Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta Bandung — PERPRES Nomor 93 Tahun 2015

Pasal 1

(1) Dalam rangka percepatan pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dibentuk Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang selanjutnya disebut Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan telaah penyiapan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung antara lain atas perencanaan, teknologi, dan desain; dan b. menyusun serta menyampaikan masukan kepada PRESIDEN terkait dengan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai dibantu oleh: a. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Penilai; b. Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan c. Narasumber, yang antara lain terdiri dari: 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Gubernur Jawa Barat; dan 3. Ahli di bidang transportasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berwenang untuk: a. melibatkan dan bekerjasama dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; b. melakukan penunjukan langsung konsultan internasional dalam rangka melakukan telaah untuk proposal pelaksanaan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; dan c. mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Konsultan internasional yang ditunjuk oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyusun dan menyampaikan masukan kepada Tim Penilai dalam rangka Tim Penilai menelaah atas proposal Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; dan b. membantu Tim Penilai dalam proses pengambilan keputusan atas Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. telaah yang memuat paling kurang: 1) aspek ekonomi dan finansial; 2) aspek teknis; 3) aspek teknologi; 4) kandungan lokal; 5) periode konstruksi; 6) pengadaan lahan; 7) aspek kelembagaan; dan 8) aspek stratregis lainnya; b. verifikasi dan analisis terhadap semua informasi yang disampaikan di dalam dokumen studi; dan c. presentasi hasil penilaian kepada Tim Penilai.

Pasal 6

Koreksi

Tim Penilai melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN paling lambat tanggal 31 Agustus 2015.

Pasal 7

Koreksi

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam rangka pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang TIM PENILAI PROYEK KERETA API JAKARTA BANDUNG

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8