Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

PERPRES Nomor 90 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BPPSPAM terdiri atas: a. Ketua; dan b. Anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota. (3) Anggota BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: a. pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; b. penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang; c. masyarakat profesi yang mewakili asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebanyak 1 (satu) orang; dan d. pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebanyak 1 (satu) orang. (4) Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil. (5) Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 8

Ketua BPPSPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berasal dari unsur Pemerintah Pusat yang menangani penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 9

(1) Dalam hal anggota BPPSPAM berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BPPSPAM tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun, dapat tetap menduduki jabatan sampai dengan masa periode jabatan berakhir.

Pasal 10

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPPSPAM, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA; e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; f. mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang menguasai keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan, hukum, kelembagaan, dan/atau kepengusahaan; g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun; h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; i. tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris; dan j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota juga harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.

Pasal 11

Anggota BPPSPAM berhenti dan/atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi; d. tidak cakap jasmani atau rohani; e. tidak menjalankan tugas sebagai anggota BPPSPAM selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah; f. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPPSPAM; g. melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara; h. dipidana karena melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan/atau i. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPPSPAM.

Pasal 12

(1) Masa jabatan Anggota BPPSPAM 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri. (2) Dalam hal terdapat anggota BPPSPAM yang diangkat untuk menggantikan anggota BPPSPAM yang diberhentikan, masa jabatan anggota BPPSPAM pengganti berlaku sampai dengan sisa masa jabatan anggota BPPSPAM yang digantikan.

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau anggota BPPSPAM ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPPSPAM dibantu oleh Sekretariat BPPSPAM yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. (2) Sekretariat BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 15

Sekretariat BPPSPAM mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada BPPSPAM.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat BPPSPAM menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan BPPSPAM; b. pemberian dukungan administratif kepada BPPSPAM; c. pemberian dukungan teknis operasional kepada BPPSPAM; d. pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat BPPSPAM; dan e. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BPPSPAM.

Pasal 17

(1) Sekretariat BPPSPAM terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 18

Di lingkungan Sekretariat BPPSPAM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat BPPSPAM disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPPSPAM dan Sekretariat BPPSPAM diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.