipasi ... REPUBLIK ]NDONESIA (2) Partisipasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi. (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: berupa forum tematik yang diselenggarakan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau saat pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan. Pasal 1 1 a b Pendanaan bagi penyelenggaraan Kelanjutusiaan bersumber dari: Stranas a b c Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 221 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, a-{/rl./) ttd ttd ) Harsono