Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERPRES Nomor 90 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan PRESIDEN ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA.

Pasal 3

(1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; b. pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran INDONESIA; d. penyelenggaraan pelayanan penempatan; e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial; f. pemenuhan hak Pekerja Migran INDONESIA; g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran INDONESIA; h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran INDONESIA dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan; i. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA; j. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan; k. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran INDONESIA; l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya; m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI; n. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan o. pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI. (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI menyusun dan MENETAPKAN peraturan perundang-undangan mengenai: a. standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; b. biaya penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan c. proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

BAB Keempat

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika

Pasal 12

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika; b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika; c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika; d. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran INDONESIA dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika; e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika; f. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika; g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika; h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran INDONESIA kawasan Asia dan Afrika; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat. (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Seksi.

BAB Kelima

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik

Pasal 16

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik; b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik; c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik; d. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran INDONESIA dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik; e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik; f. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik; g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik; h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran INDONESIA kawasan Amerika dan Pasifik; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 19

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat. (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau paling banyak 2 (dua) Seksi.

BAB Keenam

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah

Pasal 20

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 21

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah; b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah; c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah; d. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran INDONESIA dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Eropa dan Timur Tengah; e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah; f. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan kawasan Eropa dan Timur Tengah; g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah; h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran INDONESIA kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 23

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat. (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Seksi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam pelaksanaan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan penyusunan peraturan pelaksanaan dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Kepala BP2MI berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP2MI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BP2MI maupun dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 38

Kepala menyampaikan laporan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 39

BP2MI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP2MI.

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan BP2MI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan BP2MI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA beserta peraturan pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 49

(1) Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BP2MI. (2) Penyelesaian administrasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau tidak menghilangkan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA.

Pasal 50

(1) Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, barang milik negara, pendanaan, kepegawaian, dan dokumen pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA dialihkan ke BP2MI. (2) Dalam rangka pelaksanaan pengalihan barang milik negara, pendanaan, kepegawaian, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA, Menteri Keuangan, Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta instansi terkait lainnya mengatur penyelesaian administrasinya kepada BP2MI. (3) Pengalihan barang milik negara, pendanaan, kepegawaian, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan PRESIDEN ini. (4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA tetap dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP2MI.

Pasal 51

Unit pelaksana teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan: a. dilakukan evaluasi kelembagaan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan/atau b. terbentuk dan terlaksananya tugas dan fungsi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di daerah setempat.