Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

PERPRES Nomor 95 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional. 2. Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pelatihan nasional. 3. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan dan dilandasi metode ilmiah yang rasional dan sistemik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, dan eksploratif untuk menjelaskan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan di bidang keolahragaan dan cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, peningkatan mutu dan prestasi olahraga. 5. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. 6. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. 7. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. 8. Komite Olahraga Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga. 9. Komite Paralimpik Nasional INDONESIA (National Paralympic Committee of INDONESIA) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di INDONESIA. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB III

SELEKSI CALON ATLET BERPRESTASI DAN CALON PELATIH ATLET BERPRESTASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif. (3) Dalam pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan. (4) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dibantu oleh KONI. (5) Calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

Pasal 9

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi calon Atlet Berprestasi paling sedikit memenuhi kriteria: a. sehat secara jasmani maupun rohani; b. memiliki prestasi pada pertandingan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional; c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi; dan d. memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. (2) Untuk dapat mengikuti seleksi calon pelatih Atlet Berprestasi paling sedikit memenuhi kriteria: a. sehat secara jasmani maupun rohani; b. memiliki kompetensi, sertifikat, dan pengalaman sebagai pelatih pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Atlet Berprestasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon Atlet Berprestasi serta calon pelatih Atlet Berprestasi diatur dengan Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Peraturan NPC.

Pasal 11

(1) Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

BAB IV

PELATIHAN PERFORMA TINGGI ATLET BERPRESTASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi dilakukan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC dengan menerapkan metodologi dan sistem pelatihan performa tinggi dengan prinsip paling sedikit adaptasi dan individualisasi, peningkatan beban latihan, dan spesifikasi. (2) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan Atlet Berprestasi sesuai target prestasi.

Pasal 13

(1) Penerapan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC dilakukan dengan memperhatikan: a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; b. penyiapan fisik Atlet Berprestasi yang dilakukan melalui program kekuatan dan pengkondisian (conditioning); dan c. perencanaan pencapaian prestasi, periodisasi, dan latihan tahunan yang memadukan elemen kepelatihan, berdasarkan kondisi objektif, proses, dan fase latihan dari setiap Atlet Berprestasi. (2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC melalui pendidikan dan pelatihan kepada Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi. (3) Pelaksanaan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pelatihan performa tinggi, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC: a. menyusun rencana pelatihan performa tinggi; b. menyusun rencana anggaran pelatihan performa tinggi; c. MENETAPKAN tim pendukung; d. melaksanakan latih tanding Atlet Berprestasi; dan e. MENETAPKAN penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai target capaian prestasi.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC, Menteri melakukan pengawasan. (2) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh KONI.

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi, Menteri: a. memberikan penghasilan dan fasilitas bagi para Atlet Berprestasi selama mengikuti pelatihan performa tinggi; b. menyediakan anggaran; c. menyalurkan anggaran kepada Atlet Berprestasi, pelatih Atlet Berprestasi, tim pendukung, dan sistem administrasi dan manajemen organisasi olahraga; dan d. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC. (2) Penyaluran anggaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan: a. cabang olahraga unggulan yang digemari masyarakat; dan b. cabang olahraga unggulan sesuai target capaian prestasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan performa tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Peraturan NPC setelah mendapat persetujuan Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28