Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

(1) KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTKI mempunyai tugas sebagai berikut: a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan c. membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTKI memiliki wewenang MENETAPKAN perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing tenaga kesehatan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KTKI bersifat independen. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Susunan organisasi KTKI terdiri atas: a. ketua dan wakil ketua merangkap anggota; dan b. anggota. (2) Ketua dan wakil ketua KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih oleh dan dari anggota KTKI. (3) Anggota KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan.

KTKI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bertanggung jawab secara kolektif kolegial.

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas: a. Konsil Keperawatan; b. Konsil Kefarmasian; dan c. Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan. (2) Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menaungi berbagai jenis perawat. (3) Konsil Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menaungi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. (4) Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menaungi semua jenis Tenaga Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(1) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk konsil tersendiri di lingkungan KTKI bagi jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang tergabung dalam Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan konsil tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang teknis keprofesian. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas: a. melakukan registrasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan; c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan; d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan. (4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara fungsional dilakukan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan dan secara administratif dikelola oleh sekretariat. (5) Pelaksanaan pembinaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan praktik keprofesian. (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang: a. menyetujui atau menolak permohonan registrasi Tenaga Kesehatan; b. menerbitkan atau mencabut surat tanda registrasi; c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan; d. MENETAPKAN dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan. (7) Konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Susunan organisasi konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. divisi yang menangani bidang tugas registrasi; b. divisi yang menangani bidang tugas standardisasi; dan c. divisi yang menangani bidang tugas keprofesian.

(1) Pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex-officio menjabat sebagai anggota KTKI.

(1) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang ketua divisi merangkap anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. (2) Ketua divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pimpinan konsil masing- masing tenaga kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas divisi, pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan, dan ketua divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan KTKI.

(1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.