Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PP Nomor 10 Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. 4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. 5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat. 6. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan Keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi: a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan c. Anggota 5 (lima orang). (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai Anggota. (3) Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua BNSP berasal dari unsur masyarakat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Pasal 6

(1) Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang. (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya. (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.

Pasal 7

Untuk menjadi Anggota BNSP, calon Anggota BNSP harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. sanggup bekerja penuh waktu; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; f. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan g. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP. (2) Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri. (3) Sekretariat BNSP berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP, yang merupakan jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BNSP diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua BNSP membentuk kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli. (2) Kelompok kerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) kelompok kerja dan 10 (sepuluh) tenaga ahli. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas fungsi dan tata kerja kelompok kerja dan tenaga ahli ditetapkan oleh Ketua BNSP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

Pasal 10

Koreksi

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Pasal 11

Koreksi

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberikan hak keuangan dan fasilitas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 12

(1) Dalam pengusulan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melakukan seleksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan dari jabatan organiknya. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil jika telah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan apabila yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau d. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 15

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BNSP diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat BNSP wajib melaporkan kekosongan keanggotaan BNSP kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kekosongan keanggotaan BNSP. (2) Berdasarkan laporan Kepala Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengusulkan anggota pengganti kepada PRESIDEN paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk dilakukan penggantian keanggotaan BNSP. (3) PRESIDEN MENETAPKAN pengganti keanggotaan BNSP berdasarkan usulan Menteri. (4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengangkatan keanggotaan BNSP.

Pasal 16

Dalam hal sisa masa jabatan keanggotaan BNSP yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri mengusulkan kepada keanggotaan BNSP pengganti tanpa melalui proses seleksi.

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan BNSP pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BNSP.

Pasal 18

(1) BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Dalam melaksanakan tugas, BNSP wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNSP wajib melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada PRESIDEN.

Pasal 19

(1) Penilaian kinerja Anggota BNSP dilakuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Ketentuan mengenai standar, metode, dan tata cara penilaian kinerja Anggota BNSP diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26