Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN

PP Nomor 1 Tahun 2026

BAB 2

Perizinan Berusaha 15. Ketentuan . . .

Pasal 33

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi melalui pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Judul Paragraf 3 Brgian Keenam Bab II dihapus. 17. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 44

Koreksi

(1) Impor Pangan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 wajib mendapatkan persetujuan impor. (21 Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi: a. Pangan telah diuji, diperiksa, dan/ atau dinyatakan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan oleh pihak yang berwenang di INDONESIA serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; atau b. Pangan telah dtqii, diperiksa, dan/ atau dinyatakan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan oleh pihak yang berwenang di negara asal yang telah menjalin kesepakatan saling pengakuan dengan pihak yang berwenang di INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pangan... (3) Pangan yang berdasarkan kajian diduga dapat menimbulkan risiko kesehatan, persetqjuan impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh pihak yang berwenang di INDONESIA. (4) Dalam hal Pangan impor tidak mendapat atau tidak memiliki persetqjuan impor, Pelaku Usaha Pangan wajib memusnahkan atau mengeluarkan Pangan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang urusan pemerintahan di bidang pertanian, peraturan menteri yang urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, peraturan menteri yang urusan pemerintahan di bidang perdagangan, peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, atau peraturan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan mengenai penanganan Pangan yang tidak mendapat atau tidak memiliki persetujuan impor sglagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, atau peraturan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. 28. Ketentuan ayat (1) dan ayat l2l Pasal 47 diubah, dan di antara ayat (21dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c1, dan ayat (2d), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47. . . EEPUEUK INDONESIA

Pasal 47

Koreksi

(l) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Segar untuk diedarkan dilalsanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan. (2a) Dalam hal Pangan Olahan asal ikan, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya. (2b) Dalam hal Pangan Olahan asal hewan, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya. (2cl Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangannya. (2d) Dalam . . . FEPUEUK INDONESIA (2d) Dalam pelaksanaan pengawasan Pangan Olahan asal ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, pengawasan Pangan Olahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), dan pengawasan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat l2cl dilaksanakan secara berkoordinasi. (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sarna. (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan GLi Pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji dilaksanakan oleh urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), ayat l2al, ayat (2b1, ayat (2c1, ayat l2dl, ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, atau peraturan Kepala Badan sesuai dengan menteri yang 29. Ketentuan . . . FEPUEUK INDONESIA 29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Koreksi

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat: a. menghentikan kegiatan atau proses Produksi; b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau c. melakukan pengamanan Pangan. (21 Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi; b. tidak e K INDONESIA b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia; c penggunuum peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya; penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan; f. memproduksi, menggunakan, dan/atau Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan; g. melakukan kegiatan Iradiasi Pangan di fasilitas iradiasi yang belum memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion; h. tidak memenuhi persyaratan Iradiasi Pangan; penggunaan bahan Kemasan Pangan dan bahan Kemasan Pangan yang mengan dung Zat Kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia; j. penggunaan Zat Kontal Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan; k. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan; 1 l. penggunaan . . . K IND 1. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan; m. pengedaran Pangan tercemar; n. tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor; o. tidak memiliki perizinan berusaha; dan/atau p. tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan Segar dan Pangan Olahan asal ikan. (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus didukung dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah Pusat. 33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Koreksi

(l) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 67 besaran denda ditentukan berdasarkan kriteria pelanggaran dan skala usaha. (21 Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat. (3) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. skala usaha besar; b. skala usaha menengah; c. skala usaha kecil; dan d. skala usaha mikro. (4) Kriteria. . . (4) Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan Pangan Nasional, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditentukan sebagai berikut: a. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar Rp 1 0O.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 5O% (lima puluh persen) dari denda sebagaimana dimalsud dalam huruf a; c. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar l0% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimalsud dalam huruf a; e. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar 5O% (lima puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; f. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; g. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar l0% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; h. untuk . . . h. untuk jenis pelanggaran sedang dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; i. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha besar, dikenai denda sebesar 2O% (dua puluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; j. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha menengah, dikenai denda sebesar 1O% (sepuluh persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; k. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha kecil, dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan l. untuk jenis pelanggaran ringan dan skala usaha mikro, dikenai denda sebesar 2o/o (dua persen) dari denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 41. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen, dan pedoman pencabutan perizinan berusaha diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peraturan menteri yang urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, peraturan menteri yang urusan pemerintahan di bidang perindustrian, peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, peraturan Kepala Badan, peraturan gubernur, atau peraturan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. 43. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalT2 (1) Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan Pangan yang dialami lebih dari I (satu) orang harus melaporkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Dalam hal dugaan keracunan Pangan terdapat di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas, Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan Pangan yang dialami lebih dari I (satu) orang wajib melaporkan kepada kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas setempat. (3) Dalam hal terdapat indikasi KLB Keracunan Pangan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kantor kesehatan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera mengambil contoh Pangan yang diduga atau patut diduga sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan. (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, dan Kepala Badan Pangan Nasional dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) diterima. (5) Kepala . . . TIEPIJELIK INDONESIA (5) Kepala kantor kesehatan pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala Badan Pangan Nasional, gubernur, dan bupati/wali kota dalam waktu paling lama lx24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (6) Kepala Badan dan Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap contoh Pangan untuk mendukung penentuan penyebab KLB Keracunan Pangan sesuai dengan kewenangannya. 44. Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN

BAB 2

Pasal 33

BAB 2

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 44

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 52

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 65

Pasal 68

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 75

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 81

Pasal 82

Pasal II